Penulis: Adian Siagian | Editor: Budi Hutasuhut
Kantor Gubernur Sumatra Utara dikepung puluhan ribu warga yang datang dari berbagai wilayah yang berkonflik dengan PT Toba Pulp Lestari, Senin, 10 November 2025. Mereka datang untuk menuntut Gubernur Bobby Afif Nasution agar berpihak pada penderitaan yang dialami rakyatnya akibat ulah PT TPL.
Massa ingin menjelaskan kepada Gubernur Bobby Nasution, bahwa rakyat lebih dahulu memiliki hak atas lahan-lahan mereka, jauh sebelum PT TPL memiliki konsesi atas lahan-lahan tersebut.
Penjelasan ini sebagai bantahan atas pernyataan Gubernur Bobby Nasution pada 13 Oktober 2025, yang menyebut PT TPL memiliki alas hak sah dan kegiatannya “tidak boleh dihalangi". Sikap Gubernur Bobby ini dinilai mencerminkan keberpihakan pemerintah provinsi pada korporasi, alih-alih rakyat dan lingkungan.
“Gubernur seharusnya berpihak pada rakyat, bukan pada izin formal perusahaan. Ketika rakyat menderita dan alam rusak, negara wajib berpihak pada keadilan ekologis,” tegas Sekretaris Sekber, Pdt JP Robinsar Siregar.
Massa yang datang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara. Mereka menggelar aksi sebagai bentuk keprihatinan mendalam terhadap krisis ekologis dan sosial yang terus melanda dan merugikan masyarakat di Tapanuli akibat beroperasi industri kehutanan PT Toba Pulp Lestari (TPL) selama hampir empat dekade.
Polisi menutup akses Jalan Pangeran Diponegoro--jalan yang ada di depan Kantor Gubernur Sumut -- membuat massa leluasa bergerak di sepanjang jalan. Membentuk barisan, merentangkan sepanduk bertulis "Tutup TPL", massa menuntut bertemu dengan Gubernur Bobby Afif Nasution.
Dalam pernyataan sikapnya, Sekber menegaskan bahwa keberadaan PT TPL telah menimbulkan kerusakan hutan secara masif dan sistemik, yang berdampak pada bencana ekologis beruntun serta penderitaan sosial bagi masyarakat di sekitar Danau Toba dan Tapanuli Raya.
Sekber menegaskan bahwa keberadaan PT TPL telah menimbulkan kerusakan hutan secara masif dan sistemik, yang berdampak pada bencana ekologis beruntun serta penderitaan sosial bagi masyarakat di sekitar Danau Toba dan Tapanuli Raya.
“Perusakan hutan telah melahirkan bencana yang tidak hanya menelan korban jiwa dan materi, tetapi juga menyisakan trauma mendalam, terutama bagi perempuan dan anak-anak,” tegas pimpinan aksi yang juga Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Rokki Pasaribu, saat membacakan pernyataan sikap.
Sekber juga menyoroti peningkatan pelanggaran hak asasi manusia sebagai konsekuensi langsung dari konflik agraria dan perampasan ruang hidup masyarakat adat oleh aktivitas PT TPL.
“Banyak masyarakat adat yang dikriminalisasi, diintimidasi, bahkan diteror karena mempertahankan tanah ulayatnya,” ungkap Ketua Sekber, Partor Walden Sitanggang.
Menurut Sekber, PT TPL bukan hanya simbol eksploitasi ekologis, tetapi juga katalisator konflik sosial, menempatkan masyarakat adat sebagai korban berlapis: kehilangan hutan, lahan, dan martabat.
Dalam pernyataannya, Sekber menyampaikan empat tuntutan:
1. Mendesak Gubernur Sumatera Utara menyatakan kepedulian terhadap korban kriminalisasi dan kerusakan alam akibat aktivitas PT TPL.
2. Mendesak Gubernur Sumut hadir langsung di tengah masyarakat yang menjadi korban konflik agraria.
3. Mendesak Gubernur Sumut menyurati Presiden RI untuk mencabut izin operasional PT TPL.
4. Mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menutup PT TPL secara permanen.
Tapi, Gubernur Bobby Nasution tidak muncul untuk menjumpai rakyatnya.
Salah satu koordinator aksi, Jon Tarihoran, mendesak Bobby Nasution untuk segera hadir. "Bobby Nasution segera hadir di sini. Sejak pagi kami sudah aksi, tapi tak kunjung menemui kami," tegas Jon, sembari menyatakan niatnya untuk mencari Gubernur ke dalam kantor.
Massa aksi ini menuntut agar Gubernur Sumatera Utara menutup PT Toba Pulp Lestari.
Sementara Rocky Pasaribu menegaskan, massa ingin memastikan Gubernur menutup PT TPL.
"Kita ingin memastikan Gubernur menutup TPL. Sampai gubernur datang menjumpai kita," kata Rocky Pasaribu dari atas mobil komando.
Ia menambahkan bahwa gerakan ini merupakan aksi kolektif dari warga yang telah menderita akibat intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan PT TPL. Massa aksi tidak hanya terdiri dari mahasiswa, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar Danau Toba dan warga Tapanuli Selatan.
Massa yang datang berasal dari berbagai kalangan: Praeses HKBP, Pendeta, Pastor, Rohaniawan Muslim, Suster, dosen, pemerhati lingkungan, masyarakat korban, pendamping masyarakat, organaisasi seperti GMKI, GAMKI, GMNI, HBB, hingga mahasiswa (lintas agama: Muslim, Kristen) dan Naposobulung HKBP. Semua bersatu suara menyuarakan satu tuntutan yang tegas: “Tutup PT TPL!”
COMMENTS