Penulis: Bahri Syamsul | Editor: Budi Hutasuhut
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan Djalil, meminta seluruh kepala daerah membebaskan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena membebani rakyat kecil dalam membyat sertifikat tanah.
"Bagi masyarakat kecil mungkin punya tanah, tapi tidak punya uang untuk bayar BPHTB," kata Sofyan Djalil, dalam keterangan tertulis Menteri ATR/Kepala BPN, Kamis (20/1).
Dengan dibebaskannya biaya BPHTB bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah pertama kali, menurut Sofyan Djalil akan memberikan banyak manfaat ke depannya untuk masyarakat maupun negara.
"Pengalaman kami di mana pun kalau BPHTB dibebaskan itu menjadi sangat mudah untuk mensertipikatkan tanah. Begitu tanah didaftarkan dan ada sertipikat, pemerintah daerah akan dapat PBB lebih baik, kemudian kalau terjadi pengalihan akan ada BPHTB, PPh, dan lain-lain," kata Sofyan Djalil.
Dari sisi masyarakat, lanjutnya, manfaat memiliki sertifikat tanah yang laku jika hendak di jadikan jaminan untuk untuk mendapatkan modal usaha.
"Begitu pun bagi masyarakat, dengan banyaknya sertipikat, maka masyarakat akan punyai surat tersebut untuk jadi jaminan, kalau punya kebun sawit bisa untuk replanting, kalau punya usaha bisa jadikan jaminan untuk pinjaman KUR, ini yang ingin kita bantu," ungkap Sofyan Djalil.
Dia menjelaskan, jika seseorang memiliki tanah tapi tidak ada surat yang menyatakan keabsahannya di mata negara, maka aset tersebut menjadi idle asset. Artinya, begitu tanah masyarakat diberikan sertifikat, maka pemilik tanah bisa mendapatkan akses ke perbankan untuk mendapatkan modal.
"Sertifikat tanah ini sangat penting untuk masyarakat yang punya semangat entrepreneur, mereka bisa pergi untuk dapat pinjaman dari bank. Oleh sebab itu, kami kejar secepat mungkin untuk kita sertipikatkan sebanyak mungkin tanah," tutur Sofyan Djalil. *
Posting Komentar