Sumber foto: Youtube Sarjana Jalanan

Batu Jomba, sepenggal ruas jalan di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, tetap jadi momok bagi para pemudik Indulfitri 1445 H atau tahuin 2024 ini.  Tanjakan yang tiap bulan memakan korban para sopir itu, kondisinya belum maksimal meskipun telah diperbaiki.

Penulis: Ronald Hutapea |  Editor: Budi Hutasuhut

Beberapa dump truck hilir-mudik menumpahkan  koral ke permukaan tanjakan Batu Jomba yang bergelombang.  Eksavator warna ungu kemudian membagi-bagi kerikil itu untuk menutupi lubang-lubang di permukaan tanjakan.  

Di belakang eskavator,  sebuah Tundem Roller Compactor warna kuning kepayahan merayap di tanjakan Batu Jomba.  Mesinnya menderu. Alat berat itu diturunkan untuk  pemadatan batu-batu koral yang baru diserak. Namun, upaya kompactor  meratakan permukaan tanjakan , tidak membuahkan hasil.  Tanjakan sepanjang sekitar 100 meter itu tetap kriting. 

Selama sepekan terakhir,  menjelang peningkatan arus mudik Lebaran 2024,  tanjakan Batu Jomba diperbaiki. Alat-alat berat yang beroperasi, tidak tampak Grader, Loader, ataupun Asphalt Paver. Tiga jenis kendaraan yang biasa dipergunakan dalam konstruksi jalan ini tidak dipergunakan. Ini menunjukkan perbaikan tanjakan Batu Jomba hanya untuk menutupi lubang-lubang pada permukaan jalan. Tak akan ada pengaspalan hingga terkesan alakadarnya. 

Perbaikan ini tidak diniatkan untuk mempermanenkan kondisi tanjakan Batu Jomba yang lebih baik, atau sama saja dengan melakukan tradisi tahunan menyambut peningkatan arus mudik.  

Saat menghadapi mudik Natal dan tahun Baru 2024 lalu, perbaikan serupa sudah dilakukan. Sinar Tabagsel menyiarkan "Belum 24 Jam Diperbaiki, Jalur Batu Jomba Kembali Rusak". Perbaikan terkesan asal-asalan, sama sekali tak berdampak terhadap kenyaman para pengguna jalan.

Perbaikan yang asal-asalan juga dilakukan menjelang peningkatan arus mudik Lebaran 2024.  Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, ini terkesan hanya melanjutkan tradisi tahunan. 

Dinas Perhubungan Provinsi Sumut pernah meninjau kondisi jalur Batu Jomba pada Februari 2024 lalu dalam rangka memastikan kesiapan prasarana jalur mudik untuk kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 serta kenyamanan masyarakat. Dari hasil survei itu, jalur Batu Jomba dikhawatirkan menjadi titik kemacetan arus lalu lintas mudik Lebaran 2024.  Namun, solusi yang dibuat dengan hanya menutupi lubang-lubang pada permukaan jalan tak akan memberikan kenyamanan kepada para pemudik. 

Menyambut arus mudik Lebaran 2024,  Dishub  Sumut mengatakan, hasil survei menunjukkan adanya 92 titik potensial masalah, termasuk kecelakaan, kemacetan dan kerusakan jalan.  Kondisi tidak baik itu tersebar di wilayah kabupaten/kota, terdiri dari 27 titik rawan kecelakaan, 32 titik rawan macet, 6 titik rawan longsor, 2 titik rawan macet dan banjir, serta 25 titik rawan macet dan kecelakaan.

Penyebab masalah kerawanan itu berupa tujuh titik tidak memiliki fasilitas keselamatan (faskes) berupa rambu jalan, 8 titik kendala hambatan samping, 6 titik jalan longsor, 14 titik jalan longsor dan tidak ada faskes, 32 titik jalan rusak, 20 titik kondisi jalan rusak dan tidak ada faskes, dan 3 titik perlintasan sebidang. 

Dari 92 titik ruas jalan yang potensial masalah itu, jika dirinci, 62 persen berada di ruas jalan kabupaten/kota, 30 persen di ruas jalan provinsi, dan 8 persen di ruas jalan nasional.

Menanggapi kondisi tingginya arus mudik Lebaran 2024 dan adanya kerawanan jalur mudik di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, jajaran Polda Sumut menggelar Lat Pra Operasi Ketupat Toba 2024,  Senin, 1 April 2024.  Kapolres, AKBP Yasir Ahmadi melalui Kasat Lantas Polres Tapsel, AKP  Dahnial Saragih,  mengatakan jajaran Polres Tapsel akan siagakan alat berat di Batu Jomba guna antisipasi jalan rusak dan amblas di kawasan tersebut.

“Bagi para pemudik, harapan kami jangan khawatir, demi pelayanan terbaik, kami siagakan alat berat untuk antisipasi jalan amblas di Batu Jomba,” katanya.

Pada Operasi Ketupat Toba nanti, Polres Tapsel akan mendirikan 2 Pos Pelayanan (Yan) dan 4 Pos Pengamanan (Pam) seperti Pos  Pelayanan Batu Jomba di Kecamatan Sipirok, dan Pos Pelayanan Pal XI di  Kecamatan Angkola Timur.

Selain itu, ada Pos Pengamanan Parsariran di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru. Lalu, Pos Pengamanan Aek Sijorni di Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapsel. Pos Pam Pasar Sipirok di Kelurahan pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok. Ada juga Pos Pam Simpang Portibi, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapsel. 

Cek Kondisi Angkutan Umum

Sementara itu Dinas Perhubungan Sumatra Utara melakukan pengecekan kendaraan angkutan lebaran di seluruh terminal angkutan darat yang tersebar di Sumatera Utara.

“Rampcheck ini kami dilaksanakan mulai tanggal 1 April  sampai 6 April 2024. Kami ingin memastikan kesiapan armada angkutan lebaran agar perjalanan mudik masyarakat Sumut berlangsung lancar, aman dan nyaman,” kata  Kadishub Sumut Dr. Agustinus.

Dalam kegiatan rampcheck ini, Dishub Sumut bekerja sama dengan PT. Jasa Raharja Cabang Sumut,  BPTD Kelas II Sumut, Ditlantas Polda Sumut, Dinas Kesehatan Sumut, dan BNNP Sumut.  

Rampcheck kendaraan dilakukan untuk mengidentifikasi dini potensi penyebab kecelakaan lalu lintas dan memastikan armada angkutan dalam kondisi laik jalan serta layak beroperasi. Pemeriksaan meliputi kelengkapan administrasi, fisik kendaraan, serta kompetensi dan kesehatan awak angkutan. Kendaraan yang lolos Rampcheck kemudian ditempelkan stiker “Laik Jalan”.

"Kami menemukan sembilan orang pengemudi dinyatakan positif terkontaminasi narkoba," katanya. 

Sembilan orang sopir antara lain, dua di terminal di Binjai, dua di Pematang Siantar, dua di Terminal Pinang Baris Medan, dan tiga orang di Kabupaten Karo. 

Mengenai kendaraan layak,  Dr. Agustinus. mengatakan seluruh armada kendaraan layak beroperasi. 

Lahan pertanian di Padang Sidimpuan, di kaki Gunung Lubuk Raya, dikelola oleh petani tua dan tidak memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan usaha tani.

Jurnalis: Juan Sitorus | Editor: Budi P Hutasuhut 

Regenerasi petani sangat diharapkan, apalagi dari kalangan generasi milenial. Kemunculan mereka digadang-gadang dapat mendorong sektor pertanian mampu memanfaatkan perkembangan teknologi. Sayangnya, meskipun sudah banyak petani milenial, namun pola usaha tani mereka belum bergeser dari petani tradisional.

Bank Indonesia (BI) akhir-akhir ini gencar mendorong petani di seluruh Indonesia agar menerapkan digitalisasi pertanian. Bekerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan di bidang pertanian, bank sentral Indonesia itu menciptakan kawasan-kawasan budidaya percontohan yang dikelola dengan menerapkan digitalisasi.

Digitalisasi pertanian ini dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi digital yang memberitahu petani kapan harus menanam, memupuk, menyiram. Aplikasi digital ini berupa alat sensor tanah dan cuaca, monitoring pemupukan dan pengairan melalui telepon seluler dan monitoring lahan menggunakan kamera pengawas (cctv). 

Di negara-negara penghasil komoditas pertanian, penggunaan aplikasi digital merupakan keharusan. Teknologi ini membantu para petani terhindar dari persoalan gagal panen, karena segala sesuatunya akan terulkur. 

Tapi di Indonesia, digitalisasi pertanian belum menjadi pilihan. Beberapa petani yang dijumpai Sinar Tabagsel di sentra pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan dan di Kota Padang Sidimpuan, mengaku tidak paham ada teknologi digital berkaitan usaha tani. Kalau pun ada, mereka tidak pernah mendapat pengetahuan perihal tersebut. 

Ketika Sinar Tabagsel bertanyakan apakah pemerintah tidak pernah mensosialisasikan keberadaan teknologi digital di bidang pertanian? Para petani mengaku, pemerintah melalui petugas penyuluh lapangan (PPL) hampir tidak pernah datang menemui mereka. Konon lagi mengharapkan pemerintah mau membagi teknologi digital untuk usaha tani.

Pengakuan sama diakui sejumlah petani yang ditemui Sinar Tabagsel. Mereka mengaku, menjadi petani bukan pilihan tetapi alternatif terakhir karena belum bisa mendapatkan pekerjaan lain. Itu sebabnya, dalam melakukan usaha tani, mereka tidak memanfaatkan teknologi digital yang ada. Mereka berusaha sebagaimana halnya orang tua mereka melakukan usaha tani. 

Minimnya penerapan teknologi digital dalam usaha tani sejalan dengan hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Petani milenial yang berumur 19--39 tahun di Provinsi Sumatra Utara tercatat ada 361.814 orang, sebanyak 223.845 petani masih gagap teknologi atau tidak menggunakan teknologi digital.

"Sebanyak 361.814 petani milenial ini mencakup 26,64 persen dari total petani di Sumut yang jumlahnya mencapai 1.468.189 petani," kata Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin, dalam rilis yang diterima Sinar Tabagsel pada Senin, 4 Desemeber 2023.

Sementara itu, petani yang berumur lebih dari 39 tahun dan menggunakan teknologi digital ada sebanyak 464.226 petani (56,18 persen) dan petani yang berumur kurang dari 19 tahun dan menggunakan teknologi digital ada sebanyak 241 orang.

Dilihat dari segi wilayah, Kabupaten Langkat paling banyak memiliki petani milenial, sebanyak 35.866 petani atau andil 9,91 persen dari keseluruhan petani milenial di Sumut. Kemudian jumlah petani milenial terbanyak disusul Simalungun sebanyak 24.931 petani, Deli Serdang sebanyak 24.058 petani, dan Serdang Bedagai sebanyak 20.987 petani.

Berdasarkan keterangan Hasan, petani milenial memiliki kategori yang adaptif terhadap teknologi digital, mulai dari penggunaan internet maupun alat pertanian digital.

"Teknologi digital mencakup penggunaan alat dan mesin pertanian modern, penggunaan internet/telepon pintar, penggunaan drone, ataupun kecerdasan buatan," ucapnya.

Petani Tua

Hasil SP BPS Sumut juga menyatakan ada peningkatan jumlah petani yang berumur lebih dari 55 tahun. Artinya, meskipun muncul petani milenial yang membuktikan ada regenerasi petani di Sumut, namun terjadi juga peningkatan petani yang berusia 55 tahun ke atas. 

"Peningkatan proporsi petani berusia lebih dari 55 tahun ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan keberlangsungan sektor pertanian Sumut ke depannya. Ini fenomenanya sama dengan nasional. Tentu ini akan menjadi tantangan bagi kita melihat bagaimana generasi muda yang diharapkan untuk dapat melanjutkan tongkat estafet pertanian kita,” terang Hasan 

Hasil sensus pertanian Sumut tahun 2023 menunjukkan penurunan petani di sejumlah kelompok umur yang mengelola pertanian saat ini jika dibanding dengan hasil sensus tahun 2013. Penurunan komposisi petani tersebut terlihat dari kelompok usia: 15-24 tahun, turun dari 1,19% pada 2013 menjadi 1,16% pada 2023 25-34 tahun, turun dari 14,50% pada 2013 menjadi 11,52% pada 2023 35-44 tahun, turun dari 27,29% pada 2013 menjadi 25,17% pada 2023, serta 45-54 tahun, turun dari 27,57% pada 2013 menjadi 26,76% pada 2023.

Sementara itu, jumlah petani di kelompok umur 55 tahun ke atas bertambah signifikan. Hasan menyebut, pada 2013, petani di kelompok usia 55-64 tahun dan 65 tahun ke atas masing-masing sebanyak 18,80% dan 10,62%. Pada sensus tahun ini, jumlah mereka naik menjadi 21,80% (kelompok usia 55-64 tahun) dan 13,59% (usia >65 tahun). 

“Generasi X atau yang sekarang diperkirakan berusia 43-58 tahun (kelahiran 1965-1980) menduduki porsi 42%, lalu diikuti petani generasi milenial sebesar 29,50%,” terang Hasan. 

Adapun yang menarik dari data sensus pertanian tahun ini ialah tercatatnya generasi Z dalam sektor ini, kendati jumlahnya terbilang sangat kecil, yakni 2,07%. 

Sebagai catatan, generasi Z adalah mereka yang saat ini diperkirakan berusia 11-26 tahun, atau lahir sekitar tahun 1997-2012. “Harapan kita ada pada usia-usia muda itu untuk bisa [mengadaptasi] teknologi, meningkatkan produktivitas, dan berbagai inovasi-inovasi pertanian yang sesungguhnya bisa memberi kekuatan di sektor pertanian kita ke depan,” pungkas Hasan. 

PENGUMPUL PENGHARGAAN. Realisasi APBD 2023 Kabupaten Tapsel sangat rendah, karena Bupati Tapsel Dolly P Pasaribu mengejar prestasi berupa mengumpulkan banyak penghargaan selama tahun 2023.

Jurnalis: Budi Hutasuhut | Editor: Hady K Harahap

Rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah merupakan persoalan lama yang dialami setiap akhir tahun dan tak kunjung bisa diselesaikan.  Persoalan serupa kembali berulang karena sampai akhir semester kedua tahun 2023, realisasi anggaran pemda baru 64%. 

Presiden Joko Widodo bagai mengalami deja vu ketika mengingatkan pemerintah daerah tentang rendahnya realisasi serapan anggaran APBD tahun 2023 padahal sudah berada di penghujung tahun.

Jokowi lantas menebak-tebak, dalam tiga minggu ini ke depan, pemerintah daerah akan jor-joran membelanjakan uang bertriliun-triliun untuk mengejar keterlambatan realisasi. 

"Persoalan ini berulang terus setiap tahun,” kata Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu,  29 November 2023 lalu.

Kepala Negara mengeluh kesulitan mengubah pola penyerapan belanja. Kata dia, dalam praktiknya, realisasi anggaran pemda baru akan dikuras pada penghujung semester II atau pada kuartal IV-2023. “Memang tidak mudah mengubah mindset," tutur Jokowi.

Berdasarkan data APBN Kita yang diperoleh Sinar Tabagsel, realisasi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru tembus Rp811,70 triliun pada Oktober 2023. Angka ini sudah menyerap 63,5 persen dari total pagu belanja yang sebesar Rp1.278,15 triliun.

Realisasi belanja daerah yang rendah terjadi juga di Pemda Provinsi Sumut dan kabupaten/kota. Rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumut sudah terindetifikasi sejak akhir kuartal III tahun 2023, di mana realisasi belanja APBD Sumut yang baru mencapai 55,82 persen.

Berdasarkan data pada situs resmi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatra Utara (http://prp2sumut.sumutprov.go.id/kabupaten-kota-2023),  realisasi APBD 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut masih di bawah 70% meskipun sudah memasuki bulan Desember 2023. 

Realisasi pendapatan kabupaten/kota baru Rp29.784.142.374.948 dari target Rp47.637.441.779.794 atau sekitar 62.5 %, sementara realisasi belanja kabupaten/kota se- Provinsi Sumut baru Rp27.388.664.307.621 dari target Rp47.637.441.779.794 atau sebesar 57,5 %

Dilihat dari posisi per kabupaten/kota, Kabupaten Toba memiliki realisasi pendapatan dalam APBD 2023 paling rendah sebesar 46%,  sementara Kabupaten Nias memiliki realisasi pendapatan paling tinggi sebesar 85%. Sementara realisasi belanja APBD 2023, Kabupaten  Labuhan Batu realisasinya paling rendah yakni 46  %. Sedangkan Kabupaten Nias memiliki realisasi belanja sebesar 69%.

Kondisi kabupaten/kota di wilayah Tapanuli bagian Selatan tidak berbeda, baik realisasi pendapatan maupun belanja APBD 2023 masih minim. Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai kabupaten yang paling berpengalaman mengelola APBD, ternyata realisasi pendapatannya masih Rp956.251.762.586 dari target Rp1.437.370.653.424 atau sekitar 66,53%. Sedangkan realisasi belanja baru Rp916.488.743.211 dari Rp1.668.554.064.056 atau sebesar 54.93 %.

Posisi Kabupaten Tapanuli Selatan berada pada urutan ke-17 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Posisi itu jauh di bawah realisasi pendapatan dan belanja APBD 2023 Kabupaten Mandailing Natal yang menempati posisi ke-7 dengan realisasi pendapatan Rp1.112.824.085.318,52 dari target Rp1.685.162.492.633 atau sebesar 66.04 %, sementara realisasi belanja Rp1.092.708.628.977,65 dari Rp1.742.000.957.276 atau sebesar 62.73 %.

Rendahnya realisasi pendapatan dan belanja APBD kabupaten/kota di Provinsi Sumut dinilai para pengamat akan merusak kondisi perekonomian daerah. Pengamat ekonomi di Sumatra Utara (Sumut), Gunawan Benjamin, sebagaimana diberitakan Bisnis.Com, menilai pemerintah daerah di Provinsi Sumut perlu melakukan akselerasi realisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut.  

"Bila serapan anggaran bisa dilakukan lebih cepat, multiplier effectnya ke masyarakat akan lebih besar. Masyarakat akan mendapat limpahan dari serapan anggaran yang diperuntukkan untuk proyek-proyek yang sifatnya produktif," kata Gunawan. 

Belanja pemerintah daerah, kata Gunawan, salah satu stimulan mendorong pertumbuhan ekonomi, apalagi di tengah kelesuan ekonomi masyarakat sebagai dampak pergolakan perekonomian global, ditambah penurunan harga komoditas unggulan Sumut, sementara harga bahan bakar serta beras sempat melonjak beberapa waktu lalu. 

Adanya proyek-proyek pemerintah yang produktif akan menyerap tenaga kerja. Hal itu juga, lanjut Gunawan, dapat pula berdampak ke sektor-sektor lain seperti perbaikan kualitas pelayanan, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Sumut, sehingga diharapkan ekonomi masyarakat turut membaik seiring jalannya pembangunan. 

Sangat disayangkan, rendahnya realisasi APBD 2023 di kabupatyen/kotya di Provinsi Sumut merupakan kondisi yang berulang setiap tahun. Kondisi ini naif, seolah-olah pemerintah selalu masuk ke lubang yang sama dalam penyerapan anggaran ini.

Dr. Fikarwin Zuska (kanan), antropolog dari USU,  bersama Dr. Suprayitno (kiri), sejarawan dari USU, menjadi pembicara dalam  Sosialisasi Pelestarian Warisan Budaya di Kota Padang Sidimpuan" yang digelar di  Hotel Natama Syariah, Kamis, 30 November 2023, yang dimoderatori Effan Z. Harahap (tengah) dari Fisiipol UMTS.

Jurnalis: Hady K Harahap | Editor: Budi P Hutasuhut 

Cagar budaya yang ada di Kota Padang Sidimpuan harus diregistrasi kembali secara nasional agar potensi cagar budaya yang ada bisa direvitalisasi, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kota Padang Sidimpuan memiliki banyak warisan budaya yang dapat dijadikan cagar budaya, namun potensi cagar budaya ini tidak terdata akibat belum maksimalnya penerapan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya," kata Sukronedi, S.Si, M.A., Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), saat "Sosialisasi Pelestarian Warisan Budaya di Kota Padang Sidimpuan" yang digelar di  Hotel Natama Syariah, Kamis, 30 November 2023. 

Dia mengatakan, jika potensi cagar budaya yang ada sudah teregistrasi secara nasional, maka cagar budaya itu harus dilestarikan dan segala upaya yang dilakukan untuk mengubah fungsinya berarti merusak cagar budaya dan dapat dipidana.  

"Di mana-mana cagar budaya sudah dikembangkan menjadi potensi ekonomi. Banyak cagar budaya yang berubah menjadi destinasi yang mampu meningkatkan pembangunan sektor pariwisata," kata Sukronedi.

Menurut dia, mengembangkan potensi cagar budaya yang ada di daerah merupakan amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. pasalnya, cagar budaya merupakan salah satu dari objek pemajuan kebudayaan yang menjadi dasar penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). 

"Pemda Kota Padang Sidimpuan harus memaksimalkan potensi ekonomi dari cagar budaya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi ini bisa dikembangkan di Kota Padang Sidimpuan," katanya.

Pos Kota/Pajak Batu salah satu cagar budaya yang ditetapkan berdasarkan Perda Tata Ruang Kota Padang Sidimpuan tetapi belum diregistrasi secara nasional.

Dia menyampaikan, guna menetapkan suatu produk kebudayaan di daerah menjadi cagar budaya, harus lebih dahulu menyusun Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang bertugas mengkaji kelayakan cagar budaya atau bukan cagar budaya oleh pemerintah daerah setempat yang diambil dari kalangan berkompeten di bidangnya. Tim bentukan ini bekerja mendata potensi cagar budaya yang ada berdasarkan kriteria yang ada dalam UU tentang Cagar Budaya. 

Setiap potensi cagar budaya, lanjut dia, kemudian disampaikan ke TACB di Provinsi Sumut, yang akan meneliti kelayakan potensi cagar budaya yang didaftarkan TACVB Kota Padang Sidimpuan.  Setelah itu TACB Provinsi Sumut akan mendaftarkannya ke pemerintah pusat agar diregistrasi secara nasiuonal sebagai cagar budaya.

"Padang Sidimpuan belum punya Tim Ahli Cagar Budaya meskipun sudah memiliki daftar cagar budaya. Sebab itu, cagar budaya yang ada perlu diregistrasi secara nasional," katanya.

Berdasarkan daftar cagar budaya yang terdata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumut, ada sembilan potensi cvagar budaya di Kota Padang Sidimpuan seperti Bagas Godang Losung Batu, Bagas Godang Pijorkoling, Bagas Godang Hutaimbaru, Tugu Siborang, Masjid Raja Suekh Islam Maulana, Rumah Dinas Wali Kota Padang Soidimpuan, Pos Kota/Pajak batu, Masjid Syekh Zainal Abidin, dan Masjid Raya Al Abror. 

Keberadaan Cagar Budaya di Kota Padang Sidimpuan itu ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Sidimpuan Tahun 2013-2014. Namun, bila mengacu pada UU Cagar Budaya, maka cagar budaya yang ada di Kota Padang Sidimpuan harus diregistrasi secara nasional ke kementerian.   

Kota Padang Sidimpuan menjadi satu-satunya pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Sumatra Utara yang belum memiliki PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) yang merupakan amanat UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kondisi ini berdampak terhadap tidak adanya pembangunan daerah di bidang kebudayaan dan dikhawatirkan mengancam pelestarian budaya milik masyarakat setempat.

Hal itu terungkap dalam acara "Sosialisasi Pelestarian Warisan Budaya di Kota Padang Sidimpuan" yang digelar di  Hotel Natama Syariah, Kamis, 30 November 2023 oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).  Beberapa peserta sosialisasi yang merupakan para pemangku adat budaya, pelaku seni budaya, akademisi, dan budayawan mempertanyakan kenapa Kota Padang Sidimpuan belum memiliki PPKD sampai tahun 2023 padahal PPKD merupakan amanat UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

"Kami pelaku dan penggiat kebudayaan di Kota Padang Sidimpuan tidak bisa berpartisipasi untuk mengembangkan kebudayaan karena tak ada PPKD yang menjadi dasar pengembangan," kata Budi P Hutasuhut, budayawan yang ikut menyusun PPKD Kota Padang Sidimpuan Tahun 2023. "Kami sudah berpartisipasi menyusun rancangan PPKD, Pemda Kota Padang Sidimpuan tinggal mengesahkan saja."

Menurut Budi, UU tentang Pemajuan Kebudayaan yang telah berlaku sejak 2017, mengamanatkan agar setiap pemerintah daerah di provinsi maupun kabupaten/kota agar menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang menjadi cetak biru dari pembangunan di bidang kebudayaan. PPKD tersebut menjadi database berisi karya budaya dari masyarakat yang ada di daerah, yang dirumuskan sebagai objek-objek pemajuan kebudayaan (OPK) daerah.

OPK yang dirangkum dalam PPKD itu  merupakan produk-produk budaya yang ada di daerah seperti tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. 

Sebagai database dari OPK yang ada di daerah, kata dia, PPKD berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merancang dan merumuskan program-program kerja di bidang kebudayaan dan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, bila PPKD itu tidak ada, UU tentang Pemajuan Kewbudayaan mengamanatkan APBD tidak bisa dialokasikan untuk kegiatan atau program kerja pembangunan di bidang kebudayaan. 

"Pemerintah daerah yang tidak memiliki PPKD tidak akan mendapatkan bagian  DAK bidang kebudayaan," kata Sukronedi, S.Si, M.A., Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) seusai acara "Sosialisasi Pelestarian Warisan Budaya di Kota Padang Sidimpuan".

Sukronedi menambahkan, PPKD sangat penting bagi pemerintah daerah termasuk Pemda Kota Padang Sidimpuan. Tanpa PPKD, program-program pemerintah daerah terkait pembangunan bidang kebudayaan tidak bisa dilakukan karena anggaran tidak bisa dialokasikan. Sebab itu, Pemda Kota Padang Sidimpuan harus mengupayakan untuk merumuskan PPKD tersebut sebagai cetak biru pembangunan daerah di bidang kebudayaan. 

"Kami berharap pemerintah daerah memprioritaskan pengesahan PPKD tersebut," kata Sukronedi.

PPKD Belum Disahkan

Sinar Tabagsel pernah memberitakan kegiatan penyusunan PPKD Kota Padang Sidimpuan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Sidimpuan pada 6 Feberuari 2023.  Di dalam kegiatan penyusunan PPKD Kota Padang Sidimpuan itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Sidimpuan mengundang tokoh-tokoh budaya untuk menyusun PPKD agar semakin jelas apa yang menjadi OPK. 

Sejumlah tokoh budaya yang diundang untuk menggali dan menginventarisir objek-objek pemajuan kebudayaan seperti Tongku Humala Ritonga (pemanku adat di Hutapadang), Sahala Baumi (orang kaya Luat Simapil-Apil), Budi P. Hutasuhut (budayawan), Sutan Enda Kumala Harahap (pemangku adat Pijor Koling), Sutan Paruhum Harahap (pemangku adat Hutaimbaru), Sutan Martua Raja Harahap (pemangku adat Losung Batu).

Selain itu, Dr. Zainal Efendi Hasibuan (akademisi dari UIN Syuhada), Baginda Soritua Harahap (pemangku adat Siharang-Harang), Baginda Timbul Harahap (pemangku adat Joring Lombang), Tongku Namora Harahap (pemangku adat Batunadua), Tongku Raja Parlaungan Harahap (pemangku adat Sabungan),  Baginda Sumurung Harahap (pemangku adat Hutapadang), dan Amin Nasution dari Dewan Kesenian Padang Sidimpuan.

    Baca: Dinas Pendidikan Kota Padang Sidimpuan Susun PPKD 2023 

PPKD Kota Padang Sidimpuan yang telah disusun oleh para pemangku budaya, akademisi, budayawan, dan praktisi seni  di Kota Padang Sidimpuan itu belum juga disahkan Wali Kota Padang Sidimpuan menjadi PPKD Kota Padang Sidimpuan Tahun 2023 tanpa alasan yang jelas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Sidimpuan mengatakan, keterlambatan pengesahan PPKD Kota Padang Sidimpuan 2023 disebabkan kesibukan akhir masa jabatan Wali Kota Padang Sidimpuan, Irsan Efendi Nasution. 

Jurnalis: Hady K Harahap | Editor: Budi P Hutasuhut

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 telah merilis data yang menyebutkan bahwa sebanyak 63% tenaga kerja profesional di Kabupaten Padang Lawas ditempati oleh perempuan. Menariknya, jumlah ini juga menjadikan Padang Lawas menjadi daerah dengan partisipasi tenaga kerja perempuan tertinggi di Sumatera Utara.

Padahal sebelumnya Padang Lawas sempat mengalami kemunduran jumlah tenaga kerja perempuan sebanyak 6%. Namun, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan ini akhirnya mengalami kemajuan sebanyak 4% dibanding tahun 2021. Kendati demikian, angka ini belum menjadi yang tertinggi, karena pada tahun 2020 lalu, jumlah tenaga kerja perempuan yang terserap di Padang Lawas pernah  mencapai angka 65%.

Namun, dominasi tenaga kerja perempuan tersebut bukan tidak membawa masalah. Pasalnya, kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki masih terjadi di seluruh dunia. Organisasi Ketenagakerjaan (ILO) menyebut kesenjangannya mencapai 20%. 

Dari angka tersebut, pekerja permpuan mendapat upah yang lebih rendah. Hal itu disebabkan sejumlah faktor, antara lain : segresi jenis pekerjaan (ada jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan dan laki-laki), tingkat pendidikan, dan keterampilan khusus yang dimiliki yang berpengaruh terhadap upah yang diterima. 

Namun, laporan yang sama juga menyebutkan bahwa kesenjangan upah juga terjai meskipun pekerja perempuan memiliki kualifikasi dan melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Dengan kata lain, dalam banyak kasus tingkat pendidikan pekerja perempuan yang setara dengan pekerja laki-laki tidak menjamin mereka bebas dari diskriminasi upah di dunia kerja.  

Lebih lanjut, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Lenny N. Rosalin mengatakan upaya peningkatan tenaga kerja perempuan dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi ekonomi perempuan, bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

“Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak positif pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender karena pada ketiga indeks tersebut faktor ekonomi merupakan aspek yang sangat penting,” ujar Lenny dalam 1^st Side Event G20 EMPOWER ‘Creating Safer Workplace for Women Post Covid-19 Pandemic’ secara virtual, Selasa (29/3/22). Ia juga menambahkan bahwa rata-rata telah terjadi kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan di dunia kerja sebanyak 19%. “Oleh karena itu, inilah waktunya bagi kita untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi dan peran perempuan di tenaga kerja dan di berbagai sektor pembangunan lainnya,” imbuh Lenny.

Menurut Lenny, pandemi Covid-19 juga berdampak pada peningkatan jumlah kekerasan berbasis gender di tempat kerja, terutama terhadap kaum rentan. “Membangun tempat kerja yang lebih aman merupakan suatu hal mendesak yang harus dilakukan, khususnya dalam kondisi pasca pandemi Covid-19 ini. Perempuan telah terdampak secara tidak proporsional oleh pandemi Covid-19. Pemerintah bersama instansi swasta melalui Presidensi G20 akan melakukan segala hal yang dapat kita lakukan untuk melindungi perempuan dari dampak tempat kerja yang tidak aman. Kita akan menyusun rekomendasi yang praktis dari sudut pandang kebijakan maupun eksekusi program,” ungkap Lenny.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan pandemi Covid-19 berpotensi meningkatkan risiko bagi perempuan mendapat upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dan bekerja di tempat-tempat yang tidak aman. Perempuan juga mengalami risiko yang lebih tinggi untuk tidak terwakili di posisi manajemen menengah dan tinggi.

“Pandemi Covid-19 juga menyadarkan kita akan pentingnya menciptakan strategi dan solusi untuk memitigasi dampak-dampak tersebut. Oleh karena itu, kita harus memandang isu pemberdayaan perempuan di tempat kerja sebagai isu penting. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah menghapuskan diskriminasi di tempat kerja, menciptakan tempat kerja yang lebih baik, mendukung perempuan untuk memiliki aset-aset finansial, dan mendorong kepemimpinan perempuan. Isu ini telah lama menjadi fokus Kementerian Ketenagakerjaan yang telah sepakat dengan kementerian di negara G20 lainnya untuk menutup kesenjangan partisipasi kerja ini antara laki-laki dan perempuan sebesar 25 persen pada 2025. Komitmen ini telah dinyatakan di dalam Brisbane Goals 2014 yang berisi sejumlah prinsip kebijakan utama untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan,” jelas Ida.

Sebagai catatan, hak perempuan untuk bekerja telah termaktub dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

Hak untuk bekerja disebut dalam Konvensi ini khususnya pada Pasal 11 ayat (1). Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaan guna menjamin hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-lakidan perempuan,khususnya:a) Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia; b) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalan penerimaan pegawai; c) Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk dipromosikan, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan; d) Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar

Penulis: Dian Maas Siregar | Jurnalis di Sinar Tabagsel

Gotong royong dan berswadaya membangun infrastruktur mulai jarang ditemukan di lingkungan masyarakat Kota Padang Sidimpuan. 

"Semua anggaran hasil swadaya masyarakat dan bantuan dari beberapa pihak yang bersimpati dengan kegiatan kami. Kami merasa sangat terbantu," kata Budi Hutasuhut, salah seorang warga yang dijumpai saat bergotong royong. 

Budi Hutasuhut mengatakan, apa yang dilakukan warga merupakan suatu bentuk keperdulian terhadap kondisi Pemda Kota Padang Sidimpuan yang tidak memiliki banyak anggaran untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di perkampungan. Dengan berswadaya dan bergotong royong, kata Budi Hutasuhut, warga hendak mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat tidak mengeluh meskipun kurang mendapat perhatian dari Pemda Kota Padang Sidimpuan. 

"Kami sudah memberikan apa yang bisa diberikan masyarakat," katanya. 

Perkampungan warga di Blok Bukit Horas, Lingkungan VI, Kelurahaan Batunadua Jae, merupakan perkampungan yang terbentuk sekitar tahun 2010. Saat ini, jumlah kepala keluarga sudah mencapai 300 keluarga, terdiri dari berbagai ragam suku dan agama. Keberagaman tersebut justru membuat masyarakat senantiasa kompak dalam ikatan sosial sebagai bagian dari masyarakat marga yang hidup dengan filsat Dalihan Na Tolu. 

"Untuk merencanakan gotong royong ini, kami melakukannya sambil mengopi di warung. Gagasan muncul dari semua lapisan masyarakat yang merasa kondisi jalan di perkampungan kami sangat parah,"katanya.

Hal senada disampaikan Heri, juga warga yang sedang bergotong-royong. Kata Heri, gotong royong dan berswadaya seperti ini sudah  dua kali dilakukan. Tujuan awalnya, selain agar kondisi infrastruktur jauh lebih baik, juga untuk meyakinkan Pemda Kota Padang Sidimpuan bahwa kami akan berswadaya jika memang untuk kepentingan bersama. 

"Tokoh-tokoh masyarakat sudah berkali-kali mengusulkannya dalam musyawarah perencanaan pembangunan agar Pemda Kota Padang Sidimpuan membangun jalan, tetapi sejak 2010 tidak pernah pemerintah menganggarkan pembangunan jalan di perkampungan kami," tambah Budi Hutasuhut. "Sejak Wali Kota Zulkarnain Nasution sampai Wali Kota saat ini, Irsana Efendi Nasution, belum ada program pembangunan yang didanai APBD di perkampungan kami."

Sebab itu, kata Budi Hutasuhut, pada 2013, warga pernah mengajukan permohonan peningkatan kualitas jalan ke Pemda Provinsi Sumatra Utara melalui salh seorang anggota legislatif di DPRD Sumatra Utara yang berasal dari daerah pemilihan Kota Padang Sidimpuan. Jalan rabat betoin kemudian disetujui dan dibangun, namun kualitas jalan rabat beton itu sekarang sudah buruk dan penuh lubang. 

"Kami bagian dari warga Kota Padang Sidimpuan, dan berharap mendapat perhatian dari pemerintah sebagaimana warga lain di kelurahan lain juga mendapat perhatian sebagai warga," katanya.

Pada Minggu, 14 Mei 2023, warga Blok Bukit Horas, Lingkungan VI Kelurahan Batunadua Jae terlihat bergotong royong. Tidak hanya kaum laki-laki, kaum perempuan juga ikut dengan mendirikan dapur umum. Para pemuda dan anak-anak di perkampungan juga ambil bagian, mengerjakan pekerjaan yang membuat jalan rabat beton itu berjalan lancar. 

Penulis: Lumongga Harahap | Jurnalis Sinar Tabagsel di Jakarta

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief

Ongkos naik haji tahun 1444 H/2023 M para calon jemaah asal Provinsi Sumatra Utara yang berangkat dari embarkasih Kualanamu di Kota Medan sebesar lebih Rp85,4 juta. Pada Senin, 10 April 2023, para calon jemaah sudah bisa melakukan pelunasan biaya. 

"Keputusan ini sejalan dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun ini," kata 

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI,  Hilman Latief, saatmembuka Bimbingan Teknis Tugas dan Fungsi PPIH Arab Saudi Tahun 1444 H/2023 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat, 7 April 2023.

Hilman mengatakan, tahun ini pemberangkatan haji melalui 14 embarkasi se-Indonesia. Ada 65 ribu-67 ribu calon jemaah dan dikategorikan lansia dari 221 ribu calon jemaah yang akan diberangkatkan. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat. Berdasarkan salinan yang diterima Sinar Tabagsel, Kepala Negara meneken Keppres Nomor 7 Tahun 2023 tersebut  pada Kamis, 6 April 2023. 

Beleid tersebut mengatur biaya haji per embarkasi, serta biaya yang harus dibayarkan oleh para calon jemaah haji. "Menetapkan Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji atau BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat," demikian diktum pertama Keppres tersebut. 

Lebih lanjut, besaran BPIH pada tahun ini ditetapkan dalam rentang Rp84,6 juta—Rp93,07 juta dimana angka ini tergantung asal embarkasi calon jemaah. Adapun, biaya haji atau BPIH tersebut diperoleh dari jemaah haji, petugas haji daerah atau PHD, dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah atau KBIHU. 

Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dipergunakan untuk biaya penerbangan haji; biaya hidup (liuing cost); sebagian biaya layanan Arafah, Mudzalifah, dan Mina. 

Penulis: Lumongga Harahap | Jurnalis Sinar Tabagsel di Jakarta

Dengan alasan memberi bantuan sosial pangan berupa beras kepada 21,3 juta keluarga di seluruh Indonesia meskipun tak punya cadangan beras,  pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menugaskan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk import beras sebanyak 2 juta ton. 

Mulai Kamis, 46 April 2023,  Perum Bulog mulai menyalurkan bansos pangan berupa beras sebesar 10 kilogram per masing-masing keluarga penerima manfaat.  

"Ini beras premium jangan bilang beras ada kutu, beras busuk, sekarang beras Bulog beras baru, berkualitas, enggak ada beras lama," kata Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, di Jakarta, Kamis, 6 April 2023. 

Menurut Buwas, beras bansos untuk alokasi tiga bulan penyaluran yang dilaksanakan sejak Maret 2023. Pengalokasian telah disiapkan untuk melayani kebutuhan penyaluran beras kepada 21,3 juta penerima atau sebanyak 213.530 ton per alokasi sehingga nantinya akan disalurkan sebanyak 640.590 ton untuk 3 bulan alokasi Maret, April, dan Mei. 

“Kami berkomitmen menjamin penyaluran program bantuan ini secara tepat waktu dan tepat sasaran," katanya. 

Buwas menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan transporter yang ditunjuk, yaitu PT Pos Indonesia, PT JPLB, dan PT DNR, untuk mendistribusikan beras bantuan pangan sesuai penunjukan wilayah kerja masing-masing. 

"Sebanyak 213.530 ton beras bansos yang saat ini disalurkan ke seluruh Indonesia merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) hasil penyerapan dalam negeri atau beras lokal, bukan beras hasil importasi," kata Budi Waseso.  

Menurutnya, Bulog hingga saat ini belum merealisasikan impor beras untuk bansos pangan, meskipun izin impor telah diberikan oleh lembaga terkait, dan kedatangan beras impor tersebut akan tiba secara bertahap. Rencananya, beras impor berasal dari Thailand, Myanmar, Vietnam, Pakistan dan India. 

Import Beras 

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah memutuskan impor 2 juta ton beras untuk mengantisipasi potensi kekeringan di Indonesia. "Beras import itu untuk cadangan Bulog karena kemungkinan akan ada yang namanya El Nino, kering panjang sehingga Bulog mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya," kata Jokowi usai menanam padi di Tuban, Jawa Timur, Kamis, 6 April  2023. 

Menurutnya, apabila pemerintah tak memilih pilihan impor dalam waktu dekat, dikhawatirkan Indonesia tidak kebagian jatah beras. Mengingat, negara yang dituju untuk impor beras juga diprediksi bakal terdampak El Nino. 

"Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang kita bingung mau beli beras ke Thailand, Vietnam, Pakistan, India tapi barangnya nggak ada. Ini yang kita hindari, karena El Nino tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara itu juga terjadi," tuturnya. 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan, pemerintah memiliki prioritas menyerap beras dalam negeri, meski izin impor beras sudah keluar. Impor beras ini dilakukan hanya untuk menutupi kekurangan di dalam negeri. 

Rencana tersebut tertuang dalam surat penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditandatangani oleh Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi. Surat penugasan tersebut ditandatangani pada Jumat 24 Maret 2023. Penugasan impor beras dimandatkan Bapanas kepada Perum Bulog. 

“Tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah,” demikian isi surat tersebut. 

Penulis: Budi Hutasuhut | Jurnalis Sinar Tabagsel

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padng Sidimpuan, Rudy Iswandhi, S.Pd,  menyerahkan piagam kepada Kepala Balai Bahasa Sumatra Utara,  Hidayat Widiyanto, saar Rapat Koordinasi Antarinstansi Revitalisasi Bahasa Daerah di Sumatera Utara Tahun 2023 yang digelar di BBSU, Jumat, 17 Maret 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Sidimpuan, H. Muhammad Lufti Siregar, SH, MH, mengajak para pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut melestarikan bahasa daerah yang ada di Kota Padang Sidimpuan. 

"Kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Sidimpuan berusaha meningkatkan minat anak didik dalam memproduksi bahasa daerah dengan menyusun mata pelajaran muatan lokal bahasa daerah," kata Kadis M Lufti Siregar kepada Sinar Tabagsel di ruang kerjanya, Kamis, 30 Maret 2023. 

Kadis Lufti menambahkan, upaya pelestarian bahasa daerah merupakan implementasikan kebijakan Merdeka Belajar episode ke-17 "Revitalisasi Bahasa Daerah" yang diluncurkan Mendikbudristek 22 Februari 2022. "Mulai tahun 2022, kita menerbitkan buk-buku ajar muatan lokal bahasa daerah sebagai panduan bagi anak-anak didik di tingkat SD dan SMP," katanya.

Buku-buku muatan lokal itu, lanjut Kadis Lufti, seperti Aksara Batak Angkola untuk SD Kelas V, Partuturon di Namardalihan Natolu untuk SD Kelas VI, Naposo Bulung, Cerita Rakyat dan Kearifan Lokal untuk SMP Kelas VII, Upacara Adat dan Tata Cara Upacara Adat untuk SMP Kelas VIII, Seni Budaya Angkola dan Makkobar Sidang Adat untuk SMP Kelas IX.

BACA Tulisan Tangan Zaura Anggira, Siswa SMP 3 Padang Sidimpuan, Dipajang di Istana Negara

"Tahun ajaran 2022/2023 buku-buku muatan lokal ini sudah digunakan dalam proses pembelajaran di tingkat SD dan SMP sebanyak 2 jam pelajaran per minggu," katanya.

M. Lufti Siregar berharap, buku-buku bermateri muatan lokal ini dapat mendukung upaya melestarikan bahasa daerah dalam rangka pemajuan kebudayaan nasional sebagai amanat UU No.5 Tahun 2007 tentang Pemajuan Kebudayaan sekaligus sebagai bentuk dukungan Kota Padang Sidimpuan terhadap Program Revitalisasi Bahasa Daerah untuk menyelamatkan bahasa daerah dari kepunahan. 

Sementara itu Kota Padang Sidimpuan bersama beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Sumatra Utara telah mengikuti Program Revitalisasi Bahasa Daerah yang dilaksanalkan oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Bahasa Sumatera Utara (BBSU). Pada Jumat, 17 Maret 2023,  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Sidimpuan mewakili Provionsi Sumatra Utara mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Balai Bahasa Sumatra Utara.

BACA Empat Pelajar dari Padang Sidimpuan Diundang ke Jakarta soal Bahasa Daerah

"Pemprov Sumut telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah sebagai peraturan kebahasaan dan kesastraan di Sumut.  Ini membuat pelestarian bahasa daerah perlu mendapat perhatrian lebih dari semua elemen masyarakat," kata Rudy Irwandi.

Rudi Irwandy berharap, pelestarian bahasa daerah di Kota Padang Sidimpuan  perlu didukung oleh semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, pemangku adat dan budaya, rohaniwan, pelaku seni, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, pegiat literasi, praktisi, orang tua, dan tentu anak-anak sebagai tunas muda bahasa daerah. 

“Setiap pemangku kepentingan dapat mengambil peran dan berkontribusi dengan komitmen yang tinggi sehingga ikhtiar bersama untuk melindungi bahasa daerah dengan jalinan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Penulis: Lumongga Harahap | Jurnalis Sinar Tabagsel di Jakarta

Tiga bulan ke depan, pemerintah akan membagikan bantuan pangan berupa kepada 21,35 juta keluarga. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kilogram berupa beras, sejak Maret hingga Mei 2023. 

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan, jumlah 21,35 juta penerima itu sesuai database dari Kementerian Sosial dengan kategori berekonomi lemah. "Perum Bulog telah mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan ke seluruh penerima manfaat tersebut," kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 26 Maret 2023.

Arief menekankan, penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi. 

"Mekanisme pembagiannya Bulog yang ditugaskan untuk mendistribusikan sampai titik distribusi terakhir, by name by address. Bulog tentu bekerja sama dengan pihak lain untuk kelancaran distribusi tersebut," jelasnya.

Arief mengakui, fluktuasi harga beras saat ini memberikan tekanan tersendiri terhadap konsumen, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Karena itu, bantuan pangan tersebut menjadi bantalan sehingga masyarakat mendapat beras yang terjangkau dengan kualitas yang baik.

Kata Arief, untuk memenuhi kebutuhan 21,35 juta penerima manfaat dengan perhitungan 10 kg per penerima selama tiga bulan, dibutuhkan sekitar 630 ribu ton beras. Arief menegaskan penyaluran beras untuk bantuan pangan ini berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog.

"Kami mendorong Bulog untuk menyerap hasil produk petani dalam negeri sebanyak-banyaknya pada saat panen raya sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Sebagaimana yang telah pemerintah tugaskan kepada Bulog untuk menyerap 2,4 juta ton beras hasil panen petani sepanjang 2023," katanya.

Penulis: Budi Hutasuhut |  Jurnalis Sinar Tabagsel 

Baharuddin Aritonang, penulis buku Ikan Batak (2023), saat peluncuran di Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan di Kota Sibolga. Acara dibuka oleh Fitri Tandjung, Ketua Umum Yayasan Matauli.  Foto: Dokumen Baharuddin Aritonang

Ikan Batak, buku terbaru dari Baharuddin Aritonang, yang diterbitkan Rajawali Pres tahun 2023, merupakan sebuah usaha kreatif dan inspiratif untuk merekam nilai-nilai budaya lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat Batak agar menjadi pengetahuan bagi pembaca yang berhasrat untuk memajukan kebudayaan nasional.   

Masyarakat adat Batak, yang lahir dan menetap di sepanjang Lansekap Bukit Barisan sebelah Utara--kini menjadi Provinsi Sumatra Utara-- pada dasarnya adalah masyarakat yang memiliki tradisi bahari dengan mata pencaharian sebagai nalayan. Temuan arkeologi berupa bekas sungai-sungai besar dan bekas pelabuhan di sepanjang sungai-sungai yang berhulu di lerng-lereng Bukit Barisan dan bermuara di pesisir pantai Timur maupun pesisir pantai Barat di Pulau Sumatra, itu merupakan bukti tak terbantah bahwa nenek moyang masyarakat Batak adalah pelaut. 

Memang, belum pernah ada penemuan arkeologi yang menegaskan leluhur masyarakat Batak memiliki tradisi perahu, tapi dalam kajian-kajian arkeologi tentang sejarah Melayu, pernah ada kerajaan bahari muncul di pesisir pantai Timur di Pulau Sumatra yang ikut berkolaborasi membentuk negara dagang yang kuat bernama Sriwijaya.  Para sejarawan menyebut kerajaan-kerajaan bahari itu sebagai kerajaan Melayu, meskipun apa yang disebut sebagai kerajaan Melayu itu beberapa abad kemudian diklaim sebagai kerajaan yang dihuni masyarakat Batak -- setidaknya  John Anderson dalam Mission to the Eastcost of Sumatera in 1832; misinya untuk memetakan kerajaan-kerajaan di pesisir pantai Timur di Pulau Sumatra, menemukan masyarakat Melayu sebagai penghuni pesisir yang hidup sebagai nelayan.

Adanya tradisi solu (jukung) -- kapal kecil yang dipakai para nelayan -- yang masih bisa ditemukan bukan hanya di lingkungan masyarakat nelayan di sekitar Danau Toba, tetapi juga di lingkungan masyarakat di sepanjang sungai Batang Barumun, Batang Gadis, Batang Toru, dan Batang Angkola, menjadi bukti bahwa menangkap ikan pernah menjadi tradisi mata pencaharian masyarakat Melayu di Lansekap Bukit barisan -- yang kemudian oleh Koentjaraningrat disepakati atas nama keutuhan kebudayaan nasional bahwa masyarakat itu disebut Batak.     

Masyarakat Batak memiliki persentuhan budaya dengan hampir seluruh masyarakat yang ada di Asia justru lewat seekor ikan yang dikisahkan Baharuddin Aritonang dalam buku ini.  Ikan Batak di kalangan masyarakat Batak sendiri memiliki banyak nama, Ihan Batak,  Ihan Mera, dan Ihan Jurung. Jenis ikannya sama saja bernama Latin Neolissochilus thienemanni   atau ikan yang oleh para hobis pemancing disebut Masheer.  Bagi masyarakat adat di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Irian, ikan Masheer ini dikenal sebagai menu kuliner yang nikmat, dagingnya manis, dan karena itu ikan ini disebut juga sebagai "makanan para raja". Sebagai makanan para raja, ikan ini dijuluki juga  Ikan Dewa. 

Baharuddin Aritonang dan bukunya, Ikan Batak

Di lingkungan masyarakat Batak, Ihan Batak identik sebagai makanan "para raja".  Disebut seperti itu bukan karena ekonomi masyarakat umum tak mampu menjangkau harga ikan ini, tetapi karena masyarakat Batak meyakini bahwa "siapa saja yang disebut raja adalah orang yang sudah menjalani prosesi adat-istiadat".  Mereka yang sudah menjalani prosesi adat-istiadat (sudah diadati) seperti adat pernikahan, misalnya, maka orang itu layak disebut sebagai "raja". 

Penobatan seseorang menjadi "raja" ditandai dengan menikmati ragam kuliner yang menjadi bagian dari prosesi adat-istiadat. Salah satu kuliner itu adalah Ihan Batak, yang dihidangkan kepada "para raja" sambil dilisankan dengan pantun yang berkisah tentang riwayat hidup Ikan Batak yang panjang dan sering berganti nama yang akhirnya menjadi Ikan Batak sebagai Ikan Dewa. 

Dikisahkan dalam cerita lisan, yang  disampaikan saat prosesi adat berlangsung, bahwa ikan Batak adalah jenis ikan yang unik dan punya habitat hidup di air yang jenih dan deras. Saat masih kecil, ikan Batak disebut garing, dan ikan ini hidup berkelompok di air deras yang bersih. Ketika beranjak dewasa, ikan yang bernama garing ini akan berubah nama menjadi ikan mera dan hidup berkelompok dalam jumlah besar di air bersih dan deras. Tenaga ikan dewasa sangat besar, mampu berenang melalui air terjun yang tinggi untuk bisa berpindah ke lubuk yang lebih jernih. 

Riwayat hidup ikan Batak inilah, sejak bernama ikan garing sampai bernama  ikan mera, akan diriwayatkan agar menjadi inspirasi bagi orang yang sedang menjalani prosesi adat-istiadat. itu sebabnya, Ikan Batak dikenal juga sebagai ikan adat bagi masyarakat Batak. Tanpa keberadaan Ikan Batak sebagai salah satu kuliner yang disajikan dalam prosesi adat-istiadat, maka adat-istiadat itu terasa kurang greget. 

Sebagai ikan adat, Ikan Batak ini menjadi komoditas konsumsi yang laris dan punya nilai jual yang mahal. Namun, tingginya tingkat konsumsi terhadap Ikan Batak berdampak serius terhadap populasi jenis ikan ini di alam. Di Danau Toba salah satu habitat Ikan Batak, belakangan semakin sulit ditemukan. para nelayan semakin jarang menangkap Ikan batak dari Danau Toba. Habitatnya di Danau Toba sudah habis, meskipun Ikan Batak ini belum punah. 

Ikan Batak hidup di air yang jernih dan deras, tinggal di lubuk-lubuk sungai secara bergerombol. Habitat hidup Ikan Batatk ini membuat masyarakat Batak berusaha membudidayakannya secara komersial. Namun, upaya budidaya tidak selalu berjalan mulus, dan kondisi ini pantas dikhawatirkan mengingat populasi Ikan batak harus terus dijaga.    

Dalam buku Ikan Batak, selain mengungkapkan perihal khazanah budaya masyarakat batak yang memposisikan Ikan Batak sebagai Ikan Adat,  Baharuddin Aritonang juga menawarkan gagasan penting tentang budidaya Ikan Batak secara profesional. Sebab itu, begitu Penerbit Rajawali Pres meluncurkan buku ini, Baharuddin Aritonang yang sudah banyak menghasilkan buku, memutuskan meluncurkan buku ini pertama kali di hadapan mahasiswa-mahasiswa di Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan di Kota Sibolga. Sekolah yang dikelola Yayasan Matauli, ini mendorong para mahasiswa menjadi lulusan yang memahami teknologi perikanan.

"Lewat perguruan tinggi perikanan, upaya mengembangkan dan membudidayakan Ikan batak ini akan lebih mudah," kata Baharuddin Aritonang kepada Sinar Tabagsel. 

Editor: M. Yunus Hutasuhut

 Penulis: Hady Kurniawan Harahap  | Jurnalis Sinar Tabagsel

Bekas Kantor Bupati Tapanuli Selatan di Jalan Kenanga, Kota Padang Sidimpuan, kini berubah fungsi menjadi "terminal bus bayangan" milik Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan.   

Di depan gedung yang ada di Jalan Kenanga, Kota Padang Sidimpuan, itu tidak ada tertulis kata "terminal bus", apalagi kalimat "di sini boleh tempat parkir kendaraan".  Hanya ada kalimat "Kantor Bupati Tapanuli Selatan",  meskipun Bupati Tapanuli Selatan tak berkantor di gedung itu. 

Gedung itu bekas Kantor Bupati Tapanuli Selatan. Syahrul Mangapul Pasaribu, yang menjadi Bupati Tapanuli Selatan selama dua periode, dan pada priode pertama menjadi Bupati Tapanuli Selatan justru berkantor di Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan itu meskipun Ibu Kota Kabupaten Tapanuli  Selatan sudah dipindahkan dari Kota Padang Sidimpuan ke Kota Sipirok sejak 2007.  

Namun, setelah  Bupati Tapsel pindah kantor ke Kota Sipirok, gedung bekas Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan itu  beralih fungsi menjadi "terminal bus", tempat parkir kendaraan umum, sekaligus garasi kendaraan. Di halaman gedung yang merupakan aset pemerintah daerah itu, terlihat sejumlah kendaraan dinas diparkir, dan saat-saat tertentu muncul bus menurun dan menaikkan penumpang, mirip seperti terminal bus. 

Di dalam "terminal" itu,  sejumlah kendaraan dinas milik Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan beraktivitas, rutin menurun dan menaikkan penumpang yang seluruhnya aparatus sipil negara (ASN). Pada siang hari, kompleks itu dijaga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tapanuli Selatan. Logo Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan di pundak anggota Satpol PP Tapsel ini mengesankan, bahwa bekas Kantor Bupati Tapsel itu merupakan aset Pemda Kabupaten Tapsel yang ada di dalam Kota Padang Sidimpuan sehingga perlu dijaga oleh Satpol PP Kabupaten Tapsel. 

Pada malam hari, kompleks itu berubah jadi tempat parkir kendaraan-kendaraan dinas bernomor polisi BB dengan kode seri-G, yang menandakan milik Pemda Tapanuli Selatan. Pagi hari, sekitar pukul 07.00 Wib sampai 08.00 Wib, ASN  berdatangan ke Jalan Kenanga itu, mengerubuti "terminal bus" yang bermerek Kantor Bupati Tapanyuli Selatan tersebut. 

Para ASN yang bekerja di Kompleks Perkantoran Bupati Tapsel di Kota Sipirok itu,  ada yang datang diantar pakai sepeda motor,  ada yang datang menumpangi mobil, dan tidak sedikit yang datang membawa sepeda motor.  Para pengendara sepeda motor itu, memarkir sepeda motornya di dalam "terminal bus" Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan itu.  Kamis, 16 Maret 2023, Sinar tabagsel melihat puluhan sepeda motor diparkir di dalam "terminal bus" atau "tempat parkir" bermerek Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan itu.

Setiap pagi, para ASN  memasuki "terminal bus" itu, seakan-akan bekas Kantor Bupati Tapanuli Selatan itu masih aktif sebagai Kantor Bupati Tapanuli Selatan. Padahal tidak ada aktivitas kegiatan birokrasi pemerintahan di sana sejak seluruh kegiatan Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan dipindahkan ke Kota Sipirok pada 2014 lalu.

Para ASN yang datang ke "terminal bus" bermerek Kantor Bupati Tapanuli Selatan itu merupakan ASN di Pemda kabupaten Tapanuli Selatan yang tinggal dan menjadi warga di wilayah Kota Padang Sidimpuan. Mereka kemudian berebut menaiki bus atau mini bus yang disediakan Pemda Tapanuli Selatan sebagai sarana transportasi,  yang akan mengantar mereka dari Kota Padang Sidimpuan menuju  Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan di Kota Sipirok, ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Pemandangan ketika para ASN  berebut masuk ke dalam kendaraan, mirip seperti situasi di dalam sebuah terminal bus dengan para penumpang yang memakai seragam. Pemandangan serupa akan kembali terlihat sekitar pukul 17.00 Wib sampai 18.00 Wib  ketika para ASN yang bekerja di Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan di Kota Sipirok, diantar kembali ke Kota Padang Sidimpuan. Delapan unit kendaraan, empat unit bus berkapasitas 20-30 penumpang dan empat unit minibus berkapasitas 10-15 penumpang, bergantian memasuki kawasan bekas Kantor Bupati Tapanuli Selatan di Jalan Kenanga itu untuk menurunkan para ASN..

Namun, meskipun ada delapan unit kendaraan milik Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan yang rutin antar-jemput ASN yang tinggal di Kota Padang Sidimpuan, ternyata masih ada saja ASN yang tidak terangkut. Mereka mengetem (menunggu) mobil-mobil dinas para pejabat birokrasi di Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan yang bisa ditumpangi secara gratis di Jalan Raja Inal Siregar sekitar Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, berdiri di pinggir jalan terutama di sekitar Balai Benih Ikan (BBI) Batunadua, Kota Padang Sidimpuan. 

Tiap hari pada hari kerja, ASN-ASN yang bekerja di Kantor Pemda Tapanuli Selatan tapi tinggal dan menjadi warga Kota Padang Sidimpuan itu, berderet di pinggir jalan. Setiap kali terlihat kendaraan dengan nomor polisi berwarna merah menandakan kendaraan dinas, mereka akan memberi isyarakat untuk menumpang. 

Sebagian besar ASN yang mengetem di pinggir Jalan Raja Inal Siregar itu, ada yang datang diantar  pakai sepeda motor, dan tidak sedikit yang datang mengendarai sepeda motor maupun mobil. ASN yang mengendarai sepeda motor, ada yang memarkir (menitipkan) sepeda motornya di tempat-tempat penitipan yang banyak ditemui di jalan raja Inal Siregar sekitar Batunadua. Salah satu tempat penitipan sepeda motor itu adalah Balai Benih Ikan Batunadua yang pernah menjadi Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Tapanuli Selatan. 

"Kami terlambat dan tak bisa mengejar bus ke Jalan Kenanga," kata Risna, salah seorang ASN yang bekerja di salah satu organisasi pemerintahan daerah (OPD) di Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, yang ditemui saat menunggu kendaraan di Jalan Raja Inal Siregar sekitar Batunadua, Kota Padang Sidimpuan. "Kalau terlambat gak kebagian tempat duduk." *

Editor: Budi Hutasuhut

Penulis: Hady Kurniawan Harahap | Jurnalis Sinar Tabagsel

Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan, Siswan Siswanto, SH, mengatakan wacana pemerintah pusat tentang penghapusan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN) pada 2023 harus dipertimbangkan lebih matang karena dapat menyebabkan meningkatnya angka penganguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Regulasi ini akan menimbulkan persoalan baru terkait tingkat pengangguran di daerah. Belum lagi  persoalan yang timbul pada pekerjaan di bidang administratif yang selama ini ditangani honorer," kata  Siswan Siswanto saat ditemui Sinar Tabagsel di ruang kerjanya, Senin, 27 Februari 2023.

Dia mengatakan, selama ini peran dan kontribusi tenaga honorer sangat besar di dalam proses manajemen kerja di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. Jika honorer dihapuskan, lanjut dia, akan berdampak terhadap sistem kerja administrasi. "Sedikit banyak dampak itu akan sangat terasa. Sangat mungkin akan mempengaruhi kegiatan pelayanan masyarakat," katanya.

Sebelumnya pemerintah menyatakan akan menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah mulai 28 November 2023 seiring terbitnya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.B/185/M.SM.02.03/2022. Namun, regulasi yang baru itu mendapat protes keras dari banyak kalangan, sehingga pemerintah pusat mengkaji lagi untuk penerapan surat Men-PAN-RB tersebut. 

Menanggapi reaksi masyarakat itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, saat  saat menghadiri Talkshow RB Tematik di Universitas Indonesia, Kamis, 2 Maret 2023, mengatakan pemerintah memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Yang penting kita hindari PHK, pembengkakan anggaran, tidak ada lagi istilah non ASN," tutur Anas.

Anas mengaku harus melaporkan opsi yang telah didapat kepada Presiden Joko Widodo. Siang ini pun Presiden Jokowi memiliki agenda Sidang Kabinet Paripurna terkait Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara bersama seluruh jajaran menterinya.

"Sudah ada solusi jalan tengah tapi kami lapor dulu ke Pak Presiden dan kami sudah komunikasi dengan Komisi II," kata Anas.

Menurut Anas, opsi penanganan nasib akhir para tenaga honorer yang akan dilaporkan ke Presiden Jokowi dan telah ia komunikasikan ke Komisi II DPR RI itu secara garis besar akan menitik beratkan pada jalan tengah. Artinya minim menggunakan anggaran dan menghindari PHK.

"Kami sudah temukan jalan tengah tanpa menambah anggaran karena kebijakan itu yang penting tidak tambah anggaran, tambah orang, dan tidak akan tambah beban daerah. Ini yang kami sedang cari solusinya," tutur Anas.

Pembahasannya pun telah dilaksanakan bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tenaga non-ASN atau honorer yang terdata kini jumlahnya 2,3 juta sesuai data dasar di BKN. 1,8 juta di antaranya telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian.

Opsi terbaru yang diungkap Anas ini telah disampaikan juga saat Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (21/11). Saat itu terdapat tiga alternatif solusi dalam menanangani nasib para tenaga honorer.

Tiga solusi yang ditawarkan saat itu yakni tenaga non-ASN atau honorer diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Namun, untuk opsi diberhentikan seluruhnya dianggap hanya akan memberi dampak negatif terhadap kelangsungan pelayanan publik.

Penulis: Hady Kurniawan Harahap | Jurnalis Sinar Tabagsel 

Di daerah lain industri radio, yang mengalami masa keemasan pada era 1980-an dan 1990-an, mulai menghadapi senjakala. Berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kota Padang Sidimpuan, di mana industri radio justru tumbuh lebih bagus dibandingkan industri media cetak maupun media online.

Tiga pembawa acara Berbalas Pantun berkumpul di studio RAU FM 105,0 MHz, menghadapi mikrofon, berinteraksi dengan pendengar yang sedang melantunkan pantun berbahasa Angkola.  Begitu pantun selesai dilantunkan, pembawa acara langsung menjawab: "Anggo adong do baya markobun pege/Di baen ma di samping nai kobun sabiroto/Anggo dung do baritana tarbege/Tontu do baya namasa nabmuba tarboto."

Suara tawa yang ramah dan akrab kemudian bergema, memberi kesan betapa acara muatan lokal yang rutin disiarkan RAU FM 105,0 MHz itu menjadi mata siaran yang ditunggu-tunggu pendengar. Tiga pembawa acara itu silih berganti melantunkan pantun berbahasa Angkola. Pantun itu ditujukan untuk membalas pantun yang disampaikan pendengar lewat saluran telepon. Mereka tidak memegang naskah, siaran Berbalas pantun yang berlangsung sekiatr setengah jam itu terkesan alamiah. Tuiga pembawa acara berpantun tanpa naskah sebagaimana layaknya orang berbalas pantun.

"Acara ini banyak diminati masyarakat.  Kami merancangnya sebagai sebuah upaya serius untuk melestarikan budaya berpantun dalam tradisi bahasa lokal di Kota Padang Sidimpuan," kata T. Faisal Laksamana, S.E, M.H, direktur PT Radio Adiutama Laksamana, perusahaan yang menerbitkan RAU FM 105,0 MHz.

Dihubungi Sinar Tabagsel  lewat telepon genggam sekaitan dengan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional pada 21 Feberuari 2023,  Faisal yang sedang melakukan perjalanan keliling Indonesia membawa nama RAU FM 105,0 MHz, mengatakan radio yang dibangunnya pada 28 Desember 1994 ini merupakan radio masyarakat yang dikembangkan untuk menggali potensi-potensi yang ada di lingkungan masyarakat. 

"Kami menawarkan edukasi sekaligus entertain kepada masyarakat dan banyak mengandung konten lokal," katanya.

Faisal mengatakan, meski radio tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas.

"Ada pemirsa radio yang sangat fanatik. Mereka tidak bisa meninggalkan radio meskipun perkembangan teknologi semakin maju. Radio membawa semangat bernostalgia," kata Faisal.

Data Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2020/2021, menyebutkan televisi dan radio mengalami pertumbuhan sebesar 10,42% pada 2020. Meski akhirnya subsektor ini mengalami pukulan telak akibat pandemi COVID-19, namun angka tersebut cukup memberikan harapan akan masa depan radio di Indonesia.

Hasil riset Nielsen Radio Audience Measurement menunjukkan, waktu masyarakat untuk mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun. Jika pada 2014 pendengar radio menghabiskan waktu untuk mendengarkan radio selama 16 jam per minggu, kini menjadi 16 jam 18 menit per minggu.

Hasil temuan Nielsen juga menunjukkan 57% dari total pendengar radio berasal dari Generasi Z dan Milenial. Banyaknya pendengar dari dua kalangan ini memberikan harapan besar bagi radio di Indonesia. Pasalnya, kedua kelompok usia ini disebut sebagai masa depan yang akan membuat radio tetap eksis.

Bukan hanya pendengar dan jam mendengarkan radio yang bertambah, ternyata kepedualian pemasang iklan juga tak berubah dari tahun ke tahun. 

Dengan kata lain, radio masih menjadi media pilihan pemerintah dan partai politik untuk beriklan. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi menjadi kunci utama industri kreatif radio bertahan hingga era internet saat ini.

Tidak berhenti di sana, radio juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kreatif di masyarakat. "Kami menyuguhkan acara-acara yang diniatkan menginspirasi masyarakat untuk berkreativitas di bidang ekonomi," katanya.

Sebab itu Faisal yakin masyarakat masih memandang radio relevan untuk dijadikan media iklan berbiaya terjangkau bagi industri kreatif. Wajar, karena radio bisa didengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.

Menurut Faisal, fleksibilitas pada radio juga bisa dimanfaatkan untuk membantu industri kreatif di Indonesia. Radio masih sangat menjanjikan sebagai media promosi bagi para pelaku industri ekonomi kreatif. Apalagi sekarang radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi.  

"Semoga RAU FM 105,0 MHz bisa terus berperan serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk membantu komunitas di industri ekonomi kreatif yang bisa mendorong pemulihan ekonomi negara ini," katanya.

Menurut Faisal, pihaknya berusaha mengoptimalkan fleksibilitas radio sebagai media promosi, dan berharap bisa membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. 

"RAU FM 105,0 MHz bisa menyebarkan semangat yang bagus tentang rasa optimisme ke seluruh pendengar di berbagai daerah. Kami memiliki mata acara Jumat Berkah berupa kegiatan berbagi rezeki, infag dan sedekah kepada masyarakat," katanya.