Sebanyak 40% potensi panas bumi dunia ada di Indonesia atau 23,9 Giga Watt (GW), baru dimanfaatkan sebesar 8,9% atau 2.130,6 MW. Pemanfaatan potensi energi terbarukan itu ternyata mengancam keselamatan masyarakat seperti tragedi yang menimpa warga di sekitar lokasi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).
Penulis: Budi P Hutasuhut | Editor: Hady K Harahap
Sebuah rumah di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, terlihat sepi ketika Sinar Tabagsel tiba Senin, 26 Feberiuari 2024. Pada Kamis sore, 22 Feberuari 2024, Lisdawati, salah seorang penghuni rumah itu, mendadak merasa mual, pusing, dan akhirnya muntah-muntah. Kondisi kesehatannya drastis menurun hingga harus dilarikan ke RSUD Panyabungan.
Rumah Lisdawati berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi sumur (wellpad) milik PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). Kamis pagi, perusahaan pengelola Pusat Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Sorik Merapi itu sedang beraktivitas di sumur V-01. Penghuni rumah-rumah lain, yang jaraknya sekitar 300 - 700 meter dari lokasi sumur, juga mengalami mual, pusing, dan muntah-muntah.
Satu per satu warga penghuni rumah-rumah di Desa Sibanggor Julu dan Desa Sibanggor Tonga kemudian bertumbangan. Mereka dilarikan ke berbagai rumah sakit dan puskesmas terdekat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mandailing Natal mencatat, sebanyak 123 korban dirawat di RSUD Panyabungan sebanyak 38 orang, 40 orang di RS Permata Madina Panyabungan, 40 orang dirawat di Puskesmas Sibanggor Jae, tiga orang di Puskesmas Kayulaut, dan dua orang di Klinik Bidan Irma Desa Huta Tinggi.
Petugas medis yang merawat masyarakat menduga, dari gejala yang ditunjukkan semua pasien -- pusing, mual, dan ada yang muntah -- ratusan korban itu diduga terpapar racun. Kondisi dengan gejala serupa sudah pernah mendera masyarakat, terutama setelah pipa gas milik PT SMGP mengalami kebocoran dan mengeluarkan gas beracun Hidrogen sulfida (H2S). Sebab itu, kuatr dugaan ratusan warga yang dilarikan ke berabagai rumah sakit disebabkan terpapar gas beracus H2S, senyawa kimia yang keluar dari proses produksi di PLTP Sorik Merapi yang dikelola PT SMGP.
 |
| Kedekatan lokasi PT SMGP dengan perkampungan masyarakat |
Corporate Communication PT SMGP, Agung Iswara, membantah terjadi kebocoran pipa ataupun sumur milik mereka. Bantahan ini muncul dengan alasan, PT SMGP telah melakukan langkah-langkah sebelum aktivasi sumur itu dilakukan seperti sosialisasi, pemasangan abatement, pemasangan alat deteksi gas H2S di dalam area sumur serta penyisiran perimeter aman sejauh 300 meter dan pre-job safety meeting.
"Tidak ada kebocoran sumur," katanya.
Kata Agung Iswara, jarak lokasi sumur ke titik terdekat Desa Sibanggor Julu adalah 700 meter. Saat kegiatan berlangsung hasil pembacaan alat deteksi gas H2S terbaca sebesar 0 ppm, baik di lokasi sumur, di sekitar perimeter aman 300 meter dan area desa.
Hal yang wajar PT SMGP membantah pihaknya sebagai penyebab keracunan yang diderita ratusan warga Desa Sibanggor Julu dan Desa Sibanggor Tonga. Namun, masyarakat yang menjadi korban menyakini, gas beracun H2S baru mereka kenali sejak PT SMGP mulai beroperasi di daerah mereka. Warga mengidentifikasi, aroma gas beracun itu seperti bau telur busuk, begitu menyengat. Bau yang tidak sedap itu acap tercium saat mereka bekerja di sawah, areal budidaya tanaman padi yang memisahkan Kompleks PLTP Sorik Merapi dengan perkampungan penduduk.
Letak geografis Desa Sibanggor Julu dan Desa Sibanggor Tonga tepat berada di tengah-tengah lingkungan PT SMGP. Diapit oleh sumur-sumur milik PT SMGP, lingkungan keseharian masyarakat dilalui oleh pipa-pipa yang mengalirkan H2S dari sumur ke pusat PLTP Sorik Marapi. Pipa-pia yang mengandung gas beracun itu mengancam keselamatan masyarakat, riskan mengalami kebocoran seperti yang pernah terjadi pada tahun 2022 lalu.
Setiap kali PT SMGP melakukan aktivitas di sumur, warga mengaku akan mencium bau telur busuk itu. Namun, karena ada sosialisasi sebelumnya, masyarakat sudah mengantisipasi dengan tidak pergi ke peswahan apabila PT SMGP dan kontraktornya melakukan aktivitas di sumur. Meskipun begitu, masyarakat keberatan karena aktivitas PT SMGP itu menyebabkan mereka tidak bisa berusaha di sawahnya.
"Kami dirugikan setiap kali PT SMGP beraktivitas di sumur," kata salah seorang warga yang mengaku bernama Halomoan. "Kami harus berhenti ke sawah setiap kali perusahaan beraktivitas di semur."
PT SMGP mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi Sorik Marapi yang memiliki kapasitas total sebesar 240 Mega Watt. Inisalah satu proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) yang dikembangkan sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Presiden Joko Widodo. Potensi energi panas bumi Indonesia mencapai 23,7 GW.
Pemerintah menetapkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) & Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) untuk memanfaatkan potensi panas bumi tersebut dengan harapan menghasilkan pembangkit listrik sebesar 35.000 Mega Watt. Program ini tergambar dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050.
Hingga saat ini, terdapat 16 PLTP yang beroperasi di Indonesia—dengan total kapasitas terpasang PLTP Indonesia (2,1 GW) menempati peringkat ke dua setelah Amerika Serikat. Pengembangan proyek PLTP di Indonesia dimulai pada tahun 1978 dengan proyek pertama yaitu PLTP Kamojang.
Pada tahun 2018, Indonesia telah berhasil mengoperasikan salah satu PLTP terbesar di dunia, yaitu PLTP Sarulla 330 MW yang dikelola oleh PT. Sarulla Operations Limited. PLTP Sarulla memiliki kapasitas 330 MW, merupakan proyek PLTP dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) tunggal terbesar di dunia dengan skema Independent Power Producer (IPP).
PT. Sarulla Operations Limited dimiliki KS Orka Renewables Pte. Ltd., perusahaan pengembang dan operator panas bumi yang berbasis di Singapura, merupakan anak perusahaan dari Kaishan Group Co., Ltd. Kaishan merupakan produsen dan pemasok fasilitas pembangkit listrik yang berbasis di Cina.
Sukses mengelola PLTP Sarulla, KS Orka memegang konsesi panas bumi di Sorik Merapi melalui PT Sorik Merapi Geothermal Power, di Sokoria melalui PT Sokoria Geothermal Indonesia, dan di Samosir melalui PT Samosir Geothermal Power. Bahkan, KS Orka berencana untuk akuisisi konsesi panas bumi milik Hitay Energy melalui Inter Investment Pte. Ltd. KS Orkha juga dikabarkan sedang mengincar panasbumi di Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. WKP ini milik BUMD Pemprov Jawa Barat yakni PT Jasa Sarana dan sedang dilakukan eksplorasi sejak tahun 2016.
Di PLTP Sorik Marapi, KS Orka mengembangkan kapasitas 120 MW, dan kini sedang diupayakan mencapi 240 MW hingga tahun 2022.
 |
| Direktur Panasbumi, Ida Nuryatin Finahari mengunjungi PLTP Sorik Merapi beberapa waktu lalu |
Dalam pengembangan panasbumi, tiga tahun merupakan waktu yang sangat singkat. Dalam waktu singkatKS Orkha berhasil mengembangkan 120 MW di Sorik Merapi dan 30 MW di Sokoria. Tahun 2020, dengan penambahan 120 MW dari Sorik Merapi, perusahaan ini akan mengoperasikan sekitar 270 MW energi panasbumi. Jika terealisasi, maka KS Orka akan menyalip kapasitas listrik yang dimiliki pengembang panasbumi lainnya yang telah ada sejak lama, termasuk pengembang pelat merah, Geo Dipa Energi.
Eirikur Bragason, Chief Executive Officer KS Orka, mengatakan KS Orka ingin menjadi pengembang dan operator global terdepan untuk proyek-proyek geothermal, menaragetkan kapasitas tenaga listrik sebesar 500MW dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai terget tersebut, KS Orka telah menyiapkan dana sebesar US$ 2 miliar.
Energi panas bumi disosialisasikan lebih ramah terhadap lingkungan dibandingkan dengan energi fosil yang juga banyak dijumpai di Indonesia. Namun, sifat panas bumi sebagai sumber daya alam yang berada jauh dalam bumi memerlukan berbagai pengetahuan untuk mengeksplorasinya seperti ilmu geologi, geokimia dan geofisika.
Pengetahuan ini dibutuhkan untuk mendeteksi sumberdaya secara lebih akurat agar bisa dieksploitasi untuk kepentingan energi lsitrik dengan biaya yang lebih efisien. Eksplorasi sumberdaya panas bumi membutuhkan perhitungan yang tepat dalam rangka mengurangi resiko jika ingin dikembangkan secara ekonomis.
Hingga akhir 2021 teridentifikasi 356 lokasi panas bumi di seluruh Indonesia yang membentang mulai dari Pulau We di ujung Barat hingga Pulau Papua di ujung Timur. Lokasi tersebut merupakan hasil-hasil penyelidikan geologi, geokimia, geofisika dan pengeboran, yang telah dilakukan oleh Pemerintah maupun Badan Usaha.
Rincian distribusi daerah panas bumi di Indonesia adalah sebagai berikut: Pulau Sumatra (101 lokasi), Pulau Jawa (75 lokasi), Pulau Bali (6 lokasi), Kepulauan Nusa Tenggara (34 lokasi), Pulau Kalimantan (14 lokasi), Pulau Sulawesi (90 lokasi), Kepulauan Maluku (33 lokasi) dan Papua (3 lokasi).
Hasil rekapitulasi dan pemutakhiran neraca sumber daya dan cadangan panas bumi hingga bulan Desember tahun 2021 diperoleh total sumber daya sebesar 23.356,9 MWe dengan cadangan sekitar 14.131,9 Mwe. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, terlihat peran strategis panas bumi, di mana penambahan kapasitas pembangkit listrik dari panas bumi masuk “tiga besar” dengan proyeksi penambahan sebanyak 3.355 MW.
Dalam RUEN 2025 dan berdasarkan target bauran EBET sebesar 23% di tahun 2025, pengembangan PLTP memiliki porsi sekitar 7% dari total target atau setara dengan 7,2 GW. Dengan target capaian kapasitas terpasang PLTP tahun 2023 sebesar 2,37 GW tersebut, diperlukan upaya pengembangan proyek PLTP sebesar 4,8 GW untuk mencapai target 7,2 GW di tahun 2025.
Meskipun KS Orka terbilang sukses sebagai pengembang dan operator global proyek-proyek geothermal di Indonesia, namun tersandung untuk kasus PLTP Sorik Merapi. PT SMGP yang mengelola PLTP Sorik Merapi berkali-kali merugikan dan mengancam nyawa warga.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan keberadaan PLTP Sorik Merapi yang memproduksi energi listrik, namun masyarakat tidak menikmati energi tersebut. Pasalnya, menjadi daerah lumbung energi panas bumi, tidak menjamin masyarakat bisa menikmati aliran listrik.
“Ibarat tikus mati di lumbung padi. Warga yang berada di kawasan perusahaan listrik tak bisa menikmati listrik,” kata salah seorang warga yang mengaku bernama Yunus.
Bonus Produksi Panasbumi
Kementerian ESDM merilis di websitenya, esdm.go.id , bahwa kehadiran PT SMGP di lingkungan masyarakat Kabupaten Madina menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Selama masa konstruksi PLTP hingga tahun 2017, kegiatan pengeboran dan konstruksi PLTP Sorik Marapi telah menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 3.382 orang. Pada saat beroperasi dengan kapasitas penuh (240 MW), PLTP Sorik Marapi diestimasi akan menyerap tenaga kerja sekitar 200 orang untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan PLTP.
Selain itu, pada tahun 2017 PT SMGP telah merealisasikan dana Community Development sebesar Rp 2.002.137.500. Pelaksanaan kegiatan community development di Sorik Marapi telah diselaraskan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Bahkan, pembangkitan listrik di PLTP Sorik Marapi, memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal berupa bonus produksi, yang diperkirakan sebesar Rp 880 juta pada tahun 2018.
Berdasarkan data di Kemenkeu, Pemda Kabupaten Madina telah menerima dana dari PT SMGP berupa Bonus Produksi dan Dana Bagil Hasil (DBH) dari SDA Panas Bumi . Pada tahun 2022, ada sebesar Rp 2,7 Milliyar Bonus Produksi PT SMGP di tahun 2021 yang diterima Pemda Kabupaten Madina. Selain Bonus Produksi, Pemkab Madina juga menerima DBH SDA Panasbumi dari pemerintah pusat sebesar Rp 8,1 miliar.
Pemkab Madina menerima Bonus Produksi dan DBH SDA Panasbumi sejak awal PT SMGP berproduksi. PT SMGP mualai melakukan pembayaran Bonus Produksinya sejak tahun 2019 kepada Pemkab Madina. Untuk tahun 2019 Bonus Produksi sebesar Rp 479.301.848, selanjutnya di tahun 2020 Rp1.944.944.442, kemudian untuk 2021 sebesar Rp2.740.941.040.
Tidak ada komentar
Posting Komentar