Dicari Calon Direktur PT Dirgha Surya, BUMD Sumut yang Selalu Merugi

Juan Sitorus | Jurnalis SInar Tabagsel

Gubernur Sumut, Eddy Rahmayadi, menunjukkan beras Dhirga Surya, produk dari bisnis PT Dhirga Surya, BUMD Pemda Provinsi Sumut yang seharusnya bisnis perhotelan dan kepariwisataan.

PT Dirgha Surya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum mampu menjalankan fungsinya sebagai pendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Provinsi Sumatra Utara, membuka lowongan untuk posisi direktur sejak 17 April 2023 hingga 8 Mei 2023.

PT Dhirga Surya yang mengembangkan bisnis utama di bidang perhotelan serta kepariwisataan,  sejak 2020 tiba-tiba mengembangkan bisnis baru, bisnis sektor pangan seperti produksi beras Dirga Surya.  BUMD yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara, ini memutar haluan karena selalu merugi.

Dari catatan Sinar Tabagsel, PT Dirgha Surya merupakan salah satu dari enam BUMD di lingkungan Pemda Provinsi Sumut yang kinerjanya belum maksimal sejak didirikan pada 2014. BUMD yang dibangun untuk membantu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini, tidak berjalan mulus dalam menggarap bisnisnya. 

Pada tahun 2020, PT Dirgha Surya tercatat merugi sebesar Rp762 juta. Namun,  pada tahun 2021 kerugiannya turun menjadi 572 juta.  Pemerintah Daerah melalui Biro Perekonomian Pemprov Sumut, selalu mengumumkan bahwa kerugian yang dialami PT Dirgha Surya sebuah kewajaran. Pasalnya, BUMD ini banyak melakukan investasi sejak 2020 dan belum ada dari investasi itu yang berproduksi.

Sejumlah pihak menilai, kerugian BUMD yang satu ini disebabkan manajemen pengelolaan tidak fokus pada bisnis awal di bidang perhotelan dan kepariwisataan.  Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara, saat dengar pendapat dengan manajemen PT Dirgha Surya pada 3 Agustus 2022 lalu, menilai kinerja BUMD yang satu ini tidak memuaskan.  Pasalnya, koor bisnis utamanya belum digarap maksimal, malah justru mengalihkan bisnis ke sektor pangan. 

Dengar pendapatan dengan Komisi C DPRD Provinsi Sumut itu sendiri digelar berkaitan dengan rencanay PT Dirgha Surya meminta tambahan penyertaan modal pada APBD 2023 sebesar Rp35 miliar. Padahal, PT Dirgha Surya sudah mendapat suntikan dana berupa penyertaan modal pada APBD 2020 sebesar Rp15 miliar yang justru dipakai untuk melakukan investasi besar-besaran pada sektor bisnis pangan,  membeli mesin kilang padi kapasitas 3-5 ton di Kabupaten Serdang Bedagai seharga Rp7,3 miliar dan beli driyer kapasitas 2x30 ton seharga Rp2,3 miliar. 

Oleh PT Dirgha Surya, penyertaan modal Rp15 miliar dalam APBD 2020 dinilai belum mencukupi, sehingga perlu tambahan penyertaan modal sebesar Rp35 miliar untuk program "Beras Bermartabat". Namun,  harapan PT Dirgha Surya tidak mendapatkan penyertaan modal, tidak berjalan mulus. Pasalnya, wakil rakyat di DPRD Provinsi Sumatra Utara menolak memberikan penyertaan modal untuk bisnis yang di luar dari bidang bisnis PT Dirgha Surya.

Namun, PT Dirgha Surya bergeming dengan rencana bisnis barunya di bidang pangan.  Bahkan, PT Dirgha Surya sudah memiliki kilang padi di Dusun I, Desa Kotagaluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang dikampanyekan sebagai bagian dari program pembinaan petani padi bermartabat dalam rangka pengadaan beras untuk Sumut Bermartabat.

Kilang padi itu dikabarkan menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG), dilengkapi fasilitas Rice Milling Unit (RMU) dengan kapasitas input Gabah Kering Giling (GKG) 5-7 ton/jam dan output beras 3 ton/jam. Ada juga driyer berkapasitas 30 ton Gabah Kering Panen (GKP) dan Silo 2 x 30 ton GKG, sehingga ditargetkan dapat menyerap 1.000 ton GKP/bulan.

Untuk menegaskan perubahan bidang bisnisnya, PT Dirgha Surya meluncurkan beras Dhirga Surya pada 3 Maret 2023 lalu. Beras dengan merek Dirgha Surya itu disebut-sebut hasil serapan panen petani. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh Sinar Tabagsel, PT Dirgha Surya masih kesulitan mendapatkan gabah hasil panen petani sehingga BUMD itu harus membeli padi dari pedagang. 

Dengan kata lain, bisnis pangan yang dilakoni PT Dirgha Surya saat ini belum berjalan sebagaimana tujuan awal untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani di Sumatra Utara. Di samping itu, sejumlah pelaku usaha bisnis pangan yang memproduksi beras di Sumatra Utara, belakangan mulai menghentikan produksi kilang padi karena merugi. Pasalnya, gencarnya operasi pasar beras yang dilakukan pemerintah dan akibat turunnya harga beras, membuat pendapatan tidak sebanding dengan ongkos produksi kilang padi. 

Seleksi Direksi

Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumut, Naslindo Sirait, mengatakan selain direksi dan direktur PT Dirgha Surya, Pemprov Sumut melalui Panitia Seleksi membuka seleksi calon Direktur Keuangan PT Perkebunan Sumatera Utara dan calon Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara.

"Pemprov Sumut berkeinginan agar semua BUMD yang dimiliki tampil menjadi perseroan yang handal dan berdaya saing. Dibutuhkan orang-orang yang tepat mengelola BUMD," kata Naslindo Sirait. 

Dia mengatakan, untuk meningkatkan kapabilitas SDM di BUMD, Pemda Provinsi Sumut juga melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan pengelolaan BUMD dan peningkatan Good Corporate Governance dengan menerbitkan peraturan gubernur Tentang penerapan tatakeelola perusahaan yang baik (GCG) bagi BUMD.

Perihal syarat, ketentuan pendaftaran dan tahapan seleksi, dapat dilihat lebih lanjut dengan mengunjungi pengumuman seleksi yang ditayangkan di web resmi Pemprov Sumut, https://sumutprov.go.id.