Jurnalis: Efry Nasaktion | Editor: Budi P Hutasuhut
Masa kampanye Pemilu 2024 sudah dibuka, waktunya sangat singkat, hanya 75 hari. Sudah tentu hal itu mengandaikan, para calon anggota legislatif (caleg) harus punya strategi tepat guna untuk menyakinkan calon pemilihnya.
Sayangnya, dalam memersuasi basis pemilih yang beragam dan sangat dinamis, nyaris tidak ditemukan kader-kader partai politik yang menawarkan gagasan, program, orientasi pemecahan masalah yang terjadi di daerah pemilihan masing-masing. Para caleg justru sibuk berebut ruang untuk memasang poster, baliho, dan alat peraga kampanye lainnya. Kalau pun ada caleg yang blusukan, bukan gagasan yang ditawarkan kepada masyarakat, tetapi hal lain yang membuat Pemilu 2024 menjadi ajang tawar-menawar harga.
Ahmad Maulana (56), bukan nama sebenarnya, akhir-akhir ini acap keluar masuk gang-gang yang ada di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padang Sidimpuan. Setiap kali ada warung di mana orang berkumpul, laki-laki yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang itu, akan singgah. Bermodalkan mengenal beberapa tokoh masyarakat setempat karena pergaulannya yang luas, dia menyampaikan keinginannya hendak merekrut beberapa orang guna menjadi saksi dari salah seorang caleg. Tidak ada pembicaraan tentang apa yang harus dikerjakan seorang saksi, dia langsung menawarkan honorarium atas pekerjaan itu.
"Saat ini orang-orang butuh kegiatan yang dapat menghasilkan uang," kata Ahmad Maulana saat bertemu Sinar Tabagsel di Lingkungan VI, Kelurahan Batunadua, Rabu, 5 Desember 2023. "Banyak yang mau dijadikan saksi."
Ahmad Maulana mengaku bukan caleg yang akan ikut dalam Pemilu 2024 mendatang. Dia hanya ingin mendukung salah seorang caleg, dan berharap agar caleg untuk daerah pemilih Batunadua itu bisa memperoleh suara untuk mendapatkan satu kursi. Baginya, strategi untuk mengambil hati rakyat pemilih tidak perlu muluk, hanya perlu mengerti bahwa rakyat butuh uang.
Lain Ahmad Maulna, lain juga Suradi (35). Dia mendapat tugas dari salah seorang caleg di Dapil Satu Padang Sidimpuan untuk mengumpulkan KTP dari orang-orang yang mau memilih caleg yang didukungnya. Untuk setiap KTP, dia menjanjikan bayaran, tapi dia menolak menyebut angkanya. Katanya, masyarakat di Kota Padang Sidimpuan sudah memasang tarif, minimal Rp300.000 per satu suara. "Caleg yang aku dukung mau membayar lebih," katanya.
Suradi mengaku, sebagian besar caleg di Kota Padang Sidimpuan mengandalkan strategi membayar calon pemilih. Katanya, strategi itu lebih realistis karena masyarakat pemilih membutuhkannya.
Pengakuan para pendukung caleg itu tidak keliru, karena realitas yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak jauh berbeda. Beberapa calon pemilih yang ditemui Sinar Tabagsel mengakui, dia akan menampung siapa saja caleg yang mau memberi uang, dan dia akan memilih hanya satu orang.
"Ini kesempatan masyarakat untuk mendapatkan uang cuma-cuma. Siapa suruh para caleg itu menawar-tawarkan uang," kata Romulo, warga yang tinggal di Sitamiang. "Jangan salahkan masyarakat pemilih kalau mengejar uang para caleg."
Hal senada juga diungkapkan Marwan (20), mahasiswa di UMTS. Dia mengaku Pemilu 2024 tidak akan berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Mereka yang telah terpilih jadi anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan hanya akan memikirkan dirinya dan partai politiknya saja.
"Memproduksi peraturan daerah saja para wakil rakyat di DPRD Kota Padang Sidimpuan tak mampu. Mereka hanya mampu mengesahkan peraturan daerah tentang APBD," kata Marwan. "Partai politik tidak pernah membekali caleg mereka dengan pengetahuan maksimal untuk menjadi anggota Dewan."
Tidak ada komentar
Posting Komentar