Akhir tahun 2025 ditutup dengan peristiwa pembakaran Markas Polsek Muara Batang Gadis karena seorang tersangka pengedar narkoba yang seharusnya di dalam penjara, naik sepeda motor sambil membonceng istri dan anaknya.
Oleh: Budi Hatees | Pengamat kepolisian dan pemolisian
"Orang kuat" itu kabarnya melarikan diri dari penjara, padahal banyak yang melihat "orang kuat" itu justru mengendarai sepeda motor. Polisi menyebut "orang kuat" itu kabur, padahal ia jelas nyata dan tidak kabur.
Selama 2025, polisi kita hendak direformasi kembali oleh Presiden Prabowo Subianto. Disebut kembali, karena reformasi sudah dimulai Presiden Abdurrahman Wahid dengan menjadikan Polri sebagai lembaga yang terpisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Belum kelar reformasi Polri, Presiden Gus Dur sudah dilengserkan. Setelah itu Polri mulai berpolitik setelah sejumlah jenderal purnawirawan masuk dalam lingkaran Presiden Megawati Soekarnoputri.
Sejak itu, reformasi Polri menjadi menyimpang dari semangat awal. Tapi, para pemikir di dalam lembaga Polri, tetap berpikir seolah-olah mereka benar-benar sedang mengubah Polri dalam banyak hal.
Dengan mengeluarkan rencana-rencana strategis, Polri diangan-angankan sebagai lembaga negara yang bukan militer.
Konsep pemolisian sipil pun dikampanyekan. Para anggota Korp Bhayangkara dilatih agar lebih menguasai segala sesuatu tentang masyarakat. Proyek strategis bernama Central Pelayanan Polri, yang diuji coba lebih dahulu dengan nama Central Pelayanan Divpropam Mabes Polri, dijadikan sebagai pilot project tentang bagaimana Polri menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat.
Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Polri yang terlanjur menikmati enaknya berada dekat kekuasaan negara di zaman Presiden Megawati Soekarnoputri, justru mulai kehilangan muka ketika pamor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) naik.
Kerja pemberantasan korupsi, yang pada masa Presiden Gus Dur dianggap tidak mampu dijalankan Polri dan Kejaksaan, akhirnya diserahkan kepada KPK. Namun, sepak terjang KPK yang bermanuver ke mana-mana, membuat Polri hilang muka.
Polri pun berusaha keras agar lembaganya terlibat dalam urusan memberantas korupsi, terutama karena para penyidik di KPK merupakan anggota Korp Bhayangkara. Namun, usaha Polri itu justru menimbulkan ketegangan antara KPK versus Polri.
Ketegangan KPK versus Polri tak bisa diselesaikan Presiden SBY. Pimpinan KPK ada yang dikriminalisasi. Pimpinan Polri tidak sedikit yang dicurigai terlibat korupsi. Perang kekuasaan itu terus berlanjur sampai era Presiden Joko Widodo.
Presiden yang merupakan petugas PDI Perjuangan ini, tentu saja punya pengalaman bagus dengan para purnawirawan jenderal Polri. Pada masa Presiden Jokowi, konflik KPK versus Polri diselesaikan dengan cara menghapus para senior Polri dari posisi calon Kapolri.
Calon Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi, Komjend Pol Budi Gunawan, yang merupakan jenderal senior, akhirnya dibatalkan. Komjend Pol M. Tito Karnivian, lebih junior dibandingkan sejumlah nama senior di AKPOL, kemudian dilantik sebagai Kapolri.
Pelantikan Kapolri Jenderal Pol Tito karnivian sukses menghentikan konflik KPK versus Polri. Di tangan Kapolri ini, KPK kemudian menjadi lemah. Banyak terjadi perubahan peraturan, sehingga anggota Korps Bhayangkara tidak boleh lagi sembarangan masuk ke KPK.
Jika sebelumnya anggota Korps Bhayangkara yang masuk ke KPK lebih banyak berasal dari kalangan perwira menegah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyidik, sejak Kapolri Tito Karnivian terjadi perubahan signifikan.
Perwira menengah, perwira tinggi, dan para purnawirawan Polri dipersiapkan posisinya di internal KPK.
Tidak heran bila Komjend Pol Firli Bahuri justru lebih memilih menjadi Ketua KPK ketimbang menjadi Kapolda.
Tapi, anggota Polri yang menjadi Ketua KPK itu, justru meninggalkan coreng hitam. Tapi itu dapat dimaklumi, karena trial and error itu perlu sebagai pengalaman. Dan, benar, Polri akhirnya bisa kembali memiliki peran besar dalam urusan pemberantasan korupsi.
Selain melalui lembaga Polri, peran itu juga dimainkan anggota Korps Bhayangkara yang bertugas di KPK.
Tapi itu belum cukup memuaskan setelah sejumlah jabatn sipil pun ternyata boleh dipegang anggota Korps Bhayangkara. Dan, memang, pada akhirnya Polri menjadi terlibat segala urusan, tidak hanya perkara menjaga keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum.
Pada masa Presiden Prabowo Subianto, Polri ikut urusan ketahanan pangan. Mulai dari urusan menanam jagung, menjual jagung ke Bulog untuk menjaga persediaan pangan, sampai urusan memastikan bahwa persediaan berbagai jenis pangan mencukupi di gudang-gudang Bulog.
Keterlibatan Polri dalam banyak hal bagian penting dari reformasi yang sedang dicobausahakan Presiden Prabowo Subianto. Tapi, tanggung jawab Polri yang seharusnya, terutama urusan penegakan hukum dengan memberantas pelaku tindak kejatan agar keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga, tampaknya mulai terabaikan.
Faktor ini yang menjadi pemicu insiden perusakan Markas Polsek Muara Batang Gadis.
Di era Presiden Prabowo Subianto, pemegang kendali Kepolisian Sektor (Kapolsek) memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas persediaan pangan demi sukses program strategis nasional ketahanan pangan.
Seorang Kapolsek harus memikirkan lahan budidaya, mencari modal untuk menanam jagung, dan memikirkan bagaimana hasil produksinya mampu menjaga stabilitas persediaan bahan pangan.
Fokus yang baru ini menyita konsentreasi. Meskipun tidak terbiasa terlibat sebagai pemegang tanggung jawab dalam program ketahanan pangan, polisi tetap harus memikirkan apakah hasil budidaya akan sesuai harapan atau tidak.
COMMENTS