Masyarakat Tak Mengenal Caleg yang akan Dipilih pada Pemilu 2024

Para komisioner KPU Kota Padang Sidimpuan 

Jurnalis: Hady K Harahap | Editor: Budi P Hutasuhut 

Masyarakat Kota Padang Sidimpuan mengaku kesulitan untuk mengetahui sosok dari calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2024 karena tidak tahu di mana bisa mengakses informasi tentang riwayat hidup atau curriculum  of vitae (CV) dari 327 caleg yang telah ditetapkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Sidimpuan menetapkan 327 calon anggota legislatif (caleg) yang akan ikut dalam Pemilu 2024. Para caleg yang berasal dari 15 partai politik itu, 210 di antaranya berjenis kelamin laki-laki dan 117 perempuan. Mereka tersebar di tiga daerah pemilihan (Dapil): Dapil 1 Kecamatan Padang Sidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Dapil 2 Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Batunadua,  dan Kecamatan Padang Sidimpuan Angkola Julu,  dan Dapil 3 Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan.

Nama-nama 327 caleg itu telah diumumkan KPU Padang Sidimpuan, namun pengumuman itu sebatas hanya nama, nomor urut, dan dapil. Hal-hal lain berkaitan dengan biografisi dan  rekam jejak (track record) caleg tidak diketahui masyarakat. Kondisi ini membuat masyarakat tidak tahu sekaligus tidak mengenal apakah si caleg memiliki kapasitas gagasan yang mumpuni untuk menjadi anggota legislatif dan apakah bila caleg itu terpilih akan mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat konstituennya?

Data yang dikumpulkan Sinar Tabagsel dari Daftar Calon Sementara DPRD Kota Padang Sidimpuan yang diumumkan KPU Padang Sidimpuan  dalam website resmi menunjukkan, dari 24 partai politik peserta Pemilu 2024 hanya 15 parpol yang memiliki caleg. Tiga parpol lain seperti Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Ummat tidak memiliki caleg. 

Sementara 15 parpol yang memiliki caleg, 11 di antara parpol itu merupakan parpol yang memiliki kursi di DPRD Kota Padang Sidimpuan hasil Pemilu 2019.  Ke-11 parpol itu adalah Gerindra yang memiliki empat pada Pemilu 2019 dan menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan satu periode 2019-2024, mengajukan 30 caleg (19 laki-laki dan 11 perempuan), dan PDI Perjuangan yang mendapat tiga kursi saat Pemilu 2019 mengajukan 30 caleg (18 laki-laki dan 12 perempuan).

Partai Golkar selaku pemenang Pemilu 2019 di Kota Padang Sidimpuan dan memiliki enam kursi DPRD Kota Padang Sidimpuan sehingga menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan periode 2019-2024, menyodorkan 30 caleg (21 laki-laki dan 9 perempuan) untuk Pemilu 2024 mendatang. Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN), yang memiliki 4 kursi hasil Pemilu 2019 dan menempati posisi Wakil Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan, pada Pemilu 2024 mengajukan 30 caleg (20 laki-laki dan 10 perempuan). 

Partai lain yang memiliki suara di DPRD Kota Padang Sidimpuan hasil Pemilu 2019 seperti  Nasdem mengajukan 30 caleg (19 laki-laki dan 11 perempuan),  PKS 28 caleg (16 laki-laki dan 12 perempuan), Hanura 20 caleg (15 laki-laki dan 5 perempuan), PPP 18 caleg (12 laki-laki dan 6 perempuan), Demokrat 30 caleg (18 laki-laki dan 12 perempuan), PBB mengajukan 17 caleg (9 laki-laki dan 8 perempuan), PKB yang memiliki satu kursi pada Pemilu 2019, mengajukan 29 orang caleg (18 laki-laki dan 11 perempuan) pada Pemilu 2024 mendatang. 

Sebanyak 4 parpol lain peserta Pemilu 2024 merupakan parpol baru seperti Para Buruh mengajukan 2 caleg laki-laki, Perindo mengajukan 19 caleg (*12 laki-laki dan 7 perempuan), PSI 10 caleg (6 laki-laki dan 4 perempuan), dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) mengajukan 6 caleg (5 laki-laki dan 1 perempuan). 

Dari 327 caleg yang diumumkan dalam DCS itu, masyarakat mengaku kesulitan mencari informasi tentang para caleg untuk duduk di DPRD Kota Padang Sidimpuan. "Jangankan caleg dari partai baru, informasi tentang caleg dari partai lama saja kami tidak tahu," kata Rahma Dianti, warga Kampung Daret, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan. 

Rahma mengatakan, dari dulu Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan sebagai Dapil 3, selalu mengajukan caleg yang merupakan ketua-ketua parpol dan mereka mendapat suara. Pada Pemilu 2019 lalu, katanya, hampir semua ketua parpol peserta Pemilu 2019 mendapat kursi. 

Dari data Sinar Tabagsel, pada Pemilu 2019,  memang para ketua parpol yang menjadi caleg di Dapil 3 Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan bukan saja memperoleh kursi tetapi juga menjadi Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan (Siswan Siswanto dari Golkar), menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan (Rusydi Nasution dari Gerindra) dan Erwin Nasution dari PAN). Selain itu, ada Imam Gozali Harahap (ketua PKPI),  Abdul Rahman Harahap (Demokrat), Marataman Siregar (Hanura), Ahmad Yusuf Nasution (PKB), dan Taty Ariyani Tambunan (PDIP). 

Di luar dari nama-nama ketua parpol itu, Rahma mengaku tidak kenal para caleg Pemilu 2024 uyntuk Dapil 3. Sebab itu, dia mengaku kesulitan untuk menjatuhkan pilihan kepada caleg dalam Pemilu 2024 mendatang karena tidak mengenal siapa pun serta belkum paham sepak terjang mereka. 

Budi Hutasuhut, peneliti Institute Sahata for Research to Democracy and Public Empowerment (Institute Sahata) membenarkan, bahwa masyarakat kesulitan mengakses informasi pribadi dari setiap caleg DPRD Kota Padang Sidimpuan pada Pemilu 2024 mendatang. 

"Kondisi seperti ini selalu terjadi setiap kali Pemilu digelar. Masyarakat tidak mengenal semua caleg dan tidak tahu kapasitas para caleg. Masyarakat bagaiu dikondisikan untuk memilih orangb yang tidak dikenali," kata Budi Hutasuhut ketika menyampaiakn riset yang dilakukan Institute Sahata mengenai keterbukaan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kota Padang Sidimpuan terhadap riwayat hidup atau curriculum of vitae (CV) yang diserahkan kepada KPU Kota Padang Sidimpuan.

Hasil riset Institute Sahata itu menunjukkan, tak ada partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Padang Sidimpuan yang seratus persen calegnya membuka riwayat hidup kepada publik. Dari 15 parpol peserta Pemilu 2024,  sebagian besar parpol justru berusaha menyembunyikan tranck record dan CV dari caleg mereka, sehingga masyarakat tidak mengetahui dan memahami kapasitas dari setiap caleg.

"Ada banyak caleg yang sebetulnya tidak paham apa yang akan dilakukan saat menjadi anggota legislatif. Itu sebabnya, ketika mereka terpilih, para wakil rakyat itu lebih banyak memikirkan kepentingan pribadinya dan kepentingan partai politiknya," kata Budi.

Budi Hutasuihut mengatakan, Institute Sahata mengolah data dari Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan yang dipublikasi KPU melalui laman website kpu.go.id. dan tak bisa mengolah data dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena KPU belum mempublikasikan.

“CV ini kita rujuk dari daftar DCS di website KPU. Meskipun ini sudah masuk fase DCT, tapi kalau buka websitenya, tidak ada informasi pemenuhan syarat calon dari setiap DCT itu,” ujarnya.

Budi Hutasuhut berharap, KPU Kota Padang Sidimpuan tidak hanya sibuk melakukan sosialisasi Pe,milu 2024 kepada berbagai lapisan masyarakat, tetapi lupa mensosialisasikan data pribadi setiap caleg yang diajukan parpol. 

"Membuka dan transparan mengenai siapa yang menjadi caleg itu sangat penting. Masyarakat pemilih harus tahu siapa yang dipilihnya dan untuk apa dia memiligh caleg tersebut," katanya.

Sementara itu, beberapa caleg yang ditemui Sinar Tabagsel mengaku dirinya bersedia membuka informasi dan CV kepada publik. Dia menganggap hal itu penting agar masyarakat pemilih memiliki informasi tentang siapa yang akan dipilih dan kenapa seorang caleg harus dipilih.