Oleh: Budi Hatees | Penelitia pada Pustaha Institute
Konon Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 5% saham PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe di Kecamatan Batangtoru, dan telah menerima deviden tiap tahun. Tapi, kontribusi deviden berkisar Rp90 miliar per tahun itu tidak pernah terdata sebagai sumber pendatan dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Akhir 2019 lau, DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan menyetujui usulan eksekutif tentang pentingnya menyuntikkan modal kera untuk PT Bank Sumut, PT Tapanuli Selatan Membangun, dan PT PDAM Tambusai. Sumber dana untuk tambahan modal kerja bagi tiga perusahaan daerah (Perseroda) itu, dirogoh dari uang rakyat yang ada dalam APBD 2020.Persetujuan legislatif ini secara tidak langsung menegaskan, bahwa lembaga wakil rakyat mengakui kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Tapsel belum sanggup menjadi lembaga bisnis yang profit dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD (pendapatan asli daerah). Atau, legislatif sesungguhnya buta soal eksistensi BUMD di Kabupaten Tapsel yang berubah dari lembaga pencari PAD menjadi lembaga yang menghabiskan PAD.
Sudah umum diketahui, bagi Pemda Tapsel atau pemerintah daerah lainnya di Provinsi Sumatra Utara, PT Bank Sumut merupakan perseroda yang modal kerjaya dipasok dari dana APBD provinsi dan kabupaten/kota. Setiap pemerintah daerah, mengalokasikan anggaran dalam APBD masing-masing untuk "menyehatkan" kinerja bank plat merah yang juga berfungsi sebagai "bank pembangunan daera" itu. Sebab itu, hal wajar jika Pemda Kabupaten Tapsel mengalokasikan penyertaan modal untuk PT Bank Sumut.
Namun, persoalan jadi berbeda bila Pemda Kabupaten Tapsel mengalokasikan dana dalam APBD 2020 untuk modal kerja PT Tapanuli Selatan Membangun (TSM). Pasalnya, perseroda yang telah berdiri bertahun-tahun dan selalu mendapat penyertaan modal kerja dari APBD sebanyak Rp1 miliar per tahun, nyaris tak pernah membayarkan atau mengirim deviden hasil usahanya ke rekening Pemda Kabupaten Tapsel yang ada di Bank Sumut. PT TSM yang memiliki banyak unit usaha ini, tidak produktif meskipun semestinya sudah bisa mandiri.
Disebut mandiri karena PT TSM adalah pemilik dominan atas saham PT Artha Nugraha Agung (ANA), perseroda yang diinformasikan sebagai pemegang 5% saham PT Agincourt Resources. Sebanyak 70% saham PT ANA dipegang oleh PT TSM atas nama Pemda Kabupaten Tapsel, sisanya 30% dikuasai perseroda milik Pemda Provinsi Sumatra Utara.
Sebagai pemegang saham PT ANA yang paling dominan, sudah tentu PT TSM yang memegang kendali penuh atas dinamika manajemen PT ANA. Itu berarti PT TSM juga mengendalikan bagaimana proses kepemilikan atas 5% saham PT Agincourt Resources. Artinya, jika PT Agincourt Resources membagikan deviden saham 5%, PT TSM yang paling berperan dalam mengelola dana tersebut.
Sayangnya, PT TSM ternyata tidak punya kuasa atas PT ANA. Sebaliknya PT ANA justru yang memiliki kekuasaan penuh sehingga berperan penting membagi-bagikan bagi hasil deviden 5% saham di PT Agincourt Resources. Fakta ini menunjukkan, PT ANA bukan anak perusahaan PT TSM sebagaimana selama ini dikomunikasikan Pemda Kabupaten Tapsel kepada publik. Dengan kata lain, PT TSM nyaris tak ada kaitan manajemen dengan PT ANA.
PT ANA tampaknya berdiri sendiri, lepas dari PT TSM, dan kemungkinan besar juga tak ada katannya dengan Pemda Kabupaten Tapsel. Pasalnya, keberadaan PT ANA tidak pernah disinggung sebagai salah satu BUMD milik Pemda Kabupaten Tapsel yang telah memperoleh keuntungan besar dalam menjalankan bisnisnya. Artinya, keuntungan yang diperoleh PT ANA berupa deviden 5% saham di PT Agincourt Resources tidak pernah dikirim ke rekening Pemda Kabupaten Tapsel di Bank Sumut.
Jika dihitung, total deviden 5% saham PT Agincourt Resources itu mencapai Rp90 miliar bila mengacu pada laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Agincourt Resources pada Maret 2018. Dalam RUPS yang membahas keuntungan PT Agincourt Resources selama tahun 2017 itu disebutkan, PT ANA memperoleh deviden senilai Rp90 miliar.
Dana sebesar itu dipakai PT ANA untuk melunasi pinjaman uang pada pemgang saham PT Agincourt Resources yang lainnya, sebagian lainnya untuk membiayai operasional perusahaan (yang sayangnya publik tak pernah tahu bagaimana PT ANA beroperasi). Namun, pembayaran utang 5% saham itu membuat utang PT ANA lunas, sehingga PT ANA tidak lagi punya utang saham. Dengan sendirinya, PT ANA sudah sah menjadi pemilik 5% saham PT Agincourt Resources sejak 2017.
Sejak 2017, deviden 5% saham yang diterima PT ANA sudah utuh, berkisar Rp90 miliar per tahun. kSebab itu, jika PT ANA memperoleh deviden 5% saham sebesar Rp90 miliar pada 2017, berarti deviden pada 2018 yang dibayarkan setelah RUPS 2019 sekitar Rp90 miliar, dan begitu juga deviden 2019 sebsar Rp90 miliar setelah RUPS PT Agincourt Resources pada Maret 2020.
Sayangnya, besarnya dana deviden itu tidak tercatat, juga tidak jelas apakah PT Agincourt Resources mengirimkannya langsung ke rekening Pemda Kabupaten Tapsel di Bank Sumut atau ke rekening atas nama PT ANA. Pemda Kabupaten Tapsel tidak transparan soal ini, malah selalu mengkomunikasikan kepada publik bahwa deviden 5% saham itu tidak berbeda dengan dana sosial responsibiliti. Berbagai fasilitas yang dibangun PT Agincourt Resources di sekitar lingkar tambang (terutama di Kecamatan Batangtoru), disebut-sebut sebagai dana deviden 5% saham, seakan-akan Pemda Kabupaten Tapsel tidak bisa membedakan antara deviden saham dengan dana responsibiliti perusahaan.
Banyak hal yang ganjil terkait pengesahan Perda penyertaan modal untuk PT TSM, karena perseroda ini semestinya sudah mandiri dan berkontribusi terhadap PAD karena memiliki banyak keuntungan dari divestas 5% saham di PT Agincourt Resources. Sebab itu, semestinya DPRD Kabupaten Tapsel fokus mengkaji kontribusi BUMD yag dimiliki sebelum menyetujui dilakukan penyertaan modal kerja.
COMMENTS