Memasuki usia Kota Padangsidimpuan yang ke-25 menurut hitungan Pemda Kota Padangsidimpuan, sebagian besar warga kota ini menilai kinerja pemerintahan yang dimotori Wali Kota Letnan Dalimunte dan Wakil Wali Kota Harry Pahlevi, sangat buruk.
Penulis: Nasaktion Efry | Penyunting: Budi Hutasuhut
“Hampir dua tahun pemerintahan Letnan-Harry. Hubungan personal di antara kedua simbol pemimpin di Kota Padangsidimpuan ini sangat buruk hingga tercipta dua pusat kekuasaan. Kebijakan-kebijakan keduanya membuat birokrasi pemerintah daerah tak bisa bekerja dengan baik," kata Direktur Research Sahata Institute for Public Policy Research and Consulting, Ichlas A. Syukurie kepada wartawan di Kota Padangsidimpuan, Jumat, 16 Oktober 2026.
Ichlas mengatakan, data ini mengacu pada survei yang dilakukan Sahata Institute for Public Policy Research and Consulting sejak 13 September 2026 sampai 13 Oktober 2026 di enam kecamatan yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Dalam survei dengan sampel 100 orang per kecamatan hingga terkumpul populasi sebanyak 600 responden ini, sebagian besar warga kota ini atau 85% menilai, pasangan yang diusung Partai Gerinda ini berada di bawah angka 4 dari skala penilaian 0 sampai 10.
Dia mengungkapkan, latar belakang 600 responden ini berasal dari masyarakat umum yang berprofesi sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang, mahasiswa, pelajar, guru, petani, dan masyarakat umum lainnya.
"Satu tahun pertama pemerintahan Letnan-Harry, kedua pemimpin hasil Pilkada 2024 ini membuat birokrasi pemerintahan daerah terpecah-pecah ke dalam dua kelompok, sehingga fokus para aparatur sipil negara (ASN) hanya untuk mendekatkan diri ke salah satu dari dua pimpinan," katanya.
Ichlas juga membeberkan, dampak dualisme kepemimpinan pemerintahan di Kota Padangsidimpuan bukan saja membuat penataan birokrasi menjadi terlambat, tapi juga menyebabkan visi dan misi pasangan Letnan-Harry dalam Pilkada 2024 tak bisa dijalankan. Salah satu jargon politik Letnan-Harry yang sangat diingat masyarakat dan menjadi prinsip dan komitmen pemerintahan Letnan-Harry adalah "APBD untuk Rakyat".
"Sebagaian besar anggaran APBD Kota Padangsidimpuan tahun 2025 dan 2026 habis untuk mengganji ASN dan memenuhi biaya operasional birokrasi pemerintah daerah. Ini menegaskan, rakyat yang dimaksud dalam jargon APBD untuk rakyat itu hanya ASN.
"Jumlah ASN di Kota Padangsidimpuan hanya 3.403 orang, sementara jumlah penduduk 240.067 jiwa. Ini menujukkan APBD Kota Padangsidimpuan hanya untuk ASN. Jargon politik "APBD untuk Rakyat" itu hanya retorika politik pasangan Letnan-Harry," katanya.
Menurut Iclas, pemerintahan Letnan-Harry ditetapkan secara resmi oleh KPU Kota Padangsidimpuan melalui Keputusan KPU No. 3/2025 pada Januari 2025 setelah memperoleh suara tertinggi sejumlah 43.778 suara atau 39,42% dalam Pilkada Serentak 27 November 2024. Menjelang dua tahun masa pemerintahan Letnan-Harry, masyarakat di enam kecamatan yang ada di Kota Padangsidimpuan menilai janji-janji politik saat kampanye Letnan-Harry belum direalisasikan dalam bentuk kebijakan. Ekspektasi warga sangat tinggi, tapi hasil survei menunjukkan cerminan ekspresi kekecewaan masyarakat atas kepemimpinan Letnan-Harry.
Menurut hasil survei itu, mayoritas masyarakat kecewa terhadap pasangan Letnan-Harry karena belum merealisasikan janji-janji kampanye Pilkada 2024. Misalnya, janji politik kampanye terkait penguatan pemerintahan daerah kelurahan/desa. Pasangan Letnan-Harry belum merealisasikan alokasi anggaran pembangunan di tingkat desa/kelurahan senilai kurang lebih Rp3 miliar per desa/kelurahan melalui mekanisme pagu indikatif. Dana pembangunan kelurahan dari alokasi APBD selama kepemimpinan Letnan/Harry sangat minim, sehingga menimbulkan kecemburuan warga di wilayah kelurahan terhadap warga di wilayah pedesaan yang mendapatkan alokasi dana desa dari APBN dan dukungan dari APBD.
Mengenai kepuasan warga tentang rasa aman tinggal di Kota Padangsidimpuan, survei juga menyimpulkan warga kota ini justru sangat khawatir terhadap ancaman bahasa kebakaran di perkampungan penduduk ketimbang ancaman keamanan tindak kriminal. Pemerintah Letnan-Harry tidak mampu memberi jaminan bahwa masyarakat akan aman dari bahaya kebakaran, karena banyak kasus kebarakan yang terjadi menunjukkan pemerintah hadir terlmabat.
"Ancaman kebakaran menghantui masyarakat. Hidup warga senantiasa dalam kekhawatiran akan menjadi korban kebaran di Kota Padangsidimpuan," katanya.
COMMENTS