Hasil survei yang menyebut Provinsi Sumatra Utara menjadi salah satu provinsi yang rawan kecurangan Pemilu 2024, semakin menjadi kenyataan dengan viralnya rekaman para pejabat di Kabupaten Batubara yang berkomplot ingin memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.

Penulis: Budi Hutasuhut | Editor: Hady K Harahap

Rekaman yang diunggah akun @nasionalcorruption di media sosial TikTok, Minggu, 14 Januari 2024 itu, diduga perbincangan antara Dandim Bupati, Kapolres, dan Kajari di Kabupaten Batubara. Dalam rekaman terdengar perbincangan beberapa orang yang tengah membahas persiapan Pilpres 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang.

"Ya tambah tambahkan lah, untuk kepala desa ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Judul yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada alasan apapun menangkan 02 di desa masing masing," kata suara dalam video itu.

Selain itu, terdengar juga pihak tersebut memberikan arahan untuk menggunakan dana desa sebesar Rp100 ribu untuk kepentingan Pilpres 2024.

"Terkait masalah peluru itu masih diupayakan dengan izin supaya sebelum pilpres keluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ dari dana desa itu," urainya.

Penggunaan dana desa juga digunakan untuk keperluan operasional pejabat di daerah itu saat Pilpres.

"50.000 dikirim ke sana untuk mereka pergunakan penggunaan apalah. Itu ada penggunaannya nanti Pj di situ. Kapolres di situ. Penggunaan untuk pilpres operasionalnya operasional mereka," kata dia.

Pihak yang memberikan arahan dalam percakapan itu juga menambahkan tidak akan ada pemeriksaan terkait Pilpres 2024 asalkan komitmen memenangkan pasangan capres-cawapres sesuai rencana.

"Dan ini mudah mudahan tidak ada pemeriksaan terkait 2024. Karena itu sudah komitmen tadi. Tidak ada pemeriksaan tapi dengan catatan ya kita pun harus komitmen juga lah. Jangan nanti macam tahun tahun kemarin. Siram siram katanya. Siram 10 masuk 40. Kalah juga kalah ya tak disiram," jelasnya.

Polda Sumatera Utara (Sumut) membantah soal rekaman suara diduga berisi percakapan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Kabupaten Batubara untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. 

"Postingan di medsos itu dipastikan hoaks. Pimpinan sudah mengklarifikasi hal itu ke pak Kajari (Batubara Amru Siregar). Yang bersangkutan mengatakan, tidak tahu menahu tentang rekaman percakapan tersebut," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. "Suara dalam rekaman itu bukan dari Kapolres Batubara maupun Forkopimda setempat."

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Nugraha R Gumilar, menegaskan Forkopimda Batubara tidak pernah menyampaikan ucapan sebagaimana rekaman percakapan yang bocor dan beredar di media sosial tersebut.

"Forkopimda Batubara tidak pernah menyampaikan sebagaimana percakapan yang viral di media sosial. Rekaman percakapan tersebut juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya," ucap dia.

Ketua Bawaslu Sumut, M. Aswin Diapari Lubis, mengaku telah mendengar kabar viral itu. Ia juga sudah memerintahkan jajaran Bawaslu Batubara untuk melakukan penelusuran awal.

"Kita dapat informasi soal itu. Ini sudah saya perintahkan jajaran Bawaslu Batubara segera melakukan penelusuran awal atas informasi itu," kata Aswin.

Aswin menyebut saat ini masih menunggu hasil laporan dari Bawaslu Batubara. Ia menerangkan hasil penelusuran dari Bawaslu akan dikaji kembali.

"Saya sampaikan ke Bawaslu Batubara agar membuat laporan hasil pengawasan terkait hal itu dan lakukan penelusuran dan kajian. Perkembangan selanjutnya kami juga sedang menunggu," kata Aswin.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Yos A Tarigan memastikan bahwa video itu hoaks.

"Postingan di medsos itu dipastikan hoaks. Pimpinan sudah mengklarifikasi hal itu ke pak Kajari (Batubara Amru Siregar). Yang bersangkutan mengatakan, tidak tahu menahu tentang rekaman percakapan tersebut," ungkapnya.

Yos A Tarigan menambahkan, Jaksa Agung secara tegas memerintahkan Kejati Sumut melakukan klarifikasi atas kejadian dimaksud dan sudah dilakukan.

"Pak JA (Jaksa Agung) juga menyarankan untuk dilakukan klarifikasi dengan media, melaporkan kasusnya ke Bawaslu setempat dan pihak yang berwajib sehingga tidak berkembang menjadi fitnah di tengah situasi politik saat ini," urainya.

Sebelumnya Sinar Tabagsel memberitakan, menurut hasil riset yang dilakukan Themis Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengawasan Pemilu 2024 dan disiarkan dengan judul "Penelitian Peta Titik Kecuragan Pemilu" dalam website www.kecuranganpemilu.com., Provinsi Sumatra Utara berada pada urutan ke dua dari 10 provinsi di Indonesia yang rawan terjadi kecurangan dalam Pemilu 2024. 

Indikasi kerawanan tersebut dilihat dalam pengangkatan pejabat kepala daerah dari Mei 2022 hingga November 2023. Ada dugaan 198 pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat walikota yang diangkat itu merupakan hasil penunjukkan Presiden dan Menteri Dalam Negeri, yang mengindikasikan bahwa proses penunjukkan penjabat kepala daerah tidak demokratis melainkan strukturalis. 

Pada Pemilu 2024 mendatang, ada 10 provinsi di Indonesia yang rawan terjadi kecurangan dalam Pemilu 2024. Provinsi Sumatra Utara menempati posisi kedua paling rawan setelah Provinsi Jawa Barat.

Oleh: Budi Hutasuhut | Editor: Efry Nasaktion

Informasi ini merupakan hasil riset yang dilakukan Themis Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengawasan Pemilu 2024 dan disiarkan dengan judul "Penelitian Peta Titik Kecuragan Pemilu" dalam website www.kecuranganpemilu.com. 

Hemi Lavour Febrinandez dari Themis Indonesia saat peluncuran platform www.kecuranganpemilu.com di Jakarta, mengatakan sebanyak 83,5 juta suara yang dipertaruhkan dalam pemilu 2024. "Ketika Pemilu tidak kita jaga akhirnya akan menimbulkan berbagai kecurangan dalam pelaksanaannya,” kata dia.

Berdasarkan hasil riset, 10 provinsi yang diindikasikan memiliki kerawanan tinggi yakni  Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tenggara dah Gorontalo.

Indikasi kerawanan tersebut dilihat dalam pengangkatan pejabat kepala daerah dari Mei 2022 hingga November 2023. Ada dugaan 198 pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat walikota yang diangkat itu merupakan hasil penunjukkan Presiden dan Menteri Dalam Negeri, yang mengindikasikan bahwa proses penunjukkan penjabat kepala daerah tidak demokratis melainkan strukturalis. 

Dengan begitu, para penjabat kepala daerah merupakan bawahan langsung dari Presiden atau Mendagri, sehingga pusat menjadi pengendali segala kebijakan di daerah termasuk berkaitan dengan Pemilu 2024. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keberpihakan pada salah satu kandidat. 

Hemi  mencontohkan kasus pejabat Gubernur Bali yang mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan spanduk dari salah satu calon presiden ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Provinsi Bali. Hal serupa juga ditemukan di beberapa daerah lainnya. Termasuk upaya penandatangan pakta integritas.

“Setengah dari provinsi yang dipimpin oleh pejabat kepala ini memiliki kerawanan tinggi dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dari aspek mengeluarkan kebijakan,” katanya. 

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunissa Agustyati, mengatakan berkaca dari pemilu sebelumnya, ada tiga bentuk kecurangan Pemilu yang biasanya terjadi, yakni  netralitas aparat sipil negara (ASN), akurasi daftar pemilih dan soal politik uang.

Menurut Khoirunissa, mekanisme penunjukan pejabat walaupun dilakukan oleh presiden dan juga menteri dalam negeri harus tetap partisipatif, transparan, akuntabel dan juga mempertimbangkan aspirasi dari daerah. 

“Nah ini yang dinilai masyarakat sipil luput dilakukan sesuai dengan keputusan konstitusi tadi sehingga menjadi wajar ketika ada yang mempertanyakan apakah pejabat itu nantinya akan bisa netral dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024,” katanya. 

Potensi kerawanan pemilu juga ditemukan tim pemenangan calon presiden di daerah-daerah. Misalnya tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mengatakan bahwa berdasarkan database internal, Jawa Tengah dan Jawa Timur juga menjadi pusat kecurangan.

“Silakan dikonfirmasi ke kepala desanya. Ini serius loh,” ungkap perwakilan Tim AMIN, Bambang Widjajanto.

Menurut Bambang, kecurangan sudah terjadi sejak Desember 2023 di beberapa provinsi seperti di DKI Jakarta dan Bali.  Indikasi lain termasuk juga penetapan partai politik hingga polemik Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mendapatkan SP3 dan kerentanan politisasi bantuan sosial atau pun program-program populis lainnya. 

Tim Prabowo-Gibran punya hal yang berbeda soal potensi kecurangan. Jubir tim Prabowo-Gibran Habiburakhman mengatakan yang paling berpotensi curang adalah kekuasaan dan saat ini posisi kekuasaan tersebar tidak hanya pada satu pasangan calon saja.

“Ada potensi dari setiap paslon yang bertarung akan memanfaatkan atribut yang ada pada dirinya untuk kemenangan,” kata Habiburakhman.

Tim ini menemukan indikasi mengajak menggunakan kekuasaan, di antaranya penyelenggaraan acara disalah satu Direktorat Jenderal dimana acara sosialiasi diramaikan dengan hadirnya caleg dan partai politik yang diikuti dengan janji-janji kampanye.

Dalam hal ini ia mengharapkan Bawaslu dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas. 

“Masuk akal kita tidak bisa mengendalikan sekian ribu tim pendukung kita,” kata Habiburakhman sambil menambahkan pihaknya terus menyerukan kepada pendukung untuk membantu sesuai dengan undang-undang.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan 38 hari menjelang pencoblosan akan ada banyak potensi-potensi kecurangan yang terus terjadi. 

Sebelumnya, di tahun 1999 pemilu di Indonesia dikategorikan berjalan dengan relatif cukup dan sedikit manipulasi, namun pada pemilu 2024 akan menjadi pemilu yang penuh dengan rekayasa potensi manipulasi. 

“Soal netralitas, agaknya sangat mahal sekarang karena pelanggaran netralitas itu terjadi setiap hari di mana-mana tidak semuanya dipublikasikan di media,” kata Todung. 

 

Jurnalis: Juan Sitorus | Editor: Budi Hutasuhut

Pamor bisnis tambang bitcoin sudah redup di mana-mana. Tingginya biaya operasional untuk mengaktifkan server dan teknologi yang dipergunakan bukan saja merugikan para pelaku bisnis tersebut, tetapi juga menyebabkan lonjakan penggunaan arus listrik yang mempengaruhi ketersediaan tenaga listrik di sekitar lokasi penambangan. 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatra Utara menggerebek puluhan gedung yang digunakan para pelaku penambangan bitcoin di Kota Medan pada Minggu, 24 Desember 2023. Sebanyak 26 orang dari puluhan gedung yang ada di berbagai lokasi di Kota Medan ini ditahan berikut 1.314 unit mesin/server Bitcoin. 

"Mereka mencuri arus listrik untuk menyalakan mesin tambang bitcoin," kata Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi. "Ini tambang bitcoin ilegal."

Sejumlah peralatan yang disita seperti laptop, 3 unit DVR CCTV, handphone, potongan kabel JTR, 4 unit panel 3 pas, 4 unit panel NCB, 3 unit panel MCB, meteran KWH, 20 unit modem, 440 meter kabel arus listrik, 11 unit CPU komputer, monitor komputer, dan dokumen penerimaan serta pengiriman server.

"Kurun waktu 6 bulan tambang bitcoin ini beroperasi, estimasi kerugian negara akibat pencurian arus listrik mencapai Rp14,4 miliar," kata Kapolda. 

Kemunculan bitcoin menciptakan profesi baru, yaitu para penambang koin. Para penambang sebetulnya bertugas sebagai "validator", memverifikasi setiap transaksi. Sebagai imbalan jerih payahnya, mereka mendapatkan bitcoin bisa ditukar 21.622,85 dolar AS.

Para penambang bitcoin membutuhkan daya yang banyak untuk proses data yang besar. Mereka harus memiliki perangkat komputer dengan kapasitas GPU yang lowong agar bisa memproses sebanyak mungkin data dalam waktu singkat. 

Sebab itu, para pelaku bisnis baru yang sempat booming ini, mencari negara termurah untuk menambang bitcoin. Guna menentukan biaya menambang, dihitung kebutuhan listrik dan biaya listrik yang diperlukan. 

Dari daftar yang dirilis oleh 911 Metallurgist, Kuwait, menjadi negara dengan biaya menambang Bitcoin terendah yakni 1,393 dolar AS atau sekitar Rp20,9 juta per 1 Bitcoin. Dari biaya yang dikeluarkan tersebut, profit atau keuntungan yang didapat sebesar 20.228,90 dolar AS atau sekitar Rp302 juta.

Negara kedua yang menjadi lokasi paling cuan untuk menambang Bitcoin adalah Aljazair. Di sini, profit untuk setiap satu Bitcoin yang ditambang mencapai 17.440,9 dolar AS atau sekitar Rp 261 juta.

Di Indonesia, biaya menambang per 1 Bitcoin mencapai 21,307 dolar AS atau sekitar Rp320 juta. Dengan kata lain, penambang Bitcoin di Indonesia bisa meraih profit 315,27 dolar AS atau sekitar Rp4 juta sampai Rp6 juta per bulan. 

Tutup Dimana-Mana

Peningkatan permintaan listrik terkait dengan penambangan bitcoin telah menyebabkan krisis listrik di beberapa negara. Tambang kripto di Texas, Amerika Serikat, terpaksa menghentikan operasional. Pasalnya, Dewan Keandalan Listrik Texas yang diberi nama ERCOT meminta agar otoritas di negara bagian tersebut menghemat listrik demi menghindari kegagalan pasokan listrik. 

Texas punya pengalaman buruk soal pasokan listrik. Pada 2021, hampir seluruh area di Texas mati listrik di tengah badai musim dingin. Ratusan orang meninggal dunia karena tidak bisa menjaga suhu tubuh mereka tetap hangat.

Menurut Presiden Asosiasi Blockchain Texas, Lee Bratcher, kapasitas penambangan Bitcoin yang dimatikan mencapai 1.000 MW. "Ini mencakup hampir semua tambang Bitcoin di Texas dan mengosongkan sekitar 1% dari kapasitas distribusi listrik untuk dialihkan ke penggunaan komersial dan ritel," kata Bratcher.

Konsumsi listrik yang besar membuat beberapa negara bagian di AS melarang penambang Bitcoin menggunakan listrik yang berasal dari bahan bakar fosil, termasuk New York. Ini mendorong penambang New York ramai-ramai pindah ke Texas.

Menurut Bloomberg, tambang bitcoin membuat penggunaan listrik di Texas meroket. Pada bulan ini, rekor penggunaan listrik di Texas dua kali pecah yaitu sebanyak 77.460 MW pada 5 Juli dan 78.206 MW pada 8 Juli.

Jurnalis: Efry Nasaktion | Editor: Budi Hutasuhut

Belum 24 jam diperbaiki, jalan di tanjakan Batu Jomba di Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, sudah rusak. Selain akibat tingginya mobilitas kendaraan ODOL (over dimension/over loading) yang melintasi jalur itu, perbaikan diduga asal-asalan sehingga kualitas aspal jalan mudah mengelupak.

Jelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), tanjakan rawan Batu Jomba di Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang selama setahun rusak parah dan jadi lokasi kecelakaan lalu-lintas,  diperbaiki, Sabtu, 23 Desember 2023. Para pekerja bekerja 24 jam memperbaiki jalur Lintas Tengah Sumatra yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan kabupaten Tapanuli Utara itu.

Pada Minggu, 24 Desember 2023, sekitar pukul 09.00 Wib, kondisi jalan yang baru diperbaiki sudah rusak. Permukaan aspal tepat di bagian tanjakan sudah pecah sekitar 5 meter per segi. Kerusakan itu terus melebar akibat tingginya mobilitas kendaraan yang lewat.

"Semalam banyak kendaraan yang lewat," kata Marno, warga di sekitar lokasi Batu Jomba. "Arus kendaraan mudik sangat tinggi."

Pada Sabtu, 23 Desember 2023, perbaikan jalan yang selalu menjadi momok menakutkan bagi para sopir itu dikawal oleh petugas kepolisian. Arus lalu-lintas dibuat satu arah, sehingga terjadi buka dan tutup jalur, yang menyebabkan antrean. Kondisi perbaikan ini berlangsung beberapa jam, yang melibatkan sejumlah alat berat.

Kerusakan pada permukaan jalan yang baru diperbaiki diperkirakan akibat tingginya mobilitas kendaraan ODOL. Meskipun kondisi jalan yang baru diperbaiki belum stabil untuk dilintasi kendaraan, namun para sopir tetap memaksakan. Tekanan beban kendaraan membuat kondisi jalan yang baru diperbaiki menjadi mudah rusak.

Kondisinya semakin parah ketika truk-truk ODOL ikut melintas, membuat beban berat kendaraan tersebut semakin menekan permukaan jalan yang baru diperbaiki. Akibatnya, tanjakan Batu Jomba, tepat di bagian paling menanjak sepanjang 5-10 meter, langsung amblas. 

"Tidak ada yang menjaga begitu selesai diperbaiki. Segala jenis kendaraan boleh lewat," kata Arman Siregar, juga warga yang tinggal di sekitar lokasi. 

Longsor di Kecamatan Pahae Jae, Taput, membuat jalur mudik Nataru putus total

Juirnalis: Hady K. Harahap | Editor: Budi Hutasuhut 

Para pemudik Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru) harus ekstra hati-hati jika hendak ke Sumatra Utara karena dibayangi bencana tanah longsong, banjir, dan cuaca ekstrem sepanjang jalur mudik. Beberapa titik di wilayah Kabupaten tapanuli Selatan dan Kabupaten tapanuli Utara, yang merupakan Jalur Lintas Tengah Sumatra,  telah telah terjadi longsor yang membuat arus lalu-lintas jadi macet.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sudah mewantio-wanti kondisi cuaca ekstrem beresiko terhadap para pemudik. 

"Cuaca ekstrem di wilayah Indonesia bagian selatan, termasuk Jawa dan Sumatera bagian selatan, berpotensi terus terjadi bahkan setelah Natal hingga awal bulan 2024. Itu potensi hujan lebat bisa sampai ekstrem dapat disertai angin kencang,” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, lewat keterangan resmi dalam situs BMKG. 

Dia menegaskan, sebelum Natal datang, potensi cuaca ekstrem perlu diwaspadai, terutama di wilayah utara Indonesia yang berbatasan dengan daerah khatulistiwa. "Terutama di Sumatera Utara, Aceh, dan Kalimantan,” tambah dia. 

Sejumlah titik longsor sudah terjadi di jalur Lintas Tengah Pulau Sumatra, terutama memasuki wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Titik bencana juga terjadi di perbatasan Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah. 

Dalam sepekan terakhir, tanah longsor di wilayah Tapanuli Utara. Dua titik jalan di Tapanuli Utara di Kecamatan Pahae Jae dan Kecamatan Pahae Julu tertimbun longsor pada 18 Desember 2023 lalu. Arus lalu lintas dari Taput-Tapsel sempat putus total.

Longsor itu terjadi di waktu yang bersamaan. Longsor turut membawa kayu besar tumbang dan menutup ruas jalan  dan menutup sekitar tujuh meter jalan. Bahkan, sebuah truk yang saat itu tengah melintas menuju arah Kota Medan, terguling ke jurang. 

Dalam hitungan hari, terjadi lagi longsor dan menimbun ruas jalan penghubung Tapanuli Utara -Tapanuli Selatan, tepatnya di Aek Sitapean, Desa Lontung Dolok, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), pada Sabtu, 23 Desember 2023.

Timbunan longsor menutupi seluruh badan jalan sepanjang 50 meter, mengakibatkan arus lalu lintas dari kedua arah Taput-Tapteng, putus total. Pada saat terjadinya longsor, 2 unit mobil yang sedang melintas, tertimbun tanah dan terseret keluar dari badan jalan.

Sopir dan penumpang di dalam kedua mobil yang tertimpa tanah selamat, karena adanya pertolongan cepat dari Polsek Pahae Julu.

Kondisi lalu lintas yang macet total diperparah oleh tingkah para sopir yang tidak mau antre. Akibat tidak adanya petugas yang mengendalikan kemacetan, para sopir memaksakan diri untuk melewati jalur. Akibatnya, mobil tertahan karena tidak bisa melintas. Kemacetan baru terurai setelah petugas turun tangan.

Selain itu, mudik Nataru tahun ini masih ditemukan kendaraan-kendaraan berat yang ikut memperparah kemacetan dan menjadi penyebab kemacetan di titik-titik tertentu. Misalnya, di tanjakan batu jomba di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, banyak kendaraan berat yang tidak sanggup menanjak dan terguling. 

Juan Siturus | Jurnalis Sinar Tabagsel di Medan

Satuan Polisi Pamong Praja  (Satpol PP), aparatur sipil negara yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah, dikerahkan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, untuk melaksanakan penindakan langsung terhadap tindak kriminal yang dilakukan pembegal dan geng motor di Kota Medan. 

Mungkin Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, tak mau kalah dengan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang menyuruh Korps Bhayangkara menembak mati pelaku begal dan geng motor. Orang nomor satu di Provinsi Sumut ini kemudian mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja  (Satpol PP), aparatur sipil negara penegak peraturan daerah, untuk melaksanakan penindakan langsung terhadap tindak kriminal yang dilakukan pembegal dan geng motor di Kota Medan. 

"Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang dilengkapi dengan double stick", kata Gubernur Edy Rahmayadi di Medan, Senin, 17 Juli 2023.

Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Namun, Gubernur Sumut memberi tugas tambahan atau beban tanggung jawab baru kepada Satpol PP untuk melaksanakan penindakan terhadap pelaku begal dan geng motor yang meresahkan masyarakat. 

Edy Rahmayadi juga mengatakan, anggota Satpol-PP dikerahkan melakukan patroli di sejumlah ruas jalan Kota Medan dan sekitarnya sembari berkoordinasi dengan dengan TNI/Polri.

"Melalui patroli tersebut, tim berhasil melakukan pengamanan terhadap dua orang diduga hendak melakukan pencurian besi di Jl. Binjai Km 12," kata Gubernur Edy.

Ia menambahkan tim patroli tersebut juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti, panah, golok, gergaji dan sudah diserahkan ke pihak kepolisian setempat.

"Kerja bagus untuk tim Satpol PP Pemprov, tetap lakukan patroli di lapangan, kita lawan geng motor di Sumut ini," sebutnya.

Sementara itu, Kodam I Bukit Barisan membentuk tim khusus untuk memberantas aksi begal yang  meresahkan masyarakat Sumut itu.

"Kami bentuk tim khusus untuk back up Polri atas permintaan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)," ujar Kepala Penerangan Kodam I Bukit Barisan (Kapendam I/BB) Kolonel Inf Rico J Siagian.

Ia mengatakan aksi pelaku begal di Medan telah membuat resah masyarakat apalagi persoalan sampai merenggut nyawa kerap muncul dan viral di media sosial.

"Tim intelijen Kodam telah disebarkan untuk menjalankan misi tersebut, melalui Denintel Kodam I/BB telah siap untuk melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku begal," kata Rico.

Budi Hutasuhut | Jurnalis Sinar Tabagsel

PT PLN (Persero) mengalami kondisi kelebihan (over supply) daya listrik hampir di seluruh sistem kelistrikan yang ada di Indonesia, sementara di sejumlah daerah di Provinsi Sumatra Utara persoalan klasik kekurangan daya listrik menyebabkan byarpet tak kunjung teratasi.

Sejumlah sistem interkoneksi kelistrikan di Indonesia mengalami kelebihan produksi daya listrik seperti di interkoneksi Kalimantan 57%, Lombok 37%, Jawa Bali 44%, Nias 89%, Sulutgo 47%, dan Ternate 58%. Kelebihan daya listrik ini rata-rata di atas 40% diduga terjadi akibat belum normalnya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19, sementara pusat pembangkit listrik terus berproduksi.  

Pada 2019, PLN sudah mengalami kelebihan daya listrik akibat minimnya permintaan daya listrik, sementara perusahaan pembangkit tenaga listrik terus berproduksi. Sejumlah konsumen berupa kalangan investor terimbas pandemi Covid-19, sehingga pasokan daya listrik yang begitu besar tak tersalurkan. Kondisi tahun 2019 itu belum berubah sampai sekarang meskipun dampak Covid-19 sudah berkurang. 

Akibat kelebihan daya listrik ini, sejumlah sistem interkoneksi kelistrikan yang dikelola PLN harus mengeluarkan beban biaya operasional yang lebih tinggi. Sementara PLN belum punya gambaran yang pasti tentang konsumen pemakai daya listrik tersebut, karena dampak Covid-19 masih belum berpengaruh pada peningkatan permintaan pasokan listrik.

Kondisi kelebihan daya listrik paling parah terjadi di interkoneksi Jawa-Bali meskipun hanya mencapai 44%. Pasalnya, pada 2019 sistem Jawa Bali seimbang antar pasokan dan permintaan. Pada 2020 permintaan daya listrik menurun drastis, sementara pasokan semakin bertambah dengan mulai beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara dari program 35.000 Mega Watt (MW).

Ketidakseimbangan pasokan listrik dengan permintaan daya listrik di interkoneksi Jawa-Bali dilihat dari persentase memang lebih rendah dibandingkan kelebihan daya listrik di daerah lain. Namun, dilihat dari kondisi perekonomian Jawa-Bali yang merupakan pusat dari permintaan terbesar daya listrik PLN, kelebihan daya 44% menunjukkan harus ada upaya untuk memanfaatkan potensi kelebihan daya listrik tersebut. 

Dilihat dari persentase, kelebihan daya listrik paling besar memang terjadi di interkoneksi Kalimantan, sebesar 57%. Tapi, kondisi itu jauh lebih baik dibandingkan situasi kelebihan daya listrik pada 2022 yang mencapai 67%. Berdasarkan data PLN yang diterima Sinar Tabagsel, status Desember 2022, cadangan daya mampu netto (DMN) di Kalimantan tercatat sebesar 2.304 Mega Watt (MW), sementara beban puncak 1.381 MW, sehingga terdapat cadangan sebesar 923 MW atau 67%.

Sementara di Jawa-Bali, cadangan tercatat 47% atau sekitar 13.469 MW pada Desember 2022. DMN di Jawa-Bali tercatat sebesar 42.069 MW, sementara beban puncak 28.600 MW.

Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, saat rapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu, 5 Juli 2023, mengatakan over supply menyebabkan biaya operasional lebih tinggi lagi. Kondisi ideal di antara 24%-35%.

Kondisi kelebihan daya ini bakal terus membayangi PLN sampai tahun 2026, karena masih ada pembangkit listrik yang masuk ke dalam sistem PLN. Sementara PLN belum mengetahui berapa pertumbuhan permintaan daya listrik.

“Kita akan menambah permintaan agar pasokan terimbangi," kata Darmawan.

Listrik Sumatra Utara

Kelebihan daya listrik di sejumlah sistem kelistrikan interkoneksi di daerah justru berbanding terbalik dengan kondisi di Sumatra Utara. Meskipun PLN selalu menegaskan bahwa kondisi daya listrik di Sumatera baik-baik saja, kenyataannya persoalan byar pet masih menjadi masalah klasik yang tak kunjung teratasi. 

Sesuai data di PLN, cadangan listrik di interkoneksi Sumatra sebesar 40% atau sekitar 2.555 MW dengan DMN 8.916 MW dan beban puncak 6.361 MW. Dengan kondisi cadangan daya listrik seperti itu, tidak seharusnya konsumen PLN di Sumatra. terutama di berbagai wilayah di Provinsi Sumatra Utara, mengalami kasus pemadaman listrik secara berulang-ulang. 

Di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, misalnya. Meskipun PLN melaporkan, prognosa Kondisi Sistem Kelistrikan Sumatera menyambut Idul Adha 1444 H secara umum dalam kondisi aman dengan DMP Sistem Sumatera sebesar 7.166 MW dengan beban 5.332 MW sehingga cadangan sebesar 1.834 MW atau 34,4%, kenyataannya jaringan listrik mati berkali-kali saat perayaan Idul Adha 1444 H di Kecamatan Sipirok.

Pemadaman listrik oleh PLN terjadi tanpa pemberitahuan, berlangsung dalam waktu singkat dan berulang-ulang. Kondisi ini lebih menunjukkan, pelayanan PLN terhadap masyarakat sangat buruk. Padahal, PLN acap membeberkan sejumlah fakta keberhasilan pembangunan pembangkit listrik di wilayah Sumatra Utara. 

Berdasarkan data di PLN, PT PLN (Persero) sudah menambah pasokan listrik sebesar 6.229 Mega Watt (MW) hingga 2028 untuk daerah Sumatera Utara.  Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera, Wiluyo Kusdwiharto, dalam siaran pers yang dikutif sejumlah media,  mengatakan, PLN memiliki daya cadangan sebesar 1.346 Mega Watt (MW) yang dapat langsung dimanfaatkan oleh para investor di Sumatera Utara. 

Per Maret 2020, PLN Sumatera Utara memiliki total kapasitas daya mampu sebesar 3056 MW dengan beban puncak 1831 MW, dengan daya sebesar 143 MW dikirim ke Aceh. Sementara sebanyak 1.346 MW akan diberikan PLN untuk mendorong pertumbuhan investasi di Sumatera Utara. 

Selain itu, PLN juga menambah pasokan hingga total 6.229 MW secara bertahap hingga tahun 2028 berupa energi baru terbarukan (EBT). Penambahan 6.229 MW tersebut di antaranya terdiri dari beberapa pembangkit yang sudah COD pada 2020 seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Hasang 13 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbagut 2 Peaker 240 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Merapi Unit 2 kapasitas 45 MW. 

Adapun pembangkit yang COD pada 2021 hingga 2028 yakni PLTP Sorik Merapi Unit 3 kapasitas 50 MW, PLTA Peusangan 1 kapasitas 43 MW, PLTP Sorik Merapi Unit 4 kapasitas 50 MW, PLTA Peusangan 2 kapasitas 45 MW, PLTU Sumut 1 kapasitas 300 MW, PLTU Meulaboh/Nagan Raya Unit 3 dan 4 kapasitas 400 MW, PLTA Asahan 3 Unit 1 kapasitas 87 MW, dan PLTGU Belawan 3 kapasitas 430 MW.  

Selain itu PLTA Kumbih 3 kapasitas 45 MW, PLTA Asahan 3 unit 2 kapasitas 87 MW, PLTGU Sumbagut Wellhead 200 MW, PLTA Batang Toru 510 MW, PLTU Sumut 2 kapasitas 600 MW, PLTA Pump Storage 250 MW, PLTA Sarulla Ekspansi 700 MW, Transfer 275 kV (Tol Listrik Sumatera) 350 MW dan Transfer 500 kV via Tol Listrik sebesar 1500 MW serta Pembangkit IPP (Independent Power Producer) tersebar dibawah 10 MW. 

Berbagai penambahan kapasitas hingga 2028 tersebut menunjukkan PLN bisa menjamin keamanan pasokan listrik Sumatera Utara hingga 10 tahun ke depan. Di samping itu banyaknya pembangkit EBT yang akan dan sedang dibangun juga menunjukkan komitmen PLN terhadap penggunaan pembangkit berbahan energi ramah lingkungan. 

Penulis: Lumongga Harahap | Jurnalis Sinar Tabagsel di Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kondisi infrastruktur ruas jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara (Sumut) pada Rabu, 17 Mei 2023.

Pasca kunjungan Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah di Pulau Sumatra untuk melihat kondisi jalan rusak, Kepala Negara mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Jalan rusak di daerah akan diperbaiki  Juni-Juli 2023, apakah ruas jalan Aek Latong dan Batujomba akan diperbaiki juga?

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian,  mengatakan  Kementerian PUPR akan melakukan perbaikan jalan rusak di sejumlah daerah pada Juni-Juli 2023. Percepatan perbaikan jalan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. 

Dalam instruksi tersebut disebutkan, perbaikan jalan diprioritaskan pada kondisi jalan yang rusak berat. "Sudah ada anggaran Rp14,9 triliun, kita harapkan Juli sudah bergerak, kalo bisa Juni," kata Hedy. 

Dia menerangkan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp32,7 triliun untuk menangani jalan rusak di seluruh wilayah Indonesia untuk tahun 2023-2024. Jalan yang akan diperbaiki pemerintah merupakan jalan yang mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, konektivitas ke jalan tol, dan beberapa kawasan industri. 

"Perbaikan jalan di daerah dilakukan untuk menyambungkan konektivitas dengan jalan nasional," katanya. 

Menurutnya, perbaikan akan dilakukan di hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Lampung, Jambi, dan di wilayah Sumatra Utara. "Hampir semua daerah di Indonesia ada. Cuma yang diverifikasi oleh Presiden langsung kan kemarin Lampung, Jambi, Sumatra Utara. Tapi, kita juga memperbaiki jalan di daerah lainnya di NTB kita usulkan juga termasuk di pulau jawa juga," terangnya. 

Sebelumnya, saat berkunjung ke Provinsi Sumatra meninjau jalan kabupaten yang rusak berat di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Presiden Joko Widoro menyebut akan mengalokasikan Rp800 miliar anggaran pemerintah pusat untuk perbaikan jalan kabupaten dan provinsi di Sumut. Dia meminta agar gubernur dan bupati juga mempercepat perbaikan jalan rusak.

Ruas Jalan Aek Latong

Menanggapi rencana pemerintah pusat melakukan percepatan pembangunan jalan provinsi dan kabupaten mulai Juni 2023, sejumlah pengemudi kendaraan yang biasa melalui "jalur maut" Aek Latong atau Batujomba di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, berharap agar pemerintah memberikan prioritas kepada jalur lintas tengah Sumatra yang menjadi urat nadi yang berkaitan dengan pusat pertumbuhan ekonomi. 

Ruas jalan Aek Latong dan Batujomba, kondisinya sudah sangat parah. Pasca mudik Idulfitri 1444 H, kondisi jalur itu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Penyebabnya,  bagian badan jalan lonsor akibat tingginya curah hujan.

Buruknya kondisi jalan Aek Latong ini membuat sejumlah sopir harus mengganti jalur. Beberapa pengemuditaxi trayek Medan-Padang Sidimpuan, memilih mengambil jalur alternatif lewat Pangaribuan-Saipar DOlok Hole yang mesti menambah jarah sekitar 20 km dari biasanya.

"Ruas jalan ini selalu ingin diperbaiki, tetapi selalu saja menjadi penyebab masalah distribusi di Sumatra Utara," kata Gunawan Lubis, sopir truk yang rutin membawa kiriman barang dari Kota Medan menuju Kota Padang Sidimpuan. "Kalau Aek Latong rusak, kami harus memutar lewat jalur Rantau Paratap dan itu menambah ongkos."

Dari catatan Sinar Tabagsel, rencana peningkatan kualitas jalur tengah Lintas Sumatra di sekitar Aek Latong dan Batujomba, sudah sering dibicarakan pemerintah.Bahkan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)-II Sumatra Utara di Medan, berulang-ulang merencanakan akan melakukan percepatan perbaikan jalan Aek Latongdan Batujomba di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Jalan nasional Aek Latong dengan objek jalan baru sepanjang 1,5 kilometer di jalur Jalinsum di Kabupaten Tapsel yang dibangun pada 2008 lalu, hingga saat ini masih menjadi problem pelik karena masih berada di lokasi rawan gempa yang secara geologis persis pada garis patahan Sumatera yang terdiri dari sejumlah patahan mikro di sekitarnya. Kondisi tanah yang labil dan rawan amblas itu sementara menimbulkan pro kontra di kalangan ahli geologi maupun teknik sipil.

Penulis: Juan Sitorus | Jurnalis SInar Tabagsel di Medan

Bambang Pardede, mantan Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatra Utara

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Sumatra untuk meninjau kondisi jalan yang rusak pasca viralnya kondisi jalan raya di Provinsi Lampung, berdampak terhadap jabatan pejabat daerah yang bertanggung jawab urusan infrastruktur jalan raya.

Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, memecat Bambang Pardede dari jabatannya sebagai  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Sumatera Utara. Jumat, 19 Mei 2023, atau beberapa saat setelah Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara.

"Tidak apa-apa. Itu kan dinamika. Waktu saya lebih banyak untuk keluarga usai dibebastugaskan,"kata Bambang kepada pers di Medan yang memintai tanggapannya atas pencopotan jabatan tersebut. Bambang menolak bercerita hal lain, dan meminta pers tidak memperbesar-besar persoaln ini karena jabatan baginya adalah amanah. 

Mantan pejabat teras di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Sumatra Utara ini, menempati jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR Sumatra Utara sejak 2021. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, melantiknya bersama 12 pejabat eselon II hasi seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama tahun 2020, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, pada Kamis, 18 Feberuari 2021.

Sejak 2021 menjadi penanggung jawab dalam berbagai proyek peningkatan kualitas infrastruktur di Provinsi Sumatra Utara, kinerja Bambang Pardede dinilai kurang memadai. Kualitas infrastruktur jalan raya di Provinsi Sumatra Utara dinilai banyak kalangan tidak kunjung membaik, dan situasinya diperparah pasca kunjungan Presiden Joko Widodo ke beberapa titik di Provinsi Sumatra Utara. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumut Safruddin menyebut, Gubernur mencopot Bambang karena kinerjanya dinilai tidak memuaskan. ”Sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja, tetapi tidak ada perbaikan,” kata Safruddin. 

Dalam catatan Sinar Tabagsel, salah satu pekerjaan yang sedang ditangani Bambang Pardede adalah pembangunan jalan provinsi dengan anggaran tahun jamak Rp 2,7 triliun. Proyek yang dikerjakan dengan skema kerja sama operasi (KSO) dengan PT Waskita Karya, PT Sumber Mitra Jaya, dan PT Pijar Utama itu berupa proyek percepatan perbaikan infrastruktur yang rusak di Provinsi Sumut, meliputi 450 kilometer jalan, 389,2 meter jembatan, dan 71.000 meter drainase. Proyek yang dimulai 2022 seharusnya selesai pada 2023. 

"Di tahun 2022, realisasinya hanya 23 persen, sebatas uang muka. Setelah Oktober 2022, amanat diberikan dikasih waktu 6 bulan untuk memberikan memperbaikinya kinerja. Kalau dihitung sudah 7 bulan lebih," ujar Safruddin.

Penulis: Juan Sitorus | Jurnalis Sinar Tabagsel di Medan

Menjelang batas akhir penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Sumut. yang jatuh pada Jumat, 31 Maret 2023,  hanya Kabupaten Padanglawas yang belum menyerahkan LKPD 2022.

"Hari Jumat, 31 Maret 2023, batas akhir penyerahan LKPD 2022. Sampai hari ini, tinggal Kabupaten Padanglawas yang belum menyerahkan," kata Kepala BPK Wilayah Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, seusai menerima Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi,  yang datang menyerahkan LKPD Pemda Sumatra Utara, Kamis, 30 Maret 2023. 

Selain Pemda Provinsi Sumatra Utara,  kata dia,  per Kamis, 30 Maret 2023, ada empat Pemda lain yang menyerahkan LKPD: Pemko Binjai, Pemkab Simalungun, dan Pemkab Karo. "Tinggal Pemda Padanglawas yang belum menyerahkan LKPD," katanya. 

“Mudah-mudahan kepatuhan pelaporan pengelolaan anggaran terus meningkat di Sumut,” katanya.

Eydu Oktain Panjaitan menambahkan, penyerahan LKPD 2022 menunjukkan pihak yang menyerahkan siap untuk diaudit. Sebab itu, BPK wilayah Sumut akan melakukan audit selama dua bulan terhitung sejak penyerahan LKPD tersebut. 

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, mengatakan Pemprov Sumut sudah siap untuk diperiksa pengelolaan APBD 2022. “Ini kewajiban dan sudah diatur," kata Edy. 

Menurutnya, seluruh sektor terkait keuangan di Pemprov Sumut masuk ke dalam proses audit seperti pendidikan, perjalanan dinas, infrastruktur, kesehatan dan lainnya. Ia berharap, setelah BPK melakukan audit,  Pemprov Sumut akan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

“Kita sudah 8 kali meraih WTP dan kita tentu berharap akan menjadi sembilan,” tutur Edy. 

Penulis: Juan Sitorus | Jurnalis Sinar Tabagsel di Medan

Dari 230.000 unit rumah subsidi yang dialokasikan pemerintah tahun 2023, sebanyak 6.000 rumah berpontensi untuk Provinsi Sumatra Utara atau setara Rp930 miliar dari Rp30,38 triliun  total anggaran yang dialokasikan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah,  mengatakan hal itu saat pelantikan Pengurus Apersi Sumatra Utara di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan, Senin, 20 Feberuari 2023. 

“Apersi yakin masyarakat Sumut akan punya rumah, karena kami fokus menggarap rumah untuk rakyat kecil, pinggiran, dan UMKM penghasilan rendah,” kata Junaidi Abdillah. 

Junaidi Abdillah berharap, pengurus Apersi di Sumatra Utara berkomitmen memberikan hunian yang layak kepada masyarakat dengan memperkuat kerja sama dengan bank, pertanahan, dan pemerintah agar rakyat lebih mudah mendapatkan rumah.

Berdasarkan data di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tahun 2023 pemerintah menyiapkan 230 ribu unit rumah subsidi dengan total anggaran sebesar Rp30,38 triliun.  Guyuran anggaran itu akan 

disalurkan melalui program KPR FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan pada tahun 2022.

Untuk KPR FLPP dialokasikan Rp25,18 triliun guna memfasilitasi 220.000 unit rumah, Tapera sebesar Rp 0,85 triliun memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit, dana Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 3,64 triliun untuk 754.004 unit, dan dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp0,89 triliun untuk sebanyak 220.000 unit.

Di sisi lain, Fitrah sangat menyayangkan angka backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah dan jumlah kebutuhan, dari 2020 ke 2022 masih belum menunjukkan perkembangan besar padahal program dan dana yang diguyurkan pemerintah semakin meningkat. Katanya, besaran backlog masih bergerak di kisaran 12,7 juta.

Sementara itu Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, mengatakan masih banyak warga di Provinsi Sumut yang belum memiliki rumah layak huni. Dari  4,43 juta jumlah keluarga di Sumut, sekitar 69,48 persen menempati rumah layak huni dan sisanya, 205.971 rumah tidak layak huni.

Menurut data BPS Sumut 2022, jika dikelompokkan menurut perkotaan maupun pedesaan, ada 77,78 persen rumah layak huni di wilayah perkotaan dan 59,28 di wilayah pedesaan.

“Kita perlu bekerja sama dengan Apersi karena kebutuhan rumah layak huni masih cukup tinggi di Sumatra Utara," kata Edy Rahmayadi.

Penulis: Juan Sitorus | Editor: Budi Hutasuhut

Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, kembali menuntut dana bagi hasil (DBH) perkebunan yang lebih besar dan hal itu diakomodir dalam undang-undang. Pasalnya, apa yang diperoleh Sumut hanya 4% dari triliunan rupiah hasil yang diberikan Sumatra Utara untuk pemerintah pusat.  

"Sumut memberikan penghasilan Rp575 triliun untuk negara dari hasil perkebunan sawit. Namun, DBH perkebunan yang diterima tiap tahun berkisar  Rp24 triliun," kata Gubsu Edy saat Kunjungan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Sosialisasi Tahap I Program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2022 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (24/1).

Gubsu Edy menilai, besaran dana bagi hasil perkebunan itu harus ditingkatkan dan hal ini perlu diakomodir di dalam undang-undang. "Sumut selalu kekurangan anggaran untuk membangun infrastruktur/ Tiap tahun hanya dianggarkan Rp400 miliar, padahal Sumut memiliki jalan provinsi terpanjang di Indonesia sepanjang 3.000,5 km, dan biaya membangun 1 km jalan sekitar Rp5 miliar," kata Gubsu Edy.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Nasution, senada dengan Gubsu Edy Rahmayadi, mengharapkan DBH sawit untuk Sumut ke depan bisa lebih besar. Menurutnya, DBH sebesar 4% tidak bisa digunakan untuk merawat jalan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatra Utara, Musa Rajekshah, menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta pada Kamis (6/1) lalu. Dalam pertemuan itu, Wagubsu Musa mengusulkan dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. 

Sumut ingin agar UU itu pun mengatur bahwa daerah penghasil sawit  mendapatkan DBH dari pemerintah pusat. Dengan begitu, sebagai salah satu daerah penghasil, Sumut juga akan mendapatkan DBH sawit. 

Pendapatan DBH dari sektor ini sudah selayaknya didapatkan daerah penghasil, terutama sebagai pihak yang paling mengalami tekanan, mulai dari aspek lingkungan, sosial hingga ekonomi. 

"Kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan CPO dan lainnya. Tentu butuh biaya dalam penanggulangannya," kata Musa. 

Karena itu, jika usulan revisi ini diterima maka akan menunjang pembangunan infrastruktur dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Aspirasi mendapatkan DBH sawit sebenarnya sudah digaungkan sejak awal 2020. 

Ketika itu 21 daerah penghasil sawit di Indonesia menggelar rakor dan menyuarakan DBH Sawit dengan merevisi UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menilai daerahnya pantas menerima DBH dari Perkebunan Sawit karena memiliki sumber daya alam yang besar dari sektor ini. Pemprov Sumut mencatat total luas perkebunan sawit di wilayahnya mencapai 1,3 juta hektare. 

Dari luasan itu, sebanyak 66% di antaranya milik PT Perkebunan Nusantara dan sisanya milik swasta. Dengan luasan perkebunan sawit tersebut Sumut mampu mengekspor CPO hingga 3,6 juta ton setiap tahun. Namun, selama ini Sumut belum mendapat kontribusi secara langsung dari sumber daya alam tersebut. 

Menurut Gubsu Edy, penerimaan DBH sawit akan dapat menambah anggaran pembangunan daerah secara signifikan, khususnya infrastruktur jalan. Yang mana selama ini jalan raya menjadi infrastruktur paling terdampak dari kegiatan perkebunan, termasuk sawit. 

Berbagai upaya loby juga sudah beberapa kali dilakukan Sumut ke pemerintah pusat secara langsung, termasuk kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada pertengahan November tahu  lalu. Tahap fundemental dalam upaya mendapatkan DBH Sawit adalah dengan merevisi UU Nomor 33 Tahun 2004. *

Penulis: Budi Hutasuhut | Editor: Efry Nasaktion

Satu lagi komandan jabatan tingkat menengah di lingkungan Polda Sumatra Utara dicopot dan diberhentikan dengan tidak hormat. Kali ini Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes) Medan, Komisaruis Besar Pol Riko Sunarko, karena terindikasi menerima suap dari tersangka narkoba.

Kepala Polda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Panca Putra Simanjuntak, mencopot Kombes Pol Riko Sunarko dan mengangkat sementara sebagai pelaksana harian di posisi itu Inspektur Pengawasan Daerah Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Armia Fahmi.

"Kombes Riko Sunarko dicopot dari jabatannya terkait kasus dugaan suap dari istri bandar narkoba," kata Kapolda Sumut kepada sejumlah wartawan di Markas Polda Sumatera Utara, di Medan, Jumat malam (21/1).

Kapolda Sumut menyebutkan, Sunarko beserta pejabat lain Polrestabes Medan terancam mendapat sanksi tindakan tegas dari pimpinan Polri bila terbukti menerima suap dari istri bandar narkoba.

Sebelumnya Kepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengatakan saat ini Tim Polda Sumatera Utara tengah memeriksa kasus itu. “Apabila terbukti akan ditindak tegas,” kata dia, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (17/1).

Ia menyebutkan, saat ini Tim Polda Sumatera Utara masih bekerja menelusuri kebenaran informasi yang terungkap dari persidangan tindak pidana narkoba. Selama menunggu hasil pemeriksaan, kata dia, dalam perkara itu polisi menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

“Nanti hasilnya akan disampaikan oleh Polda Sumatera Utara. Tetap asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi,” kata dia.

Sebelumnya, informasi Sunarko dan jajarannya menerima suap senilai Rp300 juta dari istri seorang bandar narkoba diungkapkan dalam kesaksian Brigadir Kepala Ricardo dalam persidangan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (12/1).

Ricardo mengaku menerima suap senilai Rp300 juta dari istri bandar narkoba, lalu uang itu dibagikan kepada atasannya (Kepala Polrestabes Medan).*

Penulis: Bahri Syamsul | Editor: Efry Nasaktion

Mantan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doddy Zulverdi, menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara menggantikan posisi Soekowardojo yang telah memasuki masa pensiun. 

Pelantikan Doddy dilakukan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersamaan dengan pelantikan 38 pejabat lainnya secara virtual, Selasa (18/1/2021) lalu. Dihimpun dari berbagai sumber, Doddy yang sebelumnya Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia, ini kelahiran Bandung, 10 September 1969. 

Dia lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran pada 1991. Dia menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Dia melanjutkan pendidikannya di Columbia University Economics Policy Management Amerika Serikat. Dia berhasil meraih gelar Master pada 1997 silam. 

Karir Doddy di Bank Indonesia berawal dari 1993. Kala itu, Doddy bertugas sebagai staf di Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia. Sejak saat itu, karir Doddy terus melejit. Dia pernah menjabat sebagai Asisten Peneliti Ekonomi Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Pada 1998, lalu Peneliti Ekonomi Junior Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter kurun 1998-2001, kemudian Analis Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter periode 2001-2002 dan Analis Senior Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter periode 2002-2003. 

Tak hanya itu, Doddy juga pernah menjabat sebagai Peneliti Ekonomi Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter periode 2003-2004, lalu Peneliti Ekonomi Senior Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter periode 2004-2005, Deputi Kepala Bagian Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter dan Special Appointee IMF periode 2005-2006, kemudian Kepala Bagian Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter pada 2006, Peneliti Ekonomi Madya Senior Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter periode 2006-2010. 

Doddy juga sempat menjabat sebagai Kepala Biro Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter periode 2010-2012, Kepala Grup Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter periode 2012-2015, Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter pada 2015, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter periode 2015-2018 dan setelah menjabat Kepala Departemen Internasional. 

Calon Deputi BI

Doddy juga pernah menjadi calon Deputi Gubernur BI untuk priode 2018-2023. Dia bersama dua calon lainnya, Dody Budi Waluyo dan Wiwiek Sisto Widayat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (27/3/2018) mulai pukul 10.00. 

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menyatakan, kesepuluh fraksi di komisi XI DPR sepakat memilih Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI dan Dody Budi Waluyo sebagai Deputi Gubernur BI.

Menurut Melchias, 36 dari 54 anggota komisi XI yang hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan hari ini sepakat memilih Perry dan Dody. Keduanya dianggap memiliki rekam jejak yang mumpuni.

Tak hanya itu, keduanya pernah bekerja bersama di bidang moneter. Melchias melanjutkan, Dody pernah menjadi bawahan Perry. "Menurut hemat saya ini satu kombinasi teamwork yang bagus," ujar Melchias.*

Penulis: Juan Sitorus | Editor: Budi Hutasuhut

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, menjadi tersangka kasus suap proyek infrastruktur. Dia disangka menerima suap dari kontraktor yang menggarap proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat pada 2020-2022.

“KPK prihatin dengan masih terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di kantornya, Jakarta, Kamis, 20 Januari 2022.

Ghufron mengatakan kasus bermula saat Terbit bersama dengan saudara kandungnya, Iskandar PA, mengatur pelaksanaan proyek pekerjaan infrastruktur di Langkat. Terbit memerintahkan pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Langkat dan dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Langkat untuk berkoordinasi dengan Iskandar.

Koordinasi dilakukan untuk memilih kontraktor yang akan menjadi pemenang proyek tersebut di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan.

Mereka yang ingin menang proyek diduga harus memberikan fee sebanyak 15 persen dari nilai proyek kepada Terbit dan Iskandar. Fee naik menjadi 16,5 persen bila proyek itu menggunakan mekanisme penunjukkan langsung.

Salah satu kontraktor yang menang untuk mengerjakan sejumlah proyek adalah Muara Perangin-angin. Dia memenangkan proyek senilai Rp 4,3 miliar. Beberapa proyek lainnya dikerjakan oleh Terbit sendiri melalui perusahaan milik Iskandar. KPK menduga fee yang diberikan Muara kepada Terbit sebanyak Rp 786 juta.

KPK menduga Terbit tidak menerima uang fee proyek secara langsung. Dia menggunakan Iskandar dan tiga swasta, yaitu Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra dan Isfi Syahfitra.

KPK menetapkan Terbit dan empat orang kepercayaannya menjadi tersangka penerima suap. Sementara Muara ditetapkan menjadi tersangka pemberi suap. “KPK berharap tangkap tanang ini memberikan efek jera,” kata Ghufron.

Operasi tangkap tangan

Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, tertangkap tanga dalam operasi yang digelar KPK, Rabu, 19 Januari 2022. Bersama 7 orang lainnya yang terjaring dalam operasi tersebut, Terbit dibawa KPK ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan awalnya KPK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi pemberian uang oleh tersangka Muara Perangin-angin (MR). 

Ghufron mengatakan tim penyidik langsung mengikuti pergerakan Muara Perangin-angin, yang sempat melakukan penarikan uang di salah satu bank daerah.

"Tim KPK segera bergerak dan mengikuti beberapa pihak diantaranya MR yang melakukan penarikan sejumlah uang disalah satu bank daerah," kata Ghufron.

Sementara, tersangka Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC) dan Isfi Syahfitra (IS) selaku kontraktor menunggu di salah satu kedai kopi. Muara Perangin-angin langsung memberikan uang tunai kepada para kontraktor di kedai kopi tersebut.

"Tim KPK langsung melakukan penangkapan dan mengamankan MR, MSA, SC dan IS berikut uang ke Polres Binjai," kata Ghufron.

Tak lama kemudian, tim penyidik langsung bergerak ke rumah pribadi Terbit Rencana untuk diamankan serta Iskandar PA (ISK) selaku saudara kandungnya. Namun saat tiba, Terbit Rencana dan Iskandar telah melarikan diri.

"Kemudian Tim KPK menuju ke rumah kediaman pribadi TRP untuk mengamankan TRP dan ISK. Namun saat tiba dilokasi diperoleh infomasi bahwa keberadaan TRP dan ISK sudah tidak ada dan diduga sengaja menghindar dari kejaran tim KPK," ujarnya.

Kemudian, KPK mendapatkan informasi bahwa Terbit Rencana datang menyerahkan diri ke Polres Binjai sekitar pukul 15.45 WIB. Selanjutnya dilakukan

permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan.

"Selanjutnya Tim KPK mendapatkan para pihak yang ditangkap beserta barang bukti uang sejumlah Rp 786 juta, kemudian dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan," katanya.

Lebih lanjut, Ghufron mengatakan barang bukti itu hanya sebagian kecil yang diterima Terbit Rencana.

"Barang bukti uang dimaksud diduga hanya bagian kecil dari beberapa penerimaan oleh TRP melalui orang-orang kepercayaannya," katanya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Namun Iskandar belum dilakukan penahanan, karena masih dilakukan pemeriksaan di Polres Binjai.

Diduga sebagai pemberi:

1. MR (Muara Perangin-angin) selaku swasta

Diduga penerima:

1. TRP (Terbit Rencana Perangin Angin) selaku Bupati Langkat.

2. ISK (Iskandar PA) selaku kepala Desa Balai Kasih

3. MSA (Marcos Surya Abdi) selaku swasta/kontraktor

4. SC (Shuhanda Citra) selaku swasta/kontraktor

5. IS (Isfi Syahfitra) selaku swasta/kontraktor

Atas perbuatannya tersebut, para tersangka disangkakan melanggar sebagai berikut:

Tersangka MR selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka TRP, ISK, MSA, SC dan IS selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Harta kekayaan Rp85 miliar

Ketujuh orang itu terdiri dari pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Pihak swasta, juga turut dibawa.

Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, Terbit punya harta mencapai Rp 85 miliar pada 2020.

Harta kekayaan kader Partai Golkar itu terdiri dari rumah dan bangunan senilai Rp 3,7 miliar. Terbit punya 10 rumah yang berlokasi di Langkat dan Medan. 

Delapan mobil mengisi garasi bupati tajir ini. Mobilnya bermerek Toyota dan Honda, di antaranya Toyota Land Cruiser dan 2 Honda CR-V. Harta berikutnya terdiri dari harta bergerak lainnya senilai Rp 700 juta dan surat berharga senilai Rp 1,1 miliar.

Kemudian, harta lainnya yang mencapai Rp 78,3 miliar. Tidak dijelaskan yang dimaksud dengan harta lainnya.

Jumlah harta itu sebenarnya berkurang dibandingkan dengan harta yang dimiliki pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2019, Terbit punya harta Rp 90 miliar dan pada 2018, hartanya mencapai Rp 96 miliar.

Perkembangan terbaru dari operasi senyap ini, KPK memboyong 7 orang ke Jakarta. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pukul 19.53 WIB. "Tim akan memeriksa lebih lanjut," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 19 Januari 2022.

Mereka yang dibawa merupakan pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Tidak nampak wajah Terbit di antara orang-orang yang telah diboyong tersebut.*

Penulsi: Juan Sitorus  | Editor: Efry Nasaktion

Tahun 2022, persoalan pupuk tetap akan menjadi masalah krusial bagi petani di Kabupaten Tapanuli Selatan. Pasalnya, alokasi jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat jauh di bawah kebutuhan, belum lagi terjadi kenaikan harga pupuk nonsubsidi sejak awal 2022 hingga 100%. 

Kementerian Pertanian telah mengalokasikan jatah pupuk bersubsidi secara nasioal sebanyak 9,11 juta ton untuk tahun 2022. Provinsi Sumatra Utara mendapat 520.193 ton, atau naik dibandingkan jatah tahun 2021. Namun, kebutuhan pupuk bersubsidi untuk menghadapi musim tanam tahun 2022 diperkirakan tiga kali lipat dari jatah tersebut. 

Sesuai data di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatra Utara, jatah pupuk bersubsidi tahun 2022 terdiri atas Urea (156.156 ton), SP-36 (37.157 ton), dan ZA (49.893 ton). Kemudian pupuk NPK sebanyak 109.243 ton, NPK Formula Khusus (500 ton), pupuk organik granul (30.201 ton), dan pupuk organik cair 137.043 liter. 

Sementara yang diterima tahun 2021 sebanyak 154.916 ton, sedangkan kebutuhan pupuk yang harus dipenuhi mencapai dua kali lipat, sekitar 300.000 ton. 

Minimnya jatah pupuk bersubsidi untuk Sumut ini menyebabkan jatah pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Tapanuli Selatan juga minim. 

BACA JUGA: 2022, Pemerintah Kurangi Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatra Utara tentang alokasi pupuk subsidi disebutkan, jatah pupuk bersubdisi Tapsel tahun 2022 sebanyak 9.795 ton dengan rincian Urea (4.620 ton), SP36 (917 ton), ZA (639 ton), NPK (2.508 ton) dan organik (1.111 ton). Padahal, kebutuhan pupuk Tapsel untuk menghadapi musim tanam 2022 diperkirakan sebanyak 37.275 ton berbagai jenis pupuk bersubsidi, atau terjadi kekurangan sebanyak 27.480 ton pupuk bersubsidi.

e-RDKK tak terimput

Dari penelusuran TerasdataCom ke database di Kementerian Pertanian terungkap, minimnya alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Sumatra Utara disebabkan data petani yang diimput lewat sistem e-RDKK (elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok) ternyata tervaliditasi. Banyak data dalam e-RDKK yang diimput ternyata tidak selaras dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Ketatnya verifikasi data penerima pupuk bersubsidi ini disebabkan alokasi anggaran subsidi pupuk dalam APBN 2022 mengalami penurunan 13%, atau anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp25,3 triliun. Dalam APBN 2021, pemerintah menganggarkan subsidi pupuk senilai Rp29,1 triliun. 

Sebab itu, pemerintah memperketat penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran dengan memferivikasi dan memvaliditasi data petani penerima pupuk bersubsidi. Selain itu, pemerintah juga memperluas mekanisme penebusan subsidi pupuk melalui Kartu Tani. Ketatnya penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan karena terjadi salah sararan distribusi. 

Selain akibat pengetatan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, berkurangnya jatah pupuk bersubsidi untuk Sumatra Utara diduga akibat data e-RDKK petani di kabupaten/kota tidak terinput sesuai jadwal. Kondisi ini diduga terjadi karena sejumlah petani yang jadi anggota kelompok tani di berbagai kabupaten/kota belum menyadari vitalnya peran mereka dalam menentukan jumlah alokasi pupuk bersubsidi. 

Akibatnya, validitas data-data anggota kelomok tani dalam e-RDKK tidak terjaga, dan pemerintah mengambil solusi agar distribusi pupuk bersubsidi tidak salah sasaran. 

Selain itu, petani juga belum memahami bahwa sistem e-RDKK pupuk bersubsidi untuk kebutuhan tahun 2022, ditutup pada Oktober 2021. Padahal, masih banyak petani yang belum bergegas menyusun e-RDKK sampai bulan Oktober 2021, sehingga banyak e-RDKK petani yang diimput setelah jadwal ditutup. 

Berdasarkan data e-RDKK di Kementerian Pertanian, masih banyak petani di kabupaten/kota di Sumatra Utara yang belum masuk ke sistem e-RDKK. Padahal, petani yang tidak masuk atau terdaftar di e-RDKK pupuk bersubsidi tidak akan mendapatkan bantuan pemerintah.

Antisipasi sejak awal

Dalam website resmi Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Prasaran dan Sarana Pertanian (PSP), pernah  menggelar acara 'Sosialisasi Penginputan Data RDKK Tahun 2022'. Acara yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom itu diikuti jajaran kepala dinas pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penyuluh dan perwakilan kelompok tani. Sosialisasi dimaksudkan agar alokasi pupuk subsidi untuk petani sesuai kebutuhan yang diperlukan. Dengan begitu, produktivitas pertanian tak terganggu lantaran kuota pupuk subsidi.

"Kita harus mulai perbaiki tata kelola. Salah satunya dalam perencanaan kita lakukan sosialisasi. Kenapa kita concern dengan pupuk subsidi, karena pupuk ini wajib bagi tanaman kita. Ini tata kelola atau management budidaya. Semua varietas unggul kita tidak akan bisa keluar maksimal potensinya jika pupuk tidak maksimal," ujar Direktur Jenderal PSP Kementan, Ali Jamil.

Menurut Ali, sosialisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan distribusi jenis pupuk yang dimohonkan. "Mohon diperhatikan betul sosialisasi ini supaya tidak ada kekeliruan dan kesalahan. Pemanfaatan usulan dari RDKK ini bisa diperbaiki agar validasi atau presisi data penerima pupuk subsidi ini bisa dipercaya," tutur dia.

Menurut Ali, sosialisasi eRDKK tak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian belaka, tetapi juga bagian dari akuntabilitas. "Lakukan dengan baik sesuai dengan perencanaan dengan benar. Tim dari pusat untuk pendampingan provinsi sudah dibentuk supaya kekeliruan kita mitigasi dari awal," terang Ali.

Ali berharap tata kelola pupuk subsidi ini ke depan semakin baik. Maka dari itu, untuk mendukung hal tersebut Ali meminta agar data Simluhtan dimutakhirkan. 

"Agar kalau ada perubahan segera lakukan atau dibuat berita acara perubahan, agar ada pemeriksaan di belakang hari kita bisa memberi alasan kuat atau justifikasi kuat. Kekeliruan atau kesalahan atau keterlambatan tak perlu ada lagi. perencanaan dengan organisasi yang tepat, dengan monitoring yang ketat yang harus diutamakan," kata Ali.

Ali menjelaskan kriteria penerima pupuk subsidi. Di antaranya adalah petani harus tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem eRDKK, menunjukkan KTP, mengisi form penebusan dan memiliki luas lahan dua hektar per musim tanam.

Untuk tata kelola pupuk subsidi Ali memaparkan dibagi ke dalam ke beberapa bagian yakni perencanaan, pengadaan dan penyaluran, supervise, monitoring dan pengawasan dan pembayaran. 

"Kebutuhan pupuk pada tahun ini sebanyak 24,30 juta ton untuk 17.05 juta petani. Sedangkan anggaran yang disiapkan sebanyak Rp25,27 triliun untuk pengadaan 9 juta ton pupuk," paparnya.

Ia menjelaskan, penyusunan eRDKK pupuk subsidi tahun 2022 dilakukan selama tiga bulan tepatnya mulai Juni-September. "Oktober penetapan alokasi pupuk subsidi masing-masing provinsi. Data ini titik start kita bagaimana mengatur alur pupuk subsidi tetap sasaran," ungkapnya.

Di sisi lain, Ali menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian hanya sekadar merencanakan kebutuhan kuota dan alokasi pupuk subsidi saja. "Penyaluran dan produksi ada di Kementerian BUMN sedangkan untuk anggaran ada di Kementerian Keuangan," tuturnya. *

Penulis: Juan Sitorus | Editor: Budi Hutasuhut

KUNJUNGAN 2021. Kadis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Bambang Pardede, bersama tim melakukan kunjungan ke kawasan wisata Tongging, Kamis, (25/2/2021), untuk survei jalan menuju proyek strategis nasional (PSN).

Prioritaskan dukung proyek strategis nasional (PSN), Pemda Provinsi Sumatra Utara bangun 600 km jalan provinsi di berbagai kabupaten/kota di wilayah regional Sumatra Utara bagian Utara (Sumbagut). Jalan-jalan provinsi di wilayah regional Sumut bagian Selatan (Sumbagsel) tidak tersentuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

"Kita alokasikan anggaran Rp2,7 triliun itu untuk memperbaiki 450 km jalan yang kondisinya rusak berat, 389,2 meter jembatan atau 29 unit, dan drainase sepanjang 71 km," kata Kepala Dinas Bina Marga  dan Bina Konstruksi Sumatra Utara, Bambang Pardede, saat jumpa pers di di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (12/1).

Dari data di Dinas Bina Marga  dan Bina Konstruksi Sumatra Utara, ruas jalan yang akan dibangun di antaranya jalan Kuala - Simpang Marike di Langkat (akses kawasan wisata Bukit Lawang), ruas Jalan Tanjung Balai - Pasar I- batas Labura di Kabupaten Asahan (akses menuju PSN foodestate), ruas Jalan Gonting - Janji Raja di Samosir (akses PSN Danau Toba), ruas Jalan Silimbat-Parsoburan di Toba (jalan pintas menuju PSN Danau Toba). 

Selain itu ada ruas jalan Sibuluan - Aek Horsik di Tapanuli Tengah (akses menuju PSN Danau Toba), ruas Jalan Sipenger - Marancar - Sipirok di Tapanuli Selatan (jalan alternatif menuju PSN Danau Toba), ruas jalan Pematangsiantar - Pematang Raya di Simalungun (askes PSN di Danau Toba), ruas jalan Aek Godang-Sihaporas di Padang Lawas (akses PSN di wilayah Kawasan Industri Kuala Tanjung).

"Kita alokasikan anggaran Rp2,7 triliun itu untuk memperbaiki 450 km jalan yang kondisinya rusak berat, 389,2 meter jembatan atau 29 unit, dan drainase sepanjang 71 km," kata Kepala Dinas Bina Marga  dan Bina Konstruksi Sumatra Utara, Bambang Pardede, saat jumpa pers di di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (12/1).

BACA JUGA: Pemprov Sumut akan Bangun 450 Km Jalan Provinsi

Bambang mengatakan, pembangunan ruas jalan, jembatan, dan saluran drainase itu dilakukan secara multiyears, direncanakan mulai Maret 2022 dan ditarget rampung pada Agustus 2023. Secara teknis, Bambang menguraikan, pekerjaan jalan dan jembatan itu akan dibangun secara terintegrasi dengan menerapkan metode design and build atau rancang bangun, dimana antara perencanaan dan pelaksanaan berjalan secara simultan dan paralel.

Sebanyak 450 km jalan yang akan dibangun itu terkonsentrasi di wilayah yang mendukung megaproyek pemerintah pusat yang ada di Provinsi Sumatra Utara, atau hanya di wilayah regional Sumatra Utara bagian Utara (Sumbagut). Pasalnya, meskipun Pemda Provinsi Sumut menyebut Rp2,7 miliar dialokasikan dalam APBD, namun sumber utamanya justru dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan karena Provinsi Sumut memiliki sejumlah proyek prioritas nasional. .  

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-170/PK/2021 tertanggal 01 Oktober 2021, disebutkan DAK Fisik TA 2022 terdiri atas 2 (dua) jenis: DAK Reguler dan DAK Penugasan. DAK Fisik Reguler mempunyai tujuan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimum, yang terdiri dari 6 (enam) bidang yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan KB, Bidang Jalan, Bidang Air Minum,  Bidang Sanitasi, dan Bidang Perumahan dan Permukiman. Sedangkan DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

BACA JUGA : APBD Tapsel 2022 dan Minimnya Transfer Dana Pusat

Lima tahun terakhir, ada delapan megaproyek pemerintah pusat yang disebut proyek strategis nasional (PSN) dipusatkan di wilayah Provinsi Sumut, terutama di wilayah regional Sumbagut. Empat PSN Sumut, yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Food Estate Humbang Hasundutan, dan Kawasan Industri Kuala Tanjung bersama pelabuhannya.

Selain itu, terdapat empat proyek strategis daerah yang juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat, yaitu Rusunawa Terintegerasi Sei Mangkei, Sport Centre, jalur kereta api Pematangsiantar-Parapat, dan Light Rapid Transit (LRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang). 

Ke delapan PSN tersebut, juga menjadi skala prioritas Pemda Provinsi Sumut sehingga fokus pembangunan daerah terpusat ke wilayah regional Sumbagut. Sementara pembangunan daerah di wilayah regional Sumatra Utara bagian Selatan (Sumbagsel), hanya disentuh  apabila memiliki persentuhan dengan PSN yang ada di wilayah Sumbagut. *

Penulsi: Ahmad S. Piliang | Editor: Efry Nasaktion

Masyarakat Desa Sisundung merayakan terpilihnya desa mereka menjadi Juara 1 PTP2W-KSS (Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera) Tahun 2021 tingkat Provinsi Sumatra Utara. Pada Senin, 10 Januari 2022, perayaan yang ditandai penyembelihan seekor lembu itu dihadiri Bupati Tapanuli Selatan, H. Dolly Pasaribu, beserta Ketua PKK Tapanuli Selatan, Rosalina Dolly Pasaribu.

Kehadiran Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Pasaribu, dan Ketua TP PKK Tapsel, Rosalina Dolly Pasaribu, beserta rombongan berupa Kepala OPD (organisasi pemerintah daerah), disambut masyarakat Desa Sisundung dengan suka cita.  Kepala Desa Sisundung, Iqbal, dan para tokoh adat dan tokoh agama menyelempangkan ulos sebagai tanda godang ni roha (suka cita) kepada Bupati tapsel dan Ketua TP PKK Tapsel.  

Desa Sisundung di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, mendadak jadi pusat perhatian setelah Ketua Tim Penggerak PKK Sumatra Utara, Nawal Lubis, mengumumkan desa tersebut mendapat Juara 1 tingkat Provinsi Sumut dalam pelaksanaan PTP2W-KSS 2021 pada Desember 2021 lalu. 

Sertifikat penghargaan sebagai juara 1 diserahkan Ketua TP PKK Sumut kepada Ketua PKK Tapanuli Selatan, Rosalina Dolly Pasaribu. Dari Ketua TP PKK Tapasel, sertifikat itu kemudian diserahkan langsung kepada Kepala Desa Sisundung dan Ketua PKK Desa Sisundung di Kantor Bupati Tapsel di Sipirok.

MOTIVASI. Bupati Tapsel, Dolly Pasaribu, memotivasi masyarakat Desa Sisundung agar terus mendukung program pemerintah daerah yang dijalankan oleh Kepala Desa Sisundung.

Prestasi yang diperoleh Desa Sisundung ini menjadi prestasi pertama tingkat Provinsi Sumut di masa kepempimpinan Ketua TP PKK Kabupaten Tapsel, Rosalina Dolly Pasaribu. Desa Sisundung menjadi juara 1 mengalahkan 5.416 desa yang ada di Provinsi Sumut, karena dinilai mampu melakukan berbagai program inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan desa. 

"Kami jadi juara pertama. Kemenangan ini tidak pernah kami duga," kata Kepala Desa Sisundung, Iqbal, saat ditemui di Desa Sisundung, Senin  (10/1). 

Desa Sisundung berpenduduk 1.792 jiwa yang menyebar di lima dusun. Jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan hampir sebanding dengan jumlah keluarga sebanyak 360 keluarga. Secara geografis, desa yang merupakan sentra produksi salak ini berada di kaki Gunung Sanggarudang. Desa ini juga merupakan daerah perlintasan jalur Desa Sigumuruh, Kecamatan Angkola Barat, menuju Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan. 

Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Pasaribu, menyampaikan rasa syukur atas prestasi Desa Sisundung. Dia berharap, masyarakat Desa Sisundung terus mendukung Kepala Desa Sisundung dalam mengembangkan pembangunan desa. "Jika masyarakat mendukung Kepala Desa, saya yakin Desa Sisundung akan mendapat prestasi-prestasi lainnya," katanya. *

 Penulis: Efry Nasaktion | Editor: Budi Hutasuhut

Dua dari empat belas kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki status IDM (indeks desa membangun) sebagai "Kecamatan Tertinggal", dua belas lainnya berstatus sebagai "Kecamatan Berkembang". Tidak ada satu pun kecamatan yang berstatus "Maju" apalagi "Mandiri". Kedua kecamatan berstatus tertinggal itu adalah Kecamatan Saipar Dolok Hole dan Kecamatan Aek Bilah.

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), merisilis hasil kajian IDM pemerintah daerah selama 2021 sebagaimana disiarkan dalam website resmi Kemendes PDTT, Kamis (6-1). Di dalam hasil kajian berbentuk data tabulasi itu tergambarkan, bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021 berstatus sebagai "Kabupaten berkembang", atau tidak ada perubahan dari status pada tahun 2020 yang juga sebagai "Kabupaten Berkembang". 

Namun, jika pada 2020 Tapsel berada pada rangking ke-317 secara nasional dengan skor 0,6357, maka tahun 2021 menempati rangking ke-289 dengan skor 0.6087. 

Rangking Kabupaten Tapsel masih jauh di bawah Kota Padangsidimpuan yang menempati rangking ke-210 secara nasional pada 2021. 

Pada tahun 2021, Kota Padangsidimpun menempati rangking teratas dibandingkan kabupaten lain yang ada di wilayah Tapanuli bagian Selatan dengan skor 0.6698. Bahkan, Kota Padangsidimpuan mampu meninggalkan Kabupaten Tapsel yang merupakan kabupaten induknya, yang sudah lebih dahulu menjadi daerah otonomi. 

Namun, rangking Kabupaten Tapsel masih lebih baik dibandingkan kabupaten lain yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapsel seperti Kabupaten Mandailing Natal, Padanglawas Utara, dan Padanglawas. Ketiga kabupaten ini berstatus sebagai "Kabupaten Tertinggal". Kabupaten berada pada rangking 369 dengan skor 0,5807, di atas Kabupaten Madina yang berada pada rangking 370 dengan skor 0,5807, dan Kabupaten Paluta pada rangking 289 dengan skor 0,5571.

Selain memiliki dua kecamatan yang berstatus "Kecamatan Tertinggal", status kecamatan lain yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan berstatus "Kecamatan Berkembang". 

Namun, rangking kecamatan-kecamatan tersebut berada jauh dari kecamatan-kecamatan lain yang ada di Provinsi Sumatra Utara. Bahkan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dengan skor 0,6743  dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dengan skor 0,6742 jauh lebih bagus dibandingkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan.  

Sementara Kecamatan Sipirok sebagai Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan, menempati rangking ke-12 dari 14 kecamatan. Padahal, geliat pembangun infrastruktur begitu dinamin dilakukan pemerintah di Ibu Kota Kabupaten ini. Tapi, peningkatan infrastruktur ternyata tidak berbanding lurus dengan IDM Kecamatan Sipirok. Bahkan, Desa Sialaman yang ada persis di belakang Kantor Bupati Tapanuli Selatan, masuk kategori sebagai "Desa Sangat Tertinggal".

Berdasarkan buku Peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) 2021 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Kemendes PDTT, IDM disusun dari tiga pilar utama: Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan. 

Indeks Ketahanan Sosial mencakup bidang pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman. Sementara Indeks Ketahanan Ekonomi menyangkut bidang keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, serta keterbukaan wilayah. Sedangkan Indeks Ketahanan Ekologi menyangkut bidang lingkungan, kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana.

Dalam pengukuran status daerah oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status : Sangat Tertinggal, (2) Tertinggal, (3) Berkembang, (4) Maju, dan (5) Mandiri.

Klasifikasi itu untuk menunjukkan keragaman karakter setiap daerah sekaligus untuk menajamkan penetapan status perkembangan dan rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan berdasarkan status tersebut. Dari perhitungan itulah, maka ada perbedaan dalam intervensi pendekatan kebijakan, termasuk status akan menentukan jumlah dana yang berbeda sesuai status klasifikasi masing-masing. 

Dalam dokumen IDM itu juga dicontohkan, untuk daerah yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, ada pendekatan  kebijakan dan intervensi yang berbeda. Dua status itu melekat, karena minimnya fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya.

Dari status itu, kebijakan pembangunan akan memposisikan sebagai daerah rentan. Ada tiga status daerah yang masuk dalam kondisi rentan, mulai dari dari status daerah berkembang, daerah tertinggal, dan daerah sangat tertinggal. Disebut rentan karena jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, dengan seketika status daerah semakin menurun.

Penyebab kerentanan itu guncangan ekonomi, bencana alam, konflik sosial berkepanjangan. Tiga hal kerentanan itu memungkinkan status daerah berkembang akan turun skor dan statusnya, jika faktor kerentanan itu tidak segera ditangani.

Dalam website Kemendesa PDT disebutkan, IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju daerah maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. 

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

IDM memotret perkembangan kemandirian berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah yaitu tipologi dan modal sosial.*