Dampak Sosial Relokasi Jalan Aek Latong

Kerugian akibat kerusakan "jalur maut" Batu Jomba diperkirakan mencapai Rp5 miliar sampai Rp10 miliar per tahun.  Kerugian itu akumulasi dari biaya operasional dan pemeliharaan jalan, biaya kemacetan, biaya pendapatan masyarakat yang hilang dan biaya lintas jalur alternatif. 

Penulis: Budi P Hutasuhut | Editor: Hady K. Hartahap

Batu Jomba,  jalur maut sepanjang 1,5 km di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli selatan,   momok bagi pengendara kendaraan yang hendak melintasinya. Jalur yang sudah bermasalah sejak 1998 itu juga menjadi mimpi buruk bagi pemerintah, karena tidak punya solusi untuk mengatasinya. 

Hampir tiap hari, jalan yang merupakan bagian dari jalan lintas tengah Pulau Sumatra, itu memakan korban. Pemandangan umum yang selalu dapat disaksikan di sana: mobil pribadi tak mampu menanjak, mobil ekonomi terjungkal, atau truk-truk pengangkut barang terbalik.  

Semua peristiwa itu meninggalkan trauma bagi para pengguna jalan raya. Tapi, bagi pemerintah, trauma yang dialami pengguna jalan, tak dianggap hal yang perlu dipikirkan. Pemerintah hanya memikirkan bagaimana caranya menjaga kondisi jalur Batu Jomba agar tidak semakin parah.  

Pemerintah putus harapan untuk mengembalikan kondisi jalur jalan ini seperti sediakala, karena tingkat kerusakan fisik jalan sudah sangat parah.  Belum lagi realitas yang ada, berdasarkan pengamatan Balai Besar Penanganan Jalan Nasional I,  pergeseran tanah di Batu Jomba terjadi sekitar 1 – 5 cm setiap 2 minggu. 

Itu artinya, pemerintah hanya menunggu waktu hingga seluruh jalur itu longsor, menciptakan ceruk, yang mungkin saja akan memakan korban jiwa. Padahal,  untuk kegiatan menjaga jalur Batu Jomba agar tidak semakin parah, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp650 juta per tahun. 

Tiap menjelang hari besar agama, dana itu dipakai membeli material untuk urusan menimbun, ditambah operasional terkait timbun-menimbun menggunakan dump truck, bulldozer, loader, excavator, motor grader, dan vibro rollereksavator. Tapi, sering terjadi, belum selesai diperbaiki,  titik  yang diperbaiki itu langsung rusak.

Bagai "gali lobang tutup lobang", pemerintah tidak ada solusi yang lebih produktif.  Sejumlah kajian sudah dilakukan para ahli untuk mencari solusi yang lebih tepat. Pada tahun 2008, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Jalan dan Jembatan di Bandung, Jawa Barat, mengeluarkan "Laporan Advis Teknik Penanganan Gerakan Tanah (Longsoran)  di Aek Latong dan Batu Jombang".  

Ada tiga alternatif yang dirumuskan. Alternatif pertama, realinyemen penuh  dengan panjang penanganan ± 1.50 km. Dilakukan pada sebelah kanan (sisi bukit) sepanjang longsoran dengan jarak rata rata  500 m. Perkiraan kebutuhan dana sebesar Rp20 milyar. 

Alternatif kedua, dibangun jembatan hanya di lokasi A (250 m) dan C (350 m) tanpa pilar karena akan menerima gaya horizontal akibat massa tanah jenuh. Perkiraan kebutuhan dana Rp120 milyar.

Alternatif ketiga, relokasi sepanjang 12 km. Lokasi trase baru pada sisi utara eksisting (KM 132-144), dapat menghindari longsoran lainnya, seperti Batu Jomba dan Hutaimbaru. Jalan alternatif melalui hutan suaka marga satwa sepanjang 2 km, diperkirakan menghabiskan dana Rp90 miliar.

Dari tiga alternatif itu,  tak satu pun yang dijalankan.  Pemerintah lebih mirip petugas pemadam kebakaran. Ada keluhan soal jalan rusak, mereka baru bekerja.  Sejak 1998, saat pertama kali kondisi jalur Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatra ini diketahui sangat labil hingga masyarakat di Desa Aek Latong dipindahkan ke perkampungan mereka yang sekarang -- kemudian menjadi salah satu dusun dari wilayah Desa Marsada --pemerintah realtif berpangku tangan.

Hermawan Kusumarton, peneliti Puslitbang Sebranmas, dalam penelitiannya berjudul "Kajian sosial Ekonomi Ruas Jalan Alternatif Jalan Aek Latong (Tarutung-Sipirok)", menulis berdasarkan perhitungan, selama 7 tahun (2002 – 2008),  total kerugian akibat kondisi Bau Jomba mencapai sekitar 73 miliar. Biaya total kerugian akan bertambah rata–rata per tahun sekitar 10 milyar jika longsoran tidak segera ditangani dengan baik, sehingga dalam lima tahun ke depan kerugian dapat mencapai angka lebih dari Rp100 milyar. 

Bersambung "Relokasi Jalan Aek Latong"