Gemuruh perang melawan Covid-19 tampaknya tak sampai ke gedung DPRD Kota Padang Sidempuan. Padahal, gedung itu berhadap-hadapan dengan gedung Wali Kota Padang Sidempuan, di mana posko Gugus Tugas Pengendalian dan Pencegahan Covid-19 Kota Padang Sidempuan dibangun. Atau, mungkin, para wakil rakyat memang tidak peka.
Beberapa waktu lalu, ada kalangan yang menyesalkan sikap para wakil rakyat. Mereka mengirimkan 30 paket sembako (beras + telur) untuk para wakil rakyat sebagai bentuk kritik terhadap kinerja DPRD Kota Padang Sidempuan.
Kiriman 30 paket sembako itu sekaligus menegaskan betapa para wakil rakyat harus berbuat, mesti ikut juga perang melawan Covid-19. Nyatanya, legislatif kehilangan dinamika, lambat, dan terkesan menunggu agar eksekutif mengajak mereka. Padahal, pandemi Covid-19 adalah situasi luar biasa, dan itu menandakan wakil rakyat juga harus menempuh cara luas biasa untuk melibatkan diri dalam perang melawan Covid-19.
Pemda Kota Padang Sidempuan akhirnya bekerja sendiri, menyesuaikan diri dengan pola kerja penanganan Covid-19 secara nasional. Salah satu caranya, pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi APBD 2020, sevisi dengan pemerintah pusat untuk menangani Covid-19.
Refocusing dan realokasi APBD 2020 guna mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan wabah virus corona (Covid-19). Pergeseran anggaran dilakukan terhadap antara lain Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus, perjalanan dinas, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT), dan sebagainya. Ada tiga kluster refocusing dan realokasi APBD, yaitu pembiayaan sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan dampak ekonomi.
Tentu saja Pemda Kota Padang Sidempuan menempuh jalur serupa, meskipun hal itu dilakukan tanpa peran serta legislatif. Dan, publik tidak pernah mendengar berapa alokasi dana APBD Kota Padang Sidempuan dalam refocusing dan realokasi untuk menangani Covid-19.
Akibatnya, dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19, DPRD Kota Padang Sidempuan terkesan tidak diajak. DPRD KOta Padang Sidempuan sendiri tampaknya menunggu, nyaris tanpa inisiatif. Memang, DPRD Kota Padang Sidempuan melayangkan surat-surat resmi yang intinya meminta eksekutif agar melibatkan legislatif. Cuma, fokus eksekutif terhadap pengendalian Covid-19 justru mengabaikan perkara surat menyurat itu.
Rusidy Nasution, salah seorang Wakil Ketua DPRD Kota Padang Sidempuan, dalam akun media sosialnya, Anakguru Nasution, acap mengkritisi sikap eksekutif yang enggan melibatkan legislatif terkait penanganan Covid-19 di Kota Padang Sidempuan. Tentu saja kritik itu sulit diterima, karena DPRD Kota Padang Sidempuan mestinya bermitra sejajar dengan eksekutif.
Artinya, sebagai mitra kerja, para wakil rakyat seharusnya proaktif untuk ikut memerangi Covid-19. Ini persoalan berperang melawan Covid-19, persoalan krusial. Siapa yang mau memerangi Covid-19, maka datanglah dengan sendirinya. Jangan menunggu, dan tidak perlu pakai surat.
Berperang hanya butuh kemauan, kesediaan untuk berkorban.
 merebak di negeri kita, termasuk di Kota Padang Sidempuan, DPRD Kota Padang Sidempuan tampakn...){kind=link}
Posting Komentar