Penulis: Juan Sitorus | Jurnalis Sinar Tabagsel di Medan
 |
| Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menjawab wartawan seusai diskusi dengan Forum Wartawan Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Senin, 27 Maret 2023. |
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah di Provinsi Sumatra Utara sampai Feberuari 2023 sangat rendah, hanya Rp1,4 triliun dari dari Rp60,1 triliun dana akumulasi APBD Pemprov Sumut Rp14,2 triliun dan APBD kabupaten/kota sebesar Rp45,9 triliun.
"Idealnya, realisasi APBD sekitar Rp1,1 triliun per bulan," kata Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, saat diskusi dengan Forum Wartawan Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Senin, 27 Maret 2023. "Akhir Februari 2023, serapan anggaran seharusnya sudah Rp2,2 triliun," lanjutnya.
Gubernur Edy tidak menyebut alasan rendahnya serapan APBD itu. Namun, Gubernur Sumut berharap wartawan sebagai penyebar informasi punya peran penting mendorong percepatan serapan anggaran keseluruhan pemerintah daerah di Sumut.
Dari data yang diperoleh Sinar Tabagsel berupa Laporan Realisasi Anggaran sejumlah pemerintah daerah yang sampai ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan realisasi anggaran pendapatan maupun belanja sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Sumatra Utara berada di bawah angka 14%. Padahal, saat ini sudah memasuki triwulan pertama dan bulan maret 2023 segera selesai.
Pada akhir triwulan I setiap tahun, idealnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah mencapai 20%. Namun, tren realisasi anggaran daerah berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Pada Maret 2020, misalnya, rata-rata realisasi APBD sebesar 16,29%. Sementara pada Maret 2021, rata-rata realisasi APBD sebesar 16,08%. Namun pada 31 Maret 2022, realisasi APBD 2022 justru turun, jadi rata-rata Rp150,73 triliun atau 14,39%.
Kondisi realisasi APBD 2023 hampir sama dengan situasi realisasi APBD 2022, dikhawatirkan tak akan mampu mencapai angka ideal triwulan I 2023 pada posisi 18%-20%. Bahkan, realisasi APBD di daerah-daerah yang ada di Provinsi Sumut, berada jauh di bawah realisasi ideal.
Kondisi ini yang menyebabkan, tak ada satu daerah pun di Provinsi Sumatra Utara yang mendapat APBD Award 2023, sebuah penghargaan yang diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada kepala daerah dengan realisasi APBD tertinggi. Penghargaan APBD Award 2023 diberikan Mendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2023 di Mercure Convention Centre (MCC) Ancol Jakarta, Kamis, 16 Maret 2023 lalu.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam website resmi mengatakan, APBD Award 2023 diberikan kepada kepala daerah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas capaian kinerja dalam merealisasikan APBD.
"Penghargaan APBD Award juga untuk memberikan motivasi, menciptakan iklim kompetitif dan mendorong realisasi APBD agar bisa maksimal sejak awal tahun," ungkap Fatoni.
Fatoni menjelaskan, APBD Award diberikan dengan tiga kategori. Pertama, daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi. Kedua, daerah dengan realisasi belanja tertinggi. Ketiga, daerah dengan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi.
Dari tiga kategori itu, tak satu pun pemerintah daerah di Provinsi Sumut yang mendapat penghargaan. Kondisi ini menunjukkan, realisasi APBD sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Sumut selalu rendah dari tahun ke tahun.
Editor: Budi Hutasuhut
Posting Komentar