Syahrul M. Pasaribu, mantan Bupati Tapanuli Selatan selama dua periode, masih sering terlibat dalam kegiatan yang mengatasnamakan Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan. Barangkali karena dia sangat mencintai Kabupaten Tapanuli Selatan, dan tetap ingin menjadi bagian dari dinamika pembangunan daerah.
Kita masih ingat, amanguda (ayah) dari Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, ini pernah hadir dihadirkan dalam sidang pembahasan APBD 2021 di DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan. Tak pernah ada tradisi di Kabupaten Tapanuli Selatan harus menghadirkan mantan Bupati saat pembahasan APBD dilakukan di legislatif. Kalau tradisi itu hendak diciptakan, kenapa mantan Bupati sebelumnya tidak diundang dalam acara yang sama.
Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan berkilah kehadiran mantan Bupati dalam pembahasan tentang APBD untuk pembanding, tapi di dalam rapat tersebut mantan Bupati ini sempat membuat sejumlah anggota legislatif tersinggung. Pasalnya, Syahrul M. Pasaribu "menghardik" Ketua DPRD Tapanuli Selatan, Husin Sogot Simatupang, lantaran ucapannya "menyinggung" sang mantan Bupati.
Sejumlah Ketua Fraksi di DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan menyesalkan sikap Syahrul M. Pasaribu yang dinilai tak menghormati Ketua DPRD Tapanuli Selatan sebagai representasi lembaga legislatif. Untungnya, persoalan ketersinggungan itu segera mereda, tapi Syahrul M. Pasaribu tidak mengurangi keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan.
Bahkan, dia sering mengklaim telah melakukan kerja-kerja peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ikut mengkerek dana-dana dari pusat ke daerah. Yang terbaru, Syahrul M Pasribu sebagaimana diberitakan Antara, berhasil mengkerek dana Rp200 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Syahrul M. Pasaribu menyatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pekerjaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatra Utara, sebuah lembaga vertikal di lingkungan Kementerian PUPR yang menangani infrastruktur jalan nasional di Sumatra Utara. Hasil koordinasi itu, BBPJN Sumut bersedia melanjutkan pembangunan ruas Jalan Nasional Pantai Barat mulai dari Simpang Trikora, Kecamatan Batang Toru hingga Aek Rambe, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Biaya pembangunannya lebih kurang Rp200 miliar dengan sistem multy years contract atau tahun jamak mulai akhir 2021, 2022 hingga pertengahan 2023. Anggaran sebesar itu untuk meningkatkan infrastruktur jalan nasional sepanjang 119 kilometer (Km), dimana 12 km pelebaran, rekonstruksi 6 km, rehab minor 24 km. Selebihnya preservasi jalan (long segment) seperti perbaikan kerusakan (patching), cor dan lainnya.
Kita beri tepuk tangan kepada Syahrul M. Pasaribu atas "sukses" menggerek dana pusat ke daerah, tapi apa yang disampaikan Syahrul M. Pasaribu terkesan maju dibandingkan Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pemilik wilayah. Mestinya, informasi tentang rencana pembangunan jalan lintas barat ini keluar dari internal Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan, bukan dari seorang mantan Bupati Tapanuli Selatan.
Artinya, apa yang disampaikan Syahrul M. Pasaribu ini justru mengecilkan keberadaan Pemda Tapanuli Selatan, seakan-akan tanpa Syahrul M. Pasaribu tidak akan pernah ada dana dari Kementerian PUPR yang dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan jalan lintas barat di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kesan lain, seolah-olah Kabupaten Tapanuli Selatan begitu tergantung kepada Syahrul M. Pasaribu.
Kondisi ini akan membuat publik menafsirkan, bahwa Syahrul M. Pasaribu sebetulnya "masih" Bupati Tapanuli Selatan. Lantas, bagaimana dengan Bupati Tapanuli Selatan hasil Pilkada 2020 lalu? Entahlah. Kita tak tahu persis apa yang terjadi. yang jelas, peran Syahryul M. Pasaribu di Kabupaten Tapanuli Selatan begitu sentral.
COMMENTS