Potensi Energi Terbarukan Sibualbuali Belum Termanfaatkan

PLTU Sarulla yang dikelola SOL (Sarulla Operation Ltd) di Pahae, Kabupaten tapanuli Utara. Sumber foto: Medco

Sejak 1993,  Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, teridentifikasi memiliki potensi energi  panasbumi (geothermal)  sebesar 1.046 MW yang terkonsentrasi di cincin api (ring of fire) kawasan gunung berapi Dolok Sibualbuali.  Namun,  energi baru terbarukan yang begitu besar belum termanfaatkan seluruhnya,  meskipun Sibualbuali telah ditetapkan sebagai wilayah kapasitas kerja panasbumi (WKP).

Penulis: Budi Hutasuhut | Editor: Mad Gie

Beberapa laki-laki turun dari mobil yang baru berhenti dekat sumur panas bumi (geothermal) di kawasan Cagar Alam Dolok Sibualbuali di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, akhir pekan lalu. Pada setiap sisi mobil itu ada logo Sarulla Operations Ltd (SOL),  warna biru pada logo itu sama dengan seragam yang mereka pakai.

Mereka mengeluarkan peralatan untuk membersihkan lokasi di sekitar sumur. Sumur itu berupa sebuah bangunan berbentuk kubus, terbuat dari semen, dan diberi kerangkeng besi.  Para pekerja menggunakan mesin pemotong rumput, parang. Dalam waktu singkat, areal di sekitar sumur telah rapi dan bersih.  Titik sumur bor geothermal itu tampak jelas.

Sejumlah warga yang biasanya melintas di kawasan melihat aksi bersih-bersih itu bertanya-tanya  tentang apa tujuan membersihkan daerah tersebut. Pasalnya, sudah sejak lama masyarakat tahu, bangunan yang ditutupi semak-belukar dan terlihat seperti sebuah proyek yang terbengkalai, merupakan peninggalan Unocal North Sumatera Geothermal, Ltd.  (Unocal).

Unocal merupakan investor asal Amerika Serikat, resmi mendapatkan hak panas bumi di Sumatera Utara pada tahun 1993.  Melalui skema Kontrak Operasi Bersama (KOB) antara Unocal dengan PERTAMINA dan Kontrak Jual Beli Energi dengan PERTAMINA dan PLN.

Proyek panas bumi ini dikategorikan sebagai CDM (clean development mechanism). Disamping membantu memenuhi kebutuhan listrik, proyek ini disosialisasikan memanfaatkan energi terbarukan yang bersih lingkungan dan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Proyek ini dikomunikasikan kepada publik sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) yang didukung oleh pemerintah.

Setelah penandatanganan kontrak, masyarakat di Kecamatan Sipirok santer perihal kemunculan Unocal di lingkungan mereka.  Ketika itu, masyarakat belum bisa membayangkan listrik tenaga panasbumi, dan masyarakat belum mengetahui untuk apa pemerintah mengundang investor asing masuk ke wilayah Dolok Sibualbuali.

Unocal kemudian membangun kantor (administrasi) di  Dusun Mandurana, tak jauh dari komplek Hotel Tor Sibohi.  Selain itu, alat-alat berat milik Unocal mulai memasuki kawasan Dolok Sibualbuali untuk membangun jalan dari Dusun Aek Korsik hingga ke kawasan haritte (kepundan gunung berapi). Kegiatan serupa juga dilakukan Unocal, membangun jalan dari Desa Parandolok menuju kawasan haritte di Dolok Sibualbuali.

Dua ruas jalan baru itu berakhir di sumur-sumur pengeboran panas bumi. Unocal melakukan eksplorasi panas bumi.  Dari eksplorasi selama periode 1993--1998,  Unocal menemukan 13 sumur cadangan sistem panas bumi.  Ke-13 sumur bor itu berada di dalam kawasan Ekosistem Batangtoru, kawasan hutan yang memiliki kekayaan flora dan fauna. Titik-titik pengeboran itu membentuk satu garis, mulai dari Kabupaten Tapanuli Selatan sampai Kabupaten Tapanuli Utara.

Empat di antara titik sumur panas bumi berada di wilayah Dolok Sibualbuali. Keempat sumur panas bumi itu dinyatakan produktif dengan sistem panas bumi bertemperatur maksimal 267°C, dan temperatur zona produksi 218-248°C.  Kapasitas potensi terpasang di wilayah Dolok Sibualbuali mencapai 1.046 MW, atau lebih besar dibandingkan potensi yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.

Kabar potensi panas bumi di Dolok Sibualbuali ini santer. Masyarakat senang dan bersiap-siap menerima kehadiran PLTP di sekitar mereka mengingat persoalan terbesar saat itu adalah kurangnya daya listrik yang menyebabkan seringnya terjadi byar pet.

Namun, krisi moneter mencapai puncak pada 1998, keuangan Unocal goyah. Kondisi semakin parah akibat reformasi tahun 1998. Perubahan kekuasaan politik di dalam  negeri mempengaruhi banyak kebijakan pemerintah.  Sebelum sumur-sumur panas bumi berproduksi, Unocal hengkang dari Indonesia.

Sejak itu, pembicaraan tentang energi panas bumi dan rencana membangun PLTP menjadi senyap. Semakin tidak terdengar ketika Unocal menarik semua asetnya, dan gedung perkantoran di Dusun Mandurana pun sepi. Bertahun-tahun bangunan itu tanpa penghuni.

Sementara dua ruas jalan yang dibangun Unocal, yang bisa dilalui masyarakat menggunakan kendaraan roda dua untuk pergi ke ladang mereka di lereng Dolok Sibualbuali, kembali menyemak dan tidak lagi terpakai. Bersamaan dengan itu, empat titik sumur bor tenggelam dalam belukar. Tempat itu tanpa penjaga, dikerangkeng dengan besi dan diberi gembok. Masyarakat jarang mendekati lokasi tersebut.

"Sejak itu, memang ada petugas yang datang mengontrol sumur-sumur bor itu," kata Hasan, warga di Dusun Aek Korsik, yang memiliki kebun kopi tak jauh dari lokasi sumur bor panas bumi. "Belum tentu sekali sebulan."

Tahun 2000-an, ketika persoalan energi baru terbarukian menjadi isu sentral terkait potensi sumber daya energi yang ramah lingkungan, keberadaan sumur bor di Dolok Sibualbuali kembali jadi perhatian. Pemerintah, setelah menyusun kebijakan baru terkait pemanfaatan energi panasbumi, kembali menawarkan potensi besar itu kepada investor yang bersedia membangun hingga mengoperasikannya.

Setelah itu nama Arifin Panigoro menjadi santer di kalangan masyarakat Kecamatan Sipirok sebagai taipan yang akan menggantikan Unocal lewat Medco Power Energi.  Namun, kabar itu tidak bertahan lama, dan tiba-tiba pembicaraan tentang membuka PLTP di kawasan Dolok Sibualbuali menghilang.

Beberapa tahun kemudian, tiba-tiba muncul PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk (PGE), anak perusahaan gabungan PLN dengan  Pertamina. PGE mendapat tugas dari pemerintah untuk mengoperasikan sumur-sumur bor yang ditinggalokan Unocal.  PT PGE kemudian menggandeng PT Medco Power Energi Indonesia, yang kemudian melalui anak perusahaannya, PT Medco Geothermal Sarulla (MGS),  membentuk konsorsium yang melibatkan INPEX Corporation, Ormat International Inc., ITOCHU Corporation, dan Kyushu Electric Power Co. Inc. 

PLTU Sarulla

Konsorsium yang melibatkan Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat itu kemudian mendirikan Sarulla Operasion Ltd (SOL).  Pada 29 September 2016, SOL dan PT PGE menandatangani Operation and Maintenance Agreement untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi Sarulla dengan kapasitas 330 MW.  Proyek prestisius PLTU Sarulla dikerjakan dalam skema  KBO (konsorsium operasi bersama). 

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy, Ahmad Yuniarto,  dalam paparannya secara virtual yang diikuti Sinar Tabagsel, Senin, 20 Feberuari 2023 lalu, mengatakan PGE ingin ekspansi luar negeri. Dalam waktu lima tahun ke depan,  perusahaan akan mengembangkan 600 MW di 13 wilayah kerja panas bumi yang saat ini telah dimiliki. 

PGE merupakan pemegang wilayah kerja panas bumi terbesar di indonesia. Di Sumatra, PGE memegang wilayah kerja panas bumi di Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Di wilayah tersebut  telah terbangkitkan listrik panas bumi sebesar 1.877 MW,  terdiri atas 672 MW yang dioperasikan sendiri (own operation) dan 1.205 MW dikelola melalui BKO. 

Sementara di Sumatra Utara, PGE memegang wilayah panas bumi di WKP Sipoholon Ria Ria (Kabupaten Tapanuli Utara), WKP Sibualbuali (Tapanuli Selatan),  WKP Sibayak, WKP Sinabung, dan sebagainya.  Khusus WKP Sipoholon Ria-Ria dan WKP Sibualbuali, PGE mengelolanya dengan skema KOB bersama Sarulla Operation Ltd (SOL). 

Menurut data PGE, Indonesia memiliki 40% dari seluruh potensi panas bumi di dunia. Sumber-sumber tersebut tersebar di 251 lokasi Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, hingga ujung barat Papua. Dari 40% potensi energi panas bumi yang ada di Indonesia, pemanfaatan energi tersebut saat ini baru mencapai 4,2% (1.189 MW).

Berkaitan peningkatan pemanfaatan panasbumi, pemerintah menyusun roadmap pemanfaatan energi panas bumi. Roadmap tersebut dituangkan dalam Kebijakan Energi Nasional, menargetkan pemanfaatan panasbumi menjadi 5% pada tahun 2025, atau mencapai kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) sebesar 3.000 MW hingga tahun 2033.

Sebab itu, PLTU Sarulla yang dikelola SOL beroperasi dan penuh sejak 2018 untuk mencapai target pemanfaatan panasbumi guna menggantikan tingginya ketergantungan terhadap energi fosil. Proyek ini dibagi menjadi tiga unit yang dikembangkan di dua lokasi: Silangkitang di WKP Sipoholon Ria-Ria, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan kapasitas 1x110 MW dan dua unit di Namorailangit  di WKP Sibualbuali di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan kapaistas 2x110 MW atau 220 MW.

PLTU Sarulla menghasilkan 330 MW, atau lebih rendah dari kapasitas potensi yang diketahui sebesar 172 MW di WKP Sipoholon Ria-Ria dan 1.046 MW di WKP Sibualbuali. Dari kapasitas potensi sebesar 1.046 MW di WKP Sibualbuali, hanya 220 MW energi panas bumi yang termanfaatkan.

Lokasi unit Namoralangitan 1 dan Namoralangitan 2 berada di Desa Aek Batang Paya, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, berdekatan dengan lokasi Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru yang saat ini sedang dalam proses konstruksi.  Kapasitas potensi panasbumi terbesar Kabupaten Tapanuli Selatan berada di dua sumur bor panasbumi yang ada di lokasi Dolok Sibualbuali.

Minim Bagi Hasil Panasbumi

Meskipun Kabupaten Tapanuli Selatan salah satu penghasil energi panas bumi, namun dana bagi hasil panasbumi untuk kabupaten ini hanya Rp214.198 juta pada 2021, sama seperti DBH Panasbumi yang diperoleh kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatra Utara yang bukan daerah penghasil.  Sementara pada tahun yang sama, Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan daerah penghasil panasbumi dengan keberadaan PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP), mendapat Rp6.854.315 juta.

Pada tahun 2022, Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh DBH Panasbumi sebesar Rp256.148 juta atau sama dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatra Utara yang bukan penghasil energi panasbumi. Sementara Kabupaten Mandailing Natal memperoleh Rp8.196.730 juta, belum lagi ditambah bonus produksi dari PT SMGP.

Pada 2023, Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh tambahan DBH Panasbumi menjadi Rp750.539 juta karena memiliki WKP Sibualbuali, sama seperti perolehan DBH Panasbumi untuk Kabupaten Padanglawas karena ada WKP Sibuhuan. Sementara Kabupaten Madina menerima DBH Rp9.581.350 juta belum lagi bonus produksi yang diterima masyarakat.

Dari sumber Sinar Tabagsel di lingkungan Sarulla Operation Ltd. ternyata pihak perusahaan sudah memberikan kontribusi yang cukup besar kepada masyarakat di sekitar daerah produksi panasbumi. Bahkan, Sarullah Operation Ltd. telah membagi-bagikan CSR dan juga bonus produksi untuk masyarakat di Kecamatan Sipirok dalam bentuk pembibitan kopi.

Berdasarkan data di Kemenkeu, DBH Panasbumi berasal dari setoran Bangian Pemerintah, Iuran Tetap, dan  Iuran Produksi (royalti). DBH Panasbumi untuk daerah sebesar 80% dan dibagikan dengan rincian 16% provinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32%  untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan. Dari 32% itu, DBH Panasbumi dibagikan dengan porsi sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provunsi bersangkutan.

Di tengah melimpahnya sumber daya alam di Dolok Sibualbuali, masyarakat di sekitarnya masih belum kebagian banyak berkah. Berdasarkan data Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan,  desa-desa di sekitar Kawasan hutan berstatus desa miskin.  Berkah dari Dolok Sibualbuali semestinya bisa menetes lebih banyak kepada masyarakat. Merekalah yang setiap hari bersinggungan dengan kawasan itu, sekaligus secara tak langsung menjaga keutuhannya secara turun-temurun.