27.692 Balita di Tapanuli Selatan Terancam Stunting

Penulis: Hady Kurniawan Harahap | Jurnalis Sinar Tabagsel

Menggendong bayinya yang baru setahun, tangan kanan Sadiyah (35), masih memegang anaknya yang baru empat tahun. Hari itu saya bertemu Sadiyah baru pulang dari Pos Yandu, memeriksakan anak-anaknya. 

"Kami bayar kalau mau makan bubur," Sadiyah, warga di Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, tertawa. "Kami tahu makanan tambahan itu gratis." 

Di Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, tak pernah ditemukan kasus anak-anak menderita stunting. Namun, sejumlah anak-anak balita yang saya temukan sedang bermain-main di halaman rumah masing-masing, tampak kurus dan pertumbuhan tinggi badannya tidak stabil. Mungkin mereka tidak menderita stunting, tapi mungkin juga mereka tidak pernah terdata. 

Sistem pendataan kasus stunting di Kabupaten Tapanuli Selatan kurang memuaskan, karena Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tapanuli Selatan jarang ditemukan di kelurahan dan desa.  Para petugas di Pos Yandu yang ada di kelurahan dan desa mengaku belum mengerti bagaimana sistem kerja TPPS yang ada di kelurahan dan desa. Akibatnya, petugas di kelurahan dan desa tidak punya data siapa bayi yang terkena stunting agar bisa langsung ditangani. Selain itu, LASTUNTAS (Layanan Aplikasi Penurunan Risiko Stunting di Tapanuli Selatan) dengan alamat website http://lastuntas.tapselkab.go.id/ yang sudah diluncurkan Bappeda Tapanuli Selatan untuk mendukung percepatan penurunan stunting tidak bisa diakses. 

Belum memadainya sistem kerja TPPS di kelurahan dan desa di kabupaten tapanuli Selatan menyebabkan angka stunting berdasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 30,8% pada 2021, dan kondisi stunting pada 2022 belum berhasil mewujudkan target penurunan stunting menjadi 27,05%.  

Dengan kondisi stunting ini, balita di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami gangguan pertumbuhan hingga tinggi badannya di bawah rata-rata anak seusianya. Prevalensi balita stunting juga lebih tinggi dibanding rata-rata angka stunting Provinsi Sumatra Utara. 

Kondisi ini memprihatinkan. Wajar bila Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, ketika melakukan kunjungan kerja di Tapanuli Selatan pada Sabtu, 10 Oktober 2022, menekankan pentingnya Kabupaten Tapanuli Selatan mengatasi masalah stunting tersebut.  Pasalnya, selama 2020, 2021, dan 2022. Tapsel belum bisa lepas dari persoalan stunting.

Dalam rembuk stunting tingkat kecamatan se-Kabupaten Tapsel yang diadakan di aula Kecamatan Sipirok pada Jumat, 3 Juni 2022, Rosalina Dolly Pasaribu selaku Wakil Ketua II TPPS Tapsel mengajak anggota dan seluruh timnya untuk mencari terobosan demi mewujudkan visi dan misi dan misi Tapsel dan berbasis sumber daya manusia pembangun yang unggul, sehat, cerdas, dan sejahtera. 

Ajakan Wakil Ketua II TPPS Tapsel ini terdengar manis, tetapi realitas di lapangan menunjukkan pada petugas TPPS yang dibentuk sampai ke tingkat kelurahan dan desa , mengaku belum memahami sistem kerja yang ada. Selain itu, ragam aplikasi teknologi yang diperkenalkan belum bisa dipergunakan.

Stunting adalah kondisi ketika balita memiliki tinggi badan di bawah rata-rata. Hal ini diakibatkan asupan gizi yang diberikan, dalam waktu yang panjang, tidak sesuai kebutuhan. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.

Stunting dan permasalahan kekurangan gizi lain yang terjadi pada balita erat kaitannya dengan kemiskinan. Stunting umumnya terjadi akibat balita kekurangan asupan penting seperti protein hewani dan nabati dan juga zat besi. Pada daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi, seringkali ditemukan balita kekurangan gizi akibat ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan primer rumah tangga.

You Might Also Like