Lebih dari 80% warga Kota Padang Sidimpuan percaya bahwa sebagian besar anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan periode 2024-2029 yang baru saja dilantik, tidak akan peduli dengan nasib dari orang-orang yang telah memilih mereka.
Penulis: Hady K. Harahap | Editor: Efry Nasaktion
Demikian rilis yang disampaikan Sahata Institute for Public Policy Research and Consulting terkait survei lembaga tersebut tentang pandangan atau keyakinan warga Kota Padang Sidimpuan terkait kontribusi yang dapat diberikan 30 anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan hasil pemilihan umum legislatif 2024.
Survei yang digelar 4--10 Agustus 2024 di enam kecamatan di Kota Padang Sidimpuan ini, memiliki responden dengan latar belakang beragam, baik dari umur, etnik, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, maupun jenis kelamin. Dari 100 sampel yang diambil, sebagian besar responden atau 52%, berusia 30 tahun sampai 40 tahun. Mereka bekerja sebagai aparatur sipil negara, pedagang, pelaku UMKM, sopir, petani, dan karyawan swasta.
Responden berupa orang dewasa yang disurvei ini mengatakan, sebanyak 30 anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan ini tidak akan lebih baik dari 30 wakil rakyat pada periode sebelumnya, 2019-2024.
Sebanyak 30 anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan periode 2024-2029 dilantik oleh Kepala Pengadilan Negeri (PN) Padang Sidimpuan, Silvianingsih, SH, MH., Rabu, 14 Agustus 2024. Pelantikan yang ditandai pengucapan sumpah dan janji jabatan itu sesuai keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/451/KPTS/2024 tertanggal 9 Agustus 2024.
Tiga puluh anggota legislatif itu terdiri dari 10 orang dari Partai Golkar, tiga dari PDI-Perjuangan, dua dari Gerindra, dua dari PAN, dua dari Demokrat, dua dari Hanura, dua dari PKS, dua dari Nasdem, dua dari Perindo, dua dari PKB, dan satu dari PBB.
Dengan memperoleh 10 kursi di DPRD Kota Padang Sidimpuan, Partai Golkar memenangi posisi sebagai ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan periode 2024-2029. Dalam pelantikan ditetapkan, Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan (sementara) diserahkan kepada Sri Fitrah Munawaroh dari Partai Golkar.
Melihat komposisi partai politik yang menjadi kendaraan politik dari 30 anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan, warga Kota Padang Sidimpuan mengatakan bahwa DPRD Kota Padang Sidimpuan sudah pernah dipimpin oleh Partai Golkar tetapi tidak banyak perubahan yang dilakukan legislatif.
Selama periode 2019-2024, DPRD Kota Padang Sidimpuan tidak banyak melakukan inovasi dan nyaris tidak punya peninggalan yang layak untuk dikenangkan oleh masyarakat. Pasalnya, warga Kota Padang Sidimpuan menganggap peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan DPRD Kota Padang Sidimpuan hanya berkaitanh dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-Perubahan karena legislatif berkepentingan dengan keberadaan APBD dan APBD-P tersebut.
Kepada para responden ini diajukan pertanyaan yang lebih luas tentang pemilu legislatif yang dilakukan 2024 dan memilih 30 anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan tersebut, dan warga Kota Padang Sidimpuan justru tidak mempercayai sistem tersebut telah berjalan sesuai aspirasi masyarakat.
Bagi mereka, sistem pileg yang digelar sebagai bagian dari Pemilu 2024 itu tidak berjalan dengan baik. Warga Padang Sidimpuan telah lama merasa "frustrasi" dan hanya 14% yang percaya bahwa sebagian besar dari 30 anggota legislatif itu diragukan akan melakukan hal yang benar hampir selama satu periode. Sebanyak 6% dari warga Padang Sidimpuan tidak memberikan suara atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan surveyor.
Terkait apa yang menurut warga Padang Sidimpuan yang telah memotivasi 30 anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan menjadi wakil rakyat, 73% mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka mencalonkan diri karena ingin menghasilkan banyak uang. Sebagai perbandingan, hanya 15% yang mengatakan para anggota legislatif ini termotivasi ingin melayani publik. Sebanyak 12% lainnya mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.
Menurut warga Padang Sidimpuan, atau sebanyak 75% mengatakan, para wakil rakyat yang terpilih itu adalah orang-orang yang terlanjur mengeluarkan banyak biaya untuk kampanye politik, dan 15% merupakan orang yang mencalonkan diri karena mendapat dukungan pembayaan dari para pemodal. Sementara sebanyak 10% responden mengaku mereka tidak punya pilihan dari sejumlah pilihan yang diberikan dan tidak menjawab apapun.
Posting Komentar