Para kepala daerah di Provinsi Sumatra Utara berharap agar pemerintah melibatkan daerahnya sebagai penyelenggara Sekolah Rakyat, program Presiden Prabowo Subianto berupa pendidikan gratis bagi murid dari keluarga miskin ekstrem.
Penulis: Rosmawati Siregar | Editor: Budi Hutasuhut
Senyum Letnan Dalimunte sumringah saat bersalaman dengan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang sedang di Kota Medan, Jumat, 11 April 2025 lalu. Wali Kota Padangsidimpuan ini berharap, daerahnya ditunjuk sebagai salah satu daerah yang akan ikut dalam program Sekolah Rakyat.
"Kami sangat mendukung hadirnya Sekolah Rakyat di Kota Padangsidimpuan," kata Letnan Dalimunthe seperti dikutif dari Antara edisi Sabtu, 13 di Padangsidimpuan, Sabtu, 12 April 2025.
Letna Dalimunte bersama para Bupati/Wali Kota yang ada di Provinsi Sumut diundang mendampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution menyambut Mensos Saifullah Yusuf yang mensosialisasikan Program Sekolah Rakyat sekaligus meninjau tempat di Sumut yang rencananya akan dibangun jadi Sekolah Rakyat. Sebagaimana Letnan Dalimunte, para kepala daerah lainnya juga berharap agar daerahnya ikut sebagai penyelenggara Sekolah Rakyat.
Wali Kota Medan, Rici Tri Putra Waas, menyatakan daerahnya siap menyukseskan program Sekolah Rakyat. "Kami berkomitmen menindaklanjuti agar dapat segera direalisasikan di Medan," kata Rico Waas.
Namun, Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, hanya ada empat Sekolah Rakyat di Sumut. Dua menggunakan gedung aset Kementerian Sosial di Sentra Bahagia di Kota Medan, Sentra Insyaf di Deli Serdang, dan dua lainnya menggunakan gedung aset Pemda Provinsi Sumut, dan Kampus V Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut di Kota Tebing Tinggi.
Ke depan, kata Saifullah Yusuf, setiap daerah terdapat Sekolah Rakyat. Namun, untuk mendirikan Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial mensyaratkan luas lahan yang disediakan sedikitnya enam hektare dengan kapasitas 1.000 siswa. Di dalam lokasi Sekolah Rakyat, disediakan juga asrama untuk pelajar selama menempuh pendidikan.
Gubernur Bobby Nasution mengatakan, dari 33 kabupaten/kota di Sumut, sebanyak 21 daerah telah mengusulkan pembentukan Sekolah Rakyat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024, mencapai 25,22 juta jiwa atau 9,03%, mayoritas terkonsentrasi di Pulau Sumatera dan Jawa.
Penduduk miskin di Pulau Sumatera mencapai 5,55 juta orang atau 22,01%. Sumatera Utara menjadi provinsi keempat secara nasional dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 1,23 juta jiwa, atau menjadi provinsi yang jumlah penduduk miskinnya tertinggi di Pulau Sumatra, menyusul Sumatera Selatan 984,24 ribu, Lampung 941,23 ribu, Aceh 804,53 ribu, dan Riau 492,25 ribu.
Posting Komentar