Menyamakan Visi Pembangunan dengan Retret

Ratusan Kepala Daerah mengikuti retret Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Para Kepala Daerah dari PDI Perjuangan memilih tidak ikut, karena Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melarangnya. 

Para Kepala Daerah cap Banteng Moncong Putih ini lebih memilih mendengarkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Mereka berkeyakinan, dirinya menjadi Kepala Daerah atas peran partai politik.  

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnivian, sinis menyikapi penolakan Kepala Daerah cap PDI-Perjuangan itu. Kata dia, mandat Kepala Daerah itu ada pada rakyat dan bukan pada partai politik,

"Kepala Daerah kan dipilih rakyat, dan dia harus bertanggungjawab kepada rakyat," kata Tito Karnivian di Kompleks Akmil Magelang, Sabtu, 22 Februari 2025.

Tito Karnavian tidak menjelaskan, apakah retret di Amil Magelang merupakan amanat rakyat? 

Retret di Akmil Magelang itu keinginan Presiden Prabowo Subianto berkumpul dengan para Kepala Daerah yang baru dilantiknya. Di dalam kegiatan itu, konon para Kepala Daerah akan mengikuti pelatihan dalam rangka menyamakan visi pembangunan daerah dengan visi pembangunan pusat. 

Dengan kata lain, Presiden Prabowo Subianto ingin para Kepala Daerah dalam menjalankan program-program kerjanya, menyesuaikan program-program itu dengan program-program nasional. Dengan begitu, pembangunan nasional yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto akan selalu mendapat dukungan dari para Kepala Daerah.

Bukankah soal seperti itu sudah kelar dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), di mana setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sesuai visi dan misi RPJPN. Artinya, pola pembangunan nasional selama ini selalu sinkron dengan kegiatan pembangunan di daerah. Sebab itu, tujuan retret di Akmil, Magelang, itu hanya kegiatan yang tak perlu dilakukan.