6000 Unit Rumah Subsidi untuk Rakyat di Sumatra Utara

Penulis: Juan Sitorus | Jurnalis Sinar Tabagsel di Medan

Dari 230.000 unit rumah subsidi yang dialokasikan pemerintah tahun 2023, sebanyak 6.000 rumah berpontensi untuk Provinsi Sumatra Utara atau setara Rp930 miliar dari Rp30,38 triliun  total anggaran yang dialokasikan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah,  mengatakan hal itu saat pelantikan Pengurus Apersi Sumatra Utara di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan, Senin, 20 Feberuari 2023. 

“Apersi yakin masyarakat Sumut akan punya rumah, karena kami fokus menggarap rumah untuk rakyat kecil, pinggiran, dan UMKM penghasilan rendah,” kata Junaidi Abdillah. 

Junaidi Abdillah berharap, pengurus Apersi di Sumatra Utara berkomitmen memberikan hunian yang layak kepada masyarakat dengan memperkuat kerja sama dengan bank, pertanahan, dan pemerintah agar rakyat lebih mudah mendapatkan rumah.

Berdasarkan data di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tahun 2023 pemerintah menyiapkan 230 ribu unit rumah subsidi dengan total anggaran sebesar Rp30,38 triliun.  Guyuran anggaran itu akan 

disalurkan melalui program KPR FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan pada tahun 2022.

Untuk KPR FLPP dialokasikan Rp25,18 triliun guna memfasilitasi 220.000 unit rumah, Tapera sebesar Rp 0,85 triliun memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit, dana Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 3,64 triliun untuk 754.004 unit, dan dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp0,89 triliun untuk sebanyak 220.000 unit.

Di sisi lain, Fitrah sangat menyayangkan angka backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah dan jumlah kebutuhan, dari 2020 ke 2022 masih belum menunjukkan perkembangan besar padahal program dan dana yang diguyurkan pemerintah semakin meningkat. Katanya, besaran backlog masih bergerak di kisaran 12,7 juta.

Sementara itu Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, mengatakan masih banyak warga di Provinsi Sumut yang belum memiliki rumah layak huni. Dari  4,43 juta jumlah keluarga di Sumut, sekitar 69,48 persen menempati rumah layak huni dan sisanya, 205.971 rumah tidak layak huni.

Menurut data BPS Sumut 2022, jika dikelompokkan menurut perkotaan maupun pedesaan, ada 77,78 persen rumah layak huni di wilayah perkotaan dan 59,28 di wilayah pedesaan.

“Kita perlu bekerja sama dengan Apersi karena kebutuhan rumah layak huni masih cukup tinggi di Sumatra Utara," kata Edy Rahmayadi.