Menilik Lemahnya Kinerja Wali Kota Padang Sidimpuan

Budi Hutasuhut | Jurnalis Sinar Tabagsel

Penegakan Perda tentang peruntukan dan penggunaan jalan di wilayah Kota Padang Sidempuan, menjadi salah satu hal yang disoroti Pansus LKPj DPRD Kota Padang Sidempuan. Tampak kondisi Jalan Sutomo yang semraut meskipun sudah ada perda yang mengatur peruntukan jalan.

Kinerja Wali Kota Padang Sidimpuan, Irsan Efendi Nasution, dinilai masih menyisahkan banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Hal tersebut direkomendasikan DPRD Kota Padang Sidimpuan seusai menganalisis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2022.

Merujuk pada rekomendasi DPRD Kota Padang Sidimpuan yang dibacakan panitia khusus (Pansus) LKPj saat rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan, Siwan Siswanto, pada Senin, 29 Mei 2023, disebutkan belum maksimalnya capaian dari tujuh misi pembangunan daerah yang ditetapkan Wali Kota Padang Sidimpuan. 

Dalam urusan pendidikan yang berkaitan dengan misi pertama pembangunan daerah Wali Kota Padang Sidimpuan tahun 2022, Pansus LKPj menilai sarana dan prasarana penunjang di lembaga-lembaga pendidikan tidak memadai yang menyebabkan proses belajar-mengajar tidak berjalan lancar. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya kewajiban membayar yang dibebankan kepada guru-guru honorer oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Sidimpuan.

Akibat kondisi itu, Pansus LKPj menemukan fakta di lapangan bahwa SD Negeri 200218 di Kelurahan Ujung Padang tidak lagi berfungsi sebagai lembaga pendidikan akibat tidak ada murid. Hal ini terjadi karena Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Sidimpuan tidak profesional dalam bekerja, hanya fokus pada kegiatan dasar dan abai pada peningkatan mutu serta kualitas pendidikan dari tingkat TK, SD, sampai SMP.

Kondisi tak kalah buruk juga disoroti Pansus LKPj DPRD Kota Padang Sidimpuan terkait kinerja organisasi pemerintah daerah (OPD) di lingkungan Dinas Kesehatan dan pengelolaan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai badan layanan umum daerah (BLUD). Dalam pandangan Pansus LKPj, fungsi RSUD tak berjalan karena pelayanan kesehatan tidak berfungsi dengan baik sehingga manajemen rumah sakit mengalami defisit keuangan yang akut. Dengan kata lain, RSUD Kota Padang Sidimpuan tidak bisa diharapkan fungsinya sebagai BLUD karena tidak memiliki unit kerja yang sehat.

Pansus LKPj juga menyoroti bidang infrastrtuktur yang ditangani sejumlah OPD, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum seperti jalan, drainase, dan lain sebagainya. Semua OPD yang bertanggung jawab terkait infrastruktur itu terkesan bekerja sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi antarstakeholder pemerintah daerah, dan menggerakkan dinamikan pembangunan yang justru merusak tatanan dan wajah Kota Padang Sidimpuan.

Sistem drainase buruk, kabel-kabel berjalinan sembraut, trotoar jalan berubah fungsi, dan juga sejumlah proyek fisik yang dikerjakan OPD ternyata berkualitas buruk. Pansus LKPj kemudian menyoroti buruknya kinerja OPD terkait pembangun dek penahan banjir di Kelurahan Kantin yang justru hanyut dipapas banjir. Bagi Pansus LKPj, kondisi itu terjadi akibat OPD terkait tidak membuat perencanaan yang matang serta pengawasan terhadap pengerjaan sangat lemah.

Rekomendasi yang dibuat Pansus LKPj tidak mengapresiasi dengan baik apa yang dilakukan Wali Kota Padang Sidimpuan, Irsan Efendi Nasution, dan jajaran eksekutf selama 2022. Namun, pujian tetap diberikan Pansus LKPj terhadap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan APBD 2022 yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Sumatra Utara.    

Menanggapi rekomendasi yang diberikan Pansus LKPj, Pemda Kota Padang Sidimpuan menerimanya. Wali Kota Padang Sidempuan, Irsan Efendi Nasution, menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan kerja keras anggota DPRD yang terlibat dalam penyusunan rekomendasi tersebut. Pemerintah Kota berjanji untuk melakukan evaluasi internal dan mengimplementasikan rekomendasi yang telah disampaikan agar pembangunan Kota Padang Sidempuan semakin berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat.