Juni-Juli 2023, Jalan Rusak Aek Latong akan Diperbaiki?

Penulis: Lumongga Harahap | Jurnalis Sinar Tabagsel di Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kondisi infrastruktur ruas jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara (Sumut) pada Rabu, 17 Mei 2023.

Pasca kunjungan Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah di Pulau Sumatra untuk melihat kondisi jalan rusak, Kepala Negara mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Jalan rusak di daerah akan diperbaiki  Juni-Juli 2023, apakah ruas jalan Aek Latong dan Batujomba akan diperbaiki juga?

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian,  mengatakan  Kementerian PUPR akan melakukan perbaikan jalan rusak di sejumlah daerah pada Juni-Juli 2023. Percepatan perbaikan jalan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. 

Dalam instruksi tersebut disebutkan, perbaikan jalan diprioritaskan pada kondisi jalan yang rusak berat. "Sudah ada anggaran Rp14,9 triliun, kita harapkan Juli sudah bergerak, kalo bisa Juni," kata Hedy. 

Dia menerangkan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp32,7 triliun untuk menangani jalan rusak di seluruh wilayah Indonesia untuk tahun 2023-2024. Jalan yang akan diperbaiki pemerintah merupakan jalan yang mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, konektivitas ke jalan tol, dan beberapa kawasan industri. 

"Perbaikan jalan di daerah dilakukan untuk menyambungkan konektivitas dengan jalan nasional," katanya. 

Menurutnya, perbaikan akan dilakukan di hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Lampung, Jambi, dan di wilayah Sumatra Utara. "Hampir semua daerah di Indonesia ada. Cuma yang diverifikasi oleh Presiden langsung kan kemarin Lampung, Jambi, Sumatra Utara. Tapi, kita juga memperbaiki jalan di daerah lainnya di NTB kita usulkan juga termasuk di pulau jawa juga," terangnya. 

Sebelumnya, saat berkunjung ke Provinsi Sumatra meninjau jalan kabupaten yang rusak berat di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Presiden Joko Widoro menyebut akan mengalokasikan Rp800 miliar anggaran pemerintah pusat untuk perbaikan jalan kabupaten dan provinsi di Sumut. Dia meminta agar gubernur dan bupati juga mempercepat perbaikan jalan rusak.

Ruas Jalan Aek Latong

Menanggapi rencana pemerintah pusat melakukan percepatan pembangunan jalan provinsi dan kabupaten mulai Juni 2023, sejumlah pengemudi kendaraan yang biasa melalui "jalur maut" Aek Latong atau Batujomba di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, berharap agar pemerintah memberikan prioritas kepada jalur lintas tengah Sumatra yang menjadi urat nadi yang berkaitan dengan pusat pertumbuhan ekonomi. 

Ruas jalan Aek Latong dan Batujomba, kondisinya sudah sangat parah. Pasca mudik Idulfitri 1444 H, kondisi jalur itu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Penyebabnya,  bagian badan jalan lonsor akibat tingginya curah hujan.

Buruknya kondisi jalan Aek Latong ini membuat sejumlah sopir harus mengganti jalur. Beberapa pengemuditaxi trayek Medan-Padang Sidimpuan, memilih mengambil jalur alternatif lewat Pangaribuan-Saipar DOlok Hole yang mesti menambah jarah sekitar 20 km dari biasanya.

"Ruas jalan ini selalu ingin diperbaiki, tetapi selalu saja menjadi penyebab masalah distribusi di Sumatra Utara," kata Gunawan Lubis, sopir truk yang rutin membawa kiriman barang dari Kota Medan menuju Kota Padang Sidimpuan. "Kalau Aek Latong rusak, kami harus memutar lewat jalur Rantau Paratap dan itu menambah ongkos."

Dari catatan Sinar Tabagsel, rencana peningkatan kualitas jalur tengah Lintas Sumatra di sekitar Aek Latong dan Batujomba, sudah sering dibicarakan pemerintah.Bahkan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)-II Sumatra Utara di Medan, berulang-ulang merencanakan akan melakukan percepatan perbaikan jalan Aek Latongdan Batujomba di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Jalan nasional Aek Latong dengan objek jalan baru sepanjang 1,5 kilometer di jalur Jalinsum di Kabupaten Tapsel yang dibangun pada 2008 lalu, hingga saat ini masih menjadi problem pelik karena masih berada di lokasi rawan gempa yang secara geologis persis pada garis patahan Sumatera yang terdiri dari sejumlah patahan mikro di sekitarnya. Kondisi tanah yang labil dan rawan amblas itu sementara menimbulkan pro kontra di kalangan ahli geologi maupun teknik sipil.