Bokor Hutasuhut, sastrawan yang muncul sejak dekade 1950-an, punya peran tak sedikit dalam perkembangan kesusastraan di negeri ini. Novel Penakluk Ujung Dunia,  karyanya, merekam realitas lokal masyarakat Balige (Batak), membuat masyarakat luas semakin memahami realitas antropologi masyarakat ini.

Beberapa tahun pasca peristiwa 30 S PKI yang menjadi akhir dari polemic kebudayaan antara kubu sastrawan yang tergabung dalam Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dengan sastrawan penandatangan Manifes (Manifestasi Kebudayaan), nama Bokor Hutasuhut sebagai salah seorang penggagas dan penandatangan  Manifestasi Kebudayaan bagai menghilang dari jagat kesusastraan di negeri ini.[1] Karya-karyanya, yang sering muncul di hampir semua media publikasi berupa majalah seperti Mimbar Indonesia, Sastra, dan lain sebagainya, semakin jarang dibaca. Bokor Hutasuhut bagai telah menarik diri dari hiruk-pikuk dunia kesusastraan Indonesia yang keras, penuh fitnah, dan ketegangan politik.  

Bokor Hutasuhut menulis kembali cerita bersambunganya, Pantai Barat,  yang pernah terbit di majalah Sastra. Dia juga menyusun ulang dua belas cerita pendekkan untuk menjadi buku dan diberi judul, Menyilang ke Utara. Manuskrip kumpulan cerita pendek Menyilang ke Utara dikirimkan ke sejumlah penerbit buku, hampir bersamaan dengan manuskrip novel Pantai Barat, dikirim ke berbagai penerbit buku. Bahkan, rekan-rekan Bokor Hutasuhut seperti HB Jassin, Ras Siregar, A.M. Hoeta Soehoet, dan banyak lagi sudah berusaha ikut mempromosikan manuskrip-manuskrip itu. Namun, tidak ada penerbit yang bersedia menerbitkannya karena kondisi perekonomian nasional waktu itu sedang kurang bagus.

Menghadapi realitas kehidupan pasca peristiwa 1965 yang mengorbankan banyak hal, terutama perkawanan antarpengarang,  Bokor Hutasuhut  mulai berpikir untuk mencari sumber penghasilan lain. Namun, pertama-tama dia harus menikah untuk membangun keluarga. Bokor Hutasuhut kemudian merambah dunia usaha di bidang lain dan akhirnya tahun 1968 dia pulang kampung ke Sipirok untuk menikah dengan D. Sari Hafni Siregar asal Desa Parsorminan, Kecamatan Sipirok.  Dari pernikahan ini, Bokor Hutasuhut dikarunia empat orang anak: Irma Bulan Hutasuhut, Syamsul Wahidin Hutasuhut, Tama Alamsyah Hutasuhut, dan  Muhammad Layan Hutasuhut. 

 2

Novel Penakluk Ujung Dunia berkisah tentang orang yang berhasil menaklukkan ujung dunia, dan Bokor Hutasuhut adalah seorang pengarang yang sangat biografis dalam menghasilkan karyanya.[3] Di dalam sebagian besar karyanya, pembaca seakan-akan melihat dua penggal hal yang sangat mendasar; sepenggal riwayat hidup Bokor Hutasuhut lengkap dengan alam di mana ia lahir dan besar, penggalan sisanya adalah imajinasi yang berfungsi sebagai bumbu agar riwayat hidup itu tidak kering saat dinikmati pembaca. Dalam novel ini, dua hal itu sangat kental. Bokor Hutasuhut merekam pengalaman pribadinya keluar-masuk ke perkampungan masyarakat Batak bersama ayahnya yang menjadi seorang mubaliq, dan pengalaman pribadi itu berupa mendapatkan cerita-cerita rakyat dari orang-orang yang ditemui terkait realitas antropologi masyarakat Batak yang ada di sekitar Danau Toba.

Dalam banyak cerita rakyat yang berkembang disebutkan, pernah pada suatu masa leluhur masyarakat Batak hidup untuk menyalakan peperangan terus-menerus, mencari komunitas-komunitas masyarakat adat yang lemah untuk diperangi agar tanah dan harta-benda mereka bisa dikuasai.  Peperangan menjadi pilihan utama untuk mempertahankan hidup yang sangat tergantung terhadap pemberian sumber daya alam.  Begitu juga sebaliknya, setiap komunitas masyarakat marga harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan berperang untuk menghadapi serbuan dari komunitas lain agar tidak kehilangan kehormatan dan hidup dalam penderitaan sebagai jappurut akibat kalah dalam peperangan.[4]

Bokor Hutasuhut yang lahir dan besar di Balige menyadari betul, masa lalu leluhur bangso Batak yang keras dan selalu berperang itu, erat kaitannya dengan  bonabulu (tanah kelahiran) atau tanah asal. Setiap komunitas masyarakat adat ditandai dengan adanya wilayah sendiri yang diatur oleh seorang pemimpin sebagai pemegang kekuasaan atas sistem yang diwarisi secara turun-temurun. Ketika tanah atau daerah suatu komunitas tidak bisa dipertahankan oleh pemiliknya karena kalah perang, maka komunitas itu akan punah. Kalau tidak punah atau saat perang mereka ditangkap (ditaban), seumur hidup mereka akan menyandang predikat sebagai keturunan jappurut, status sebagai budak kalah perang yang diperjualbelikan dan tidak memiliki hak-hak adat sesuai dengan hokum adat yang berlaku dalam komunitas masyarakat adat yang menahannya. Sampai sekarang, pada beberapa komunitas masyarakat adat bermarga Batak, masih ada trauma masa lalu akibat leluhurnya diperlakukan sebagai jappurut. 

Bokor Hutasuhut merekam sejarah bangso Batak yang selalu identik dengan tanah (lahan hidup). Tanah bagi orang Batak adalah tahta, kekuasaan, kehidupan, keutuhan, dan kasih sayang terhadap sesama. Sebuah komunitas masyarakat marga belum bisa disebut masyarakat bila tak punya bona (tempat tinggal) yang dalam bahasa umpasa (metaforik) disebut portibi atau banua, yaitu sepetak tanah di mana masyarakat membangun perkampungan, memiliki lahan pertanian, dan menata sistem sosialnya. Tapi Bokor Hutasuhut justru menciptakan Ronggur, tokoh utama dalam Penakluk Ujung Dunia, seorang anak muda yang berpikiran maju, yang menolak ikut berperang, dan mencarikan solusi dengan cara mencari tanah lain sebagai daerah baru. [5]

Pengalaman masa kecil Bokor Hutasuhut melahirkan gagasan tentang “kenapa harus berperang kalau yang diinginkan hanya tanah” dan “bukankah tanah bisa dicari dengan menemukan lahan baru”.  Gagasan dasarnya, merekam sejarah bangso Batak yang masyarakatnya selalu berpikir mencari inovasi dalam mengatasi persoalan kehidupan akibat daerahnya tak subur, sehingga yang dibutuhkan bangso Batak adalah mengubah pola pikir agar bisa mendapatkan solusi atas persoalan-persoalan krusial yang sedang dihadapi.

Novel Penakluk Ujung Dunia menampilkan tokoh yang berpikiran maju yang bertolak-belakang dengan masyarakatnya yang tradisional, dan kelahiran tokoh seperti ini erat kaitannya dengan sosok Bokor Hutasuhut yang mengikuti ayahnya berdakwa agama ke perkampungan-perkampungan untuk membuka pola pikir masyarakat. 

Dalam novel Tanah Kesayangan dan novel Pantai Barat, tokoh-tokoh Bokor Hutasuhut identik sebagai manusia  yang berpikiran maju, selalu punya alternative atas persoalan yang dihadapi, dan keluar dari mainstream yang kuat dipengaruhi tradisi.  Setiap novel Bokor Hutasuhut menegaskan, selain pentingnya tanah bagi bangso Batak, juga yang sangat penting adalah mengubah pola pikir agar tidak menderita (karena beban tradisi menjadi japuurut dalam Penankluk Ujung Dunia, atau dijajah Belanda dan Jepang dalam Tanah Kesayangan dan Pantai Barat) atau hidup miskin dan terbelakang. 

3

Tahun 1980-an manuskrip Pantai Barat  ditawarkan para sastrawan Medan ke penerbit di Malaysia. Salah satu penerbit yang tertarik adalah  Penerbit Marwillis Publisher, Selangor, Malaysia Penerbit ini bermaksud menerbitkan manuskrip Pantai Barat dan beberapa novel Bokor Hutasuhut lainnya seperti Penakluk Ujung Dunia dan Tanah Kesayangan.  Namun, untuk Pantai Barat, penerbit memberi syarat ada revisi dari pengarang. Revisi tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan antara novel yang berlatar Tanah Batak yang mayoritas Kristen dengan pembaca Malaysia yang beragama Islam. Kesepakatan didapat, dengan mengganti isu gereja dengan bunyi loncengnya menjadi masjid dengan suara azannya. Jadilah novel ini diterbitkan pada tahun 1988 dengan judul tetap Pantai Barat.

Setelah novel Pantai Barat terbit, Bokor Hutasuhut kembali menulis untuk koran-koran di Medan. Pada dekade 1980-an Bokor Hutasuhut mulai sering keluar rumah dan bertemu kawan-kawan sastrawan. Waktu itu, dari Sumatra Utara muncul banyak nama sastrawan yang mengisi majalah sastra Horison seperti Sori Siregar, Pamusuk Eneste, Hamsad Rangkuti, B.Y. Tand, Zainuddin Tamir Koto, Damiri Mahmud, A. Rahim Qahar, Rusli A. Malem, AA Bungga, Herman KS, dan banyak nama lagi termasuk Saut Mangapul Situmorang—mahasiswa Universitas Sumatra Utara yang kelak memakai nama Saut Situmorang. 

Munculnya   sastrawan-sastrawan asal Sumatra Utara di majalah Horison membuat Sumatra Utara menjadi salah satu kiblat perkembangan karya sastra di Tanah Air tidak lepas dari sosok Bokor Hutasuhut. Keberangkatannya dari Medan ke Jakarta dan kemudian menjadi bagian terpenting dari sejarah kesusastraan nasional, tidak hanya membuat masyarakat Batak menjadi salah satu kebudayaan daerah yang mengundang perhatian public, tetapi juga menginspirasi generasi-gerasi muda di Sumatra Utara untuk menjadi sastrawan. Bokor Hutasuhut adalah sastrawan yang melanjutkan generasi lama yang sebelumnya sudah lebih dahulu menjadi fenomena dalam dunia kesusastraan nasional sejak era Merari Siregar (Sipirok), Armijn Pane dan Sanusi Pane (Sipirok), Amir Hamzah (Tanjung Pura), Chairil Anwar (Medan), Sitor Situmorang (Samosir), Bakri Siregar (Medan), Matu Mona (Medan), Bahrum Rangkuti (Medan), Bokor Hutasuhut (Balige), dan banyak nama lainnya. Keikutsertaan Bokor Hutasuhut kembali ke dunia sastra setelah menghilang hampir selama 1970-an, menambah gairah kesusastraan di Sumatra Utara.   

Pada Jumat, 4 Agustus 2017, Bokor Hutasuhut meninggal dunia.

 Penulis: Budi P Hutasuhut |  Jurnalis Sinar Tabagsel

Mengapa tulisan yang aku kirim ke Sinar Tabagsel tidak satu pun yang dimuat atau dipublikasikan? 

Pertanyaan seperti itu, atau yang mirip seperti itu, yang intinya mempertanyakan kenapa tulisannya tidak disiarkan di Sinar Tabgsel, berkali-kali disampaikan para penulis. 

Tidak ada yang salah dengan pertanyaan seperti itu, atau tidak ada peraturan yang dilanggar jika para penulis mempertanyakan nasib hasil karyanya.  Itu hal yang wajar. Bahkan, sudah seharusnya seorang penulis mempertanyakan nasib karya tulisnya. 

Sebab itu, tulisan berikut ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya tidak berharap jawaban ini akan memuaskan semua orang yang bertanya, karena setiap orang berbeda antar satu dengan lainnya, dan dengan sendirinya berbeda pula tingkat kepuasannya atas sesuatu hal.

Saya mulai dengan menjelaskan tulisan yang bisa disiarkan di Sinar Tabagsel.  Sudah menjadi kesepakatan redaksi, tulisan dari para penulis di luar internal Sinar Tabagsel yang dapat disiarkan adalah puisi, cerpen, esai, opini, dan resensi buku. 

Tulisan-tulisan itu akan disiarkan di Sinar Tabgsel jika redaktur, pertama-tama, tidak menemukan kesalahan teknis dalam penulisan. Sebagai contoh, banyak tulisan yang dikirim ke redaksi tetapi tidak menerakan atau mencantumkan nama penulisnya, tidak pula memiliki alamat yang jelas dan nomor kontak yang bisa dihubungi. 

Kenapa perihal data-data penulis ini penting? Karena  menulis adalah laku berpikir, yang menghasilkan gagasan-gagasan penting dan orisinal, yang besar kemungkinan dapat membantu perikehidupan manusia. Sebagai gagasan, tulisan itu memiliki hak cipta dan hak intelektual yang melekat kepada penulisnya. 

Untuk menghargai para penulis, Sinar Tabagsel memutuskan tidak akan menyiarkan tulisan yang tidak mencantumkan nama penulisnya. Resikonya berkaitan tentang hukum, karena dikhawatirkan tulisan tersebut tidak orisinal, sehingga ada hak orang lain yang disalahgunakan. 

Dengan kata lain, pencantuman nama penulis berkaitan dengan pengakuan sah dari seorang penulis atas gagasan yang ada dalam tulisannya. Jika gagasan itu kemudian bertentang dengan hukum yang berlaku, sudah barang tentu penulis bersangkutan bertanggung jawab untuk menjelaskan gagasan yang disampaikannya.

Kesalahan teknis lainnya terjadi sebagai akibat dari ketidaktelitian dalam bekerja. Kesalahan-kesalahan dalam pemakaian bahasa Indonesia acap terjadi. Kesalahan yang fatal dalam berbahasa Indonesia sering disebabkan para penulis memasukkan bahasa lisan (sehari-hari) ke dalam bahasa tulisan, yang menunjukkan bahwa penulis bersangkutan kurang menguasai bahasa Indonesia yang baik dengan ejaan yang baik. 

Ketidaktelitian dalam berbahasa Indonesia sering juga disebabkan si penulis terlalu cepat merasa puas atas hasil kerjanya. Dia tidak bertindak sebagai editor atas hasil tulisannya. Seorang penulis seharusnya merangkap sebagai editor, yakni orang yang melakukan kerja pengeditan terhadap tulisan. Kerja seorang editor tidak hanya mengurusi perkara bahasa, tetapi juga perkara logika berbahasa. Contohnya, jika dalam tata bahasa Indonesia ada logika berbahasa yang disebut diterangkan menerangkan, maka seorang editor mesti melakukan pengeditan (bila perlu menghapus) logika berbahasa yang terbalik, atau diterangkan menerangkan. 

Kesalahan lain yang sering kami temui dalam tulisan yang dikirim, terkait dengan tema yang dibicarakan. Sebagian besar penulis, menulis tema yang tidak dikuasainya dengan sangat baik. Pengetahuannya tentang tema yang ditulisnya tidak dipupuk atau ditingkatkan dengan ragam bacaan yang menjadi referensi, sehingga pembabaran atau analisis yang disampaikan terhadap persoalan yang dipersoalkan menjadi sangat dangkal, hanya membicarakan tingkat permukaan. 

Tulisan yang hanya bermain-main di permukaan dari persoalan tidak akan membawa manfaat terhadap pembaca, sehingga seorang penulis disyaratkan mesti menggali lagi lebih dalam ke inti dan subtansi dari persoalan-persoalan yang dibicarakan. 

Intinya, pekerjaan menulis merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketekunan, ketelitian, kedalaman, dan semua itu dilakukan dengan riang gembira. Pada akhirnya, semua tulisan bertujuan untuk menghibur para pembaca. Menghibur secara cerdas. Sebab, seseorang yang bisa menangkap makna dari sebuah tulisan akan merasa senang dan terhibur setelah membaca tulisan tersebut.

Penulis Budi Hatees | seorang esais

Sastra berbahasa Angkola, novel Toelbok Haleon karya Soetan Pangoerabaan, ayah dari Sanusi Pane dan Armijn Pane, yang ditulis 1909, jauh sebelum sastra Indonesia mengenal Angkatan Balai Pustaka atau sebelum Merari Siregar menulis novel Azab dan Sengsara.

Kritik sastra kita masih seperti pada zaman generasi Pujangga Baru.  Kita membaca tulisan-tulisan Sutan Takdir Alisjahbana, Armijn Pane, Sanusi Pane, dan J. E. Tatengkeng yang diterbitkan di majalah Pujangga Baru. Bentuknya berupa  resensi buku atau tinjauan buku, berisi apresiasi pribadi penulisnya terhadap karya sastra (buku) yang sifatnya impresionistik. Semacam fragmen pendek yang tak mendalam penggarapannya.

Selain tidak kita temukan sebuah metodelogi dengan pisau bedah yang tajam hingga tulisan-tulisan mereka mampu mengungkapkan apa yang disampaikan dan tidak disampaikan sastrawan, tulisan-tulisan itu terkesan dibuat untuk mendukung tujuan-tujuan politik tertentu.  Tujuan-tujuan politik dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan situasi zaman pada era itu, dekade 1920-an atau 1930-an, saat bangsa kita belum bernama Republi Indonesia. 

Tujuan-tujuan politik yang tampak adalah politik identitas. Pada era Pujangga Baru, era ketika mulai banyak kaum intelektual terdidik yang lahir dari lembaga  pendidikan formal yang diselenggarakan kolonialis, manusia dihantui oleh pendapat global yang melihat dan mengaakui eksistensi manusia lain karena pendidikan formal yang diterimanya. 

Saat itu, mereka yang berpikir seperti Eropa (dengan sendirinya penjajah) dianggap sebagai manusia paripurna karena hidup tercerahkan. Manusia yang tercerahkan adalah mereka yang menganggap makan sirih sebagai perilaku barbar, dan menyajikan wiski kepada tamu sebagai gaya hidup baru. Mereka sibuk dengan urusan penampilan pribadi, memakai pantalon dan jas warna putih, dan tak terlalu perduli kenapa orang di luar rumah masih banyak yang tak memakai baju. 

Orang-orang terdidik dalam lembaga pendidikan buatan kolonial, memposisikan dirinya sekaligus diposisikan masyarakatnya pada level kelas sosial yang tinggi. Mereka semacam aristokrat di Eropa, yang berbicara tentang berapa keuntungan yang diperoleh dari perkebunan tembakau di Sumatra Timur tetapi tidak pernah bertanya berapa kali kuli kontrak mendapat cambukan dipunggungnya hanya untuk menghasilkan sekotak tembakau.

Mereka, kaum intelektual yang keintelektualannya selalu dimulai dan ditandai dengan menjadi penulis karya sastra,  memiliki tujuan politik yang belum tegas tentang bentuk sebuah bangsa merdeka dari kolonialisme, meskipun mereka sudah role model nasionalisme sebagaimana diwariskan dr. Budi Utomo pada 1908.  Namun, nasionalisme Budi Utomo itu,  bukan gagasan yang menjadi tanggung jawab bersama para intelektual. 

Pasca 1908, pada saat pencerahan Eropa menjadi ekspektasi pribadi para intelektual,  Sutan Takdir Alisjahbana kemudian menulis tentang pentingnya pengembangan kebudayaan berorientasi ke Barat karena peradaban manusia sudah berkembang pesat di Barat akibat penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Segala sesuatu kemudian menjadi kehilangan subtansinya manakala Sanusi Pane menegaskan pentingnya kebudayaan berorientasi ke Timur, yang akhirnya melahirkan polemik berkepanjangan tentang Barat versus Timur.  

Polemik Barat versus Timur menjauh dari semangat nasionalisme Budi Utomo, membuat para intelektual yang seharusnya melahirkan gagasan-gagasan lanjutan untuk mengkonstruksikan apa itu nasionalisme dan bagaimana membangkitkannya, justru terfragmentasi ke dalam kubu-kubu yang mendukung jalan pikiran Sutan Takdir Alisjahbana dan yang mendukung orientasi Sanusi Pane. Fragmentasi ini tak hanya terjadi dalam pemikiran kebudayaan, tapi juga mempengaruhi arah apresiasi karya sastra.  

Sutan Takdir Alisjahbana mengkritik sajak-sajak dan naskah drama Sanusi Pane lewat perspektif seseorang yang menginginkan perkembangan kebudayaan berorientasi ke Barat. Dia menyebut Sanusi Pane hanya merayakan tradisi Timur sehingga menjauh dari dinamika peradaban modern. Tak mau kalah, Sanusi Pane mengkritik karya-karya Sutan Takdir Alisjahbana sebagai tak berakar di lingkungan masyarakatnya, terutama karena tokoh-tokoh dalam novelnya, Layar Terkembang, merupakan karya yang mengadobsi sastra Belanda. 

Polemik kebudayaan itu terjadi pada dekade 1930-an, dua tahun setelah emberio Indonesia disepakati para pemuda lewat Kongres Pemuda Indonesia ke-2 yang melahirkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.  Peristiwa Sumpah Pemuda sesungguhnya anak tangga berikutnya setelah dr. Budi Utomo memperkenalkan nasionalisme pada 1908. Namun, polemik kebudayaan menyebabkan tindaklanjut dari tiga poin penting dalam Sumapah Pemuda itu jadi terabaikan. Frasa “Tanah Air Indonesia”, “bangsa Indonesia”, dan “bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan”  kemudian terabaikan, seakan-akan peristiwa Sumpah Pemuda itu tidak pernah terjadi. 

Dari empat nama sastrawan Pujangga Baru yang menulis kritik sastra (kita sebut saja tulisan mereka sebagai jejak awal kritik sastra), mereka terpolarisasi ke dalam dua kubu berseberangan dengan orientasi budaya yang bertolak belakang. Sutan Takdir Alisjahbana pembawa semangat moderenisasi yang memuja Eropa (Barat), dan Sanusi Pane pemuja Timur.  Mereka sibuk saling mengejek karya. Takdir meremehkan novel Belenggu karya Armijn Pane dan drama-drama Sanusi Pane sebagai tidak bersemangat membangun zaman. Sementara Armijn Pane dan Sanusi Pane mengejek Layar Terkembang, novel yang ditulis Takdir, sebagai tidak sesuai jiwa orang Timur. 

Sejarah kritik sastra kita diletakkan pertama kali sebagai alat untuk mengejek dan saling menjatuhkan. Pertarungan kubu Takdir versus kubu Sanusi merembet kepada persolan lain, kait-berkait dengan masalah lain. Padahal, kedua kubu itu sama-sama tidak bisa dibela karena mereka mengabaikan orang banyak yang hidup dalam tekanan kolonialisme Belanda.  Kedua kubu terlalu sibuk dengan orientasi Barat versus Timur, tapi lupa bahwa mereka hanyalah rakyat dari sebuah bangsa yang dijajah oleh kolonialisme.

Meningkat ke pasca Pujangga Baru,  kritik sastra kita masih belum bergeser dari perkara non-sastra. Pertarungan antara sastrawan senior yang menjadi pendukung kekuasaan Jepang versus sastrawan junior yang tidak diperhitungkan,  merembet ke perkara-perkara non-sastra.  Kritik sastra masa itu masih melibatkan Sutan Takdir Alisjahbana, tokoh tua dunia sastra, yang mengkritik sajak-sajak Chairil Anwar sebagai mirip rujak (enak dimakan tapi tak perlu). Kritik yang dibalas Chairil Anwar dengan menyebut Pujangga Baru sebagai masa lalu, meskipun Chairil Anwar sendiri bersepakat dengan gagasan Takdir yang berorientasi ke Barat.

Setelah Jepang kalah, kritik sastra kita memasuki priode baru dengan lahirnya tulisan-tulisan HB Jassin. Tapi, masih seperti tulisan era Pujangga Baru, sifatnya hanya berupa apresiasi yang impresionistik.  Bedanya, Jassin mulai memperkenalkan kritik sastra yang punya hasrat untuk mengungkapkan apa yang ditulis dan tidak ditulis oleh sastrawan.  Jassin berorientasi untuk memperkenalkan sastra dan sastrawan kepada masyarakat, tapi kurang mengelaborasi untuk apa sastra dibaca oleh masyarakat.

Dampak upaya Jassin, karya sastra makin banyak ditulis dan regenerasi sastrawan terjadi.  Nama-nama sastrawan baru bermunculan seperti Chairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer,  Idrus, Asrul Sani, Rivai Avin, Bakri Siregar, Achidiat K Mihardja, M. Balfas, dan lain sebagainya.  Nama-nama ini kemudian mengambil alih peran sastrawan Pujangga Baru yang sudah menjadi masa lalu. Sajak-sajak Chairil Anwar, novel-novel Pramoedya Ananta Toer, dan cerpen-cerpen Idrus menyebabkan karya-karya sastrawan Pujangga Baru tidak lagi dibaca.  Namun, kritik sastra terhadap karya-karya sastra yang fenomenal itu, masih saja belum bergeser dari sejarah kritik sastra yang dibawa generasi Pujangga Baru.  

Sajak Chairil Anwar tidak dibicarakan sebagai persoalan teks sastra, tetapi sebagai persoalan pribadi Chairil Anwar selaku “binatang jalang dari kumpulannya terbuang”.  Novel-novel Pramoedya Ananta Toer tidak dibicarakan sebagai persoalan teks sastra, tetapi sebagai pribadi Pramoedya yang mengalami kepahitan hidup karena sering keluar masuk penjara.  

Dunia sastra kita berkembang pesat (kalau memang berkembang) dengan produksi karya sastra berlimpah. Regenerasi sastrawan tidak pernah berhenti. Tapi, kritik sastra kita menunjukkan gejala mengalami stagnasi karena grafik pertumbuhannya jomplang jika dibandingkan grafik pertumbuhan karya sastra. Jumlah kritik sastra kita tidak signifikan. Bila kita baca kritik sastra yang sedikit itu, isinya tidak bergeser dari apa yang pernah dipersoalkan di masa lalu,  yang menyebabkan rendahnya wibawa kritik sastra di masyarakat.  

Wiratmo Sukito pernah menulis esai, “Kegagalan Kritik Sastra Indonesia Dewasa Ini", di  Harian Kami edisi 30 Oktober 1968, dan mengatakan penyebab rendahnya wibawa kritik sastra karena “kekuatan politik masih tetap digunakan untuk menentukan kritik sastra”.  

Pernyataan tersebut muncul setelah Wiratmo Sukito menghadapi realitas kritik sastra dan realitas rumah tangga kesusastraan kita pada dekade 1950 dan 1960-an ketika para sastrawan terpolarisasi ke dalam dua kubu yang berseberangan: Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) versus Surat Kepercayaan Gelanggang (Gelanggang). Pada masa itu, setiap kubu memperjuangkan kekuatan politik dari partai politik yang menjadi afiliasinya, dan tidak menyadari bahwa mereka sama-sama telah melakukan kesalahan fatal dengan tidak memposisikan karya sastra sebagai persoalan teks sastra. 

Mereka mengabaikan pentingnya teks sastra dalam setiap pembicaraan tentang karya sastra, lalu memposisikan para sastrawan dalam isme-isme sebagai pusat segala pembicaraan tentang kesusastraan. Pramoedya dan kawan-kawan kemudian identik dengan Lekra, lalu Asrul Sani dan kawan-kawan identik dengan Gelanggang.  Pramoedya membicarakan seni harus membawa semangat realisme sosial dan bertendensi politis, sementara Asrul Sani mengusung seni humanis universal dan bertendi politik.

Lebih dua dekade kedua kubu ini bertarung sangat keras. Setiap kubu saling menjatuhkan, saling serang fisik dan mental. Pemikiran sastra direduksi menjadi strategi politik yang berimbas ke berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.  Dampaknya, karya-karya sastra dibakar dan dilarang dibaca.  Banyak karya kubu Pramoedya yang hilang, begitu juga karya kubu Gelanggang. 

Kritik sastra pada masa ini tidak lebih dari propaganda politik untuk memperjuangkan semangat kubu sekaligus untuk menjatuhkan kubu lawan.  Namun, pada dasarnya, persoalan yang dipersoalkan kedua kubu ini nyaris tak berbeda, dan sesungguhnya kedua kubu ini tanpa sadar juga saling memuji.  

Sejarah kritik sastra kita tidak berlebihan bila disebut sejarah pertarungan sastrawan versus sastrawan. Pertarungan yang tidak berlangsung di wilayah sastra, tetapi melebar ke wilayah non-sastra, dan sering berakhir jadi persoalan politik. Kondisi seperti ini terus berlangsung sampai sekarang, di mana para sastrawan terpolarisasi ke dalam kelompok-kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan kelompoknya. 

Bedanya, para sastrawan tidak lagi berafiliasi politik dengan orientasi untuk memperjuangkan isme tertentu, tetapi sastrawan hari ini lebih luas lagi wilayah garapannya. Mereka berkubu-kubu untuk memulus tujuan-tujuan ekonomi dengan melakukan strategi-strategi  perjuangan yang dikesankan seakan-akan bicara soal teks sastra.

Ada sastrawan yang memilih menjadi juru bicara dari moderenisme, ada yang anti-moderenisme. Semua yang dibicarakan pada akhirnya tergantung pada kepentingan siapa yang akan diperjuangkan.  Jika kepentingan itu terkait orientasi bisnis dari kapitalis, maka sastrawan tidak sungkan-sungkan akan menulis karya sastra yang memuluskan langkah kapitalis tersebut.  Kritik sastra pun diarahkan untuk memuluskan langkah tersebut.

Bagaimana dengan posisi public sastra? Bagi mereka, public pembaca hanya bagian dari pasar karya sastra yang bisa ditangani sebagaimana para konsumen dengan gampang dimanjakan oleh iklan. Karya-karya sastra pada akhirnya hanyalah produk barang yang diproduksi untuk konsumen. 

Ketika saya mendapat pesan singkat dari Saut Situmorang bahwa buku puisinya, Otobiografi telah terbit, saya sedang berada di kereta Taksaka menuju Yogyakarta. Dan saya memutuskan untuk segera mencari buku itu begitu sampai. Keesokan harinya, saya kesusahan mencari buku itu di Toko Buku Social Agency Kaliurang yang terkenal murah itu. Setelah lelah mencari, akhirnya saya meminta bantuan petugas untuk mencarikan di komputernya. Ternyata buku Otobiografi Saut Situmorang itu diletakkan di rak buku sejarah, berdekatan dengan biografi Tan Malaka dan Pengantar Ilmu Sejarah Kuntowijoyo.

Asep Samboja, buku puisi yang telah diterbitkan Menjelma Rahwana (1999), Kusampirkan Cintaku di Jemuran (2006), Ballada Para Nabi (2007). Buku nonfiksi yang ditulis antara lain Cara Mudah Menulis Fiksi (2007)