Pemerintah Daerah Lamban Melakukan Mitigasi Bencana

Pohon Sialang (Koompassia excelsa) berdiamaeter hampir dua meter yang berusia ratusan tahun rubuh di Desa Sisundung, Angkola Barat, Tapanuli Selatan, dan menimpa rumah warga. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan lamban melakukan mitigasi bencana alam yang mendera 13 dari 15 kecamatan yang ada.   

Pada 24 November 2025, bencana alam berupa longsor dan banjir serentak mendera masyarakat di 13 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Musibah itu menimbulkan korban jiwa, korban luka-luka, kerugian harta benda, dan ribuan warga terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. 

Di balik musibah itu, terungkap fakta yang memperihatinkan, bahwa pemerintah daerah yang dipimpin Bupati Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Bupati Jakfar Siagian, tidak siap melakukan mitigasi bencana. Para elite hasil Pilkada serentak 2024 yang belum setahun menjabat Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan periode 2025-2030 ini, tidak muncul ketika warganya yang menjadi penyintas bencana alam, berteriak-teriak minta tolong.

Pada 25 November 2025, seorang ibu yang merupakan penyintas bencana tanah longsor di daerah Pengkolan, Kecamatan Sipirok, muncul di media sosial dan berteriak-teriak memanggil Bupati Gus Irawan Pasaribu sambil berkata bahwa mereka kekurangan makanan. Penyintas bencana alam itu juga menjelaskan, tidak ada pemerintah yang datang sementara korban masih banyak yang belum ditemukan. 

Pada 26 November 2025, para penyintas bencana banjir bandang akibat meluapnya Sungai Batangtoru dan menghantam rumah-rumah di Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batangtoru,  menyiarkan lewat media sosial kondisi masyarakat yang kesulitan bahan makan dan belum ada pihak luar yang memberi bantuan. Saat itu, kondisi kecamatan Muara Batangtoru masih terisolir, karena turunan di sekitar Desa Hapinis mengalami longsor. 

Pada hari yang sama, para penyintas bencana alam di Kecamatan Batangtoru, Angkola Sangkunur, Angkola Barat, Angkola Selatan, Sayur Matinggi, Sipirok, dan lain sebagainya berteriak bahwa mereka butuh makan.  Pada tanggal 27 November 2025, setelah puing-puing longsoran tanah di Desa Aek Nabara dan Desa Sibakkua berhasil disingkirkan, barulah Bupati Gus Irawan Pasaribu bergerak menemui masyarakat penyintas bencana di beberapa kecamatan. 

Bupati Gus Irawan Pasaribu baru mengunjungi daerah bencana pada 27 November 2025, atau tiga hari setelah bencana terjadi. Kurun selama tiga hari, para penyintas bencana alam menjelma menjadi relawan yang ikut berjuang mencari keluarga mereka. Namun, tidak adanya pengetahuan tentang mitigasi bencana tanah longsor maupun banjir bandang, membuat warga penyintas bencana alam justru panik menghadapi kenyataan dampak bencana yang begitu besar.

Di Kecamatan Batangtoru,satu-satunya kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batangtoru berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2020, masyarakat penyintas bencana alam justru tidak mengetahui jalur evakuasi bencana. Ketika bencana banjir bandang mendera Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan desa-desa di sekitarnya, yang dihantam justru merupakan jalur evakuasi bencana banjir dan tanah longsor. Warga penyintas bencana banjir dan tanah longsor tidak diarahkan untuk melakukan evakuasi. 

Bencana alam ini menegaskan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan harus lebih serius dalam membuat kebijakan terkait  mitigasi bencana alam. Pasalnya, Kabupaten Tapanuli Selatan rawan bencana tanah longsor, banjir bandang, dan gempa bumi. Ketiga jenis bencana alam ini selalu akan mendera masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar daerah aliras sungai. Pasalnya, 13 kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang didera bencana alam, mereka didera banjir bandang akibat meluapnya sungai-sungai dan tanah longsor akibat labilnya kondisi tanah.    

Ke depan, agar korban jiwa tidak bertambah dan penangan pasca bencana lebih bagus, pemerintah daerah yang dipimpin Bupati Gus Irawan Pasaribu harus merumuskan kebijakan yang bukan saja berupa mitigasi bencana, tetapi mengupayakan agar bencana serupa tidak pernah lagi terjadi.