Penulis:Budi Hutasuhut | Penyunting: Nasaktion Efry.
Sejumlah kabupaten/kota di Sumatra Utara bagian Selatan mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah daerah di kabupaten/kota tersebut melakukan pembiaran, tak punya kebijakan yang solutif.
Antrian panjang kendaraan menjadi pemandangan yang biasa di berbagai SPBU yang ada di kota/kabupaten di wilayah Sumatra Utara bagian Selatan (Sumbagsel). Ratusan kendaraan mengular di sepanjang jalan, dari dan menuju SPBU yang ada di daerah-daerah tersebut.
Badan jalan menyempit, menimbulkan kemacetan lalu-lintas. Tempat-tempat usaha milik masyarakat yang ada di sepanjang jalan, seperti toko, bengkel, dan kios, menjadi kehilangan pelanggan. Antrean kendaraan menutupi akses masuk menuju tempat-tempat usaha tersebut.
Kondisi ini sering menimbulkan keributan fisik antara para sopir kendaraan yang antre dengan masyarakat yang merasa usahanya terganggu. Keributan fisik juga sering terjadi di lokasi SPBU akibat ulah oknum yang berusaha menyerobot. Belum lagi aksi para spekulan yang “bermain mata” dengan petugas SPBU, menyedot BBM dengan tanki BBM kendaraan yang sudah dimodifikasi.
Kondisi seperti ini terjadi hampir tiap bulan selama tahun 2026. Masyarakat mengeluh karena tidak ada kepastian ketersediaan energi. Sementara para pengelola SPBU berdalih, pasokan BBM terkendala dari Fuel Terminal(FT) Sibolga. Sementara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina Patra Niaga (PPN) mengklaim distribusi berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Berdasarkan situs BPH Migas, FT Sibolga aman. FT Sibolga menyuplai 56 SPBU di wilayah Sumatera Utara, sebagian besar SPBU yang ada di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padanglawas, dan Kabupaten Padanglawas Utara.
Truk-truk tanki BBM milik PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Regional Sibolga keluar-masuk SPBU-SPBU setiap hari. Distribusi BBM ke SPBU-SPBU selalu ada dan tidak pernah terganggu. Tapi, antrean tetap saja terjadi sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat ada pihak yang berspekulasi meninbun BBM.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan turun tangan mengatasi persoalan kelangkaan BBM ini. Krisis ini sangat mengganggu pertumbuhan perekonomian daerah karena menyebabkan tidakadanya kepastian pasokan energi, sementara masyarakat masih harus menghadapi dampak dari menyempitkan ruang fiskal daerah akibat kebijakan pengurangan transfer pusat ke daerah. Efek krisis BBM berantai, akan merambat ke layanan dasar.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan turun tangan mengatasi persoalan kelangkaan BBM ini. Krisis ini sangat mengganggu pertumbuhan perekonomian daerah karena menyebabkan tidakadanya kepastian pasokan energi, sementara masyarakat masih harus menghadapi dampak dari menyempitkan ruang fiskal daerah akibat kebijakan pengurangan transfer pusat ke daerah. Efek krisis BBM berantai, akan merambat ke layanan dasar.
Namun, pemerintah daerah tampaknya membiarkan situasi krisis BBM ini berlangsung berbulan-bulan tanpa ada upaya untuk mengantisipasinya. Masyarakat mengharapkan pemerintah daerah melakukan evaluasi atas kuota BBM yang dibagikan BPH Migas. Masyarakat yakin, kuota lama itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang ada, karena kepemilikan kendaraan bermotor sudah meningkat.
Misalnya kuota BBM untuk jenis bio solar bagi Kota Padangsidimpuan, tercatat di BPH Migas hanya 19 juta liter per tahun, atau 5.000 liter per hari. Padahal, SPBU-SPBU yang ada di Kota Padangsidimpuan menjadi alternatif bagi kendaraan-kendaraan yang datang dari wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten padanglawas. Kendaraan-kendaraan dari luar Kota Padangsidimpuan mengisi BBM di Kota Padangsidimpuan, sehingga kuota yang ada sudah seharusnya ditingkatkan.
CEO IESR (Institute for Essential Services Reform), Fabby Tumiwa, dalam rilis menilai kuota BBM per wilayah tidak cukup fleksibel dan cenderung tidak elastis terhadap perubahan pola konsumsi. IESR mendesak pemerintah segera memulihkan pasokan BBM di wilayah terdampak dalam 7–10 hari ke depan sekaligus melakukan reformasi subsidi BBM secara menyeluruh.
IESR menilai, krisis BBM ini bukan sekadar gangguan logistik musiman, melainkan indikasi lemahnya kapasitas kelembagaan energi nasional dalam menghadapi krisis.
“Akar persoalan berasal dari desain subsidi yang tidak adaptif. Ketika terjadi disparitas harga akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi, konsumen menjalankan prinsip substitusi, yakni beralih ke BBM subsidi yang harganya tetap ditahan tidak naik,” katanya.
Campur
Tangan Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah seharusnya mengeluarkan kebijakan baru untuk mengatasi masalah krisis BBM di daerahnya. Namun, pemerintah daerah di wilayah Sumatra Utara bagian Selatan terkesan pasif, melakukan pembiaran sehingga persoalan BBM ini justru mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
Direktur Strategi dan Pengembangan Pertamina Patra Niaga Roberth mengatakan, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan terkait pendistribusian BBM untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan mencegah penyelewengan. Misalnya, pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau pembatasan pembelian BBM jenis pertalit bersubsidi.
Dia menilai, kebijakan seperti itu kewenangan pemerintah daerah sesuai kondisi dan evaluasi di masing-masing wilayah. Kebijakan itu bisa juga menekan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi.
Roberth menjelaskan, ada sejumlah daerah yang menerapkan kebijakan lokal terkait penyaluran BBM. Ia mencontohkan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat merencanakan persyaratan tertentu untuk pembelian BBM, dan pemerintah daerah di Sumatera Selatan mengatur lokasi pembelian solar bagi kendaraan truk untuk mengurai antrean.
Selain itu, Bupati Luwu Utara di Sulawesi Selatan mengeluarkan surat edaran tertanggal 9 September 2026 dengan nomor 800.2.2.5/888/DP2KUKM/IX/2026 perihal Himbauan Pembatasan Penjualan BBM. Pemda meminta seluruh pengelola SPBU di Luwu Utara membatasi pembelian pertalite.
Dalam surat itu, pembelian pertalite untuk kendaraan roda dua dibatasi maksimal Rp35.000 per kendaraan. Sementara kendaraan roda empat dibatasi maksimal Rp200.000 per kendaraan. Surat itu juga mengatur bahwa pengisian BBM harus menggunakan barcode yang sesuai dengan pelat nomor kendaraan. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk mobil ambulans dan mobil jenazah.
Penyelewengan
Penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi masih terjadi secara masif dan terkesan terjadi pembiaran. Di sejumlah SPBU di wilayah Sumatra Utara bagian Selatan, Sinar Tabagsel menemukan praktir ilegal penjualan BBM bersubsidi yang dilakukan oknum petugas SPBU dengan cara mengakali mesin SPBU maupun dengan cara “bermain mata” dengan spekulan. Di antara kendaraan yang ikut antri, tidak sedikit kendaraan itu milik para spekulan BBM yang sengaja ikut antri untuk memanfaatkan situasi.
Marjuki, laki-laki 40 tahun asal Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sudah bertahun-tahun berbisnis BBM bersubsidi. Dalam sehari ia bisa mengumpulkan paling sedikit 200 liter BBM jenis pertalit. Ia membeli BBM itu dari SPBU yang ada di Kota Padangsidimpuan rata-rata Rp300.000 per SPBU.
Setelah tangki mobilnya penuh, Marjuki akan mengosongkannya di rumah salah seorang kerabatnya di daerah Kampung Daret. Setelah itu, ia akan kembali ke SPBU untuk mengisi BBM.
“Saya bisa berkali-kali ke SPBU yang ada di Kota Padangsidimpuan. Kalau di satu SPBU ada yang mencurigai, saya akan pindah ke SPBU lainnya,” katanya.
Marjuki mengaku menjual BBM yang dikumpulkannya kepada pedagang eceran yang ada di daerahnya. Ia mengaku melakukannya karena tidak ada SPBU di daerahnya, sehingga kebutuhan BBM masyarakat harus dipasok dari SPBU yang ada di Kota Padangsidimpuan.
Berbeda dengan Marjuki, Salman, laki-laki 30 tahun yang tinggal di Desa Sikara-kara, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, mengaku mendapatkan BBM jenis biosolar dari seseorang yang punya hubungan dengan pengelola SPBU di daerahnya. BBM biosolar itu dibeli dengan harga yang lebih tinggi Rp1.000 dari harga di SPBU.
“Saya memasok BBM biosolar itu ke para pengusaha truk yang biasanya disewa untuk mengangkut sawit,” katanya.
Salman mengakui, apa yang dilakukannya menyalahi aturan, tetapi semua orang melakukan pelanggaran untuk mendapatkan BBM bersudsidi di SPBU. “Untuk apa orang antri sampai berjam-jam di SPBU kalau bukan untuk bermain BBM,” katanya.
Senada juga diakui Marwan, yang ditemui Sinar Tabagsel saat mengisi BBM di sebuah SPBU di wilayah Kabupaten Padanglawas. Melihat kendaraan Sinar Tabgsel ikut antre di SPBU, Marwan mendekat dan menawarkan agar kendaraan Sinar Tabagsel masuk ke jalur utama agar langsung mengisi BBM.
Marwan menarik selang BBM SPBU dari tangki mobilnya, lalu mengarahkannya ke mobil Sinar Tabagsel. Ia mengatakan, tangki mobilnya belum penuh. “Kalaian duluan,” katanya sambil menunjuk mobilnya. “Tangki kami sudah dimodifikasi.”
COMMENTS