Staf yang Sangat Khusus

Oleh: Budi Hatees | Penelitia pada Institute Pustaha

Tiga orang staf khusus Presiden Joko Widodo jadi buah bibir di tengah-tengah pandemi virus corona (Covid 19). Bukan karena mereka menemukan serum antivirus, bukan pula karena punya gagasan brilian mengatasi penyebaran wabah yang menakutkan ini, tetapi karena watak mereka yang aji mumpung.

Mereka berasal  dari kelompok millenial dan karenanya  para staf khusus diberi "brand" untuk menegaskan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan pejabat dari generasi usang dan karena itu tidak akan terlibat kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sayangnya, "cap" sebagai pembeda yang berkesan luar biasa itu, malah jadi mengada-ada dan terkesan melebihlebihkan. Pasalnya, staf khusus presiden  memanfaatkan jabatan dan kedudukannya untuk kepentingan pribadinya.

Staf khusus ini mengirim surat dengan kop Sekretariat Kabinet  berisi permohonan kepada kepala camat di seluruh Indonesia untuk mendukung program penanggulangan Covid-19 yang melibatkan perusahaan milik salah seorang stafsus presiden. Surat semacam itu kita kenal dengan nama katabelece, sebuah pesan tersirat yang sifatnya akan menjadi alat penekan luar biasa. Para camat yang menerima surat tersebut, bisa dipastikan akan seperti makan buah simalakama.

Seperti syair lagu berbunyi "dituruti mati emak, tak dituruti mati bapak". Dan, tentunya, katabelece semacam ini sesuatu yang layak ditertawakan pada zaman yang serbadigital. Strategi seperti ini ketinggalan zaman, atau mundur beberapa era, atau sebagai bukti bahwa staf khusus yang milenial itu belum bisa meninggalkan gaya lama para pejabat pemerintah negara. Atau, ini sudah watak yang melekat sejak lahir, sehingga saat punya jabatan, merasa sudah memiliki banyak kekuasaan.

Jabatannya sebagai staf khusus Presiden Jokowi memang mentereng. Usianya yang muda, membuat sosoknya menjadi luar biasa. Orang-orang memuji betapa anak muda ini pastilah punya nilai lebih, melebihi nilai yang dimiliki generasi milenial lainnya. Lantaran nilai lebih itulah dia dipilih jadi staf khusus presiden.

Tapi, bagi bangsa kita, nilai lebih pada diri seorang pejabat bukan hal subtansial. Yang subtansial adalah nilai kebermanfaatan, atau sejauh mana dirinya yang pejabat itu mampu memberi kontribusi positif untuk membantu Presiden Jokowi dalam mengatasi persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara. Tanpa kebermanfaatan itu, terpilihnya dia sebagai staf khusus layak dipertanyakan.

Dia memang sudah minta maaf, tapi ulahnya sudah meninggalkan coreng di kening Presiden Jokowi. Coreng karena Jokowi yang memilih staf khususnya, dan pilihan itu keliru. Sebab staf khusus tersebut, masih saja seperti pejabat-pejabat lama, berwatak mengenyangkan diri sendiri.

Negara kita sedang dilanda pandemi Covid 19. Semua warga bangsa harus bekerja sama mengatasi masalah ini agar bangsa kita terbebas dari wabah ini. Tentu saja para pejabat tidak boleh aji mumpung. Maka, perilaku staf khusus Presiden Jokowi harus ditentang.

Ada tiga staf khusus Presiden Jokowi yang jadi sorotan: Adamas Belva Syah Devara, Andi Taufan Garuda Putra, dan Billy Mambrasar. Belva dan Andi dinilai memanfaatkan posisinya sebagai staf khusus Jokowi untuk kepentingan perusahaan mereka masing-masing. Sedangkan Billy menuai kontroversi karena biodata LinkedIn-nya sempat menuliskan posisinya sebagai stafsus Jokowi setara dengan menteri.

Andi Taufan adalah CEO PT Amartha Mikro Fintek, sebuah perusahaan financial technology (fintech). Dia menuliskan surat yang ditujukan kepada camat se-Indonesia. Surat itu berisi kerja sama perusahaannya dalam program Relawan Desa Lawan COVID-19 di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sebagai Stafsus, Andi menyebut telah menerima komitmen dari PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) untuk menjalankan program milik Kemendes PDT di area Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Petugas lapangan Amartha akan menjalankan program tersebut lewat dua hal yaitu edukasi tentang COVID-19 dan pendataan kebutuhan APD di Puskesmas.

Sementara Belva  merupakan pendiri dan CEO Ruangguru, dan dia memiliki konflik kepentingan karena platformnya menjadi bagian dari pelatihan online program Kartu Prakerja. Pemerintah memang telah menunjuk 8 digital platform sebagai salah satu pengisi pelatihan program Kartu Prakerja, salah satunya adalah Skill Academy by Ruangguru.

You Might Also Like