Pemerintah akan meluncurkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar pengelolaan data pemerintahan terintegrasi antarinstansi.
Penulis: Bahri Syamsul | Editor: Budi Hutasuhut
Pemerintah tengah membangun Pusat Data Nasional untuk menopang digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sebagai bagian upaya reformasi birokrasi.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, mengungkapkan hal tersebut dalam webinar yang digelar Stranas Pencegahan Korupsi, Jumat, 5 November 2021.
"Pusat Data Nasional itu dengan tingkat keamanan tier IV standar global secara bertahap di empat lokasi di Indonesia," kata Johnny G Plate.
Selama ini, pengelolaan data oleh instansi pemerintahan dilakukan masing-masing lembaga sehingga tak terintegrasi. Sebab itu, pengelolaan data tersebut perlu dibenahi.
"Ada sekitar 2.700 pusat data dan server yang dioperasikan pemerintah pusat dan pemda. Ada pula sekitar 27.400 aplikasi dan database yang tersebar pada 2.700 pusat data dan server tersebut," katanya.
Dari keseluruhan pusat data yang ada, ditemukan banyak variasi atau perbedaan di antara database yang memuat data sejenis sehingga SPBE existing perlu dibenahi.
"Pusat Data Nasional nantinya akan menciptakan konsolidasi data dan mewujudkan single source of truth atau data tunggal terpercaya," katanya.
Sebelum Pusat Data Nasional beroperasi penuh, Menkominfo memfasilitasi penyediaan pusat data sementara yang mempersiapkan migrasi data ke pusat data permanen. Dia menambahkan berbagai macam infrastruktur yang dibangun tersebut juga perlu diimbangi dengan SDM ASN yang mahir.
Sebab itu, Kemenkominfo memfasilitasi melalui program digital talent scholarship bagi ASN untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilannya.
"Menkominfo juga memfasilitasi program untuk tingkat lanjutan bekerja sama dengan National University of Singapore, Xin Hua University, Harvard Kennedy School, dan University of Oxford," katanya. *
Posting Komentar