Mudik Lebaran 2024 untuk Melihat Jalan Rusak di Tapsel

Tanjakan Batu Jomba di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, tidak pernah bisa diperbaiki entah kenapa.

Miliaran rupiah digelontorkan pemerintah pusat pada 2024 untuk memperbaiki kondisi jalan rusak di Provinsi Sumatra Utara, tak satu pun dari proyek itu menyasar ke Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penulis: Hady K. Harahap | Editor: Budi Hutasuhut

Mudik Idulfitri 1445 H atau Lebaran 2024 ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra akan terasa menyiksa bagi  para pemudik.  Buruknya kondisi jalan-jalan yang dilalui menjadi penyebabnya.  Mudik Indulfitri atau Lebaran ke Kabupaten Tapanuli Selatan, dari tahun ke tahun, menjadi tradisi yang tak memberi kenyaman. Mudik menjadi kegiatan melihat jalan rusak.

Kondisi jalan,  mulai dari jalan raya Lintas Sumatra,  jalan provinsi yang menghubungkan satu kecamatan dengan lain kecamatan, maupun jalan desa,  sangat buruk.  Permukaan jalan-jalan itu penuh lubang akibat tidak kunjung diperbaiki. 

Kondisi tanjakan Batu Jomba, sekitar 8 km dari ibu kota  Kecamatan Sipirok ke arah Kabupaten Tapanuli Utara, salah satu contohnya.  Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan selalu beralasan, kawasan Batu Jomba bagian dari jalan Lintas Tengah Sumatra,  merupakan jalan negara, dan bukan kewenangan pemerintah daerah untuk memperbaikinya. 

Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Putra Parlindungan Pasaribu,  mengatakan hal itu kepada pemirsa TVOne. Ketika Ronald Sinaga, seorang enterpreneur,  mengkitik buruknya kebijakan Bupati Dolly yang tak bisa berbuat banyak untuk mengatasi persoalan Batu Jomba, Bupati Dolly Pasaribu bersikeras bahwa Batu Jomba bukan wewenang daerah.

Meskipun alasan Bupati Dolly Pasaribu sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi alasan seperti itu sulit diterima para pengguna jalan.  Sejumlah pengguna jalan yang ditemui Sinar Tabagsel mengatakan,  Bupati Tapsel ikut bertanggung jawab atas kecelakaan yang dialami para sopir saat melintasi di Batu Jomba.  Kerugian yang dialami para sopir angkutan barang akibat kendaraannya tergelincir di Batu Jomba, atau keterlambatan yang dialami sopir-sopir angkutan umum akibat kemacetan di Batu Jomba, tidak akan pernah terjadi jika Batu Jomba diperbaiki.

Bupati Dolly Pasaribu sudah memimpin Kabupaten Tapsel sejak 2021, dan saat ini sedang di ujung masa jabatannya. Waktu selama kurang dari lima tahun lebih dari cukup untuk mengatasi kerusakan jalan di tanjakan Batu Jomba. Berapa banyak kerugian para pengusaha yang bisa diselamatkan seandainya Bupati Dolly Pasaribu memperbaiki Batu Jomba secara permanen.

"Sebagai Kepala Daerah, Bupati Tapanuli Selatan orang yang paling bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di daerahnya, terutama berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur, termasuk memperbaiki infrastruktur yang sudah ada," kata Ahmad Sofyan, pemudik asal Aceh yang melintas di batu Jomba, Minggu, 7 April 2024. 

Ahmad Sofyan bermaksud pulang ke kampung halamannya di Sipagimbar, Kecamatan Saipar Dolok Hole. Seharusnya ia bisa memilih jalur alternatif lewat simpang Siborong-borong-Sidamanik di Kabupaten Tapanuli Utara, masuk melalui Pangaribuan dan langsung ke Kecamatan Saipoar Dolok Hole tanpa harus melintasi Batu Jomba.  Namun, Ahmad Sofyan tidak mendapat informasi tentang jalur alternatif itu, di samping ia meragukan jalur itu lebih parah dari kondisi Batu Jomba. 

Selain di titik Batu Jomba, jalan Lintas Tengah Sumatra yang melalui Kabupaten Tapanuli Selatan, masih dipenuhi lubang yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Selain itu, keberadaan rambu-rambu lalu lintas dan lampu jalan sangat minim. 

Kondisi yang lebih parah dialami jalan-jalan provinsi seperti  ruas jalan Sipirok-Kecamatan Aek Bilah. Ruas jalan ini melewati Kecamatan Arse dan Kecamatan Saipar Dolok Hole.  Permukaan jalan penuh lubang dan pada musim penghujan digenangi air.  Kondisi seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun, dan Bupati Tapsel tidak kunjung memperbaikinya.

Berdasarkan catatan Sinar Tabagsel,  Bupati Tapsel, Dolly Pasaribu bersama mantan Bupati Tapsel, Syahrul Mangapul Pasaribu, acap mengatakan akan memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun, perbaikan jalan yang dijanjikan itu tidak kunjung terealisasi. 

Misalnya saat sosialisasi Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumut Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Ir Brawijaya Ph.D. di Kantor Camat Batang Angkola, Kabupaten Tapsel kepada para camat, lurah, kepala desa yang irisan langsung dengan  koridor  jalan nasional tersebut  pada 13 Maret 2021, Syahrul M Pasaribu mengatakan tahun 2022 ruas koridor Jalan Nasional di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Mandailing Natal (Tabagsel) bakal mulai dikerjakan dengan sistem multi years contract (tahun jamak).

Syahrul Pasaribu yang seakan-akan juru bicara Pemda Kabupaten Tapsel itu mengatakan, mendapat informasi dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) bahwa nilai kontrak Rp196.997.333.000 dan Tapsel mendapat 4,45 km. 

Menurut Syahrul, usulan pembangunan ke tiga koridor Jalan Nasional di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) disampaikannya kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Tahun 2017 silam saat Syahrul masih menjabat sebagai Bupati Tapsel. Namun, apa yang digembar-gem,borkan itu tidak kunjung terealisasi tanpa alasan yang jelas.

Sejumlah kalangan menilai,  realisasi perbaikan jalan raya di Kabupaten Tapsel terhambat karena Kepala Daerah tidak bisa mencarikan solusi.  Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah meminta langsung ke pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan mengingat betapa pentingnya jalur itu untuk peningkatan perekonomian daerah. Mungkin Bupati Dolly Pasaribu sudah mengajukan permintaan, namun belum ada tanggapan dari pemerintah pusat. 

Jika melihat realitas yang terjadi saat ini, sekaitan buruknya kondisi infrastruktur jalan raya di hampir seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan,  hal yang wajar Bupati Dolly Pasaribu berlindung di balik wewenang pemerintah pusat. Pasalnya, komunikasi Pemda Kabupaten Tapsel dengan pemerintah pusat sangat buruk, ditandai dengan tidak ada anggaran pemerintah pusat untuk rehabilitasi jalan raya yang menyasar ke Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Tahun 2024, pemerintah pusat menganggarkan Rp868 miliar untuk pembenahan jalan sepanjang 209 kilometer (km) di Sumatra Utara (Sumut). Program ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. 

Inpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Maret 2023 itu berisi arahan kepada menteri terkait dan kepala daerah (Gubernur dan Bupati/ Wali Kota) untuk mendukung upaya percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dalam rangka menyokong aktivitas perekonomian dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Namun, dari Rp868 miliar anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk pembangunan jalan sepanjang 209 kilometer pada 30 ruas jalan di 18 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan tidak kebagian.  

Di masa pemerintahan Bupati Dolly Pasaribu, kondisi jalan di Kabupaten Tapsel bertambah parah. Selain itu, berbagai program perbaikan jalan, baik program pemerintah pusat maupun  Pemda Provinsi Sumatra Utara, tidak kunjung melibatkan Kabupaten Tapsel. 

Kondisi jalan provinsi di Kecamatan Arse  sampai Kecamatan Aek Bilah hancur dan dipenuhi lubang. Kondisi itu berlangsung selama pemerintahan Bupati Dolly, belum ada perbaikan. 

Kondisi serupa juga terjadi pada jalan provinsi  di Kecamatan Angkola Selatan.  Kondisinya rusak parah hingga menyulitkan bagi masyarakat yang tinggal di kecamatan tersebut.  Ruas jalan provinsi ini satu-satunya jalan akses penghubung yang menjadi urat nadi warga. 

Berdasarkan data di Dinas PUPR Sumut, kondisi jalan provinsi yang mengalami rusak parah sebanyak 13.000 km dari 33.000 km jumlah jalan provinsi yang ada di kabupaten/kota.