Rendah Realisasi APBD 2023 Kabupaten/Kota di Sumut

PENGUMPUL PENGHARGAAN. Realisasi APBD 2023 Kabupaten Tapsel sangat rendah, karena Bupati Tapsel Dolly P Pasaribu mengejar prestasi berupa mengumpulkan banyak penghargaan selama tahun 2023.  

Jurnalis: Budi Hutasuhut | Editor: Hady K Harahap

Rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah merupakan persoalan lama yang dialami setiap akhir tahun dan tak kunjung bisa diselesaikan.  Persoalan serupa kembali berulang karena sampai akhir semester kedua tahun 2023, realisasi anggaran pemda baru 64%. 

Presiden Joko Widodo bagai mengalami deja vu ketika mengingatkan pemerintah daerah tentang rendahnya realisasi serapan anggaran APBD tahun 2023 padahal sudah berada di penghujung tahun.

Jokowi lantas menebak-tebak, dalam tiga minggu ini ke depan, pemerintah daerah akan jor-joran membelanjakan uang bertriliun-triliun untuk mengejar keterlambatan realisasi. 

"Persoalan ini berulang terus setiap tahun,” kata Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu,  29 November 2023 lalu.

Kepala Negara mengeluh kesulitan mengubah pola penyerapan belanja. Kata dia, dalam praktiknya, realisasi anggaran pemda baru akan dikuras pada penghujung semester II atau pada kuartal IV-2023. “Memang tidak mudah mengubah mindset," tutur Jokowi.

Berdasarkan data APBN Kita yang diperoleh Sinar Tabagsel, realisasi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru tembus Rp811,70 triliun pada Oktober 2023. Angka ini sudah menyerap 63,5 persen dari total pagu belanja yang sebesar Rp1.278,15 triliun.

Realisasi belanja daerah yang rendah terjadi juga di Pemda Provinsi Sumut dan kabupaten/kota. Rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumut sudah terindetifikasi sejak akhir kuartal III tahun 2023, di mana realisasi belanja APBD Sumut yang baru mencapai 55,82 persen.

Berdasarkan data pada situs resmi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatra Utara (http://prp2sumut.sumutprov.go.id/kabupaten-kota-2023),  realisasi APBD 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut masih di bawah 70% meskipun sudah memasuki bulan Desember 2023. 

Realisasi pendapatan kabupaten/kota baru Rp29.784.142.374.948 dari target Rp47.637.441.779.794 atau sekitar 62.5 %, sementara realisasi belanja kabupaten/kota se- Provinsi Sumut baru Rp27.388.664.307.621 dari target Rp47.637.441.779.794 atau sebesar 57,5 %

Dilihat dari posisi per kabupaten/kota, Kabupaten Toba memiliki realisasi pendapatan dalam APBD 2023 paling rendah sebesar 46%,  sementara Kabupaten Nias memiliki realisasi pendapatan paling tinggi sebesar 85%. Sementara realisasi belanja APBD 2023, Kabupaten  Labuhan Batu realisasinya paling rendah yakni 46  %. Sedangkan Kabupaten Nias memiliki realisasi belanja sebesar 69%.

Kondisi kabupaten/kota di wilayah Tapanuli bagian Selatan tidak berbeda, baik realisasi pendapatan maupun belanja APBD 2023 masih minim. Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai kabupaten yang paling berpengalaman mengelola APBD, ternyata realisasi pendapatannya masih Rp956.251.762.586 dari target Rp1.437.370.653.424 atau sekitar 66,53%. Sedangkan realisasi belanja baru Rp916.488.743.211 dari Rp1.668.554.064.056 atau sebesar 54.93 %.

Posisi Kabupaten Tapanuli Selatan berada pada urutan ke-17 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Posisi itu jauh di bawah realisasi pendapatan dan belanja APBD 2023 Kabupaten Mandailing Natal yang menempati posisi ke-7 dengan realisasi pendapatan Rp1.112.824.085.318,52 dari target Rp1.685.162.492.633 atau sebesar 66.04 %, sementara realisasi belanja Rp1.092.708.628.977,65 dari Rp1.742.000.957.276 atau sebesar 62.73 %.

Rendahnya realisasi pendapatan dan belanja APBD kabupaten/kota di Provinsi Sumut dinilai para pengamat akan merusak kondisi perekonomian daerah. Pengamat ekonomi di Sumatra Utara (Sumut), Gunawan Benjamin, sebagaimana diberitakan Bisnis.Com, menilai pemerintah daerah di Provinsi Sumut perlu melakukan akselerasi realisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut.  

"Bila serapan anggaran bisa dilakukan lebih cepat, multiplier effectnya ke masyarakat akan lebih besar. Masyarakat akan mendapat limpahan dari serapan anggaran yang diperuntukkan untuk proyek-proyek yang sifatnya produktif," kata Gunawan. 

Belanja pemerintah daerah, kata Gunawan, salah satu stimulan mendorong pertumbuhan ekonomi, apalagi di tengah kelesuan ekonomi masyarakat sebagai dampak pergolakan perekonomian global, ditambah penurunan harga komoditas unggulan Sumut, sementara harga bahan bakar serta beras sempat melonjak beberapa waktu lalu. 

Adanya proyek-proyek pemerintah yang produktif akan menyerap tenaga kerja. Hal itu juga, lanjut Gunawan, dapat pula berdampak ke sektor-sektor lain seperti perbaikan kualitas pelayanan, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Sumut, sehingga diharapkan ekonomi masyarakat turut membaik seiring jalannya pembangunan. 

Sangat disayangkan, rendahnya realisasi APBD 2023 di kabupatyen/kotya di Provinsi Sumut merupakan kondisi yang berulang setiap tahun. Kondisi ini naif, seolah-olah pemerintah selalu masuk ke lubang yang sama dalam penyerapan anggaran ini.