Penulis: Basri Syamsul | Editor: Budi Hutasuhut
Gedung DPRD Kota Padang Sidempuan, rumah dinas Bupati Tapanuli Selatan, dan puluhan aset tidak bergerak milik Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan yang berlokasi di Kota Padang Sidempuan, harus diserahkan kepada Pemda Kota Padang Sidempuan paling lambat 21 Desember 2021.
Perihal penyerahan aset-aset yang sebelumnya menjadi muasal sengketa antara Tapsel dengan Padang Sidempuan tersebut pasca pemekaran Kota Padang Sidempuan dari Kabupaten Tapsel pada tahun 2001, termaktub dalam salah satu pasal Berita Acara Kesepakatan Serah Terima (BAKST) Penyelesaian Aset Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen atau P3D Antara Tiga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara , Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Pemerintah Kota Padang Sidempuan.
"Kami mengkoordinasikan dan memfasilitasi penandatanganan kesepakatan itu," kata Ipi Maryati Kuding, , Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan dalam keterangan pers yang disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 20 November 2021.
Dia menambahkan, penandatangan BAKST dilakukan oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, Afifi Lubis, Bupati Tapsel, Dolly Pasaribu, dan Wali Kota Padang Sidempuan, Irsan Efendi Nasution, serta disaksikan Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD, Valentinus, dan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK, Didik Agung Widjanarko, beserta tim di Gedung Merah Putih KPK.
Menurut Ipi, BAKST tersebut memuat beberapa poin selain Pemprov Sumut dan Pemkab Tapsel akan menyerahkan sebanyak 41 unit aset tidak bergerak yang berlokasi di Kota Padang Sidempuan kepada Pemkot Padang Sidempuan, juga tentang penyerahan aset tersebut dalam rangka memenuhi prinsip tertib administrasi pengelolaan.
“Sebagian besar aset berbentuk kantor atau bangunan. Selain itu, ada beberapa rumah dinas, satu sekolah, satu balai benih, dan satu balai latihan kerja. Sebagian aset yang diserahkan tersebut, saat ini statusnya masih digunakan oleh Pemkab Tapsel,” sebutnya.
Dia melanjutkan, dari 41 unit aset dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara BAKST, akan dilakukan penyerahan kembali oleh Pemkot Padang Sidempuan kepada Pemkab Tapsel sebanyak 11 unit aset dan kepada Pemprov Sumut 2 unit. “Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan yang nyata atas aset tersebut oleh Pemprov Sumut dan Pemkab Tapsel yang disepakati bersama-sama dengan Pemkot Padang Sidempuan,” ucapnya.
Sebagaimana tercantum dalam berita acara BAKST, penyelesaian serah terima aset akan dilaksanakan oleh pemda terkait paling lambat 21 Desember 2021. Menteri Dalam Negeri dan Ketua KPK selanjutnya akan menerima laporan pelaksanaan penyerahan aset sesuai BAST tersebut paling lambat 27 Desember 2021.
Dengan selesainya serah terima sesuai dengan seluruh poin berita acara BAKST tersebut, maka penyelesaian serah terima aset P3D yang menjadi sengketa selama 20 tahun antara Pemprov Sumut, Pemkab Tapsel dan Pemkot Padang Sidempuan dinyatakan selesai, bersifat final dan tidak ada peninjauan ulang.
Selanjutnya, aset yang diserahkan tersebut menjadi hak dan tanggung jawab Pemkot Padang Sidempuan sejak ditandatanganinya berita acara BAKST. Pemkot Padang Sidempuan dapat meminjampakaikan aset yang dibutuhkan Pemkab Tapsel sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemprov Sumut selanjutnya akan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil kesepakatan dalam rangka terlaksananya serah terima aset secara fisik oleh para pihak. Diharapkan sebelum tanggal 21 Desember 2021 telah tersedia semua dokumen dan administrasi yang diperlukan sehingga pelaksanaan serah terima aset selesai secara paripurna.
“KPK melalui Satuan Tugas Korsup Pencegahan wilayah I selanjutnya akan memonitor pelaksanaan kesepakatan oleh para pihak sesuai peraturan perundang-undangan. Terutama untuk memastikan aset-aset milik daerah tidak dikuasai atau berpindah kepemilikan secara tidak sah oleh/kepada pihak lain, sehingga mengakibatkan masalah hukum,” katanya. *
Posting Komentar