Reporter: Bahri Syamsul | Editor: Budi Hutasuhut
Awalnya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditetapkan sebagai kegiatan bisnis yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), tapi kini pemerintah menggelontorkan dana APBN 2021 untuk menutupi kelemahan perusahaan konsorsium Indonesia-China yang tak becus menyelesaikan proyek sesuai jadwal.
Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mempersoalkan kebijakan pemerintah menyuntikkan dana sebesar Rp4,3 triliun untuk menyelesaikan proyek KCJB. Dana sebanyak itu diambil dari APBN 2021 sebagai PMN (penyertaan modal negara) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI). PT KAI mengalokasikan dana itu untuk menyelesaika proyek KCJB, padahal proyek tersebut merupakan tanggug jawab PT KCIC.
PT KCIC dibentuk pada Oktober 2015 sebagai perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60 persen dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd. dengan kepemilikan 40 persen.
"Sebagai kegiatan bisnis, konsorsium yang menangani proyek KCJB harusna yang membiayai proyek tersebut, dan bukan APBN 2021," kata anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, dalam keterangan pers menyikapi kebijakan pemerintah yang disampaikan Menteri Perekonomian Sri Mulyani.
Heri menegaskan, semestinya pemerintah konsisten dengan kebijakan tersebut, nyatanya pemerintah memutuskan menalangi kelemahan konsorsium itu dengan alasan proyek KCJB sudah menjadi proyek prioritas nasional.
"Kini biayanya tiba-tiba membengkak dari awalnya Rp86,5 triliun menjadi Rp 114,24 triliun atau membengkak Rp27,09 triliun," kata Heri.
Heri menilai, aneh bila terjadi pembengkakan biaya pada proyek KCJB sudah melalui studi yang komprehensif. JICA bahkan telah menghabiskan dana 3,5 juta dolar AS untuk melakukan studi kelayakan. Bahkan, China telah melakukan studi kelayakan sebelum terlibat dalam proyek KCJB ini.
"KCJB bukan proyek kelas warung kelontong yang bisa diubah semaunya," kata dia.*
Posting Komentar