Aparat berseragam Polri dan TNI mengamankan konflik tanah di Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, tetapi mendukung salah satu pihak menggarap sebelum ada keputusan pengadilan.
Penulis: Efry Nasaktion | Editor: Budi Hutasuhut
Pada Jumat, 14 Maret 2025, siang sekitar pukul 11.00 Wib, dua orang petani yang sedang memungut brondol buah sawit di ladang mereka di Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Saat sedang bekerja, tiba-tiba mereka melihat escavator memasuki kebun sawit, dikawal beberapa petugas berseragam Polri dan TNI.
Dua perempuan petani itu bergegas pulang untuk memberitahukan perihal kedatangan alat berat itu kepada warga. Begitu mendapat kabar, beberapa laki-laki yang sedang bersiap hendak ke masjid untuk mendirikan sholat Jumat, segera menuju kebun sawit yang didatangi alat berat.
Ketika mereka tiba, alat berat itu sedang melakukan pemaretan di lahan kebun sawit milik warga. Beberapa batang sawit sudah dirubuhkan. Sontak warga protes dan melarang operator mengoperasikan alat berat tersebut di lahan milik mereka.
Aksi warga justru ditentang petugas berseragam Polri dan TNI. Para petugas berseragam Polri dan TNi itu bergeming akan mendukung pemaretan lahan oleh alat berat. Mereka juga menantang warga agar mengajukan gugatan ke pengadilan.
Mendapat tanggapan seperti itu dari petugas berseragam Polri dan TNI, masyarakat ngotot mempertahankan lahannya. Masyarakat mendesak agar operator menghentikan kegiatannya. Situasi sempat menegang karena aparat berseragam Polri dan TNI bersikap keras ingin memareti lahan.
Sebelumnya, warga Desa Bintuas merasa dirugikan oleh ulah seseorang bernama Rumada Samosir, warga Sidikalang, yang sengaja datang mengaku pernah membeli lahan seluas 28 hektare pada tahun 2018. Lahan tersebut dibeli melalui Kepala Desa Bintuas.
Namun, lokasi lahan yang ditunjuk ternyata lahan milik warga Desa Bintuas yang merasa tidak pernah menjual lahannya kepada siapa pun.
Lantaran masyarakat Desa Bintuas tidak merasa menjual lahannya kepada siapa pun, mereka mempertahankan haknya. Rumada Samosir tampaknya tidak bisa terima kenyataan kehilangan 28 hektare lahan yang sudah dibayarnya.
Diam-diam Rumadi Samosir bekerja sama dengan lima petugas berseragam Polri dan dua petugas berseragam TNI, mengirim eskavator ke lokasi lahan untuk melakukan pemaretan.
Masyarakat yang menolak pemaretan mengatakan, Rumadi Samosir membeli lahan dari Kepala Desa Bintuas, padahal lahan yang diperjualbelikan itu bukan milik Kep[ala Desa Biontuas. Lahan tersebut dikelola oleh warga Desa Bintuas.
"Kami menyesalkan keterlibatan aparat berseragam Polri dan TNi dalam pengawalan alat berat untuk memaret lahan warga," kata Ali Isnandar, S.H., M.H., ketua Lembaga Bantuan Hukum Mandailing Natal (LBH Madina) Yustisia dalam rilis yang dikirim ke Sinar Tabagsel, Sabtu, 15 Maret 2025.
Ali Iskandar mengatakan, aparat Polri dan TNI itu sengaja memilih jadwal untuk memaret lahan dengan eskavator saat masyarakat sedang menjalankan ibadah sholat Jumat. Saat seperti itu, biasanya masyarakat Desa Bintuas tidak pergi ke ladang.
"Eskavator itu telah melakukan pemaretan secara ilegal sepanjang 100 meter di atas lahan yang diklaim oleh warga sehingga menyebabkan beberapa batang tanaman sawit warga menjadi rusak," kata Ali Isnandar.
Akibat protes masyarakat, alat berat kemudian keluar dari lokasi pada hari Sabtu, 15 Maret 2025, siang. Namun, aktivitas di lokasi tetap berlanjut, di mana sejumlah orang melakukan pembabatan lahan. Kelompok yang diduga suruhan Rumada Samosir ini melakukan aktivitas pemanenan buah sawit yang masih berstatus sengketa. Aksi mereka dikawal oleh aparat berseragam Polri.
"Kehadiran aparat berseragam Polri dan TNI kurang bijaksana, arogan, dan terkesan menunjukkan adanya sikap keberpihakan kepada salah satu pihak. Terlebih aparat yang hadir tidak ada menunjukkan surat tugasnya kepada masyarakat," kata Ali Isnandar.
Menurut Ali Isnandar, lokasi yang dikawal aparat berseragam Polri dan TNI masih sengketa dan tidak ada putusan dari Pengadilan yang menyatakan siapa yang berhak atas objek sengketa tersebut. Sebab itu, keterlibatan aparat berseragam Polri dan TNI berseragam lengkap bisa dimaknai sebagai upaya lokasi berseragam lengkap untuk menakut-nakuti masyarakat petani.
"Mestinya aparat penegak hukum mengarahkan Rumada Samosir untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan bila memang merasa punya hak atas lahan tersebut. Sayangnya, petugas bersergam Polri dan TNI justru menyuruh masyarakat yang melakukan gugat hukum," katanya.
Ali Isnandar mengatakan, logika hukum yang dipakai petugas berseragam Polri dan TNI sudah terbalik jika menyuruh masyarakat yang menguasai lahan yang disengketan disuruh mengugat.
"Rumada Samosir yang seharusnya melakukan gugat. Kenapa justru masyarakat yang dipaksa menggugat tanahnya sendiri?"
COMMENTS