![]() |
TPID Kota Padangsidimpuan menggelar rapat pada 25 April 2025 untuk mengendalikan harga. |
Penulis: Rosita Harahap | Editor: Budi Hutasuhut
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padangsidimpuan merilis inflasi pada April 2025 year on year (y-on-y) Kota Padangsidimpuan sebesar 2,64 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,59. Sedangkan inflasi bulan ke bulan sebesar 1,90%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi Provinsi Sumatra Utara sebesar 2,09%.
Jika dilihat inflasi Kota Padangsidimpuan selama tahun 2025, inflasi April 2025 menjadi inflasi tertinggi. Pada Januari 2025, inflasi Kota Padangsidimpuan tahun ke tahun sebesar 2,11 % dengan IHK 107,78. Bulan Februari 2025, inflasi sebesar 1,06 % dengan IHK 107,50. Pada Maret 2025, inflasi Kota Padangsidimpuan sebesar 1,05 % dengan IHK 108,53.
Berdasarkan data BPS, inflasi di sebuah daerah berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga barang dan jasa. Turunnya daya beli menyebabkan penurunan konsumsi dan investasi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Inflasi yang tinggi membuat biaya investasi menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi di daerah. Perilaku investasi yang berubah menjadi lebih spekulatif dapat mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
Berita Senada: Pemda Kota Padangsidimpuan Belum Bisa Mengendalikan Inflasi
Selain itu, inflasi mempengaruhi tingkat produktivitas, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah kalangan pelaku usaha dan para pedagang yang ditemui Sinar Tabagsel mengakui, akhir-akhir ini omset usaha mereka menurun drastis. Kondisi ini mulai dirasakan sejak puasa Ramadan dan Lebaran. Pasca Ramadan dan Lebaran, kondisi terus berlanjut.
"Pemerintah harus mencari solusi untuk mengendalikan harga barang-barang di Kota Padangsidimpuan," kata Sulaiman, pelaku UMKM di Kota Padangsidimpuan sembari bercerita tentang tingginya harga cabai merah selama bulan April 2025.
Pada 25 April 2025 lalu, Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunte, menggelar pertemuan antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Padangsidimpuan dalam rangka menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan bahan pokok, serta mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah secara lebih luas dan merata.
Namun, hasil pertemuan itu belum mampu membuat TPID Kota Padangsidimpuan mengendalikan inflasi. Sebaliknya, inflasi Kota Padangsidimpuan justru semakin tinggi.
COMMENTS