Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan yang dibangun di atas lahan RSUD Padang Sidimpuan Bagian Mata, di Jalan Teuku Umar,  kondisinya sudah rusak meskipun baru diresmikan Pj. Gubernur Sumut, Hasanuddin, pada Kamis, 1 Februari 2024 lalu. 

Penulis: Efry Nasaktion | Editor: Budi Hutasuhut

Rumput-rumput di Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan terlihat kering dan coklat. Itu menandakan tidak dirawat dan tidak pernah disirami.  Empat batang pohon beringin (Ficus benjamina ) berdiameter 5-10 cm telah gugur daun, ada yang tampak kering dan tidak terurus. Sampah berserakan di mana-mana, karena tak ada fasilitas tempat pembuangan sampah.  

Beberapa lembar keramik penutup jalan setapak telah lekang. Selain itu, hiasan berupa patung salah yang menjadi ikon Kota Padang Sidimpuan, sudah mengelupas.  Lampu-lampu taman tidak berfungsi karena tidak ada aliran listrik.

"Di sini gelap. Kami gak tahu siapa yang jaga tempat ini," kata salah seorang warga yang datang ke ruang publik yang disebut Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan itu, Kamis, 7 Maret 2024. 

Pada Kamis, 1 Februari 2024 lalu, Pj Gubernur Sumut, Hasanuddin, meresmikan Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan.  Peresmian itu dihadiri Pj Wali Kota Padang Sidimpuan, Letnan Dalimunte, Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan, Siswan Siswanto,  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Tripriyono, Kepala Bappelitbang Sumut Hasmirizal Lubis, Kepala BKAD Sumut Ismael Sinaga, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus, Plt Kepala Dinas PUPR Sumut Mulyono, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit, dan kepala organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut lainnya.

Sebelum peresmian, kondisi Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan belum selesai 100%. Pasalnya, tanda nama Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan belum terpasang, lampu taman belum dialiri listrik, dan fasilitas kamar mandi belum bisa dipergunakan masyarakat. 

Pj Gubernur Hasanuddin tetap meresmikan proyek yang menghabiskan anggaran Rp4,8 miliar itu. Di dalam pidatonya,  PJ Gubernur Sumut menyebut Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Senada diucapkan Pj . Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe. Dia mengatakan alun-alun akan meningkatkan roda perekonomian di Kota Padang Sidimpuan.  “Alun-alun bermanfaat bisa untuk promosi UMKM, tempat bertemunya dengan produsen dan konsumen sehingga mampu meningkatkan roda perekonomian,” kata Letnan Dalimunte.

Terlambat

Proyek "Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan" ini seharusnya sudah dibuka untuk umum pada Sabtu, 30 Desember 2023.  Namun, proyek yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Wali Kota Padang Sidimpuan Irsan Efendi Nasution pada 30 Agustus 2023,  ternyata tak kunjung selesai sesuai selama 150 hari kerja sesuai kontrak nomor: 602/UPTD.PUPR/PSP/1356/2023.

Proyek ini bagian dari Program Pembangunan Alun-alun Kota se-Sumut  dalam APBD Pemda Provinsi Sumatra Utara tahun 2023.  Pengelola proyek yang dinamai "Penataan Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan"  adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut,  yang kemudian menyerahkan tanggung jawab sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada Unit Pelayanan Teknis Daerah  (UPTD PUPR Provinsi Sumut yang ada di Kota Padang Sidimpuan. 

Proyek ini berdiri di atas lahan seluas 4.966 meter per segi. Di atas lahan itu awalnya berdiri gedung RSUD Kota Padang Sidimpuan Bagian Mata. Bangunan bersejarah itu dirubuhkan, lalu di atas bekas  lahannya dibangun Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan. 

Kebijakan penghancuran aset Pemda Kota Padang Sidimpuan berupa gedung RSUD Bagian Mata diambil Wali Kota Padang Sidimpuan, Irsan Efendiu Nasution. Sejumlah anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan yang ditemui Sinar Tabagsel mengaku tidak tahu menahgu tentang penghancuran aset Pemda Kota Padang Sidimpuan itu.  

Memasuki awal tahun 2023, Dinas PUPR Provinsi Sumut menayangkan proyek dengan kode tender "22672027" di website LPSE Provinsi Sumatra Utara https://lpse.sumutprov.go.id/eproc4/lelang/22672027/pengumumanlelang). Pada 27 April 2023, CV Ilham Jaya Mandiri yang beralamat di Kota Medan diumumkan  sebagai pemenang dengan penawaran lebih Rp4,6 miliar. 

Selama proses tender proyek berlangsung, bangunan-bangunan Rumah Sakit Umum Bagian Mata dirubuhkan. Selesai pembersihan lahan, Dinas PUPR Provinsi Sumut menyerahkan tanggung jawab proyek "Penataan Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan" kepada Unit Pelayanan Teknis Daerah  (UPTD PUPR Provinsi Sumut yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Kepala UPTD PUPR, Daksur Poso Alisahbana Hasibuan, bersama Pemda Kota Padang Sidimpuan kemudian merencanakan peletakkan batu pertama proyek ini. 

Penamaan proyek "Penataan Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan" menegaskan, bahwa sebelumnya sudah ada Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan namun kondisinya belum memadai sehingga perlu ditata. Kenyataannya, belum ada Alun Alun Kota Padang Sidimpuan dan proyek "Penataan Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan" itu seharusnya proyek "Pembangunan atau Pembuatan Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan". 

Pada 30 Agustus 2023, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi datang ke Kota Padang Sidimpuan untuk melakukan peletakan batu pertama proyek "Penataan Alun-Alun Kota Padang Sidimpuan".  Bersama Wali Kota Padang Sidimpuan, Irsan Efendi Nasution, Gubernur Edy mengatakan bangunan yang akan dibangun merupakan aset Pemda Provinsi Sumut yang akan diberikan kepada Pemda Kota Padang Sidimpuan. 

Di dalam narasi pekerjaan proyek yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diperoleh Sinar Tabagsel, diuraikan bahwa CV Ilham Jaya Mandiri bertanggung jawab mengerjakan sebanyak sepuluh item pekerjaan. 

Akhir pekerjaan itu, di atas lahan kosong bekas kompleks Rumah Sakit Umum Bagian Mata Padang Sidimpuan itu akan berdiri taman lengkap dengan tempat duduk, pot-pot bunga, lampu taman, jalur (track) jogging, area parkir, ikon sopo godang, ikon pakaian pengantin (ampu dan bulang), serta ornamen khas Batak Angkola, dan lain sebagainya. Alun  Alun Kota Padang Sidimpuan akan menjelma menjadi ruang publik. 

PT Sorik Merapi Geothermal Power kembali menelan korban warga di sekitar lokasi operasional. Polda Sumut dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  kembali akan melakukan investigasi atas peristiwa yang menyebabkan 123 warga harus mendapat perawatan. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) desak pemerintah bekukan operasional perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan ini. 

Penulis: Halomoan Lubis  | Editor: Budi P Hutasuhut

Kondisi Desa Sibanggor Julu dan Desa Sibanggor Tonga, dua desa yang terpapar gas beracun hidrogen sulfida (H2S) dari aktivitas pengeboran sumur yang dilakukan PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP),  masih mencekam saat wartawan Sinar Tabagsel tiba di sana pada Jumat, 23 Feberuari 2024, sekitar pukul 10.00 wib.  Aroma gas beracun yang  tercium seperti bau telur busuk tidak lagi terendus di udara.  

Pada  Kamis malam, 22 Februari 2024, sekitar pukul 18.00  WIB, bau telur busuk itu yang awalnya meneror masyarakat,  kemudian 123 warga secara perlahan-lahan tumbang dengan keluhan yang sama: mual, muntah, dan pusing.  Kepanikan terjadi.  Masyarakat membawa pihak keluarga masing-masing yang terpapar H2S untuk memberikan pertolongan pertama.  

Dari laporan  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Madina, sebanyak 123 korban dirawat di rumah sakit dan puskesmas antara lain di RSUD Panyabungan sebanyak 38 orang, 40 orang di RS Permata Madina Panyabungan, 40 orang dirawat di Puskesmas Sibanggor Jae, 3 orang di Puskesmas Kayulaut dan dua orang di Klinik Bidan Irma Desa Huta Tinggi.

Banyaknya korban yang bertumbangan, memunculkan rumor di masyarakat kalau pipa-pipa dan sumur-sumur penambangan milik PT SMGP telah bocor dan gas H2S memuncrat ke mana-mana.  Warga yang panik karena anggota keluarganya bertumbangan,  semakin panik mendengar rumor tersebut.  Masyarakat berbondong-bondong meninggalkan rumah masing-masing karena khawatir akan menjadi korban selanjutnya.  Ratusan warga mengungsi ke tempat-tempat yang mereka nilai masih aman.

"Ada sekitar 300 keluarga dari Desa Sibanggor Julu dan Desa Sibanggor Tonga yang mengungsi sementara. Saat ini petugas masih melakukan pendataan," kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Madina, Muksin Nasution, kepada pers, Jumat,  23 Februari 2024. 

Sejak PT SMGP mulai mengekploitasi tenaga panas bumi yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dan mengembangkan Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Merapi,  perusahaan yang 95% sahamnya dikuasai KS Orka Renewables Pte. Ltd  dan berbasis di Singapura,  ini senantiasa menimbulkan persoalan yang mengancam nyawa manusia.  

Di awal operasional  PT SMGP yang menguasai konsesi lahan seluas 62.900 hektare dan tersebar di 10 kecamatan dan 138 desa di Kabupaten Mandailing Natal, Sinar Tabgsel mencatat pada 20 Januari 2015  terjadi bentrokan antara warga yang pro dan kontra.  Seorang warga  tewas dan rumah serta kendaraan (mobil) ikut hancur akibat bentrokan dua kelompok pro dan kontra, terkait kehadiran dan  operasi perusahaan.

Pada 29 September 2018,  kolam penampungan air pengeboran milik PT SMGP yang berlokasi di Desa Sibanggor Jae menewaskan dua orang santri,  masing-masing atas nama Irsanul Mahya (14) dan Muhammad Musawi (15). Kolam penampungan air perusahaan tersebut tidak memiliki pagar pengaman dan tidak ada penjaga (security). Kedua korban jatuh di kolam sedalam sekitar 9 meter. 

Pada 25 Januari 2021, kebocoran gas H2S menyebabkan lima orang tewas, dan setidaknya puluhan korban lainnya menjalani perawatan di rumah-sakit, akibat semburan gas dari sumur bor proyek PT SMGP.  Empat dari lima orang yang tewas adalah perempuan–dua ibu berusia 40-an dan anak perempuannya, usia 5 dan 3 tahun, serta satu petani remaja berusia 15.  Lima korban meninggal tersebut merupakan warga yang sedang berladang di sekitar wilayah kerja PT SMGP. Mereka adalah Suratmi (46), Syahrani (14), Dahni, Laila Zahra (5), dan Yusnidar (3).

Masih padfa tahun 2021, tepatnya 14 Mei 2021,  terjadi ledakan dan kebakaran di lokasi proyek PT SMGP yang hanya berjarak sekitar 300 meter dari pemukiman penduduk.  Ledakan dan kebakaran itu membuat warga mengungsi.

Pada 6 Maret 2022, kebocoran gas H2S dari salah satu sumur PT SMGP menyebabkan 58 orang muntah, pusing, dan pingsan. 

Kemudian pada 24 April 2022, semburan lumpur panas setinggi lebih dari 30 meter disertai bau gas menyengat, menyebabkan 21 orang terpapar gas beracun dan dilarikan ke rumah sakit.  Semburan lumpur panas itu juga merendam area persawahan warga.

Masih di tahun 2022, tepatnya 16 September 2022, kebocoran kembali terjadi menyebabkan 8 orang warga pusing, mual, dan pingsan.  Beberapa hari kemudian, 27 September 2022,  terjadi lagi kebocoran gas, menyebabkan 86 warga menderita pusing, muntah, dan pingsan.

Kejadian pada Kamis, 22 Februari 2024,  kebocoran gas kembali terjadi menyebabkan setidaknya 123 orang warga keracunan dan dirawat di Rumah Sakit. 

PT SMGP identik dengan tragedi yang membuat masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, menjadi menderita.  Tragedi ini selalu diawali dengan merebaknya aroma telur busuk,  yang kemudian disusul dengan tumbangnya warga yang menghirup aroma tidak sedap itu.  Aroma serupa identik dengan bau gas hidrogen sulfida (H2S),  gas beracun yang banyak diproduksi dari panas bumi.  

Gas H2S merupakan senyawa kimia gas yang tidak berwarna, lebih berat dari pada udara, flammable, mudah meledak, menyebabkan karat.  Gas yang berbahaya dan mempunyai bau khas seperti telur busuk ini dapat muncul secara alami dan dapat ditemukan pada minyak mentah, gas alam, mata air panas, dan volcano gas serta beberapa tempat yang lain. 

H2S sangat berbahaya bagi kesehatan karena dengan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan syok, kejang, tidak bisa bernafas, bahkan bisa berujung kematian. Sebab itu,  dampak H2S bisa dihindarkan bila menggunakan alat pelindung diri dan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA),  dan diketahui keberadaannya di lingkungann masyarakat dengan mengoperasikan alat uji atau detektor gas H2S.  

Masyarakat Desa Sibanggor Julu maupun Desa Sibanggor Tonga, meskipun warga telah berulang-ulang terpapar gas beracun  yang "bocor" dari internal PT SMGP,  mengaku belum bisa mendeteksi keberadaan gas H2S di sekitar mereka.  Mereka mengaku hanya tahu dari aromanya, berupa bau belerang seperti telur busuk, namun aroma itu sudah terbiasa tercium oleh masyarakat yang memang tinggal sekitar 300-700 meter dari sumur-sumur milik PT SMGP. 

Menanggapi  tragedi ini, Agus Cahyono Adi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM kepada pers di Jakarta, Jumat, 23 Feberuari 2024, mengatakan belum bisa diketahui sumber gas yang tercium oleh masyarakat. "Kementerian ESDM segera menerjunkan Tim Inspektur Panas Bumi untuk berkoordinasi dan melakukan investigasi atas kejadian tersebut,” katanya Agus Cahyono Adi.

Muh Jamil, Ketua Devisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) sebagaimana disampaikan dalam website Jatam, menilai, rentetan peristiwa maut yang menelan korban ratusan orang tersebut, tidak pernah mendapat penegakan hukum.  Dalam catatanh Jatam, pemerintah baru satu kali memberikan sanksi kepada PT SMGP, itu pun sebatas pemberhentian sementara operasi pasca peristiwa yang menelan korban jiwa pada 25 Januari 2021.

Langkah pembiaran operasi PT SMGP ini, kata Muh Jamil, mengancam nyawa ribuan warga, terutama yang bermukim di Desa Sibanggor Julu dan Sibanggor Tonga.  Kedua desa ini persis dikepung oleh pabrik geothermal PT SMGP. 

Selain itu, operasi geothermal PT SMGP juga telah berdampak pada menurunya produktivitas lahan pertanian (sawah) warga yang hanya berjarak tak sampai 100 meter.  Hal ini terjadi karena semburan lumpur dan gas beracun,  serta warga yang taruma untuk bekerja di ladangnya masing-masing di tengah kepulan asap beracun perusahaan yang tiada henti. 

Demikian juga dengan kesehatan warga yang terganggu. Warga mengeluh sering mengalami batuk, pilek, demam, hingga sesak napas. Situasi ini tak pernah terjadi sebelum PT SMGP beroperasi. 

"Jatam menuntut Kementerian ESDM untuk segera cabut izin operasi PT SMGP," katanya. 

Selain itu, Jatam mendesak Kementerian ESDM, KLHK, dan Polri segera memproses hukum atas kejahatan PT SMGP,  baik atas kejahatan menghilangkan nyawa warga, maupun kejahatan lingkungan dari operasi perusahaan. 

"Kementerian ESDM dan KLHK perlu lakukan pemulihan terhadap warga yang menderita dan lingkungan yang rusak," katanya.

Jurnalis: Hady K Harahap | Editor: Budi Hutasuhut

Masyarakat Indonesia menempati posisi pertama di dunia sebagai pengguna handphone (HP) dengan durasi penggunaan harian terbesar sekitar 5 jam sehari. 

Dalam Debat Capres-Cawapres 2024 seri kedua bertema "Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi, Pajak, Pengelolaan APBN/APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan" di Jakarta Convention Center, Jumat, 22 Desember 2023, Cak Imim mengatakan kecepatan internet di Indonesia sangat rendah sehingga berdampak pada pengembangan UMKM.

Menurut data Speedtest Global Index, Indonesia berada di urutan kesembilan se-Asia Tenggara dengan median unduh (download) kecepatan 24,53 Mbps pada November 2023. Ini sekaligus menempatkan Indonesia di peringkat ke-100 dunia. Angka tersebut jauh di bawah median kecepatan download internet seluler secara global yang sebesar 48,61 Mbps. 

Di zona Asia Tenggara, Singapura jadi yang memimpin dengan median kecepatan unduh sebesar 95,18 Mbps. Sementara negara dengan median kecepatan unduh tertinggi di dunia adalah Uni Emirat Arab (UEA) dengan median 324,92 Mbps.

Meskipun kecepatan internet di Indonesia sangat rendah, ternyata pengguna internet di negeri ini mencapai 212,9 juta per awal tahun ini. Jumlahnya mencapai 77% dari total penduduk Indonesia 276,4 juta. 

Dari 212,9 juta pengguna internet, 167 juta di antaranya menggunakan media sosial atau setara 60,4% dari total populasi. Sedangkan sambungan seluler aktif di Indonesia mencapai 353,8 juta atau sekitar 128% dari total penduduk. Pengguna internet di Indonesia meningkat 10 juta atau 5,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Meskipun kecepatan internet di Indonesia sangat rendah, ternyata masyarakat di negeri ini  sangat tergantung terhadap HP. Berdasarkan laporan data.ai bertajuk "State of Mobile 2023", masyarakat Indonesia menempati posisi pertama di dunia sebagai pengguna HP dengan durasi harian paling lama.

Masyarakat RI menghabiskan waktu rata-rata 5,7 jam setiap harinya di jaringan seluler sepanjang 2022. Angka ini meningkat tajam dari durasi main HP rata-rata 5,4 jam per hari di 2021.

Kecanduan HP orang Indonesia meningkat tajam sejak periode pandemi pada 2020 lalu. Laporan data.ai menunjukkan penggunaan HP orang Indonesia tembus 5 jam sehari untuk pertama kalinya. Dibandingkan tahun 2019, angkanya hanya 3,9 jam sehari atau 1,1 jam lebih singkat.

Pada tahun 2020 lalu, sebuah penelitian di McGill University Kanada merilis lebih dari 20 negara yang penduduknya kecanduan smartphone. Di antara negara tersebut, Indonesia tak masuk dalam daftar.

Penelitian itu mengenai penggunaan smartphone pada hampir 35 ribu orang di 24 negara seluruh dunia dari tahun 2014 hingga 2020. Hasilnya penduduk China menempati urutan pertama untuk kecanduan ponsel.

Pada urutan kedua ada Arab Saudi dengan sekitar 21 pengguna smartphone. Merek yang populer di negara tersebut adalah Apple, Huawei, dan Samsung.

Sementara itu, di Asia Tenggara hanya ada satu negara yang masuk dalam daftar yaitu Malaysia dalam urutan ketiga. Negara ini memiliki penambahan smartphone yang tinggi, dengan sebagian besar pengguna memilih ponsel Android khususnya Samsung dan Huawei. Apple juga punya basis pengguna yang baik di wilayah tersebut.

Jurnalis : Budi Hutasuhut | Editor : Hady K. Harahap

Selama 2023, isu tambang illegal di berbagai daerah merebak sebagai persoalan hukum yang mesti diselesaikan. Isu ini muncul tahun 2022, dipicu pernyataan Kementeriaan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kerugian negara hingga Rp35 triliun akibat tambang ilegal. Sayang, persoalan hukum yang krusial itu tidak kunjung bisa diselesaikan. 

Di tengah-tengah hiruk-pikuk kampanye Pemilu 2024 yang sudah dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menduga terdapat aliran uang tambang illegal ke partai politik untuk kebutuhan Pemilu 2024. Bulan Januari 2023 lalu, PPATK juga mengungkapkan isu ini, sehingga mengundang reaksi dari banyak kalangan. Sekarang, PPATK kembali mengangkat isu serupa, dan tetap tidak mau mengungkapkan siapa yang terlibat di dalamnya.  

Apa yang disampaikan PPATK ini bukan isu baru, tetapi mengulangi isu lama yang sudah mulai muncul pada Januari 2023 lalu. Isu tambang illegal itu bagai dirawat, muncul dan tenggelam. Muncul ketika ada persoalan krusial seperti hiruk-pikuk sejumlah partai politik menghadapi Pemilu 2024, tapi dalam hitungan hari segera tenggelam.  

Isu tambang illegal ini tak pernah diselesaikan secara tuntas, padahal pelakunya terorganisir sangat baik dan melibatkan para pemodal besar. Kalau pun ada yang diungkap, mereka justru para pekerja tambang di lokasi. Pemodal yang membiayai mereka tetap tidak tersentuh.

Hal seperti ini terjadi pada para penambang liar di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), yang sering ditangkapi Satuan Tugas Penegakan Hukum  (Satgas Gakkkum) Pertamabangan Illegal, namun para pemodal yang membiayai pertambangan dan mendukung pengoiperasian alat-alat berat tidak kunjung ditangkap. 

Kondisi serupa juga terjadi di daerah lain. Masyarakat yang jadi penambang sering ditangkap, padahal mereka hanya bekerja.  Persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat membuat mereka bersedia melakukan penambangan, bekerja untuk para pemodal besar. Masyarakat hanya dapat upah, sementara keuntungan besar dari tambang illegal mengalir kepada pemodal yang bukan warga di lingkungan operasional tambang tersebut. 

Merujuk data Kementerian ESDM, terdapat sekitar 2.700 tambang ilegal di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi adalah pertambangan batubara.

Ribuan tambang illegal tersebut tersebar di 28 provinsi, sebagian di antaranya adalah Jawa Timur sebanyak 649 titik, Sumatera Selatan 562 titik, Jawa Barat 300 titik, Jambi 178 titik, Nusa Tenggara Timur 159 titik, Banten 148 titik, Kalimantan Barat 84 titik, dan Kalimantan Timur sebanyak 168 titik, dan di Sumatra Utara.

Muh Jamil, pengacara publik JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) menilai pemerintah melakukan pembiaran dan absennya penegakan hukum. "Penegakan hukum yang berjalan di tempat dipicu tindakan aparat penegak hukum yang justru menjadi salah satu pemain penting di balik tambang illegal," kata Muh Jamil dalam rilis yang disiarkan Jatam di website resmi Jatam. 

Dia memberi contoh keterlibatan aparat keamanan seperti kasus yang menjerat Briptu Hasbudi di Sekatak Buji, Bulungan, Kalimantan Utara. Dia terlibat bisnis tambang emas ilegal. Selain itu, ada anggota Korps Bhayangkara yang diduga terlibat menambang timah illegal di Perairan Teluk Kelabat, Belinyu, Bangka, serta kasus anggota polisi yang diduga bermain tambang ilegal di Sungai Walanae, Kebo, Lilirilau, Soppeng, Sulsel.

"Kita tak akan lupa kasus Ismail Bolong, mantan anggota Satintelkam Polresta Samarinda yang terlibat penambangan illegal di lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Santan Batubara," katanya.

Selain keterlibatan langsung dan tidak langsung aparat penegak hukum, para pemain tambang illegal ini juga merupakan politisi partai politik yang dekat dengan kekuasaan. Salah satu contoh nyata terkait operasi PT Mahesa di Desa Morombo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Perusahaan tambang nikel ini dimiliki oleh Siti Nur Azizah, anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin. 

Nama lain yang muncul sebagai pemilik adalah Romi Rere dan anak-anak dari Ventje Rumangkang, pengusaha sekaligus pendiri Partai Demokrat. Salah satu anaknya, Fera Febyanthy, kini duduk di DPR mewakili Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII.

"Pemilik lain dari PT Mahesa ini, adalah Libriani Dwi Arsanti, istri Wakil Kepala Inteleijen Kepolisian RI Inspektur Jenderal Merdisyam," katanya.

Merugikan Negara

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menyebut potensi kerugian negara akibat pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal mencapai Rp3,6 triliun sepanjang 2022.

Angka tersebut naik dari kerugian pada 2019 yang mencapai Rp1,6 triliun. Selain kerugian negara, tambang illegal menyebabkan kerusakan lingkungan.

Banyak kebocoran potensi pendapatan negara dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya, makin krodet dengan pernyataan Kepala PPATK tentang dana tambang ilegal untuk biaya Pemilu 2024. 

"Tambang illegal terorganisasi, dilindungi, bahkan tampak menjadi bancakan elit politik, aparat penegak hukum, dan ormas tertentu," kata Muh Jamil.

Muh Jamil menilai, langkah PPATK yang mengungkap aliran dana dari tambang illegal dalam Pemilu 2024, lalu kemudian dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu tidak berdampak signifikan pada terputusnya aliran dana illegal dalam Pemilu 2024.

Hal ini diperparah dengan permasalahan dana kampanye dalam setiap pesta elektoral yang serba tertutup. 

Pada Pemilu Serentak 2019, misalnya, KPU mengeluh pelaporan dana kampanye sebagai formalitas belaka. Partai politik enggan melaporkan secara rinci terkait sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana kampanye, terutama yang berasal dari perorangan maupun kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemeritnah.

Meski transparansi dana kampanye menjadi penting, namun hal itu tidak akan menghentikan maraknya operasi tambang illegal di Indonesia. Apalagi, dalam sejarah Pemilu Indonesia, sumber dana kampanye yang illegal belum sampai pada membatalkan partisipasi pemilu, partai, atau orang.

"Polemik aliran dana tambang illegal dalam Pemilu 2024 mesti ditindaklanjuti dengan membuka sumber aliran dana, model dan pola transaksi, waktu, serta penerima manfaat dari aliran dana illegal tersebut," katanya. 

Sebelumnya Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyebutkan PPATK menemukan beberapa kegiatan kampanye dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Ia tidak menyebut nama calon legislatif atau partai yang diduga menggunakan dana dari hasil tindak pidana untuk kampanye, tapi PPATK sudah melaporkan dugaan ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tindak pidana yang hasilnya diduga digunakan untuk mendanai Pemilu terdiri dari berbagai tindak pidana, salah satunya pertambangan ilegal, dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah. 

Ivan mengatakan pihaknya akan terus mengawasi transaksi yang berkaitan dengan pemilu.

Adapun berdasarkan data 2022,  sepanjang periode 2016 sampai 2021 PPATK telah membuat 297 hasil analisis yang melibatkan 1.315 entitas yang diduga melakukan tindak pidana dengan nilai mencapai Rp38 triliun.

PPATK juga membuat 11 hasil pemeriksaan yang melibatkan 24 entitas dengan nilai potensi transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana mencapai Rp221 triliun.

Akibat banjir di Humbang Hasundutan.

Jurnalis: Budi  Hutasuhut | Editor: Hady K. Harahap

Banjir bandang dan tanah longsor menghantam masyarakat di sekitar Danau Toba. Korban jiwa dan kehilangan sumber kehidupan dampak yang akan berpengaruh lama bagi masyarakat. Bencana ini terjadi pasca panen raya eukaliptus oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Tiga bencana besar tercatat di rentang November hingga Desember 2023 di kawasan sebelah selatan Danau Toba seperti banjir bandang di Bakkara hingga Simangulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada awal Desember, banjir bandang di Sihotang (Kabupaten Samosir) pada pertengahan November, dan longsor di Desa Siabal Abal III (Tapanuli Utara) pada awal Desember.

Di Kenegerian Sihotang, hujan selama dua jam membuat Sungai Binanga Godang dan Binanga Sitio-Tio meluap. Desa Sihotang, Desa Simarsoit Toba, Desa Hariarapohan, Desa Parmahanan, dan Desa Dolok Raja, kebanjiran. Satu warga meninggal dan sekitar 80 persen lahan pertanian hancur.

Di lembah Bakkara mengalami hal serupa. Pemukiman dan persawahan di Desa Marbun Tonga Dolok (Martodo), Marbun Toruan, Siunong-Unong Julu (Sinju), dan Simamora terkena limpasan air dan lumpur. Lahan budidaya itu hancur, membuat masyarakat akan kehilangan sumber mata pencahariannya.

Sementara di Desa Simangulampe (Humbahas) dan Desa Siparendean, Sipahutar, Tapanuli Utara mengalami banjir bandang terparah dengan korban jiwa dua orang dan 10 orang belum ditemukan. 

Deforestrasi

Bencana alam tak bisa ditolak, tetapi bisa dihindarkan. Slah satu cara menghindari bencana banjir bandang dan tanah longsor dengan menjaga kelestarian hutan. Namun, itulah yang tak terjadi di beberapa kabupaten di sekitar Danau Toba. Kawasan hutan di kabupaten-kabupaten itu mengalami deforestrasi yang parah akibat kehadiran investor seperti PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Perusahaan produsen bubur kertas ini, mengubah kawasan hutan dan mengganti tananam alamiah dengan ekaliptus. Tahun 2023, berdasarkan data di PT TPL, perusahaan yang dituduh punya andil dalam merusak lingkungan ini, melakukan panen raya ekaliptus di wilayah Kabupaten Humabng Hasundutan. Hutan ekaliptus hasil budidaya ditebangi, truk-truk pengangkut kayu hilir mudik ke lokasi penebangan, melintas di jalan lintas Doloksanggul--Sidikalang.  

Panen raya ekaliptus PT TPL sejak September 2023, terjadi bersamaan dengan tingginya curah hujan selama tiga bulan terakhir, yang membuat hutan tidak berfungsi sebagai peresapan air. Air hujan kemudian mengelupak tanah, mengalir ke daerah aliran sungai yang menyebabkan naiknya debit air di sejumlah sungai. Kondisi ini terjadi pada Binanga Sitio-tio dan Binanga Godang, dua sungai yang bermuara di Kenegerian Sihotang.

“Di hulu Tombak Sihotang, yang merupakan DAS kedua sungai tersebut, terlihat melalui tangkapan kamera drone, terjadi penebangan pohon secara masif di wilayah Hutagalung, yang merupakan areal konsesi Toba Pulp Lestari (TPL) sektor Tele. Dari pengukuran jarak dengan menggunakan aplikasi Avenza maps, lokasi banjir bandang hanya berjarak sekitar 3.5 km dari batas konsesi perusahaan tersebut,” kata Ketua Aliansi Tutup Toba Pulp Lestari (TPL), Anggiat Sinaga, dalam rilis yang dikirim ke berbagai media.

Aktivitas seriupa juga terjadi di lembah Bakkara. Sungai Aek Silang, yang meluap, berlokasi di  proyek Food Estate yang mengalir ke Desa Ria-ria. Pada kawasan itu terdapat pembangunan masif dan merupakan lokasi pembangunan PLTA. Hulu SUngai Aek Silang di wilayah Hutagalung, wilayah konsesi budidaya ekaliptus PT TPL.

“Kerusakan hutan yang terjadi di DAS Aek Silang sejak kehadiran perusahaan tersebut tidak bisa dipungkiri, di mana hutan-hutan alam yang tadinya menjadi hulu Aek Silang tepatnya di Kecamatan Pollung saat ini hampir seluruhnya berubah menjadi tanaman monokultur eukaliptus yang mewajibkan deforestasi di setiap panen raya,” jelasnya.

Simangulampe juga korban dari aktivitas yang serupa. Aek Sibuni-buni yang meluap berhulu di Dolok Sibuni-buni. Penelusuran menggunakan drone menunjukkan aktivitas penebangan di kawasan hulu. Bahkan terlihat hamparan tanaman monokultur eukaliptus seluas sekitar 15,6 hektar yang baru dipanen, dan log-log kayu eukaliptus yang tidak diangkut. 

Di beberapa titik banjir bandang di Simangulampe juga ditemukan banyak potongan kayu eukaliptus yang hanyut terbawa air dan lumpur. Belum lagi melihat bahwa dalam tahap pemanenan, juga dilakukan pembukaan jalan yang merusak anak-anak sungai. Beberapa anak sungai yang ada di sekitar areal eukaliptus tersebut tertutup oleh log-log kayu eukaliptus.

Bona Purba dari Kelompok Studi dan Pengembangan Masyarakat (KSPPM), mengungkapkan banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sihotang, Bakkara, Simangulampe, dan Sipahutar menjadi alarm bagi kita bahwa Ekosistem di Tano Batak dalam kondisi memprihatinkan atau kritis.

"Deforestasi yang terjadi secara masif dalam 30 tahun terakhir menghancurkan hutan-hutan tropis kita, dengan alasan pembangunan," katanya.

Tanah longsor di Samosir

Deforestasi adalah penyebab utama terjadinya rentetan bencana ekologis, apalagi jika ia menjadi aktivitas wajib dan berulang dilakukan demi kepentingan bisnis dan pembangunan. Bukan sekadar hujan yang menyebabkan luapan banjir dan longsor, melainkan melemahnya kemampuan hutan menahan air di hulu. Khususnya di kawasan Danau Toba, tidak berlebihan menyatakan bahwa seluruh bencana yang terjadi disebabkan oleh deforestasi yang menghancurkan tutupan hutan dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba.

Lahan PT TPL

Lahan-lahan yang mengalami deforestrasi itu merupakan areal konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL).  Wilayah konsesi TPL di bukit-bukit yang merupakan hulu dari sungai-sungai yang mengalir ke Danau Toba, mengalami pengikisan pasca panen raya akibat tingginya curah hujan. 

Hulu sungai-sungai yang meluap dan menimbulkan bencana banjir merupakan areal konsesi PT TPL. Di hulu Aek Silang, misalnya, berdasarkan data PT TPL yang didapat Sinar Tabagsel dari website resminya, kawasan hutan merupakan hutan ekaliptus areal budidaya perusahaan. Awalnya, kawasan yang menjadi hulu sungai dan sepanjang daerah aliran sungai merupakan hutan alam, namun kemudian menjadi tanaman monokultur eukaliptus yang mewajibkan deforestasi di setiap panen raya.

Simangulampe juga korban dari aktivitas yang serupa. Aek Sibuni-buni yang meluap berhulu di Dolok Sibuni-buni. Melalui penelusuran menggunakan drone, kondisi hulu memang sudah sangat meprihatinkan dengan adanya kegiatan penebangan hutan.

Terlihat hamparan tanaman monokultur eukaliptus seluas sekitar 15,6 hektar yang baru dipanen, dan log-log kayu eukaliptus yang tidak diangkut. Di beberapa titik banjir bandang di Simangulampe juga ditemukan banyak potongan kayu eukaliptus yang hanyut terbawa air dan lumpur. Belum lagi melihat bahwa dalam tahap pemanenan, juga dilakukan pembukaan jalan yang merusak anak-anak sungai. Beberapa anak sungai yang ada di sekitar areal eukaliptus tersebut tertutup oleh log-log kayu eukaliptus.

Direktur TPL, Jandres Silalahi, dalam rilis yang diasiarkan website resmi PT TPL mengungkapkan turut prihatin dan merasakan apa yang sedang dialami oleh masyarakat. Dia menjelaskan, dari hasil data yang dikumpulkan tim TPL di lapangan, banjir bandang Samosir disebabkan oleh sejumlah aspek, yakni curah hujan yang tinggi selama 12 jam, kondisi tutupan lahan Daerah Tangkapan Air (DTA) banjir sebagian besar (75%) berupa non hutan sehingga kemampuan tanah untuk meresap air (intersepsi) sangat rendah.

Selanjutnya kondisi kelerengan lahan ± 73% curam dan sangat curam, serta banyaknya material lumpur dan bebatuan di dasar sungai, yang menyebabkan tersumbatnya sungai Sitio-tio.

“Dipastikan tidak ada pengaruh atau keterkaitan operasional TPL dengan penyebab banjir ini, karena aliran air DTA banjir Siparmahan Sihotang adalah ke timur dan dialirkan secara langsung ke Danau Toba sedangkan DTA TPL adalah ke arah barat daya (Aek Silang) dan barat laut (Lau Renun) ini berarti arah aliran konsesi TPL Tele dan DTA banjir bertolak-belakang dan diperkuat dengan tidak adanya kayu jenis eucalyptus dalam material banjir”, kata Jandres.

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Owner UD Angkola Kopi Sipirok, UMKM binaan Rumah BUMN Padang Sidempuan, dalam acara Hybrid Expo 2022 di Gedung Sarinah Jakarta yang dibuka oleh Menteri BUMN 28 September hingga 2 Otober 2022 (Foto: Dok Rumah BUMN)

Jurnalis: Budi Hutasuhut | Editor: Efry Nasaktion 

Rumah BUMN sebuah bangunan permanen yang berdiri di halaman kompleks PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelanggan (UP3) Padang Sidempuan. Tepat di pinggir Jalan Raja Inal Siregar Batunadua, gedung yang berfungsi sebagai cafe sekaligus etalase ragam produk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) itu dikelola oleh Usaha Dagang Angkola Kopi Sipirok (UD AKS) sejak 2019 lalu.

Owner UD AKS, Sholi Pohan, masih ingat ketika pertama kali terjun di bisnis minum kopi. Tahun 2013 waktu itu, dia membuka cafe sederhana di Pining Nabaris, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bermodal pengalaman mengelola kopi yang diperoleh di Aceh, perantau asal Aceh yang memilih pulang ke kampung halamannya di Sipirok ini kemudian mengubah bangunan warisan keluarga itu jadi cafe sederhana. 

Awalnya bangunan itu kedai kopi tradisional, tempat warga sekitar menikmati minuman kopi varietas robusta. Dia merancang interior bangunan, membariskan toples-toples kaca berukuran 10 liter dan mengisinya dengan roasting berbagai varietas kopi. Berfungsi sebagai etalase kopi sekaligus hiasan, pemandangan itu menarik perhatian orang-orang yang melintas di jalan raya di depan cafe, yang kemudian segera singgah.

"Saya memulai menjual minuman kopi varietas arabika," kata Sholi Pohan, mengenang bagaimana dia mengawali Usaha Dagang Angkola Kopi Sipirok (UD AKS), ketika Sinar Tabagsel menemuinya di Rumah BUMN Padang Sidimpuan yang dikelolanya sejak 2019 lalu. 

Merek Angkola Kopi Sipirok (AKS) itu dia pasang di depan cafe sederhana itu. Namun, seperti telah dia duga, tidak banyak pelanggan yang datang. Penyebabnya sudah jelas, AKS menawarkan minuman kopi varietas arabika. Sementara masyarakat yang terbiasa minum kopi varietas robusta, kesulitan mengubah kebiasaan minum kopi. 

Tapi Sholi Pohan tidak berkecil hati, terus berusaha memperkenalkan minuman kopi varietas arabika. Tujuannya mendirikan AKS memang untuk memperkenalkan minuman kopi varietas arabika kepada masyatrakat. Pasalnya, masyarakat di Kecamatan Sipirok sedang giat-giatnya membudidayakan kopi varietas arabika yang dinamai Kopi Sigarar Utang, meskipun selama ini masyarakat terkenal dengan produksi kopi varietas robusta.  

Budidaya kopi arabika ini pertama kali dibawa oleh pengungsi asal Aceh yang dipindahkan pemerintah ke Desa Poldung, Kecamatan Sipirok,  pada tahun 1999. Di tempat tinggal mereka, para pengungsi membudidayakan kopi varietas Arabika yang bibitnya dibawa dari Aceh. Varietas kopi arabika itu disebut sebagai Kopi Ateng. Kata Ateng akronim dari nama daerah, Aceh Tengah. Hasil kebun mereka berlimpah, budidaya kopi itu berjalan sukses. 

Para pengungsi asal Aceh menjadi buah-bibir masyarakat Kecamatan Sipirok. Beberapa di antara masyarakat sengaja datang untuk belajar budidaya kopi Ateng sekaligus membeli bibit kopi tersebut. Ternyata, hasil budidaya yang dilakukan masyarakat berkembang pesat hanya dalam hitungan beberapa tahun. Para petani mulai memetik hasil, dan produksi biji kopi arabika mulai berlimpah.

"Awalnya para petani mengira kopi Ateng itu untuk bahan baku mesiu. Saya memperkenalkan jenis minuman kopi dari kopi Ateng itu," katanya.

Meskipun Sholi Pohan sudah menduga akan kesulitan mengubah kebiasaan minum kopi masyarakat, tapi dia tetap mengupayakan agar citra minuman kopi varietas arabika bisa meningkat. Upaya itu gayung bersambut dengan panitia kegiatan Festival Minum Kopi yang digelar masyarakat perantau asal Sipirok pada tahun 2014. 

Saat itu, seorang pengusaha kopi di Jakarta, pulang kampung dan mengajak masyarakat menggelar Festival Minum Kopi untuk merayakan Hari Lebaran bersama. Sholi Pohan dan sejumlah pengusaha kopi bubuk lokal ikut dalam kepanitian. Sholi Pohan  menawarkan kegiatan berupa pelatihan bagi petani kopi arabika. 

Budi Hutasuhut, salah seorang panitia Festival Minum Kopi Sipirok 2014, menyambut usulan itu dengan harapan banyak petani kopi yang bisa ikut. Dan, benar, petani kopi dari berbagai daerah berdatangan, mendaftar untuk ikut pelatihan di mana Sholi Pohan menjadi salah seorang trainer. 

Festival Minum Kopi itu dikemas sebagai kegiatan yang dinilai Museum Rekor Indonesia (MURI).  Ini puncak kegiatan dari beberapa kegiatan produktif yang dikemas dalam rangka mensosialisasikan budidaya kopi arabika. Kepada para petani kopi diperkenalkan bisnis kopi arabiuka dari hulu sampai hilir. Mulai dari usaha pembibitan, budidaya, sampai pengolahan hasil budidaya. Diakhir dengan kegiatan minum kopi bersama seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Sipirok.

Ribuan masyarakat Kecamatan Sipirok tercatat dalam MURI ikut terlibat dalam festival menimun kopi yang berasal dari varietas arabika. Ternyata, masyarakat bisa menikmati kopi varietas arabika itu. Sejak itu, perlahan-lahan minuman kopi arabika mulai dikenal dan bisa dinikmati masyarakat. 

Dampak dari Festival Minum Kopi, usaha yang digeluti Sholi Pohan mulai menunjukkan geliat pertumbuhan yang baik, apalagi cafe-cafe baru mulai bermunculan di Kecamatan Sipirok. Cafe-cafe menjadi sektor usaha baru yang dikelola generasi muda itu menawarkan minuman kopi varietas Arabika. Selain itu, masyarakat semakin bersemangat membudidayakan kopi arabika membuat usaha pembibitan kopi bermunculan di Kecamatan Sipirok. 

Owner UD AKS, Sholi Pohan, pelaku UMKM yang merupakan binaan Rumah BUMN Padang Sidempuan, sedang menawarkan produk UMKM di Rumah BUMN Padang Sidimpuan.

Bagian dari Rumah BUMN

Setelah kopi arabika menjadi fenomena baru bagi petani kopi di Sipirok, ditandai semakin banyak lahan budidaya kopi arabika yang baru dibuka, Sholih Pohan memfokuskan usaha UD AKS di Kota Padang Sidimpuan. Sejak itu mulai muncul produksi bubuk kopi dan roasting kopi merek AKS, yang awalnya sering ditampilkan di arena-arena pameran pembangunan yang digelar pemerintah daerah. 

"Hasil panen petani kopi harus ditampung. Kami menampungnya dan menjual kembali dalam bentuk produk siap olah seperti greend bean dan  roasting biji kopi untuk pelangan di berbagai daerah, terutama para pengusaha cafe," kata Sholi Pohan. 

Memiliki pelanggan yang mengharapkan kiriman greend bean atau roasting kopi tiap bulan, memaksa Sholih Pohan untuk terus berkomunikasi dengan petani kopi arabika di Sipirok. Hasil panen para petani ditampung, kemudian diolah kembali. Begitu terus-menerus hingga usaha budidaya kopi arabika memberi alternatif sumber pendapatan baru bagi petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Perkembangan usaha UD AKS ini ternyata diikuti dengan lahirnya jenis usaha serupa di Sipirok. Semakin banyak pelaku UMKM yang mengandalkan kopi arabika hasil budidaya petani Sipirok yang membuka usaha roasting kopi maupun yang memproduksi bubuk kopi untuk konsumsi seperti Tabo Coffee, Ondocoffee, Kopi Raja, Kopi Kincir, dan banyak lagi. 

Kebutuhan kopi dari pelaku UMKM yang baru muncul berasal dari hasil budidaya petani kopi. Akibatnya, hasil budidaya yang ada menjadi berkurang, terutama karena petani kopi lebih memilih menjual koipi kepada pedagang pengumpul yang merupakan agen dari para pengusaha ekspor kopi di Medan. 

"Kopi arabika Sipirok yang merupakan varietas Sigararutang, diekspor pengusaha setelah dicampur dengan produk kopi varietas serupa dari daerah lain. Kopi Sipirok belum mencukupi untuk ekspor, karena produktivitasnya masih rendah sementara kuota ekspor sangat tinggi," kata Sholi Pohan.

Sejak itu Sholih Pohan tak lagi berpikir untuk mengekspor kopi arabika Sipirok, tapi memikirkan solusi lain untuk pengembangan usaha UD AKS dengan memproduksi kopi untuk segmentasi pasar dalam negeri. Sekali-sekali Sholi Pohan mengirim produk UD AKS ke luar negeri, ke beberapa kenalan yang ingin menikmati kopi varietas arabika dari Sipirok. 

"Saya beruntung bermitra dengan PLN dan mendapat kepercayaan mengelola Rumah BUMN," kata Sholi Pohan.

Nanang, pimpinan MJ Coffee, salah satu pelaku UMKM yang juga binaan Rumah BUMN Padang Sidimpuan lewat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero).

Bersama Rumah BUMN, dia telah membawa dan memperkenalkan produk kopi arabila Sipirok ke berbagai daerah dan negara. Misalnya, saar berpameran di Trade Mission Singapore yang digelar di Westt Malll Singapore tahun 2023 ini. 

Di ajang pameran itu, varian kopi yang laris manis terjual seperti jenis kemasan ecotica dihargai 6 dollar Singapore setara Rp69 ribu per 100 gram. Selain itu, varian kopi luwak, peabearry, specialty, dan gula semut aren yang harganya ada mencapai 60 dollar Singapore per 250 gram.

AKS berkolabirasi dengan Kadin Indonesia, dan Rumah BUMN mengikuti pameran Trade Mission Singapore 2023 sejak 3 hingga 9 April 2023. Di acara itu, ada sekitar 28 binaan 11 Perusahaan BUMN di Indonesia, antara lain PLN (Persero) yang menampilkan berbagai macam produk UMKM pilihan Kementerian BUMN ditawarkan kepada masyarakat di Singapore.

Sholi Pohan mengaku, dia mengikuti pameran itu untuk pengembangan kapasitas dan akses ke pasar global bagi UMKM Indonesia. Nantinya, Kadin Indonesia akan menindaklanjuti hasil pameran dengan membuat trading house untuk melakukan ekspor secara regular.

“Sudah saatnya pelaku UMKM mampu bersaing dalam pasar global. Dinamika bisnis global harus bisa diikuti pelaku UMKM,” ujarnya.

Selain bazzar expo, selama kegiatan di Singapore melibatkan pelaku UMKM dalam pelatihan peningkatan kapasitas intensif untuk ekspansi pasar global, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan EnterpriseSG yang dihadiri Duta Besar RI untuk Singapore Pak Suryo Pratomo.

"Saya berharap pelaku UMKM bisa berkembang pesat. Semua ini kami peroleh berkat PLN Peduli yang berperan mendukung pengembangan UMKM. Semoga makin banyak pelaku UMKM yang berkembang," katanya.

KECELAKAAN. Kecelakan lalu lintas rutin terjadi di tanjakan maut Batu Jomba, yang ada di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Jurnalis: Budi P Hutasuhut | Editor: Hady K Harahap

Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), belum ada tanda-tanda pemerintah akan memperbaiki jalur Batu Jomba. Tanjakan ekstrem dan berbahaya di Desa Bulupayung, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, itu makin parah dan hampir tiap hari memakan korban para pengendara kendaraan.

Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tinggal hitungan hari. Pada saat itu, mobilitas berbagai jenis kendaraan yang melintasi jalur Lintas Tengah Pulau Sumatra akan tinggi. 

Pasalnya, ribuan pemudik  dari berbagai kota akan pulang kampung ke berbagai daerah di Provinsi SUmatra Utara untuk merayakan Nataru bersama keluarga.  Tapi, mudik yang seharusnya membawa kebahagiaan bisa berbalik jadi kesengsaraan apabila pemerintah tidak menyediakan infrastruktur yang baik.

Pemerintah harus memastikan infrastruktur jalan raya sudah baik untuk menyambut meningkatnya mobilitas kendaraan para pemudik menjelang Nataru. Sayangnya, jalur Lintas Tengah Sumatra, terutama di beberapa titik yang melintasi Kabupaten Tapanuli Selatan, belum dibenahi sampai sekarang.  Salah satu titik paling krusial yang akan menghambat kelancaran lalu lintas arus mudik Nataru adalah tanjakan Batu Jomba. 

Ruas jalan yang panjangnya tak lebih 150 meter itu kini jadi momok yang menakutkan bagi para pengendara kendaraan. Kondisi jalan yang menanjak, permukaannya tak lagi beraspal, dan masih diperparah oleh tumpukan batu kerikil dan batu split yang membuat roda kendaraan acap terpeleset. Sementara di kiri atau kanan ruas jalan itu, menganga sebuah jurang yang tidak punya pagar pembatas.

Tanjakan ekstrem Batu Jomba terakhir kali diperbaiki jelang libur Idulfitri 1443 H/2022 M lalu. Perbaikan yang dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatra Utara itu terkesan sekadar menutupi kerusakan pada permukaan jalan di tanjakan Batu Jomba dengan batu kerikil dan split yang disiram aspal. 

Kualitas perbaikan yang alakadar itu  tak mampu menahan tingginya tingkat mobilitas kendaraan para pemudik Lebaran. Tak sampai hitungan pekan, batu-batu krikil dan batu split berlepasan dari pemasangan, membuat kendaraan yang melintasinya jadi tertahan. 

"Perbaikan jalan Batu Jomba jelang Idulfirti 2022 tak bertahan satu minggu. Permukaan jalan langsung mengelupak. Sampai hari ini belum pernah ada perbaikan lagi," kata Husin, sopir truk asal Padang Sidimpuan yang ditemui Sinar Tabagsel di sekitar tanjakan Batu Jomba. Dia mengaku rutin melintasi jalur Batu Jomba selama 2023 untuk mengangkut barang dari Medan ke Jakarta dan pernah sekali mengalami kecelakaan di Batu Jomba. 

Pengakuan Husin senada dengan pengakuan rombongan vloger  yang rutin datang mengontrol kondisi tanjakan Batu Jomba untuk membuat konten guna disiarkan di kanal-kanal Youtube, Tiktok, Istagram, Facebook. Beberapa dari mereka mengatakan, tiap hari selalu ada kendaraan yang mengalami kecelakaan, terutama truk-truk bertonase besar. Truk-truk pengangkut barang itu tak mampu melampaui tanjakan yang buruk, sering justru kendaraan tiba-tiba mengalami kerusakan hingga mundur tanpa bisa dikontrol. Truk-truk yang mengalami kerusakan itu akhirnya terbalik. 

"Kami merekam truk-truk yang kesulitan menanjak dan mundur sebelum akhirnya terbalik. Masyarakat menonton video-video itu terutama pihak keluarga dari para sopir truk yang melewati jalur Batu Jomba," kata Ronald Hutapea, pemilik akun Youtube Sarjana Jalanan.

Video-video yang disiarkan para vloger lewat akun media sosial mereka, menjadi informasi yang selalu viral di media sosial. Beberapa video dibagikan hingga puluhan ribu kali oleh netizen hingga menjadi viral di kalangan masyarakat luas. Bahkan, fragmentasi gambar audio visual yang  menampilkan beratnya perjuangan para sopir untuk bisa melewati tanjakan ekstrem Batu Jomba, menarik perhatian warganet di China. Potongan-potongan video yang diunggah para vloger, disiarkan ulang warganet di China dengan narasi yang menginformasikan betapa buruknya infrastruktur jalan raya bernama jalur Batu Jomba yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan itu.

Viralnya kondisi tanjakan ekstrem Batu Jomba menjadi momok yang menakutkan bagi para pemudik saat libur Nataru bila tidak segera diperbaiki. Video yang muncul di media sosial menampilkan sulitnya perjuangan para sopir untuk melewati tanjakan Batu Jomba menjadi pengalaman menakutkan yang akan membuat kenyamanan mudik Natura menjadi terganggu. Jalur ini memaksa para pemnudik ekstra hati-hati saat melintasinya, yang akhirnya lokasi Batu Jomba akan menjelma jadi kantong kemacetan lalu lintas yang menghambat prosesi pulang kampung para pemudik. 

Masyarakjat pengguna jalan sudah tentu akan melimpahkan kesalahan kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, sebagai Kepala Daerah yang tidak mampu menjaga aset negara yang berbentuk jalan raya. Namun, Bupati Tapanuli Selatan selalu menolak dipersalahkan mengingat status Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatra merupakan jalan negara yang bukan wewenang pemerintah daerah. 

Bupati Dolly Putra Parlindungan Pasaribu pernah mengungkapkan hal serupa ketika diwawancarai presenter Apa Kabar Indonesia Siang yang tayang di kanal Youtube TVOne.  Ketika ditanya presenter bagaimana tindakan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengantisipasi jalur Batu Jomba itu, Bupati Dolly Putra Parlindungan Pasaribu mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat karena sifatnya hanya berkoordinasi. 

Menanggapi pernyataan Bupati Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, enterpreneur Ronald Sinaga mengatakan Kepala Daerah terlalu sering mengeles dan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah  pusat. Tapi, Bupati Dolly mengatakan pihak pemerintah daerah tidak bisa berbuat selain koordinasi karena hal itu diatur oleh undang-undang.

Jurnalis: Ronald Hutapea | Editor: Budi P Hutasuhut  

Tanjakan Batu Jomba yang ekstrem dan rutin memakan korban pengendara kendaraan, terutama sopir-sopir truk berkapasitas besar,  mengundang para yuotuber partikelir datang mengabadikan momen saat truk-truk mengalami kecelakaan.  Video yang mereka hasilkan dan disiarkan di akun Youtube, selalu menjadi viral, ditonton jutaan kali, dan diunggah berkali-kali bahkan sampai ke luar negeri.

Memakai peralatan seadanya berupa kamera handphone, Ronald Hutapea mengambil gambar sebuah truk yang melaju menuju tanjakan ekstrem Batu Jomba. Berdiri di pinggir jalan raya, kreator video Youtuber yang memiliki akun Sarjana Jalanan  ini, mengikuti truk engkel yang sarat beban. Di dalam video berdurasi  15 menit  yang diunggah pada 21 November 2023, tampak truk engkel BB-5823-FP merayap dan tertatih melewati tanjakan Batu Jomba. 

Belum sampai ke bagian jalan yang landai, mesin truk mendadak berhenti. Sopir kesulitan mengendalikan kemudi karena tenaga mesin nmendadak lemah. Upaya sopir menginjak pedal gas lebih dalam justru membuat roda tertanam di tumpukan batu split dan koral. Warga terpaksa mengganjal roda agar truk itu tak mundur dan akhirnya tergelincir. Namun demikian, truk engkel itu akhirnya terperangkap di tumpukan batu split sehingga harus ditarik dengan truk lain.

Sarjana Jalanan bukan satu-satunya akun Youtube yang menyiarkan video-video peristiwa terbaru yang terjadi di tanjakan Batu Jomba. Ada akun CCTV Batu Jomba, Batujoma TV,  CCTVSipirokofficial, CCTVRodahitam, dan lain sebagainya. yang rutin menyiarkan peristiwa ketika sopir-sopir truk kesulitan melewati tanjakan ekstrem Batu Jomba. 

Para Youtuber pengelola akun di Youtube itu sengaja datang  dan menunggu momentum di sekitar tanjakan ekstrem Batu Jomba. Tiap hari, lima sampai 10 Youtuber berdiri di pinggir jalan, siap dengan peralatan sederhana berupa handphone. 

"Masyarakat ingin tahu kondisi terbaru dari Batu Jomba," kata Ronald Hutapea yang video-video di akun Sarjana Jalanan miliknya berkali-kali viral. Bahkan, para netizen yang menonton video-video itu acap menanyakan kabar terbaru dari Batu Jomba. 

Beberapa sopir truk yang ditemui Sinar Tabagsel   mengaku, mereka sangat terbantu oleh informasi yang disampaikan para youtuber lewat akun Youtube mereka. Tidak jarang, sebelum memutuskan berangkat, para sopir mengaku lebih dahulu memastikan kondisi di Batu Jomba melalui laporan langsung yang disampaikan para Youtuber. 

TERGULING. Truk engkel bermuatan telur, terguling di tanjakan ekstrem Batu Jomba.

Jurnalis: Budi P Hutasuhut | Editor: Hady K Harahap

Batu Jomba, tanjakan ekstrem di kawasan Desa Bulu Payung, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, masih jadi mimpi buruk bagi para sopir truk pengangkut barang. Ruas jalan sepanjang 50 meter itu tak kunjung diperbaiki dari tahun ke tahun, hanya ditimbun dengan batu split dan batu koral tanpa aspal.

Mahmud (43) meraung-raung sambil memegangi kepalanya. Beberapa menit sebelumnya, dia menginjak gas truk engkel yang dikendarainya, semakin dalam dia menekan pedal gas ketika tiba di tanjakan ekstrem Batu Jomba.  Tepat di ujung tanjakan, di bagian jalan yang dipenuhi batu split dan koral, ban depan truk itu mengangkat nyaris setengah meter. 

Saat dua roda depan itu terbanting ke jalan, terdengar bunyi keretak yang menandakan as roda patah. Dia gugup, truk meluncur mundur. Dia tak mampu mengendalikan kemudi, truk yang membawa ratusan ton telur ayam itu pun terbalik.

Orang-orang yang berkerumun di kawasan itu,  segera memberi pertolongan. Bergegas mereka memaksa membukakan pintu truk, mengeluarkan sopir dan keneknya. Mahmud dan keneknya selamat.  

Begitu turun, Mahmud tak percaya dengan pemandangan di hadapannya. Telur-telur berserakan di jalan. "Mate ma au (matilah aku)!" teriaknya, sambil menceritakan kalau dia hanya seorang sopir yang menyewa truk milik orang lain untuk dipakai mengirimkan telur. Si pemilik truk, kata dia, tidak mau tahu soal apa yang dibawa dan hanya perduli pada ongkos sewa truk. 

"Kalau sudah begini, aku harus ganti rugi telur sekaligus memperbaiki kerusakan truk," katanya.

Mahmud bukan satu-satunya sopir truk yang dihancurkan tanjakan ekstrem Batu Jomba.  Hampir tiap hari, ada saja sopir truk yang kurang beruntung melewati tanjakan ekstrem Batu Jomba.  Para sopir truk ini terpaksa mengeluarkan biaya untuk mengganti barang-barang yang dibawa akibat truk yang dikjendarainya terguling. 

"Mau untung malah buntung," gerutu Ahmad Alwi (34), sopir truk Colt Diesel Double yang mengalami patah as dan nyaris masuk ke dalam jurang. Laki-laki asal Jakarta ini mengaku membawa barang pecah-belah dari sebuah gudang di Belawan atas permintaan seorang pengusaha di Jakarta. Sebagian dari barang-barang itu sudah hancur, mengalami benturan saat truk meluncur mundur dengan deras dan akhirnya menabrak gundukan tanah di pinggir jurang.

Ahmad Alwi mengaku, sejak awal dia sudah tak yakin akan sanggup melewati jalur ekstrem Batu Jomba, tetapi dia tidak punya pilihan.  Ketika dia mencobanya,  dugaannya tidak salah. Truk Colt Diewsel Double yang masih baru itu,  salah memiloih jalur akibat batu split dan koral di permukaan jalan membuat jalur roda jadi melenceng. 

"Bukan perkara kendaraan yang dibawa sudah tua sehingga tidak lagi bertenaga saat menanjak," kata Yusuf (51), warga setempat. "Truk-truk yang masih baru pun acap terguling di sini."

Kondisi tanjakan ekstrem Batu Jomba yang tak kunjung diperbaiki menjadi kawasan yang rawan terjadi kecelakaan. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di sekitar jalur itu, bagai dibebani rasa tanggung jawab untuk terus mengawasi jalur lalu-lintas tersebut. Masyarakat mengaku jatuh kasihan kepada para sopir yang tak sanggup melewati jalur dan butuh bantuan.

"Warga kami sering harus turun tangan membantu sopir-sopir agar kendaraan mereka tidak terguling," kata Marjuki, warga setempat, yang selalu bergegas membantu mengganjal setiap truk yang tak sanggup menanjak. 

Untuk bantuan itu, warga tidak pernah menuntut tarif. Tapi, keberadaan mereka di sekitar jalur ekstrem sering disalahartikan orang-orang, seakan-akan keberadaan mereka hanya untuk memanfaatkan kegagalan para sopir.   

"Saya bersyukur karena dibantu warga," kata Johan, sopir truk box yang tak sanggup menanjak, dan baru bergerak setelah warga beramai-ramai mendorongnya. "Saya mungkin akan terguling kalau tak dibantu."

 Juan Sitorus | Jurnalis Sinar Tabagsel di Medan

Sertifikat aset milik Pemda Kota Padang Sidimpuan baru keluar setelah 22 tahun menjadi daerah otonomi yang memekarkan diri dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2001 lalu. Sebanyak 194 sertifikat itu diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Hadi Tjahjanto di Aula Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan, Kamis, 20 Juli 2023.

Persoalan aset milik Pemda Kota Padang Sidimpuan atau barang milik daerah (BMD) sejak 2001 pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan tidak kunjung diselesaikan. Aset-aset yang seharusnya langsung dibagikan begitu Kota Padang Sidimpuan menjadi daerah otonomi baru, ternyata tidak serta-merta dibagikan. Pasalnya, Kabupaten Tapanuli Selatan masih bertahan di wilayah Kota Padang Sidimpuan, sehingga menimbulkan persoalan krusial terkait penataan aset Pemda Kota Padang Sidimpuan.

Persoalan penataan aset ini beresiko terhadap tidak tertibnya penataan aset Kota Padang Sidimpuan. Pasalnya, Pemda Kota Padang Sidimpuan tidak memiliki kepastian hukum terkait keberadaan aset-asetnya pasca pemekaran wilayah akibat belum adanya kejelasan pembagian aset tersebut. Belum tertatanya aset selama bertahun-tahun berimplikasi terhadap tidak diperolehnya predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) atas laporan keuangan setiap tahun. 

Wali Kota Padang Sidimpuan pertama, Zulkarnain Nasution, yang berkuasa selama dua, dan Wali Kota Andar Amin Harahap yang menggantikan Zulkarnain Nasution, tersandera kepentingan Pemda Tapanuli Selatan yang masih belum bersedia pindah dari wilayah Kota Padang Sidimpuan.  Alasan kabupaten induk ini, mereka belum memiliki sarana dan prasarana perkantoran yang memadai sebagai pusat pemerintahan di Kota Sipirok karena masih dalam proses pembangunan. 

Namun, setelah Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan di Kota Sipirok selesai dibangun dan diresmikan pada 2017, ternyata Pemda Tapanuli Selatan yang dipimpin Bupati Syahrul Mangapul Pasaribu tidak langsung menyerahkan aset hasil pemekaran kepada Kota Padang Sidimpuan. Akibatnya, persoalan penataan aset milik Pemda Padang Sidimpuan tetap bermasalah, sehingga mempengaruhi sistem penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun.

Pada tahun 2021, setelah Dolly Pasaribu resmi menjadi Bupati Tapanuli Selatan, persoalan pembagian aset pasca pemekaran antara Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Pemda Kota Padang Sidimpuan mulai menemukan titik terang. Komunikasi intens antara Irsan Effendi Nasution yang menjadi Wali kota Padang Sidimpuan dengan Bupati Dolly Pasaribu terkait penyerahan aset, akhirnya direalisasikan dalam acara penandatanganan berita acara serah terima barang milik daerah di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis, 19 Desember 2021. 

Pemkab Tapanuli Selatan menyerahkan sejumlah aset miliknya ke Pemda Kota Padang Sidimpuan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Kepada Sinar Tabagsel, Wali Kota Padang Sidimpuan, Irsan Effendi Nasution, mengatakan jumlah barang milik daerah yang diserahterimakan sebanyak 28 bidang seperti kantor Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Bappeda, Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan lain sebagainya.

194 Sertifikat Aset

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Hadi Tjahjanto, menyerahkan 1.117 sertifikat tanah kepada 21 pemerintah daerah di Provinsi Sumatra Utara, di mana 194 di antaranya merupakan sertifikat aset milik Pemda Kota Padang Sidimpuan.

Hadi Tjahtjanto mengatakan, sertifikat yang diberikan merupakan hasil dari rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur yang diikuti oleh seluruh Bupati dan Wali Kota serta kantor pertanahan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Masih banyak yang belum diselesaikan, namun dengan hasil yang sekarang yang sangat sangat luar biasa ini. Saya yakin permasalahan di lapangan akan selesai karena permasalahan di lapangan sudah teridentifikasi," kata Hadi.

Hadi menambahkan, ada dua permasalahan tanah yang dihadapi hampir seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Yang pertama, bidang-bidang tanah milik pemda baik provinsi, kabupaten dan kota itu semuanya sudah terukur, hanya tinggal pemerintah kabupaten dan kota itu menyerahkan berkasnya.

"Permasalahan lainnya, pemerintah kabupaten dan kota harus menunjukkan lokasi dan batas tanahnya karena ada sebagian tanah itu yang masuk di kawasan hutan," katanya.

Dari 1.117 sertifikat aset yang diberikan Meteri ATR/BPN itu, milik  Pemprov Sumut sebanyak 214 sertifikat tanah dan 77 sertifikat rumah ibadah, Kota Medan 200 sertifikat, Padang Sidempuan 194 sertifikat, Tapanuli Selatan 127 sertifikat, Kabupaten Karo 71 sertifikat.

Kemudian Kabupaten Labuhan Batu 70 sertifikat, Kabupaten Dairi 36 sertifikat, Kota Tebingtinggi 34 sertifikat, Humbang Hasundutan 24 sertifikat, Kabupaten Simalungun 21 sertifikat.

Kota Binjai 21 sertifikat, Kabupaten Langkat 21 sertifikat, Pakpak Bharat 20 sertifikat, Kota Tanjung balai, 15 sertifikat, Kabupaten Deliserdang 15 sertifikat, Kabupaten Toba 13 sertifikat, Kabupaten Mandailing Natal 12 sertifikat, Tapanuli Tengah 10 sertifikat, Serdang Bedagai 10 sertifikat, Nias Selatan 2 sertifikat.

Budi Hutasuhut | Jurnalis Sinar Tabagsel

Bangunan berornamen rumah adat Batak Angkola bercat putih itu sesungguhnya sangat mentereng. Tapi kondisinya tak terurus, bertahun-tahun tak dipakai, tersembunyi di dalam hutan belukar semak di Kelurahan Bunga Bondar, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebuah papan merek berupa plat besi seukuran 2 m x 80 cm dengan tiang dari pipa besi berdiri di halamannya,  tapi tak ada lagi huruf yang terbaca di sana. Tiang besi itu sendiri sudah dimakan korosi.   

Tahun 1987 pertama kali merek itu ditancapkan, dan gedung seluas sekitar 350 m2 itu diresmikan Gubernur Sumatra Utara Raja Inal Siregar. Tulisan yang tertera pada merek itu berbunyi: “Unit Pertenunan Mitra Usaha PT Indosat Kelurahan Bunga Bondar, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan”.  Inilah proyek prestisius (pilot project) dari Gubernur Sumatra Utara yang terkenal dengan program pembangunannya, Marsipature Huta Na Be (Martabe). 

Gubernur Raja Inal Siregar seorang perwira tinggi ABRI, berpangkat mayor jenderal, mendapat dukungan dari Presiden Soeharto untuk menjadi Gubernur Sumatra Utara. Waktu itu, para menteri dalam Kabinet Pembangunan Presiden Soeharto, banyak diisi tokoh-tokoh yang berasal dari Provinsi Sumatra Utara, khususnya dari wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan -- sebelum kabupaten ini dimekarkan pada tahun 1999. 

Gerakan Martabe, digaungkan Raja Inal Siregar sebagai gerakan "cinta kampung halaman", ditandai dengan melibatkan semua perantau di luar Provinsi Sumatera Utara agar ikut berpartisipasi membangun daerah kelahirannya masing-masing.  Raja Inal Siregar yang kelahiran Kelurahan Bunga Bondar, mengawali gerakan itu dengan membangun infrastruktur untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat daerah lewat industrialisasi budaya wastra (kain).  Mendapat dukungan modal dari PT Indosat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang telekomunikasi,  dua gedung sebagai sentral pertemuanan ATBM dibangun di Kecamatan Sipirok. Selain di Kelurahan Bunga Bondar, satu lagi dibangun di Desa Padang Bujur. 

Ketika gedung di Kelurahan Bunga Bondar diresmikan, di dalam gedung itu ada 10 unit ATBM, dan para penenun yang sedang bekerja. Para penenun itu, semuanya masih anak gadis, baru saja selesai mengikuti pelatihan bertenun ATBM dengan penenun di Silungkang, Sumatra Barat. Itu sebabnya, pusat ATBM itu awalnya lebih dikenal sebagai tenun Silungkang, meskipun saat ini dikenal sebagai tenun Sipirok.

Sejak peresmian dua gedung pusat industri tenun, Kecamatan Sipirok kemudian dikenal sebagai sentra industrui tenun. Bertenun bagi masyarakat Sipirok merupakan salah satu jenis mata pencaharian yang diperoleh secara turun-temurun, dan bentuknya berupa tenun tradisional (gedokan) yang menghasilkan kain tradisional Abit Godang dan Parompa Saudun. Kedua jenis kekayaan tradisi wastra masyarakat Sipirok ini, diproduksi untuk kepentingan adat-istiadat. Kedua jenis wastra ini harus ada dalam setiap kegiatan adat-istiadat, sehingga penenunnya akan selalu ada dan produksi Abit Godang maupun Parompa Sauudun tidak akan pernah berhenti selama adat-istiadat menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. 

Keterampilan bertenun gedokan itulah yang ditingkatkan dengan kehadiran pusat pertenunan ATBM, di mana para penenun diberdyakan agar tidak hanya memproduksi wastra untuk kepentingan adat-istiadat. Tenun ATBM diharapkan memproduksi kain (tektil) untuk kebutuhan sandang, sehingga tingkat produksinya bisa lebih banyak guna memenuhi kebutuhan pasar. 

Setelah peresmian berbagai infrastruktur pusat pertenunan ATBM, Kelurahan Bunga Bondar kemudian santer sebagai daerah produksi tenun kain khas Kecamatan Sipirok. Kain tenun ini mengandalkan ornament-ornamen tradisional seperti yang banyak ditemukan pada ulos (kain adat). Namun, dua unit pusat pertenunan ATBM itu, dalam perkembangan akhir-akhir ini, tidak kedengaran lagi geliatnya sebagai pusat produksi kain tenun khas Sipirok. 

Kondisi paling parah terjadi di Kelurahan Bunga Bondar, karena fasilitas-fasilitas bantuan PT Indosat  dibiarkan terbengkalai dan tak diurus. Gedung mentereng sebagai tempat usaha yang dibangun dengan disain khas rumah adat Batak Angkola, tersembunyi di dalam belukar dan rusak pada beberapa bagian. Gedung itu menjadi bangunan tua yang menunggu saat untuk rubuh. Berbagai fasilitas berupa peralatan ATMB di dalamnya sudah hilang, sebagian lainnya rusak dan tak bisa dimanfaatkan. 

Kondisi unit pertenunan ATBM di Desa Padang Bujur memang jauh lebih terawat, meskipun kemampuan produksinya menurun jauh. Tak seperti unit usaha pertenunan ATBM di Kelurahan Bungan Bondar, unit usaha di Desa Padang Bujur mampu meregenerasi para penenun baru. Setelah penenun-penenun lama yang mendapat berbagai pelatihan berumah tangga dan tak bisa aktif lagi, muncul penenun-penenun baru. Namun, para penenun ini jarang bekerja karena unit usaha pertenunan ATBM Desa Padang Bujur kekurangan modal usaha. 

Berkembang Pesat

Jejak sejarah kain tenun ATBM di Kecamatan Sipirok kembali menggeliat pada tahun 2006 pada masa Bupati Tapanuli Selatan, Ongku P. Hasibuan yang berkuasa 2005-2010. Di masa pemerintahannya, Ongku P Hasibuan mengangkat kembali citra kain tenun ATBM Sipirok yang sempat tenggelam pasca ditinggalkan Gubernur Raja Inal Siregar. 

Melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dimpimpin oleh Ibu Bupati Tapanuli Selatan, sektor ekonomi berupa unit usaha produksi kain tenun ATBM Sipirok kembali menggeliat. Para penenun yang sebelumnya mati suri, kembali dihidupkan dan diberi pelatihan terkait kualitas produksi dan variasi motif dan ornamen. Sejumlah penenun diberi modal, dan persoalan pasar yang dihadapi para penenun diatasi dengan membuat kebijakan "mewajibkan ASN menggunakan seragam berbahan kain tenun Sipirok". 

Saat itulah penenun baru tumbuh dan mulai memproduksi kain tenun ATBM. Kebutuhan akan kain tenun meningkat mengingat seluruh ASN di jajaran Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan diwajibkan memiliki pakaian seragam berbahan hasil tenunan ATBM Sipirok. Tingginya permintaan terhadap kain tenun ATBM membuat generasi muda belajar menjadi penenun, sehingga bermunculan pusat-pusat pertenuanan baru seperti di Desa Pahae Aek Sagala, Desa Padang Bujur, Keruhan Baringin, Kelurahan Hutasuhut, Kelurahan Parau Sorat, dan lain sebagainya.  

Kain tenun ATBM Sipirok yang semula hanya tersentralisasi di Kelurahan Bunga Bondar dan Desa Padang Bujur, saat ini sudah menjadi produksi dari sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah yang digerakkan masyarakat. Bahkan,  sejumlah penguasa pemilik toko di Kelurahan Pasar Sipirok yang selama ini tidak tertarik menjual kain tenun ATBM, mulai mengembangkan usaha pertenunan ATBM. 

Kembali Anjlok

Citra kain tenun ATBM Sipirok kembali jatuh setelah Ongku P. Hasibuan tidak lagi jadi Bupati Tapanuli Selatan. Penggantinya, Syahrul Mangapul Pasaribu, tidak melanjutkan kebijakan yang dibuat Ongku P Hasibuan terkait penampungan produksi hasil tenun ATBM kain Sipirok. Syahrul Mangapul Pasaribu malah memilih mengganti nama kain tenun Sipirok menjadi kain tenun Tapsel dan membuat para perajin yang bermodal rendah bersaing dengan pengusaha tenun ATBM terkait pemasaran hasil produksi. 

Akibatnya, pengusaha ATBM memperlakukan perajin sebagai buruh, memberikan peralatan tenun dan bahan baku kepada perajin dan membeli hasil produksi dengan harga yang ditentukan oleh pengusaha ATBM. Masyarakat perajin tidak bisa lagi ikut dalam program pengadaan kain tenun untuk  seragam resmi ASN, tapi hanya bisa diikuti oleh para pengusaha yang memperlakukan perajin tidak lebih dari buruh pekerja.