Presiden Joko Widodo Datang, Kadis PUPR Sumatra Utara Dicopot

Penulis: Juan Sitorus | Jurnalis SInar Tabagsel di Medan

Bambang Pardede, mantan Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatra Utara

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Sumatra untuk meninjau kondisi jalan yang rusak pasca viralnya kondisi jalan raya di Provinsi Lampung, berdampak terhadap jabatan pejabat daerah yang bertanggung jawab urusan infrastruktur jalan raya.

Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, memecat Bambang Pardede dari jabatannya sebagai  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Sumatera Utara. Jumat, 19 Mei 2023, atau beberapa saat setelah Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara.

"Tidak apa-apa. Itu kan dinamika. Waktu saya lebih banyak untuk keluarga usai dibebastugaskan,"kata Bambang kepada pers di Medan yang memintai tanggapannya atas pencopotan jabatan tersebut. Bambang menolak bercerita hal lain, dan meminta pers tidak memperbesar-besar persoaln ini karena jabatan baginya adalah amanah. 

Mantan pejabat teras di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Sumatra Utara ini, menempati jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR Sumatra Utara sejak 2021. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, melantiknya bersama 12 pejabat eselon II hasi seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama tahun 2020, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, pada Kamis, 18 Feberuari 2021.

Sejak 2021 menjadi penanggung jawab dalam berbagai proyek peningkatan kualitas infrastruktur di Provinsi Sumatra Utara, kinerja Bambang Pardede dinilai kurang memadai. Kualitas infrastruktur jalan raya di Provinsi Sumatra Utara dinilai banyak kalangan tidak kunjung membaik, dan situasinya diperparah pasca kunjungan Presiden Joko Widodo ke beberapa titik di Provinsi Sumatra Utara. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumut Safruddin menyebut, Gubernur mencopot Bambang karena kinerjanya dinilai tidak memuaskan. ”Sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja, tetapi tidak ada perbaikan,” kata Safruddin. 

Dalam catatan Sinar Tabagsel, salah satu pekerjaan yang sedang ditangani Bambang Pardede adalah pembangunan jalan provinsi dengan anggaran tahun jamak Rp 2,7 triliun. Proyek yang dikerjakan dengan skema kerja sama operasi (KSO) dengan PT Waskita Karya, PT Sumber Mitra Jaya, dan PT Pijar Utama itu berupa proyek percepatan perbaikan infrastruktur yang rusak di Provinsi Sumut, meliputi 450 kilometer jalan, 389,2 meter jembatan, dan 71.000 meter drainase. Proyek yang dimulai 2022 seharusnya selesai pada 2023. 

"Di tahun 2022, realisasinya hanya 23 persen, sebatas uang muka. Setelah Oktober 2022, amanat diberikan dikasih waktu 6 bulan untuk memberikan memperbaikinya kinerja. Kalau dihitung sudah 7 bulan lebih," ujar Safruddin.