Penulis: Langgeni Harahap | Editor: Budi Hutasuhut

Sebanyak 57% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023dihabiskan pemerintah untuk bantuan sosial kepada rakyat, bantuan kesehatan, dan subsidi bahan bakan minyak (BBM). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hal itu dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember 2023.  "Hampir 57% dana dari APBN 2023 itu langsung dinikmati masyarakat," kata dia.

Ia merinci bantuan untuk program keluarga harapan (PKH) mencapai Rp27,9 triliun yang diberikan kepada 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu, Rp44,3 triliun dalam bentuk kartu sembako bagi 18,7 juta KPM, dan bansos pangan tahap satu pada Maret 2023-Mei 2023 senilai Rp8,2 triliun.

Pemerintah juga membayarkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 96,7 juta orang sebesar Rp42,4 triliun, bantuan 24.547 hewan ternak senilai Rp235,3 miliar, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebesar Rp681,2 miliar. Bantuan alsintan itu berupa 18.621 traktor dan 2.775 cultivator.

Ada juga bantuan benih dan pupuk organik (Rp1,5 triliun untuk 659,4 ribu hektare), ada subsidi dan kompensasi BBM serta listrik (Rp99,6 triliun), dan juga bantuan beras serta ayam dan telur yang diberikan pada September 2023-Desember 2023 ini ada Rp11,2 triliun (untuk 21,3 juta KPM).

"Ditotal seluruh bantuan mencapai Rp1.060 triliun," kata Sri Mulyani.

Selain di sisi perlindungan sosial, kucuran Rp1.060 triliun itu mengalir juga ke bidang pendidikan. Ada Rp11,1 triliun untuk program Indonesia Pintar, Rp12,7 triliun dipakai Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama senilai Rp10,6 triliun.

Sri Mulyani mengatakan ada juga yang masuk dalam bentuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) senilai Rp5,1 triliun serta Rp4,3 triliun untuk 1,1 juta peserta Kartu Prakerja.

Untuk belanja infrastruktur dalam Rp1.060 triliun ini, kata Sri Mulyani, ada Jalan Tol Ciawi-Sukabumi senilai Rp3,2 triliun, Bendungan Lolak Rp1,97 triliun, Sodetan Kali Ciliwung Rp1,15 triliun, Tol Tebing Tinggi-Indrapura Rp3,06 triliun, Bendungan Sepaku Semoi Rp556 miliar. Sistem penyediaan air minum (SPAM) Semarang Barat Rp224 miliar, Tol Cibitung-Cilincing Rp9,56 triliun, Bendungan Cipanas Rp2,03 triliun, dan SPAM Regional Mebidang Rp715,5 miliar.

"Kita juga menambahkan anggaran Rp9 triliun untuk Kementerian Sosial pada 2023 ini untuk mengeksekusi titah Presiden Joko Widodo. Uang tersebut akan dipakai Kemensos menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino senilai Rp400 ribu," katanya. 

Tambahan anggaran itu juga akan digunakan untuk program bantuan gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak serta program rumah sejahtera terpadu.

"Untuk Kemensos tambahan anggaran cukup besar, tahun ini ditambah Rp9 triliun karena ada paket bantuan El Nino dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai," tutup Ani.

Lahan pertanian di Padang Sidimpuan, di kaki Gunung Lubuk Raya, dikelola oleh petani tua dan tidak memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan usaha tani.

Jurnalis: Juan Sitorus | Editor: Budi P Hutasuhut 

Regenerasi petani sangat diharapkan, apalagi dari kalangan generasi milenial. Kemunculan mereka digadang-gadang dapat mendorong sektor pertanian mampu memanfaatkan perkembangan teknologi. Sayangnya, meskipun sudah banyak petani milenial, namun pola usaha tani mereka belum bergeser dari petani tradisional.

Bank Indonesia (BI) akhir-akhir ini gencar mendorong petani di seluruh Indonesia agar menerapkan digitalisasi pertanian. Bekerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan di bidang pertanian, bank sentral Indonesia itu menciptakan kawasan-kawasan budidaya percontohan yang dikelola dengan menerapkan digitalisasi.

Digitalisasi pertanian ini dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi digital yang memberitahu petani kapan harus menanam, memupuk, menyiram. Aplikasi digital ini berupa alat sensor tanah dan cuaca, monitoring pemupukan dan pengairan melalui telepon seluler dan monitoring lahan menggunakan kamera pengawas (cctv). 

Di negara-negara penghasil komoditas pertanian, penggunaan aplikasi digital merupakan keharusan. Teknologi ini membantu para petani terhindar dari persoalan gagal panen, karena segala sesuatunya akan terulkur. 

Tapi di Indonesia, digitalisasi pertanian belum menjadi pilihan. Beberapa petani yang dijumpai Sinar Tabagsel di sentra pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan dan di Kota Padang Sidimpuan, mengaku tidak paham ada teknologi digital berkaitan usaha tani. Kalau pun ada, mereka tidak pernah mendapat pengetahuan perihal tersebut. 

Ketika Sinar Tabagsel bertanyakan apakah pemerintah tidak pernah mensosialisasikan keberadaan teknologi digital di bidang pertanian? Para petani mengaku, pemerintah melalui petugas penyuluh lapangan (PPL) hampir tidak pernah datang menemui mereka. Konon lagi mengharapkan pemerintah mau membagi teknologi digital untuk usaha tani.

Pengakuan sama diakui sejumlah petani yang ditemui Sinar Tabagsel. Mereka mengaku, menjadi petani bukan pilihan tetapi alternatif terakhir karena belum bisa mendapatkan pekerjaan lain. Itu sebabnya, dalam melakukan usaha tani, mereka tidak memanfaatkan teknologi digital yang ada. Mereka berusaha sebagaimana halnya orang tua mereka melakukan usaha tani. 

Minimnya penerapan teknologi digital dalam usaha tani sejalan dengan hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Petani milenial yang berumur 19--39 tahun di Provinsi Sumatra Utara tercatat ada 361.814 orang, sebanyak 223.845 petani masih gagap teknologi atau tidak menggunakan teknologi digital.

"Sebanyak 361.814 petani milenial ini mencakup 26,64 persen dari total petani di Sumut yang jumlahnya mencapai 1.468.189 petani," kata Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin, dalam rilis yang diterima Sinar Tabagsel pada Senin, 4 Desemeber 2023.

Sementara itu, petani yang berumur lebih dari 39 tahun dan menggunakan teknologi digital ada sebanyak 464.226 petani (56,18 persen) dan petani yang berumur kurang dari 19 tahun dan menggunakan teknologi digital ada sebanyak 241 orang.

Dilihat dari segi wilayah, Kabupaten Langkat paling banyak memiliki petani milenial, sebanyak 35.866 petani atau andil 9,91 persen dari keseluruhan petani milenial di Sumut. Kemudian jumlah petani milenial terbanyak disusul Simalungun sebanyak 24.931 petani, Deli Serdang sebanyak 24.058 petani, dan Serdang Bedagai sebanyak 20.987 petani.

Berdasarkan keterangan Hasan, petani milenial memiliki kategori yang adaptif terhadap teknologi digital, mulai dari penggunaan internet maupun alat pertanian digital.

"Teknologi digital mencakup penggunaan alat dan mesin pertanian modern, penggunaan internet/telepon pintar, penggunaan drone, ataupun kecerdasan buatan," ucapnya.

Petani Tua

Hasil SP BPS Sumut juga menyatakan ada peningkatan jumlah petani yang berumur lebih dari 55 tahun. Artinya, meskipun muncul petani milenial yang membuktikan ada regenerasi petani di Sumut, namun terjadi juga peningkatan petani yang berusia 55 tahun ke atas. 

"Peningkatan proporsi petani berusia lebih dari 55 tahun ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan keberlangsungan sektor pertanian Sumut ke depannya. Ini fenomenanya sama dengan nasional. Tentu ini akan menjadi tantangan bagi kita melihat bagaimana generasi muda yang diharapkan untuk dapat melanjutkan tongkat estafet pertanian kita,” terang Hasan 

Hasil sensus pertanian Sumut tahun 2023 menunjukkan penurunan petani di sejumlah kelompok umur yang mengelola pertanian saat ini jika dibanding dengan hasil sensus tahun 2013. Penurunan komposisi petani tersebut terlihat dari kelompok usia: 15-24 tahun, turun dari 1,19% pada 2013 menjadi 1,16% pada 2023 25-34 tahun, turun dari 14,50% pada 2013 menjadi 11,52% pada 2023 35-44 tahun, turun dari 27,29% pada 2013 menjadi 25,17% pada 2023, serta 45-54 tahun, turun dari 27,57% pada 2013 menjadi 26,76% pada 2023.

Sementara itu, jumlah petani di kelompok umur 55 tahun ke atas bertambah signifikan. Hasan menyebut, pada 2013, petani di kelompok usia 55-64 tahun dan 65 tahun ke atas masing-masing sebanyak 18,80% dan 10,62%. Pada sensus tahun ini, jumlah mereka naik menjadi 21,80% (kelompok usia 55-64 tahun) dan 13,59% (usia >65 tahun). 

“Generasi X atau yang sekarang diperkirakan berusia 43-58 tahun (kelahiran 1965-1980) menduduki porsi 42%, lalu diikuti petani generasi milenial sebesar 29,50%,” terang Hasan. 

Adapun yang menarik dari data sensus pertanian tahun ini ialah tercatatnya generasi Z dalam sektor ini, kendati jumlahnya terbilang sangat kecil, yakni 2,07%. 

Sebagai catatan, generasi Z adalah mereka yang saat ini diperkirakan berusia 11-26 tahun, atau lahir sekitar tahun 1997-2012. “Harapan kita ada pada usia-usia muda itu untuk bisa [mengadaptasi] teknologi, meningkatkan produktivitas, dan berbagai inovasi-inovasi pertanian yang sesungguhnya bisa memberi kekuatan di sektor pertanian kita ke depan,” pungkas Hasan. 

Iwan Rinaldi (tengah), owner PT Keripik Sambal Padangsidimpuan, bersama Linni Hutapea (kiri), owner Mom's Ratu Skinecare, dan Roni Saputra (kanan), penyanyi dan pencipta lagu di Kota Padang Sidimpuan.

Jurnalis: Budi P Hutasuhut | Editor: Efry Nasaktion

Bisnis online shop berkembang pesat di Kota Padang Sidimpuan pasca pandemi Covid-19. Pelaku usaha yang mengandalkan infrastruktur teknologi telekomunikasi ini digerakkan generasi mileneal dan mampu meraup penjualan hingga Rp20 juta per hari. 

Iwan Rinaldi, owner PT Keripik Sambal Padangsidimpuan, mengenakan t-shirt warna putih, jins, dan sepatu kets khas fashion anak muda, mengepak barang-barang ke dalam ratusan kardus bersama 12 orang karyawannya. Sarjana Ilmu Jurnalistik alumni UIN Raden Fattah Palembang ini, sekali-sekali bicara sambil menoleh ke kamera handphone yang sengaja dinyalakan. Dia sedang menyiarkan secara langsung kegiatan usahanya melalui akun tiktok Kripik Sambal Sidempuan, menjelaskan barang-barang yang dikemas itu merupakan kripik singkong pesanan pelanggan dari berbagai wilayah di Indonesia.

Melalui tayangan video di tiktok Keripik Sambal Sidempuan, Iwan Rinaldi tanpa sadar telah mengangkat citra kripik sambal berbahan singkong. Salah satu kuliner tradisional khas masyarakat di Kota Padang Sidimpuan, ini telah menjelma jadi makanan ringan berkelas, posisinya sejajar dengan snack pabrikan seperti potato. 

"Citra kripik singkong sudah naik. Kini jadi pilihan utama masyarakat untuk dijadikan oleh-oleh," kata Iwan Rinaldi.

Dia mengaku memulai usahanya secara serius sejak awal tahun 2023, setelah ia keluar dari pekerjaannya sebagai operation analyst di Shopee di Jakarta, dan kembali ke kampung halamannya di Kota Padang Sidimpuan. Berawal dari kegemarannya pada kripik sambal berbahan singkong, Iwan Rinaldi kemudian terpikir untuk mengembangkan bisnis online dengan mengemas kripik sambal berbahan singkong sebagai oleh-oleh khas Kota Padang Sidimpuan. 

Berpengalaman di bidang customer analysis di Shopee, dia melakukan riset terhadap segala hal yang akan mendukung rencana pengembangan usahanya. Mulai dari meneliti rasa kripik sambal di Padang Sidimpuan, aspek budaya masyarakat yang menciptakan kripik sambal sebagai kuliner, potensi pasar untuk mengembangkan produknya, dan juga persoalan dukungan bahan baku. 

Hasil dari riset itu,  Iwan Rinaldi menyimpulkan tidak akan menjual kripik sambal berbahan singkong sebagai makanan ringan, tetapi menjual kripik sambal berbahan singkong sebagai bagian dari budaya kuliner masyarakat Kota Padang Sidimpuan. 

"Kripik sambal itu kuliner khas, berbeda dengan kripik sambal dari daerah lain. Rasa yang khas ini yang saya riset, dan akhirnya ketemu," katanya.

Rasa khas keripik sambal berbahan singkong dari Padang Sidimpuan sangat lekat di lidah masyarakat. Rasa khas itu yang diburu konsumen yang kebetulan perantau dari Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya yang ada di berbagai daerah di Indonesia. 

"Kami sering menerima pesanan mengirim ratusan kardus kripik sambal ke Jakarta karena pelanggan ingin menggelar pesta. Kripik-kripik sambal itu untuk dinikmati dalam pesta," kata Iwan Rinaldi. 

Iwan Rinaldi mengaku bisnis yang dikembangkannya dikelola dengan manajemen yang bagus di bawah bendera PT Kripik Sambal Padangsidempuan yang disesuaikan dengan legal administrasi. "Kami memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dengan semua itu, kami bisa lebih mudah mengurus sertifikat halal, sehingga produk yang kami jual layak dikonsumsi masyarakat," katanya.

Unit usaha yang dikelolanya berskala UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), namun mampu menjual produk ratusan paket setiap hari. Dalam sehari, hasil penjualan bisa mencapai Rp20 juta. 

"Sebagian besar terjual secara online meskipun kami memiliki toko offline di Pajak Batu. Untuk online, kami juga bekerja sama dengan Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, dan Tiktokshoop sebelum ditutup pemerintah," katanya. 

Usaha yang belum setahun dirintisnya, memanfaatkan semua potensi marketing online maupun offline.  Untuk online, Iwan Rinaldi mengaku berpromosi lewat berbagai media sosial seperti Facebook, Istagram, Linked, dan Tiktok. Sedangkan marketing secara offline  berupa toko di Pajak Batu yang rutin dikunjungi para pelanggan. 

"Hari ini kami mempekerjakan 12 karyawan yang bertugas di bagian administrasi, pengemasan, pengiriman, dan costumer service," katanya.  

Akibat tingginya permintaan pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia, usaha Keripik Sambal Padangsidimpuan ternyata ikut berkontribusi terhadap berkembangnya bisnis pengiriman barang (agen atau jasa ekspedisi) di Kota Padang Sidimpuan. Berbagai bisnis jasa ekspedisi yang tumbuh di Indonesia dalam lima tahun terakhir, kini membuka agensi di Kota Padang Sidimpuan. 

Data yang dikumpulkan Sinar Tabagsel menunjukkan, hampir semua bisnis ekspedisi telah membuka agensi di Kota Padang Sidimpuan. Di berbagai sudut Kota Padang Sidimpuan bisa ditemui dengan muda kantor-kantor agensi jasa ekspedisi seperti Lion Parcel, J&T, Sicepat, Indah Cargo, JNE, Tiki, dan lain sebagainya. Di kantor agensi bisnis ekspedisi ini selalu tampak kesibukan para karyawan mengemas barang-barang yang keluar maupun masuk ke Kota Padang Sidimpuan. 

Para pelaku bisnis ekspedisi mengaku, pengiriman paket dari Kota Padang Sidimpuan ke berbagai kota di Indonesia meningkat pesat selama 2023. Namun, sejak Tiktokshoop ditutup pemerintah, pengiriman itu mengalami penurunan. "Sebagain besar barang yang dikirim berupa paket yang dikemas pelaku usaha bisnis online di Kota Padang Sidimpuan seperti oleh-oleh, skincarte, buku, dan lain sebagainya," kata petugas di J&T Sitamiang.

Jurnalis: Juan Sitorus| Editor: Hady K Harahap

Tahun 2024 mendatang, upah minimum provinsi (UMP) yang harus dibayarkan perusahaan kepada buruh sebesar Rp2.809.915 atau naik 3,67% dari UMP 2023 yang sebesar Rp2.710.493. Kalangan buruh menuntut UMP lebih besar.

Dewan Pengupahan Sumatra Utara memutuskan menaikkan UMP 2024 mendatang jadi lebih Rp2,8 juta per bulan. Untuk mengawasi penerapan aturan dalam pengganjian para buruh itu, Pemda Provinsi Sumut  akan membentuk tim monitoring. "Semua perusahaan yang ada di Sumut harus menerapkannya tanpa pengecualian," kata Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, usai Rapat Koordinasi Penetapan UMP, di Medan, Selasa, 21 November 2023.

Penetapan ini berdasarkan perhitungan bersama dewan pengupahan menggunakan formula baru Kemenaker yang tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2023. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif karena geopolitik global, inflasi dan kesejahteraan pekerja di Sumut, juga merupakan indikator penetapan UMP.

"Untuk kabupaten/kota sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, tetapi tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang ada,” kata Hassanudin.

Ia mengatakan setelah diputuskan akan disampaikan Pemerintah Pusat, dan secara regulasi akan diumumkan serentak pada Selasa, 21 November 2023.

Penolakan Buruh 

Serikat Buruh FSPMI Sumut menolak tegas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut yang hanya naik 3,67 persen untuk tahun 2024. "Ini merupakan upah yang memilukan hati kaum buruh. Harga-harga kebutuhan pokok dan biaya hidup buruh terus mengalami kenaikan signifikan," kata Ketua Serikat Buruh FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, menanggapi [pengumuman UMP 2024 oleh Pj Gubsu di Medan, Selasa, 21 November 2023.

Willy menjelaskan, kalangan buruh menuntut kenaikan 15% untuk mengejar ketertinggalan upah buruh yang tergerus akibat hilangnya upah sektoral industri di wilayah kabupaten/kota di Sumut. "Sudah empat tahun terakhir upah buruh tidak naik signifikan," ujarnya.

Menyikapi keputusan Pj Gubernur Sumut tersebut, dia mengatakan pihaknya segera menggelar konsolidasi akbar bersama serikat pekerja/serikat buruh, dan mengancam akan menggelar aksi bergelombang dalam waktu dekat. Aksi itu menuntut agar PJ Gubernur Sumut mencabut atau merevisi penetapan UMP Sumut tahun 2024.

"Aksi bergelombang itu maksudnya aksi terus menerus dalam beberapa waktu, sampai tuntutan buruh dipenuhi. Kita akan segera berkonsolidasi, dan menyiapkan aksi besar-besaran," kata Willy.

Juan Sitorus | Jurnalis Sinar Tabagsel di Medan

Pemerintah makin gencar memburu para penunggak pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di berbagai daerah dengan cara menyita aset mereka.  Begitu juga KPP Madya Dua Medan,  baru-baru ini petugas Juru Sita Pajak Negara (JPSN) menyita aset penunggak pajak berupa kendaraan bermotor senilai puluhan juta rupiah.

 "Kami menyita aset yang diperkirakan senilai Rp24 juta karena RA selaku wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajak sebesar Rp 834 juta sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan,:" kata Kepala KPP Madya Dua Medan, Meidijati, dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada media di Medan, Kamis, 16 November 2023.

Meidijati menyebutkan, sebelum penyitaan, pihaknya telah melakukan pendekatan persuasif agar wajib pajak melunasi utang pajaknya.

Sesuai Pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa, namun wajib pajak tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya, maka JSPN akan melakukan penyitaan aset sita.

"Jika wajib pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan sita, maka akan dilakukan lelang aset wajib pajak yang telah disita dan hasil lelang akan masuk ke kas negara sebagai pelunasan utang pajak," kata Meidijati.

Ia menyebutkan, tindakan ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan dan memunculkan rasa keadilan kepada wajib pajak yang sudah patuh.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumut, I Lusi Yuliani, menyampaikan penyitaan aset penunggak pajak diharapkan dapat memberi kesadaran kepada wajib pajak untuk senantiasa patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

"Kanwil DJP Sumut I tengah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk itu kami mohon dukungan dan kerja sama dari seluruh stakeholders, agar hal tersebut dapat terwujud dengan baik," ucapnya.

Sebelumnya, JSPN KPP Madya Dua Medan telah melaksanakan penyitaan aset berupa kendaraan bermotor senilai Rp6 juta di Kota Medan pada Selasa, 17 Oktober 2023 lalu. Tindakan penagihan akif tersebut dilakukan terhadap wajib pajak dengan inisial BUK yang tidak melunasi tunggakan pajak sebesar Rp 318 juta.

Selain itu, penyitaan kendaraan bermotor senilai Rp 65 juta turut dilaksanakan oleh JSPN KPP Madya Dua Medan pada Jumat, 15 Sepetember 2023. Kegiatan penegakan hukum tersebut diakibatkan wajib pajak dengan inisial SBI yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 371,64 juta.

 Lumongga Harahap | Jurnalis Sinar Tabagsel di Jakarta

Aksi boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan  fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Terbitnya fatwa ini mulai mengkhawatirkan banyak kalangan pengusaha, menyebabkan laju pertumbuhan usaha yang diduga berafiliasi dengan Israel menjadi menurun. 

Menanggapi fakta ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong adanya penerbitan daftar perusahaan dan produk-produk yang dianggap terafiliasi atau memberikan bantuan kepada Israel. Menurut Wapres, langkah tersebut dinilai penting sebagai turunan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait konflik bersenjata di Jalur Gaza. MUI menghimbau umat Islam menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta mendukung penjajahan dan zionisme.

Ma'ruf juga mendorong adanya lembaga pemerintah yang bertugas memilah produk yang benar-benar mendukung dan
terafiliasi dengan Israel. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan karena MUI sejauh ini tidak secara eksplisit mengeluarkan daftar perusahaan atau produk yang pro Israel.

"MUI tidak mengatakan perusahaan ini atau perusahaan ini. Maka perlu diseleksi perusahaan apa saja yang memang itu dianggap berafiliasi dan memberikan bantuan," kata Ma'ruf dalam keterangan pers yang disiarkan oleh Youtube Wakil Presiden pada Kamis, 16 November 2023.

antan Ketua MUI itu mengganggap bahwa penetapan fatwa tanpa adanya seleksi terhadap produk barang dan perusahaan tertentu dapat menimbulkan kerugian pada banyak pihak.

"Oleh karena itu nanti ada pihak yang memberikan semacam seleksi bahwa ini termasuk, dan ini tidak termasuk," ujar Ma'ruf.

Lebih lanjut, Ma'ruf menyambut baik inisiatif MUI yang telah merilis fatwa dalam rangka mendukung perjuangan rakyat Palestina. Fatwa MUI dinilai bisa menjadi jalan untuk menghentikan kejahatan Israel di Jalur Gaza.

"Fatwa itu saya kira diperlukan dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina dan dalam rangka menghentikan kebiadaban Israel di Gaza yang sekarang sudah dianggap genosida," kata Ma'ruf. 

Sebelumnya, Ketua MUI bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menjelaskan fatwa tersebut merupakan bentuk komitmen dukungan kepada perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Fatwa juga dibuat sebagai bentuk perlawanan atas agresi Israel yang sudah mengarah pada pemusnahan manusia secara besar-besaran.

"Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina saat ini hukumnya wajib. Maka kita tidak boleh mendukung pihak yang memerangi Palestina," ujar Asrorun dalam pengumuman fatwa MUI seperti dikutip, Sabtu, 11 November 2023.

Setelah Shell hengkang dari Blok Masela, kini Repsol Asia Pasific -- raksasa migas dari Spanyol -- memutuskan hengkang dari Blok Andaman III. Cadangan minyak dan gas yang digembar-gemborkan sebagai cadangan terbesar di dunia (giant discovery) ternyata zonk.

Blok Andaman III, harta karun minyak dan gas terbesar di dunia, ternyata zonk. Pasalnya, pengeboran yang dilakukan Repsol Andaman B.V., anak perusahaan Repsol Asia Pasific -- raksasa migas dari Spanyol -- di Wilayah Kerja (WK) seluas 4684.32 kilometer per segi, tidak membuahkan hasil (dry hole).

Setahun lalu, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) melaporkan Repsol Andaman B.V. selaku operator Blok Andaman III berhasil melakukan pengeboran sumur Rencong-1X di perairan Aceh. Namun, hasil pengeboran eksplorasi yang memakan waktu selama 66 hari, itu ternyata tidak seperti yang diharapkan Repsol saat mengakuisisinya dari Talisman pada 2015.

Sebab itu, terhitung sejak Juni 2023, Repsol Asia Pasific mengembalikan WK Andaman III kepada negara. "Hasil pengeboran sumur Rencong-1X yang tidak sesuai dengan yang diharapkan," kata Amir Faisal Jindandia, Stakeholders Relations Manager Repsol Indonesia, di Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.

Blok Andaman III merupakan WK Eksplorasi yang dimenangi oleh Talisman pada lelang Wilayah Kerja pada tahun 2009. Kontrak Kerja Sama WK Andaman III menggunakan skema cost recovery dengan jangka waktu selama 30 tahun. Pada tahun 2015, Repsol mengakuisisi Talisman sehingga WK tersebut dikelola oleh Repsol.

Kemudian di tahun 2019, Petronas, perusahaan migas asal Malaysia, melalui anak usahanya Petronas Andaman B.V. resmi mengakuisisi 49% hak partisipasi WK Andaman III. Di blok Andaman III, Repsol menguasai hak partisipasi sebesar 51% dan Petronas 49% dengan recoverable reserve 1,89 juta barel minyak ekuivalen. 

Untuk itu, Repsol Andaman B.V telah mengerjakan beberapa kegiatan yaitu studi G&G, akuisisi data seismik 3D seluas 3,250 km2 yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 hingga 2018 dan pemboran eksplorasi Rencong-1X.

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, memastikan Repsol selaku operator Blok Andaman III akan melanjutkan pencarian cadangan migas di perairan Aceh meskipun perusahaan raksasa migas asal Spanyol tersebut mendapati pengeboran sumur pertama di Rencong-1 X Blok Andaman III kurang memuaskan.

"Repsol masih komitmen. Iya nanti akan mencari yang bagus, kalau enggak kan ditinggal betul," kata Dwi saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ternyata, Repsol Andaman B.V. memilih hengkang dari proyek migas di Blok Andaman III tersebut. Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf,  membenarkan kepergiaan Repsol Asia Pasific dari Blok Andaman III. 

"Repsol telah mengajukan permintaan angkat tangan dari Blok Andaman III lewat pengembalian kontrak pengelolaan sejak Juni 2022 lalu. Proses pengembalian ini akan menjadikan Blok Andaman III sebagai status open area," kata Nanang dalam Konferensi Kinerja Hulu Migas Semester I 2023 pada Senin, 18 Juli 2023. 

Dia menjelaskan, Repsol tidak akan melanjutkan kegiatan eksplorasi di Sumur Rencong-1X Blok Andaman III karena telah mengajukan total relinquishment atau pelepasan total ke negara. Pengeboran Sumur Rencong-1X merupakan komitmen kerja pasti yang sudah dikerjakan oleh Repsol. 

"Secara target gagal, karena formasi sumur lebih tua. Open area ini pasti akan ditawarkan lagi. Beberapa kandidat sudah ingin masuk," ujar Nanang. 

Blok Andaman III memiliki karakteristik yang berbeda dengan Blok Andaman I dan Andaman II. Andaman I dan II cenderung mengarah ke utara yang berbatasan dengan wilayah laut Thailand.

Area Adaman terdiri dari empat blok atau wilayah kerja (WK) yang terdiri dari Andaman I yang dikelola oleh Mubadala Petroleum, Andaman II oleh Premier Oil, dan Andaman III oleh Repsol Andaman B.V di Sumur Rencong-1X di dasar laut sedalam 1.100 meter di Perairan Selat Malaka. 

Selain di Blok Andaman III yang terletak di lepas pantai Aceh, Repsol juga melakukan pengeboran lapangan di Blok Sakakemang dan Blok Corridor di Sumatera Selatan. 

Keringnya atau zonk sumur migas di Blok Andaman III bertolak belakang dengan gembar-gembor pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber daya migas yang diperkirakan temuan potensinya menjadi yang terbesar di dunia.

Kementerian ESDM mencatat, temuan potensi sumber daya migas itu berada di Blok Andaman II dan Blok Andaman III yang berlokasi di perairan laut Aceh.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, mengatakan wilayah Andaman kemungkinan bisa masuk dalam area giant discovery yang berpotensi menjadi temuan cadangan migas terbesar dunia. 

"Blok Andaman III kan oleh Repsol, kalau ini ketemu juga ini bisa menjadi penemuan besar dunia. Kalau di sana ketemu, menyebarnya ke Thailand karena arahnya ke sana jadi luar biasa kalau ada," katanya.

Tutuka mengatakan potensi sumber daya untuk Blok Andaman II sendiri rata rata sekitar 6 Trillion Cubic Feet (TCF). Ia pun optimistis jika potensi sumber daya Blok Andaman III tidak akan jauh dari potensi Andaman II.

"Sekarang discovery ini gak ada yang besar. Kalau dia nanti ketemu besar (Andaman). Ini kan ngebor setelah sumur Timpan (Andaman II), satu nanti sumur Rencong (Andaman III) itu akan kita lihat," ujarnya.

Seperti diketahui, Premier Oil selaku operator blok Andaman II yang terletak 150 km lepas pantai Aceh menemukan cadangan minyak dan gas bumi terbesar seperti di Blok Masela.

Penemuan tersebut diperoleh setelah perusahaan menyelesaikan pengeboran sumur eksplorasi Timpan-1 pada kedalaman air 4.245 kaki. Sumur di bor secara vertikal total pada kedalaman 13.818 kaki di bawah laut.

Berdasarkan pengujian, sumur mengalirkan gas sebesar 27 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan 1.884 barel kondensat per hari (BOPD). Premier Oil Andaman Ltd. akan segera melakukan studi evaluasi post drill untuk menentukan langkah eksplorasi selanjutnya dalam usaha mengkomersialisasikan penemuan ini di lepas pantai cekungan Sumatera Utara.

Juanita Harahap | Jurnalis Sinar Tabagsel di Jakarta

Komisi XI DPR akhirnya menetapkan Agusman dan Hasan Fauzi, dua orang anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (ADK OJK) non ex officio periode 2023-2028, setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 10 Juli 2023.

Agusman dipilih menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan. Sedangkan, Hasan Fauzi terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. 

"Agusman dan Hasan Fawzi, masing-masing menyampaikan pandangannya itu yang terbaik. Kita memilih sesuai musyawarah mufakat, tidak ada voting," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, di kompleks DPR RI, Senin, 10 Juli 2023.

Dalam pemaparannya, Agusman sempat menyinggung sejumlah strategi jangka pendek terkait lembaga pembiayaan dan modal ventura, yaitu melaksanakan penyesuaian pengawasan sesuai UU PPSK, pembenahan regulasi, dan penguatan pengawasan agar sesuai dengan UU PPSK. 

Sedangkan strategi jangka panjangnya yaitu penguatan metodologi pengawasan, penguatan infrastruktur pengawasan dengan memanfaatkan TI, dan penguatan koordinasi dan sinergi. Agusman saat ini masih menjabat sebagai Kepala Departemen Audit Internal Bank Indonesia (BI). 

Hasan Fawzi sendiri menyampaikan konsep visi misi yaitu menyongsong era baru keuangan digital yang menjadi aspirasi dalam membangun sektor inovasi teknologi sektor keuangan, dan aset keuangan digital, termasuk aset kripto di Indonesia.  

Kerangka kebijakan yang diajukan Hasan terdiri dari tujuh pilar strategi yang disingkat INOVASI yang pelaksanaannya nantinya dilakukan melalui bauran kebijakan dan rencana strategis yang akan mendukung inovasi pengembangan, secara berimbang dan kolaboratif. 

Hasan Fawzi saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di RHB Sekuritas. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Juanita Harahap | Jurnalis Sinar Tabagsel di Jakarta 

Tuntas sudah negosiasi antara pemerintah Indonesia yang diwakili PT Pertamina dengan Shell terkait harga pengalihan participating interest (PI) proyek minyak dan gas Blok Masela. Shell yang sebelumnya bergeming hanya mau melepas harga di atas 1 miliar dolar AS, akhirnya menerima harga di bawah 1 miliar dolar AS. 

"Sekarang tinggal proses penandatanganan Sales and Purchase Agreement (SPA), dijamin Juli ini dilakukan," kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, saat ditemui wartawan di Kementerian Energi sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023 lalu.

Dwi mengatakan, Pertamina menguasai 35% saham atas Blok Masela. Tapi, Pertamina tidak akan sendirian mengelolanya, melainkan mengajak Petronas sebagai mitra. Dengan begitu, konsorsium baru pengelola Blok Masela akan terbentuk,  yaitu Inpex Corporation, Pertamina, dan Petronas.

Sesuai kesepakatan awal, kata Dwi, Pertamina melepas 15% PI dari 35% yang diambil alih dari Shell kepada Petronas, sehingga komposisi pemegang PI nantinya Pertamina sebesar 20%, Petronas 15% dan sisanya Inpex 65%.

Sebelumnya santer kabar bahwa Shell mempersulit proses negosiasi karena bergeming dengan harga tinggi, di atas 1 miliar dolar As. Tawaran Pertamina agar lebih murah, dimentahkan Shell. Akibatnya, proses negosiasi berjalat alot dan lambat, sementara pemerintah Indonesia membutuhkan Blok Masela sebagai cadangan energi nasional. 

Namun, proses negosiasi ulang dilakukan dengan berbagai strategi yang intinya pemerintah Indonesia mengingatkan Shell bahwa kepentingan bisnis mereka di Indonesia sangat banyak. Artinya, Shell tidak hanya berbisnis di hulu migas, tetapi juga dalam bisnis lain yang semuanya berkembang pesat di Indonesia. 

Diwanti-wanti mengenai masa depan bisnisnya yang ada di Indonesia, Shell akhirnya menyerah dan menerima harga di bawah 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp15,1 triliun dengan kurs Rp15.100 per dolar AS. 

"Shell mau melepas hak partisipasi di bawah US$ 1 miliar karena pemerintah mengharapkan Shell untuk mempercepat jalannya proyek ini. Di sisi lain, pemerintah juga mengingatkan Shell punya banyak bisnis di Tanah Air," kata Dwi.

Budi Hutasuhut | Jurnalis Sinar Tabagsel

PT PLN (Persero) mengalami kondisi kelebihan (over supply) daya listrik hampir di seluruh sistem kelistrikan yang ada di Indonesia, sementara di sejumlah daerah di Provinsi Sumatra Utara persoalan klasik kekurangan daya listrik menyebabkan byarpet tak kunjung teratasi.

Sejumlah sistem interkoneksi kelistrikan di Indonesia mengalami kelebihan produksi daya listrik seperti di interkoneksi Kalimantan 57%, Lombok 37%, Jawa Bali 44%, Nias 89%, Sulutgo 47%, dan Ternate 58%. Kelebihan daya listrik ini rata-rata di atas 40% diduga terjadi akibat belum normalnya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19, sementara pusat pembangkit listrik terus berproduksi.  

Pada 2019, PLN sudah mengalami kelebihan daya listrik akibat minimnya permintaan daya listrik, sementara perusahaan pembangkit tenaga listrik terus berproduksi. Sejumlah konsumen berupa kalangan investor terimbas pandemi Covid-19, sehingga pasokan daya listrik yang begitu besar tak tersalurkan. Kondisi tahun 2019 itu belum berubah sampai sekarang meskipun dampak Covid-19 sudah berkurang. 

Akibat kelebihan daya listrik ini, sejumlah sistem interkoneksi kelistrikan yang dikelola PLN harus mengeluarkan beban biaya operasional yang lebih tinggi. Sementara PLN belum punya gambaran yang pasti tentang konsumen pemakai daya listrik tersebut, karena dampak Covid-19 masih belum berpengaruh pada peningkatan permintaan pasokan listrik.

Kondisi kelebihan daya listrik paling parah terjadi di interkoneksi Jawa-Bali meskipun hanya mencapai 44%. Pasalnya, pada 2019 sistem Jawa Bali seimbang antar pasokan dan permintaan. Pada 2020 permintaan daya listrik menurun drastis, sementara pasokan semakin bertambah dengan mulai beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara dari program 35.000 Mega Watt (MW).

Ketidakseimbangan pasokan listrik dengan permintaan daya listrik di interkoneksi Jawa-Bali dilihat dari persentase memang lebih rendah dibandingkan kelebihan daya listrik di daerah lain. Namun, dilihat dari kondisi perekonomian Jawa-Bali yang merupakan pusat dari permintaan terbesar daya listrik PLN, kelebihan daya 44% menunjukkan harus ada upaya untuk memanfaatkan potensi kelebihan daya listrik tersebut. 

Dilihat dari persentase, kelebihan daya listrik paling besar memang terjadi di interkoneksi Kalimantan, sebesar 57%. Tapi, kondisi itu jauh lebih baik dibandingkan situasi kelebihan daya listrik pada 2022 yang mencapai 67%. Berdasarkan data PLN yang diterima Sinar Tabagsel, status Desember 2022, cadangan daya mampu netto (DMN) di Kalimantan tercatat sebesar 2.304 Mega Watt (MW), sementara beban puncak 1.381 MW, sehingga terdapat cadangan sebesar 923 MW atau 67%.

Sementara di Jawa-Bali, cadangan tercatat 47% atau sekitar 13.469 MW pada Desember 2022. DMN di Jawa-Bali tercatat sebesar 42.069 MW, sementara beban puncak 28.600 MW.

Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, saat rapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu, 5 Juli 2023, mengatakan over supply menyebabkan biaya operasional lebih tinggi lagi. Kondisi ideal di antara 24%-35%.

Kondisi kelebihan daya ini bakal terus membayangi PLN sampai tahun 2026, karena masih ada pembangkit listrik yang masuk ke dalam sistem PLN. Sementara PLN belum mengetahui berapa pertumbuhan permintaan daya listrik.

“Kita akan menambah permintaan agar pasokan terimbangi," kata Darmawan.

Listrik Sumatra Utara

Kelebihan daya listrik di sejumlah sistem kelistrikan interkoneksi di daerah justru berbanding terbalik dengan kondisi di Sumatra Utara. Meskipun PLN selalu menegaskan bahwa kondisi daya listrik di Sumatera baik-baik saja, kenyataannya persoalan byar pet masih menjadi masalah klasik yang tak kunjung teratasi. 

Sesuai data di PLN, cadangan listrik di interkoneksi Sumatra sebesar 40% atau sekitar 2.555 MW dengan DMN 8.916 MW dan beban puncak 6.361 MW. Dengan kondisi cadangan daya listrik seperti itu, tidak seharusnya konsumen PLN di Sumatra. terutama di berbagai wilayah di Provinsi Sumatra Utara, mengalami kasus pemadaman listrik secara berulang-ulang. 

Di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, misalnya. Meskipun PLN melaporkan, prognosa Kondisi Sistem Kelistrikan Sumatera menyambut Idul Adha 1444 H secara umum dalam kondisi aman dengan DMP Sistem Sumatera sebesar 7.166 MW dengan beban 5.332 MW sehingga cadangan sebesar 1.834 MW atau 34,4%, kenyataannya jaringan listrik mati berkali-kali saat perayaan Idul Adha 1444 H di Kecamatan Sipirok.

Pemadaman listrik oleh PLN terjadi tanpa pemberitahuan, berlangsung dalam waktu singkat dan berulang-ulang. Kondisi ini lebih menunjukkan, pelayanan PLN terhadap masyarakat sangat buruk. Padahal, PLN acap membeberkan sejumlah fakta keberhasilan pembangunan pembangkit listrik di wilayah Sumatra Utara. 

Berdasarkan data di PLN, PT PLN (Persero) sudah menambah pasokan listrik sebesar 6.229 Mega Watt (MW) hingga 2028 untuk daerah Sumatera Utara.  Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera, Wiluyo Kusdwiharto, dalam siaran pers yang dikutif sejumlah media,  mengatakan, PLN memiliki daya cadangan sebesar 1.346 Mega Watt (MW) yang dapat langsung dimanfaatkan oleh para investor di Sumatera Utara. 

Per Maret 2020, PLN Sumatera Utara memiliki total kapasitas daya mampu sebesar 3056 MW dengan beban puncak 1831 MW, dengan daya sebesar 143 MW dikirim ke Aceh. Sementara sebanyak 1.346 MW akan diberikan PLN untuk mendorong pertumbuhan investasi di Sumatera Utara. 

Selain itu, PLN juga menambah pasokan hingga total 6.229 MW secara bertahap hingga tahun 2028 berupa energi baru terbarukan (EBT). Penambahan 6.229 MW tersebut di antaranya terdiri dari beberapa pembangkit yang sudah COD pada 2020 seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Hasang 13 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbagut 2 Peaker 240 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Merapi Unit 2 kapasitas 45 MW. 

Adapun pembangkit yang COD pada 2021 hingga 2028 yakni PLTP Sorik Merapi Unit 3 kapasitas 50 MW, PLTA Peusangan 1 kapasitas 43 MW, PLTP Sorik Merapi Unit 4 kapasitas 50 MW, PLTA Peusangan 2 kapasitas 45 MW, PLTU Sumut 1 kapasitas 300 MW, PLTU Meulaboh/Nagan Raya Unit 3 dan 4 kapasitas 400 MW, PLTA Asahan 3 Unit 1 kapasitas 87 MW, dan PLTGU Belawan 3 kapasitas 430 MW.  

Selain itu PLTA Kumbih 3 kapasitas 45 MW, PLTA Asahan 3 unit 2 kapasitas 87 MW, PLTGU Sumbagut Wellhead 200 MW, PLTA Batang Toru 510 MW, PLTU Sumut 2 kapasitas 600 MW, PLTA Pump Storage 250 MW, PLTA Sarulla Ekspansi 700 MW, Transfer 275 kV (Tol Listrik Sumatera) 350 MW dan Transfer 500 kV via Tol Listrik sebesar 1500 MW serta Pembangkit IPP (Independent Power Producer) tersebar dibawah 10 MW. 

Berbagai penambahan kapasitas hingga 2028 tersebut menunjukkan PLN bisa menjamin keamanan pasokan listrik Sumatera Utara hingga 10 tahun ke depan. Di samping itu banyaknya pembangkit EBT yang akan dan sedang dibangun juga menunjukkan komitmen PLN terhadap penggunaan pembangkit berbahan energi ramah lingkungan. 

Ahmad Piliang | Jurnalis Sinar Tabagsel

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) menghilang dari Kota Padang Sidimpuan sejak April 2023. Kalau pun ada, volume tabung gas subsidi yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin itu tidak sampai 3 kg dan harganya justru Rp29.000 sampai Rp30.000, melampaui HET (harga eceran tertinggi) yang cuma sebesar Rp20.000 per unit tabung.

Sebanyak 3.542  MT (metrik ton) atau setara 3.542.000 tabung LPG 3 kg -- jatah LPG subsidi 3 kg untuk masyarakat miskin di Kota Padang Sidimpuan -- sejak April 2023 sudah menghilang dari pasaran. Tabung gas berwarna hijau melon dengan tulisan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN" itu tidak bisa dijumpai di warung-warung kecil di perkampungan penduduk yang begitu dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat miskin Kota Padang Sidimpuan.

Para pemilik warung kecil mengakui, mereka biasa mendapatkan tabung LPG 3 kg dari pedagang  pengecer. Kadang, mereka membeli langsung ke pengecer yang mendapat pasokan dari distributor. Namun, sejak April 2023 lalu, bersamaan dengan persiapan menghadapi Idulfitri 1444 H,  jatah dari LPG 3 kg dibatasi oleh pengecer karena jatah mereka dibatasi oleh distributor.

Pemilik warung kecil yang biasa mendapat jatah 10 unit tabung LPG 3 kg itu, hanya diberi 5 unit tabung LPG 3 kg. Bahkan, memasuk bulan Mei 2023,  pemilik warung kecil tak lagi dapat jatah tabung LPG 3 kg. "Kami juga kesulitan mencarinya ke mana-mana," kata Salmina, pemilik warung di Jalan Raja Inal Siregar Batunadua, Kelurahan Batunadua Jae. "Saya kehilangan banyak pelanggan," tambah Salmina, yang mengaku mendapat jatah sebanyak 15 tabung LPG 3 kg langsung dari agen.  

Rahmi (30), ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Bincar, mengeluhkan kesulitan mendapatkan tabung LPG 3 kg karena sejumlah warung yang biasa menjualnya mengaku tidak lagi mendapatkan pasokan dari pedagang pengecer. "Saya sudah keliling ke  sejumlah pengecer, tapi gas melon itu tidak ada," kata Rahmi.

Para pemilik warung mengatakan, pengecer kesulitan mendapatkan tabung LPG 3 kg bersubsidi karena ada perubahan kebijakan terkait penyaluran tepat sasaran yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Salah satu kebijakan itu berupa mewajibkan pembelian LPG 3 kg menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memvalidisasi keberadaan masyarakat miskin selaku pihak yang sah sebagai penerimanya. Selain itu, pemerintah juga melarang penjualan 'gas melon' ke warung-warung kecil demi menekan terjadinya kebocoran subsidi energi dan penting agar lebih tepat sasaran.

Kebijakan pemerintah ini dibuat menyusul minimnya alokasi anggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Sesuai data di Kementerian Keuangan, pemerintah pusat hanya mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi sebesar Rp339,6 triliun, jauh lebih kecil dari realisasi subsidi dan kompensasi energi 2022 yang mencapai Rp551 triliun. Subsidi ini pun bukan hanya untuk LPG 3 kg, tetapi menyangkut biaya kompensasi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Perubahan kebijakan terkait penjualan LPG 3 kg ini tertera dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023, di mana pemerintah memang mengubah mekanisme penyaluran LPG 3 kg pada tahun 2023. Penyaluran akan dilakukan menjadi subsidi berbasis orang dan juga akan dikombinasikan dengan program bantuan sosial (bansos).

“Arah kebijakan subsidi energi pada 2023 akan melanjutkan transformasi subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial,” tulis KEM PPKF yang diterbitkan Kemenkeu.

Namun, transformasi subsidi LPG 3 kg untuk memperbaiki ketepatan sasaran dengan membatasi golongan masyarakat yang bisa mengonsumsinya, sehingga hanya masyarakat miskin yang menikmati, ini baru uji coba. "ESDM memastikan bahwa pembatasan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP tidak dilakukan pada tahun ini,"  kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, dalam rilis yang disebarkan lewat website resmi Kementerian ESDM.

"Jadi kita tidak akan melaksanakan pembatasan di tahun ini, udah jelas itu," kata Tutuka.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, 14 Feberuari 2023, Tutuka Ariadji menegaskan pemerintah tidak melaksanakan pembatasan pembelian LPG 3 kg tahun 2023. "Yang saat ini dilakukan sebatas registrasi terhadap masyarakat yang membeli LPG 3 kg, bukan dalam rangka membatasi masyarakat untuk membeli bahan bakar gas bersubsidi tersebut," katanya.

Kondisi kelangkaan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah itu sudah pernah ditelusuri Pemda Kota Padang Sidempuan ke sejumlah pangkalan pada awal Mei 2023. Tim yang terdiri dari Kepala Bagian Perekonomian, sekretariat Daerah Kota Padang Sidempuan, Polresta Padang Sidempuan, distributor dan perwakilan Pertamina Rayon 3 Sibolga, ini menemukan fakta bahwa distribusi LPG 3 kg dari Pertamina tidak terganggu.

"Penyaluran dari Pertamina tetap normal. Jatah LPG 3 kg bersubsidi untuk masyarakat Kota Padang Sidimpuan tetap didistribusikan sebagaimana seharusnya," kata Sales Brand Manager (SBM) Pertamina Rayon 3 Sibolga, Dani Sanjaya. "Ada tiga agen yang beroperasi dan tidak ada pengurangan pasokan."

Hal senada diakui oleh petugas di  Stasiun Pengisian dan Penyaluran Bulk Elpiji (SPPBE) Kota Padang Sidimpuan kepada Sinar Tabagsel. SPBE berkapasitas 19.639 metrik ton per bulan ini tetap beroperasi mengisi tabung-tabung LPG 3Kg untuk para agen. Truk-truk milik perusahaan yang menjadi agen LPG 3Kg untuk wilayah Kota Padang Sidimpuan, rutin datang untuk mengisi tabung LPG 3Kg. "Semua permintaan agen dipenuhi seperti biasa," kata petugas di bagian pengisian tersebut.

SPPBE merupakan sarana khusus sebagai perpanjangan dari Pertamina yang berfungsi untuk menyalurkan LPG kepada masyarakat. SPBE mempunyai instalasi khusus untuk pengisian dan penanganan LPG yang terdiri dari kegiatan penerimaan, penimbunan, pengisian, dan penyaluran LPG. Secara umum di Indonesia ada 4 (empat) pengemasan LPG dalam tabung yaitu: 50 kg, 12 kg, 5,5 kg, dan 3 kg.  Untuk tabung LPG 3 kg, SPBE Simirik tidak pernah berhenti melayani permintaan para agen LPG 3 kg yang sudah tercatat di Pertamina.

Kepala Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kota Padang Sidempuan, Daulat Dalimunthe, melansir dari Antara edisi Kamis, 11 Mei 2023, mengatakan hasil peninjauan ke lapangan menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang menggunakan tabung LPG 3 kg untuk usahanya.

LPG 3 kg tidak diperuntukkan bagi kalangan pengusaha, sehingga mestinya Pemda Kota Padang Sidimpuan mengambil tindakan tegas terkait penyalahgunaan yang dilakukan pengusaha. 

Akibat salah sasaran penggunaan LPG 3 kg, Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran. Dalam aturan itu, pemerintah mewajibkan pembeli terdaftar mulai 1 Januari 2024.

Beleid yang diteken oleh Dirjen Migas Tutuka Ariaji pada 28 Februari itu merupakan turunan dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.

Rinciannya, pendataan pembeli LPG 3 Kg di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dilakukan secara bertahap mulai 1 Maret 2023. Kemudian, pendataan pembeli elpiji melon di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Mei 2023.

"Evaluasi pelaksanaan pendataan pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksana setiap bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan," tulis Kepdirjen Migas 37/2023.

Pada tahap kedua, data by name by address pembeli akan dipadankan dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait.

Nantinya, pembeli yang terdata dan tercantum dalam data by name by address dapat membeli LPG dengan pembatasan volume pembelian per bulan per pengguna LPG Tertentu.

Pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tahap kedua dilaksanakan setelah peraturan presiden yang mengatur mengenai pensasaran pengguna LPG Tertentu mulai berlaku.

Budi Hutasuhut  l Jurnalis Sinar Tabagsel

Pedagang cabai di Pasar Sipirok di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, menjual cabai Rp20.000 per kg.

Meskipun harga sejumlah kebutuhan pokok secara nasional naik hingga 20% pasca liburan Idulfitri 1444 H, namun harga cabai merah  di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Kamis, 27 April 2023 justru turun hingga 50%, dari sebelumnya Rp30.000 per kg jadi Rp15.000 per kg.

Berdasarkan informasi dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Rabu, 26 April 2023, harga sejumlah komoditas pangan pasca liburan Idulfitri 1444 H mengalami kenaikan sekitar 3% sampai 10%. Namun, kondisi secara nasional itu berbeda dengan apa yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, khusus untuk cabai merah.

Beberapa petani cabai merah yang ditemui Sinar Tabagsel  pada Kamis, 27 April 2023, di Kecamatan Sipirok, Angkola Timur, Batangtoru, mengaku cabai hasil panen mereka dijual kepada pedagang pengumpul seharga Rp1.200 -- Rp1.500 per kg. Harga itu lebih rendah 50% dibandingkan harga jelang Idulfitri 1444 H yang mencapai Rp30.000 per kg.

"Belum banyak petani cabai yang panen, seharusnya harga lebih tinggi," kata Abdi Tigor, petani cabai di Desa Pahae Aek Sagala yang membudidayakan lima mulsa (satu mulsa tanaman cabai sama dengan 1.000 batang). "Harga sarana produksi lebih tinggi belakangan ini."

Abdi Tigor menilai, rendahnya harga cabai di tingkat petani disebabkan kebijakan pemerintah daerah mengendalikan inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dia berharap, pemerintah meninjau lagi kebijakan itu karena merugikan masyarakat petani cabai.

"Menjadi petani cabai itu matapencaharian sebagian besar  masyarakat, terutama di Sipirok. Kalau pemerintah mengendalikan harga cabai demi menjaga inflasi, itu artinya merugikan masyarakat," katanya.

Hal senada disampaikan Husin, petani cabai di Desa Pargarutan Julu. Dia mengaku, para pedagang pengumpul memberi alasan harga cabai rendah karena pemerintah mengendalikannya untuk mengendalikan inflasi.

"Kenapa kepentingan petani cabai dikorbankan untuk mengendalikan inflasi," kata Husin. "Pemerintah mestinya  menempuh jalan lain untuk menanggulangi inflasi."

Sementara itu, para pedagang di Pasar Sipirok menjual cabai merah seharga Rp20.000 per kg. Mereka mengaku, mendapatkan pasokan cabai merah dari sejumlah pedagang pengumpul seharga Rp18.000 per kg.

"Saya hanya mengambil untuk Rp2.000 per kg," kata Hamida, pedagang di Pasar Sipirok. 

Juan Sitorus | Jurnalis SInar Tabagsel

Gubernur Sumut, Eddy Rahmayadi, menunjukkan beras Dhirga Surya, produk dari bisnis PT Dhirga Surya, BUMD Pemda Provinsi Sumut yang seharusnya bisnis perhotelan dan kepariwisataan.

PT Dirgha Surya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum mampu menjalankan fungsinya sebagai pendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Provinsi Sumatra Utara, membuka lowongan untuk posisi direktur sejak 17 April 2023 hingga 8 Mei 2023.

PT Dhirga Surya yang mengembangkan bisnis utama di bidang perhotelan serta kepariwisataan,  sejak 2020 tiba-tiba mengembangkan bisnis baru, bisnis sektor pangan seperti produksi beras Dirga Surya.  BUMD yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara, ini memutar haluan karena selalu merugi.

Dari catatan Sinar Tabagsel, PT Dirgha Surya merupakan salah satu dari enam BUMD di lingkungan Pemda Provinsi Sumut yang kinerjanya belum maksimal sejak didirikan pada 2014. BUMD yang dibangun untuk membantu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini, tidak berjalan mulus dalam menggarap bisnisnya. 

Pada tahun 2020, PT Dirgha Surya tercatat merugi sebesar Rp762 juta. Namun,  pada tahun 2021 kerugiannya turun menjadi 572 juta.  Pemerintah Daerah melalui Biro Perekonomian Pemprov Sumut, selalu mengumumkan bahwa kerugian yang dialami PT Dirgha Surya sebuah kewajaran. Pasalnya, BUMD ini banyak melakukan investasi sejak 2020 dan belum ada dari investasi itu yang berproduksi.

Sejumlah pihak menilai, kerugian BUMD yang satu ini disebabkan manajemen pengelolaan tidak fokus pada bisnis awal di bidang perhotelan dan kepariwisataan.  Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara, saat dengar pendapat dengan manajemen PT Dirgha Surya pada 3 Agustus 2022 lalu, menilai kinerja BUMD yang satu ini tidak memuaskan.  Pasalnya, koor bisnis utamanya belum digarap maksimal, malah justru mengalihkan bisnis ke sektor pangan. 

Dengar pendapatan dengan Komisi C DPRD Provinsi Sumut itu sendiri digelar berkaitan dengan rencanay PT Dirgha Surya meminta tambahan penyertaan modal pada APBD 2023 sebesar Rp35 miliar. Padahal, PT Dirgha Surya sudah mendapat suntikan dana berupa penyertaan modal pada APBD 2020 sebesar Rp15 miliar yang justru dipakai untuk melakukan investasi besar-besaran pada sektor bisnis pangan,  membeli mesin kilang padi kapasitas 3-5 ton di Kabupaten Serdang Bedagai seharga Rp7,3 miliar dan beli driyer kapasitas 2x30 ton seharga Rp2,3 miliar. 

Oleh PT Dirgha Surya, penyertaan modal Rp15 miliar dalam APBD 2020 dinilai belum mencukupi, sehingga perlu tambahan penyertaan modal sebesar Rp35 miliar untuk program "Beras Bermartabat". Namun,  harapan PT Dirgha Surya tidak mendapatkan penyertaan modal, tidak berjalan mulus. Pasalnya, wakil rakyat di DPRD Provinsi Sumatra Utara menolak memberikan penyertaan modal untuk bisnis yang di luar dari bidang bisnis PT Dirgha Surya.

Namun, PT Dirgha Surya bergeming dengan rencana bisnis barunya di bidang pangan.  Bahkan, PT Dirgha Surya sudah memiliki kilang padi di Dusun I, Desa Kotagaluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang dikampanyekan sebagai bagian dari program pembinaan petani padi bermartabat dalam rangka pengadaan beras untuk Sumut Bermartabat.

Kilang padi itu dikabarkan menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG), dilengkapi fasilitas Rice Milling Unit (RMU) dengan kapasitas input Gabah Kering Giling (GKG) 5-7 ton/jam dan output beras 3 ton/jam. Ada juga driyer berkapasitas 30 ton Gabah Kering Panen (GKP) dan Silo 2 x 30 ton GKG, sehingga ditargetkan dapat menyerap 1.000 ton GKP/bulan.

Untuk menegaskan perubahan bidang bisnisnya, PT Dirgha Surya meluncurkan beras Dhirga Surya pada 3 Maret 2023 lalu. Beras dengan merek Dirgha Surya itu disebut-sebut hasil serapan panen petani. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh Sinar Tabagsel, PT Dirgha Surya masih kesulitan mendapatkan gabah hasil panen petani sehingga BUMD itu harus membeli padi dari pedagang. 

Dengan kata lain, bisnis pangan yang dilakoni PT Dirgha Surya saat ini belum berjalan sebagaimana tujuan awal untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani di Sumatra Utara. Di samping itu, sejumlah pelaku usaha bisnis pangan yang memproduksi beras di Sumatra Utara, belakangan mulai menghentikan produksi kilang padi karena merugi. Pasalnya, gencarnya operasi pasar beras yang dilakukan pemerintah dan akibat turunnya harga beras, membuat pendapatan tidak sebanding dengan ongkos produksi kilang padi. 

Seleksi Direksi

Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumut, Naslindo Sirait, mengatakan selain direksi dan direktur PT Dirgha Surya, Pemprov Sumut melalui Panitia Seleksi membuka seleksi calon Direktur Keuangan PT Perkebunan Sumatera Utara dan calon Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara.

"Pemprov Sumut berkeinginan agar semua BUMD yang dimiliki tampil menjadi perseroan yang handal dan berdaya saing. Dibutuhkan orang-orang yang tepat mengelola BUMD," kata Naslindo Sirait. 

Dia mengatakan, untuk meningkatkan kapabilitas SDM di BUMD, Pemda Provinsi Sumut juga melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan pengelolaan BUMD dan peningkatan Good Corporate Governance dengan menerbitkan peraturan gubernur Tentang penerapan tatakeelola perusahaan yang baik (GCG) bagi BUMD.

Perihal syarat, ketentuan pendaftaran dan tahapan seleksi, dapat dilihat lebih lanjut dengan mengunjungi pengumuman seleksi yang ditayangkan di web resmi Pemprov Sumut, https://sumutprov.go.id.

Budi Hutasuhut | Jurnalis Sinar Tabagsel

Pekanbaru – Padang Seksi 1 (Pekanbaru – Bangkinang) sepanjang 31 km

Jaringan Jalan Tol Trans  Sumatra (JTTS) sudah tersambung antara provinsi dan bisa dipergunakan sebagai jalur mudik Idulfitri 1444 H/2023.  Para pemudik dari Pulau Jawa tujuan Tapanuli bagian Selatan (Tabagsel) di Provinsi Sumatra Utara bisa menggunakan jalur tol sejak dari Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni di Provinsi Lampung.

Jelang mudik lebaran 2023, PT Hutama Karya memastikan 596 Km ruas tol dalam jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) telah siap dilintasi para pemudik.  Dalam website resmi PT Hutama Karya sebagai  Badan Usaha Milik Negara yang menjadi penanggung jawab pembangunan dan pengembangan JTTS berdasarkan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015, disebutkan sepanjang ruas-ruas jalan tol itu disiagakan Tim Satuan Tugas (Satgas) Siaga Mudik Hari Raya Idulfitri 1444 H untuk memberikan kenyamatan dan keselamatan bagi para pemudik.

Ruas-ruas jalan tol itu di antaranya Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 140 km, Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 km), Palembang – Indralaya (21,9 km), Pekanbaru – Dumai (131 km), Medan – Binjai (17,3 km), Binjai – Langsa Seksi 1 (Binjai – Stabat) sepanjang 11,8 km, Sigli – Banda Aceh Seksi 2, 3, dan 4 (Seulimeum – Blang Bintang) sepanjang 35,8 km,  dan dua ruas jalan yang baru dioperasikan di akhir tahun 2022: Pekanbaru – Padang Seksi 1 (Pekanbaru – Bangkinang) sepanjang 31 km dan Ruas Bengkulu – Taba Penanjung (17,8 km).

Direktur Operasi III Hutama Karya, Koentjoro,  mengatakan bertambahnya ruas - ruas baru yang beroperasi di tahun ini semakin menambah panjang jalur mudik yang dapat dilalui masyarakat. Pada musim mudik tahun 2019 sebelum pandemi, JTTS yang beroperasi baru mencapai 329 km, kini panjang JTTS telah 597 km atau bertambah 268 km dalam kurun waktu 4 tahun.

“Masyarakat diimbau selalu memastikan kecukupan saldo sebelum memulai perjalanan agar tidak menyebabkan antrian di gerbang tol, memastikan fisik dalam kondisi prima sebelum mengemudi dan jika merasa mengantuk/lelah untuk segera beristirahat di rest area yang telah disediakan, dikarenakan microsleep menjadi faktor yang cukup crucial di jalan tol. Utamanya pada 2 ruas terpanjang saat memulai perjalanan di JTTS yakni ruas tol Bakter (140km) dan Terpeka (189km),” tuturnya.

Dia mengatakan, Hutama Karya telah menyiapkan 21 rest area dengan fasilitas lengkap di ruas jalan Bakauheni - Terbanggi Besar dan Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung dengan kapasitas parkir hingga lebih dari 3.000 kendaraan, 1.106 toilet, 659 toilet tambahan, 11 lokasi SPBU, dan 6 lokasi SPKLU serta 4 (empat) rest area sementara di ruas Pekanbaru - Dumai dengan fasilitas yang tidak kalah lengkap dari rest area permanent.

Di tahun ini, Hutama Karya juga menyiapkan sejumlah ruas tol yang akan dioperasikan secara fungsional seperti ruas Sigli - Banda Aceh Seksi 5 & 6 (Blang Bintang - Baitussalam) sepanjang 13 km, Binjai - Pangkalan Brandan Seksi 2 (Stabat - Kuala Bingai) sepanjang 7,9 km, dan Ruas Indralaya - Prabumulih sepanjang 63,5 km.

“Rencananya untuk ruas-ruas tersebut ditargetkan akan dioperasikan secara fungsional mulai tanggal 15 April hingga 30 April 2023, namun saat ini kami masih mempersiapkan segala fasilitas dan pelayanannya agar dapat sesuai dengan standar yang berlaku, khusus untuk Ruas Indralaya - Prabumulih khususnya KM 66 - KM 73 akan diberlakukan skema contraflow,” tambahnya.

Hutama Karya menghimbau seluruh pengguna jalan agar mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, salah satunya dengan menggunakan satu kartu Uang Elektronik (UE) hanya untuk satu kendaraan serta memastikan kecukupan saldo UE sebelum memasuki gerbang tol. Apabila pengguna jalan lupa untuk mengisi saldo UE, dapat menggunakan aplikasi HK Toll Apps yang dimiliki oleh Hutama Karya dimana terdapat fitur Cek Saldo UE dan juga dapat melakukan top up saldo UE.

"Kami juga menghimbau kepada pengguna jalan tol untuk berkendara dengan kecepatan minimum dan maksimum sesuai yang dipersyaratkan, dan tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat," katanya. 

Penulis: Budi Hutasuhut | Jurnalis Sinar Tabagsel

Pedagang-pedagang musiman, yang menawarkan berbagai jenis barang kebutuhan puasa Ramada dan Idulfitri, mulai bermunuclan di Kota Padang Sidimpuan untuk mengumpulkan remah-remah rezeki dari melimpahnya jumlah pengunjung yang mendatangi Pasar Sakumpal Bonang, Pasar Pajak Batu, dan Pasar Jalan Baru. Bermain kucing-kucingan dengan petugas, mereka menggelar dagangan di tempat-tempat yang dilarang.

Mengenakan seragam dinas berlogo Satuan Polisi Pamongpraja Kota Padang Sidimpuan, membawa megaphone, Minggu, 1 April 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, laki-laki itu melangkah di Jalan Patrice Lumumba. Ketika langkahnya berhenti tepat di depan Kantor BNI 46,  puluhan petugas Satpol PP, Polres Padang Sidimpuan, dan Dinas Perhubungan Kota Padang Sidimpuan yang mengikuti langkahnya, ikut juga berhenti. Laki-laki itu kemudian bicara lewat pelantang suara yang dibawanya, menyuruh para pedagang yang menggelar dagangan di koridor jalan di depan Pasar Sakumpal Bonang agar mengosongkan lokasi tersebut. "Jangan berjualan di sini!" Suaranya jelas mengingatkan para pedagang. 

Sontak para pedagang yang menggelar dagangan berupa ikan laut, sayur-mayur, dan berbagai jenis komoditas lainnya, berhamburan dan menghampiri laki-laki yang membawa pelantang suara itu. Mereka melancarkan protes, meminta pengertian para petugas agar memberi izin untuk berdagang minimal selama puasa bulan Ramadhan. Laki-laki itu mematikan megaphone yang dipegangnya, lalu berdiskusi dengan beberapa pedagang yang merubukinya. Dia tampak tenang, kembali mengulangi penjelasan tentang peraturan yang sudah dibuat dan harus ditegakkan.  

Sementara para pedagang melancarkan protes, sejumlah petugas terlihat menyebar ke arah pedagang lainnya. Ada yang berkumpul di pangkalan becak, ada yang menuju persimpangan Jalan  Patrice Lumumba dengan Jalan MH Thamrin. Sebuah mobil patroli Polres Kota Padang Sidimpuan diparkir di persimpangan itu, beberapa petugas polisi tampak mengobrol. 

Para pedagang lain, yang menggelar dagangannya di Jalan MH Thamrin, perlahan-lahan menggeser dagangannya ke arah koridor jalan yang memang sudah hilang karena dipakai jadi tempat parkir kendaraan. Sementara pedagang yang bernegosiasi dengan petugas, diskusi mereka masih alot. Berulang-ulang petugas meminta pengertian para pedagang bahwa mereka hanya menegakkan peraturan. Berulang-ulang pula para pedagang meminta pengertian petugas, bahwa mereka  hanya ingin mencari makan dan tidak bermaksud melanggar peraturan.

Kesimpulan kemudian dibuat, pedagang boleh berjualan sementara tetapi tidak menggunakan payung seperti yang mereka lakukan. Payung berdiameter dua meter, yang dikembangkan para pedagang, akhirnya ditutup. Petugas kemudian pergi, dan para pedagang kembali berdagang. Tapi, belum lama petugas pergi, para pedagang kembali mengembangkan payung masing-masing. Kondisi koridor Jalan Patricia Lumumba kembali seperti semula, dipenuhi para pedagang. 

Para petugas tidak melanjutkan aksinya ke pedagang-pedagang lain yang muncul dan menggelar dagangan di Jalan MH Thamrin, Jalan Patricia Lumumba II, Jalan Wolter Mongonsidi, dan Jalan Wahidin. Kondisi jalan yang belakangan sudah ditertibkan Pemda Kota Padang Sidimpuan dari segala bentuk kegiatan jual-beli, terlihat kembali ramai. Pegadang-pedagang musiman, yang menjual pakaian, sepatu, sendal, dan berbagai kebutuhan menyambut Idulfitri, menyesaki hingga ke badan jalan. 

"Kami tahu kami salah," kata Darwin, salah seorang pedagang pakaian, yang menggelar dagangannya di pinggir Jalan Wolter Mongonsidi, "tapi kami hanya berjualan sekali dalam setahun, saat menjalang Idulfitri saja."

Darwin yang tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, mengaku baru tiga hari berjualan, dan belum dapat keuntungan. Pasalnya, jumlah pembeli yang datang sangat minim. "Belum banyak pembeli yang datang," katanya.

Suryani, pedagang pakaian anak-anak, yang menggelar dagangannya di koridor, mengatakan belum banyak dagangan yang laku. "Banyak yang datang, tapi belum banyak yang belanja," kata Suryani, yang mengaku tinggal di Panobasan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan.."Selama ini saya berjualan di pasar-pasar. Tiap menjelang idulfitri saya jualan di Padang Sidimpuan," katanya.

Penulis: Lumongga Harahap | Jurnalis Sinar Tabagsel di Jakarta

Dari 90 kota yang dipantau Badan Pusat Statistik (BPS) selama Maret 2023,   kenaikan harga beras terjadi di 60 kota, 29 kota mengalami penurunan harga beras, dan di satu kota tidak terjadi perubahan harga beras.

"Penurunan harga beras akibat Maret 2023 sudah terjadi panen raya nasional di 10 provinsi dan 66 kabupaten utama," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam rilis di Jakarta, Selasa, 4 April 2023.

Panen raya jadi faktor penyebab turunya harga, baik harga gabah kering panen maupun gabah kering giling. Namun, lanjut dia, di tingkat konsumen, pedagang eceran masih perlu waktu penyesuaian dari panen raya sampai beras bisa membanjiri pasar.

Menurut dia, selama Maret 2023, BPS melakukan survei harga produsen beras di penggilingan pada 876 perusahaan yang ada di 31 provinsi, di mana diperoleh 1.134 observasi beras di penggilingan.

Dari hasil survei, katanya, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp11.681 per kg, turun sebesar 1,16% dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp11.122 per kg atau turun sebesar 1,58%.

Sementara, rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp10.476 per kg atau naik sebesar 0,08%. Dibandingkan Maret 2022, rata-rata harga beras di penggilingan pada Maret 2023 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 19,36%, 19,29%, dan 15,61%.

Bila dirinci menurut pulau, lanjut dia, terjadi kenaikan harga beras di sejumlah wilayah. Di Pulau Sumatera kenaikan harga beras tertinggi terjadi di Bengkulu (2,82%), sementara itu penurunan terdalam terjadi di Lhokseumawe (-3,42%).

Di Pulau Jawa, kenaikan tertinggi harga beras terjadi di Yogyakarta (4,72%) sementara itu penurunan terdalam terjadi di Mataram (-8,5%).

Sementara, di Pulau Sulawesi kenaikan tertinggi terjadi di Luwuk (25,44%) dan terendah terjadi di Kotamobagu (-1,42%). Di Pulau Maluku dan Papua kenaikan harga beras terjadi di Manokwari (2,65%) dan deflasi terdalam terjadi di Merauke (-0,29%).

“Dari hasil pantauan 90 kota, kenaikan harga beras tertinggi tercatat di Luwuk dengan kenaikan sebesar 25,44%, sementara penurunan terdalam terjadi di Kota Mataram, sebesar 8,5% secara bulanan. Kota Palopo dan Luwuk mengalami peningkatan harga beras lebih dari 10%,” kata Pudji.

Penulis: Juan Sitorus | Jurnalis Sinar Tabagsel di Medan

Inflasi Kota Padang Sidimpuan pada Maret 2023 terjadi akibat sumbangan kelompok pengeluaran terbesar adalah kelompok transportasi 18,09% akibat tingginya harga bahan bakar minyak (BBM).

Pada Maret 2023, Kota Padang Sidimpuan sebagai salah satu dari kota indikator IHK (indeks harga konsumen) di Provinsi SUmatra Utara, kembali mengalami inflasi. Jika Januari 2023 inflasi inflasi sebesar 6,68% dan Februari inflasi sebesar 6,72%, pada Maret 2023 inflasi sebesar 5,37%.

Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara, Nurul Hasanudin, dalam rilis yang disampaikan Senin, 3 April 2023,  mengatakan pada Maret 2023 terjadi inflasi year on year (yoy) di Sumatera Utara sebesar 4,80%, atau lebih rendah dari inflasi di Kota Padang Sidimpuan 5,37%, Kota Sibolga 5,23%, dan Kota Pematang Siantar 4,81%.

"Inflasi Kota Padang Sidimpuan tertinggi secara years on years dibandingkan kota-kota lainnya di Sumut," kata Nurul Hasanudin.

Menurut Nurul,  inflasi Kota Padang Sidimpuan sebesar 5,37% dengan IHK sebesar 117,27. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,33%. 

Selain itu kelompok pakaian dan alas kaki 4,53%,  kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,63%,  kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 3,58%,  kelompok kesehatan 1,84%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,22%. Kelompok pengeluaran lain adalah kelompok pendidikan 0,57%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,86%. 

"Kelompok pengeluaran terbesar adalah kelompok transportasi 18,09%, kemudian kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 7,01%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,58%," kata Nurul.

Menurutnya, komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada Maret 2023 antara lain bensin, beras, angkutan udara, rokok kretek filter, angkutan dalam kota, ikan dencis, dan telur ayam ras.

Penulis: Juan Sitorus | Jurnalis Sinar Tabagsel di Medan

Menjelang batas akhir penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Sumut. yang jatuh pada Jumat, 31 Maret 2023,  hanya Kabupaten Padanglawas yang belum menyerahkan LKPD 2022.

"Hari Jumat, 31 Maret 2023, batas akhir penyerahan LKPD 2022. Sampai hari ini, tinggal Kabupaten Padanglawas yang belum menyerahkan," kata Kepala BPK Wilayah Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, seusai menerima Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi,  yang datang menyerahkan LKPD Pemda Sumatra Utara, Kamis, 30 Maret 2023. 

Selain Pemda Provinsi Sumatra Utara,  kata dia,  per Kamis, 30 Maret 2023, ada empat Pemda lain yang menyerahkan LKPD: Pemko Binjai, Pemkab Simalungun, dan Pemkab Karo. "Tinggal Pemda Padanglawas yang belum menyerahkan LKPD," katanya. 

“Mudah-mudahan kepatuhan pelaporan pengelolaan anggaran terus meningkat di Sumut,” katanya.

Eydu Oktain Panjaitan menambahkan, penyerahan LKPD 2022 menunjukkan pihak yang menyerahkan siap untuk diaudit. Sebab itu, BPK wilayah Sumut akan melakukan audit selama dua bulan terhitung sejak penyerahan LKPD tersebut. 

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, mengatakan Pemprov Sumut sudah siap untuk diperiksa pengelolaan APBD 2022. “Ini kewajiban dan sudah diatur," kata Edy. 

Menurutnya, seluruh sektor terkait keuangan di Pemprov Sumut masuk ke dalam proses audit seperti pendidikan, perjalanan dinas, infrastruktur, kesehatan dan lainnya. Ia berharap, setelah BPK melakukan audit,  Pemprov Sumut akan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

“Kita sudah 8 kali meraih WTP dan kita tentu berharap akan menjadi sembilan,” tutur Edy. 

 Penulis: Juan Sitorus | Jurnalis Sinar Tabagsel di Medan

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menjawab wartawan seusai diskusi dengan Forum Wartawan Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Senin, 27 Maret 2023.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah di Provinsi Sumatra Utara sampai Feberuari 2023 sangat rendah, hanya Rp1,4 triliun dari dari Rp60,1 triliun dana akumulasi APBD Pemprov Sumut Rp14,2 triliun dan APBD kabupaten/kota sebesar Rp45,9 triliun. 

"Idealnya, realisasi APBD sekitar Rp1,1 triliun per bulan," kata Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, saat diskusi dengan Forum Wartawan Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Senin, 27 Maret 2023.  "Akhir Februari 2023, serapan anggaran seharusnya sudah Rp2,2 triliun," lanjutnya.

Gubernur Edy tidak menyebut alasan rendahnya serapan APBD itu. Namun, Gubernur Sumut berharap wartawan sebagai penyebar informasi punya peran penting mendorong percepatan serapan anggaran keseluruhan pemerintah daerah di Sumut. 

Dari data yang diperoleh Sinar Tabagsel berupa Laporan Realisasi Anggaran sejumlah pemerintah daerah yang sampai ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri,  menunjukkan realisasi anggaran pendapatan maupun belanja sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Sumatra Utara berada di bawah angka 14%. Padahal, saat ini sudah memasuki triwulan pertama dan bulan maret 2023 segera selesai. 

Pada akhir triwulan I setiap tahun, idealnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah mencapai 20%.  Namun, tren realisasi anggaran daerah berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Pada Maret 2020, misalnya, rata-rata realisasi APBD sebesar 16,29%. Sementara pada Maret 2021,  rata-rata realisasi APBD sebesar 16,08%.  Namun  pada 31 Maret 2022, realisasi APBD 2022 justru turun, jadi rata-rata Rp150,73 triliun atau 14,39%. 

Kondisi realisasi APBD 2023  hampir sama dengan situasi realisasi APBD 2022, dikhawatirkan tak akan mampu mencapai angka ideal triwulan I 2023 pada posisi 18%-20%. Bahkan, realisasi APBD di daerah-daerah yang ada di Provinsi Sumut, berada jauh di bawah realisasi ideal.  

Kondisi ini yang menyebabkan, tak ada satu daerah pun di Provinsi Sumatra Utara yang mendapat  APBD Award 2023,  sebuah penghargaan yang diberikan  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada kepala daerah dengan realisasi APBD tertinggi.  Penghargaan APBD Award 2023 diberikan Mendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2023 di Mercure Convention Centre (MCC) Ancol Jakarta, Kamis, 16 Maret 2023 lalu.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam website resmi mengatakan, APBD Award 2023 diberikan kepada kepala daerah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas capaian kinerja dalam merealisasikan APBD.

"Penghargaan APBD Award juga untuk memberikan motivasi, menciptakan iklim kompetitif dan mendorong realisasi APBD agar bisa maksimal sejak awal tahun," ungkap Fatoni.

Fatoni menjelaskan, APBD Award diberikan dengan tiga kategori. Pertama, daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi. Kedua, daerah dengan realisasi belanja tertinggi. Ketiga, daerah dengan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi. 

Dari tiga kategori itu, tak satu pun pemerintah daerah di Provinsi Sumut yang mendapat penghargaan. Kondisi ini menunjukkan, realisasi APBD sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Sumut selalu rendah dari tahun ke tahun. 

Editor: Budi Hutasuhut